Kolaborasi Seni dan Pendidikan, Banyuwangi Hidupkan Hardiknas Lewat Kuntulan Ewon

Iki Radio - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berlangsung meriah dan inklusif dengan melibatkan ribuan masyarakat dalam pesta rakyat pendidikan di Taman Blambangan, Sabtu (2/5/2026).

Momentum ini tidak sekadar seremoni, melainkan menjadi ruang kolaborasi antara dunia pendidikan dan seni budaya yang menghadirkan pembelajaran kontekstual sekaligus memperkuat karakter peserta didik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menilai perayaan Hardiknas di Banyuwangi sebagai salah satu yang paling semarak di Indonesia. “Ini peringatan Hari Pendidikan Nasional yang paling meriah se-Indonesia,” ujarnya.

Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mampu menghadirkan peringatan Hardiknas secara khidmat sekaligus menggembirakan, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini dalam rangka memajukan dan mencerdaskan bangsa menuju Indonesia yang maju dan bermartabat,” tambahnya.

Daya tarik utama perayaan ini adalah pagelaran seni kolosal “Kuntulan Ewon” yang melibatkan lebih dari 1.100 pelajar lintas jenjang pendidikan. Terdiri dari sekitar 600 pemusik dan 500 penari, pertunjukan tersebut memadukan harmoni gerak, musik, dan vokal yang sarat pesan pendidikan karakter, kebersamaan, dan keberagaman.

Penampilan ini menjadi contoh konkret integrasi pendidikan dengan pelestarian budaya lokal, sekaligus ruang ekspresi bagi generasi muda Banyuwangi untuk menampilkan potensi mereka.

Suasana kebersamaan semakin terasa ketika Mendikdasmen turut bergabung bersama para pelajar menyanyikan lagu “Rukun Sama Teman”, yang merefleksikan nilai persahabatan dan semangat belajar yang menyenangkan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menyampaikan bahwa peringatan Hardiknas tahun ini dirancang sebagai kolaborasi lintas sektor, melibatkan pelajar, guru, seniman, dan budayawan dalam satu panggung.

“Hardiknas kami kemas bersama atraksi Kuntulan Ewon sebagai wujud kolaborasi pendidikan dan budaya. Lebih dari seribu pelajar terlibat dalam pertunjukan ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, momentum Hardiknas menjadi pengingat pentingnya pendidikan yang inklusif dan menghargai keberagaman potensi setiap anak. “Mari kita hargai setiap potensi anak. Mereka memiliki peran penting dalam membangun masa depan Indonesia,” tuturnya.

Peringatan Hardiknas 2026 di Banyuwangi menunjukkan bahwa pendidikan dapat dihadirkan secara lebih dekat, menyenangkan, dan partisipatif. Dari ruang kelas hingga ruang publik, semangat belajar, kreativitas, dan kebersamaan menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Read More

Hardiknas 2026 : KPK Tegaskan Pendidikan Jadi Fondasi Utama Pencegahan Korupsi

Iki Radio - Di tengah upaya penindakan kasus korupsi yang terus berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kunci utama pemberantasan korupsi justru terletak pada pendidikan. Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimaknai sebagai titik refleksi untuk memperkuat integritas sebagai fondasi dalam sistem pendidikan nasional.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa korupsi tidak hanya lahir dari peluang, tetapi juga dari cara pandang, nilai, dan kebiasaan yang terbentuk sejak dini. “Pendidikan adalah cara paling mendasar untuk memastikan korupsi tidak terus berulang. Dari sanalah nilai dan kebiasaan dibentuk, jauh sebelum seseorang dihadapkan pada godaan kekuasaan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

KPK menempatkan pendidikan sebagai salah satu dari tiga strategi utama pemberantasan korupsi, selain pencegahan dan penindakan. Jika penindakan bekerja di hilir, maka pendidikan berfungsi menjaga hulu agar tetap bersih dari praktik penyimpangan.

Pendekatan ini diwujudkan melalui integrasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, PAK diarahkan untuk membentuk karakter melalui sembilan nilai integritas, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

Langkah tersebut diperkuat dengan peluncuran buku panduan pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi dan tenaga pengajar pada Maret 2026. Instrumen ini dirancang untuk memastikan standar pengajaran yang lebih merata di berbagai kampus. Hingga saat ini, sekitar 80 persen perguruan tinggi telah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran.

Selain kurikulum, KPK juga mengembangkan pendekatan berbasis data melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan. Survei ini berfungsi memotret kondisi nyata sektor pendidikan, mengidentifikasi area rawan korupsi, serta menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Ruang belajar seharusnya menjadi tempat paling aman bagi nilai integritas. Jika di sana saja sudah ada kompromi, maka kita sedang menanam masalah sejak awal,” kata Budi.

Untuk itu, KPK mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam SPI Pendidikan 2026 yang berlangsung pada 13 April hingga 31 Juli 2026. Responden terpilih akan menerima undangan resmi melalui pesan WhatsApp tanpa dipungut biaya.

Di luar pendidikan formal, KPK juga menggerakkan pendidikan informal melalui berbagai inisiatif seperti festival film antikorupsi dan kampanye publik. Upaya ini menegaskan bahwa pendidikan integritas tidak terbatas di ruang kelas, tetapi hidup dalam keseharian masyarakat.

KPK meyakini, pendidikan antikorupsi merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak instan, tetapi berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya memahami nilai kejujuran, tetapi juga memiliki keberanian untuk menolak setiap bentuk penyimpangan.

Hardiknas 2026 menjadi pengingat bahwa membangun Indonesia yang bersih tidak cukup melalui penindakan, tetapi harus dimulai dari pembentukan karakter sejak dini. Integritas, pada akhirnya, bukan sekadar diajarkan, melainkan ditumbuhkan dan diwariskan sebagai budaya bangsa.

Read More

10 Pohon Tumbang, Satu Motor Rusak Akibat Hujan Deras dan Angin Kencang Yang Melanda Kota Madiun

Iki Radio - Cuaca ekstrem berupa hujan deras yang disertai angin kencang melanda Kota Madiun, pada Kamis sore (30/4/2026).

Peristiwa ini mengakibatkan sedikitnya 10 pohon tumbang di berbagai wilayah, memicu kerusakan material, dan sempat melumpuhkan akses jalan di beberapa titik.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, kerusakan paling parah ada di Kecamatan Manguharjo dengan total delapan titik pohon tumbang. 

Sementara itu, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo masing-masing mencatat satu titik kejadian.

Salah satu insiden yang cukup menonjol terjadi di kawasan Taman Bantaran. Selain menutup akses jalan utama, pohon yang tumbang di lokasi tersebut juga menimpa kabel Penerangan Jalan Umum (PJU). 

Beban pohon yang besar mengakibatkan tiang PJU ikut roboh.

Di lokasi yang sama, satu unit sepeda motor milik pengunjung yang tengah terparkir dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah setelah tertimpa batang pohon.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Yusuf Asmadi, menyatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan tim gabungan untuk melakukan evakuasi secara terpadu.

"Terkait pohon tumbang di beberapa titik, penanganan dilakukan bertahap. Sebagian besar sudah tertangani, terutama yang mengganggu akses jalan," ujar Yusuf saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Proses penanganan ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, mulai dari BPBD Kota Madiun, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Personel TNI dan Relawan.

Evakuasi dilakukan dengan pemotongan batang pohon menggunakan gergaji mesin, pembersihan material dari badan jalan, serta pengamanan area di sekitar instalasi listrik yang terdampak.

Hingga berita ini diturunkan, kerugian materiil akibat kejadian tersebut masih dalam proses pendataan oleh petugas di lapangan. 

BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrem masih berpeluang terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan deras disertai angin kencang, serta jangan memarkir kendaraan di area yang rawan tumbang," tegas Yusuf.

Selain itu, warga juga disarankan untuk aktif melaporkan jika melihat pohon yang sudah rapuh atau berpotensi tumbang di lingkungan sekitar sebagai langkah antisipasi dini untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.(ir)

Read More

KLH Dorong Pengelolaan Sampah Jadi Peluang Ekonomi Karbon di Sulawesi Tenggara

Iki Radio - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong sektor persampahan menjadi peluang strategis pengembangan nilai ekonomi karbon di daerah guna menekan emisi gas rumah kaca sekaligus mempercepat pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di Sulawesi Tenggara.

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, mengatakan persoalan sampah saat ini tidak dapat dipisahkan dari isu perubahan iklim. “Limbah padat domestik berkontribusi besar terhadap emisi, terutama dari praktik open dumping di TPA. Karena itu, pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai bagian dari solusi iklim, sekaligus peluang ekonomi melalui skema nilai ekonomi karbon,” ujar Ary dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (30/4/2026)

Ia menjelaskan, timbulan sampah di Sulawesi Tenggara mencapai sekitar 1.394 ton per hari, namun baru sekitar 26 persen yang terkelola. Sisanya masih belum tertangani secara optimal.

Menurut Ary Sudijanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan pengelolaan sampah tidak cukup hanya melalui pembangunan fasilitas, tetapi juga membutuhkan penguatan tata kelola dan optimalisasi sistem.

Dari total 167 sarana pengelolaan sampah yang tersedia di Sulawesi Tenggara, hanya 110 fasilitas yang aktif dengan kapasitas sekitar 365 ton per hari.

KLH/BPLH mendorong pendekatan pengelolaan sampah yang lebih menyeluruh, mulai dari pemilahan sampah dari sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga penguatan bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

Selain itu, pengelolaan sampah juga diarahkan untuk mendukung ekonomi sirkular dan penurunan emisi karbon.

Ary menambahkan, sektor persampahan ke depan berpotensi menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah melalui kebijakan nilai ekonomi karbon. “Melalui kebijakan nilai ekonomi karbon, berbagai inisiatif seperti pemanfaatan biogas di TPA, pengolahan sampah menjadi energi, hingga pemanfaatan biomassa bisa dikembangkan. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga peluang ekonomi,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Fadlansyah berharap forum koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara dapat menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan di daerah.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengembangan ekonomi karbon.

KLH/BPLH optimistis dengan dukungan berbagai pihak, Sulawesi Tenggara dapat mempercepat peningkatan pengelolaan sampah sekaligus memanfaatkan potensi nilai ekonomi karbon secara optimal guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

 

Read More

Lantik 22 Pejabat, Wabup Balangan Tekankan Kerja Nyata untuk Masyarakat

Iki Radio - Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar tidak melihat jabatan sekadar formalitas, melainkan amanah untuk menghadirkan kinerja nyata yang berdampak langsung ke masyarakat.

Pesan tersebut disampaikannya usai pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan 19 pejabat Administrator dan Pengawas serta tiga pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, bekerja di lingkungan pemerintahan bukan sekadar mengejar target administrasi, tetapi memastikan setiap program mampu menciptakan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

"Bekerja bukan sebatas untuk mencapai target, tetapi juga memastikan dampak positifnya harus terbentuk, berjalan, dan terasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan, jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijawab dengan dedikasi, tanggung jawab, serta kemampuan dalam menyelesaikan tugas dengan baik.

"Kami minta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Balangan untuk benar-benar membuktikan kemampuan dalam menangani tugas-tugas dan tanggung jawab pada jabatan masing-masing,"imbuhnya.

Wakil Bupati juga berharap para pejabat yang dilantik dapat membawa perubahan positif di unit kerja masing-masing, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan inovasi yang mendukung tata kelola pemerintahan semakin baik.

Read More

Penampilannya Berubah, Ria Ricis Beri Klarifikasi soal Operasi Hidung: Kecantikan Juga, Kesehatan Juga

Iki Radio - Penampilan Ria Ricis yang berubah menjadi sorotan publik. Sang artis kini memberikan klarifikasi soal operasi hidung, singgung soal kecantikan dan juga kesehatan.

Ria Ricis kini menjadi sorotan setelah penampilan terbarunya dinilai berbeda, terutama pada bagian wajah, yang mana bagian hidung terlihat lebih mancung dan tegas.

Hal itu membuat tak sedikit warganet yang mengaku pangling melihat penampilan ibu satu anak tersebut, hingga ada yang menduga Ricis melakukan prosedur operasi plastik. Lantaran tak ingin asumsi publik simpang siur, Ricis akhirnya memberikan klarifikasinya.

Klarifikasi Ria Ricis

Ria Ricis menjelaskan bahwa tindakan yang dijalaninya bukan semata demi estetika. Melainkan juga berkaitan dengan kondisi kesehatan yang sudah cukup lama dialaminya.

"Alhamdulillah kemarin naikin (hidung) sedikit, sekalian karena (sakit) radio frekuensi konka dan polip," ujar Ricis, dikutip dari Tribun Seleb.

Ricis mengatakan jika keluhannya tersebut sudah berlangsung cukup lama. Sehingga melakukan operasi merupakan pilihan yang tepat.

"Udah dari berapa tahun yang lalu ya waktu itu. Dari udah 5 tahun lebih sebenarnya. Susah bernapas, tulang bengkok. Polip, konka," jelasnya.

Lebih lanjut, pemilik nama asli Ria Yunita ini menyebut bahwa kondisi serupa mungkin juga dialami banyak orang. Ia juga mengungkap kondisinya saat ini.

"Tapi aku yakin banyak juga yang merasakan hal serupa gitu."

"Jadi karena masih bengkak banget, orang bilang mata, bibir, apa semua jadi. Tapi ya enggak, hidung doang, cuman memang karena masih bengkak banget, jadi ya ini masih agak berubah-ubah gitulah mukanya. Tapi kata dokternya 2 sampai 3 bulan kempes."

"Kecantikan juga, kesehatan juga. Dan alhamdulillah sekarang dengan hasil, walaupun masih bengkak, tapi alhamdulillah happy juga," jelasnya.

Kini Ria ricis tampil dengan penampilan barunya setelah disebut lakukan operasi. Sang artis kini memberikan klarifikasi soal operasi hidung. Hal itu ia lakukan demi kesehatan dan kecantikan. (*)

 

Read More

PT KAI Lakukan Evaluasi Menyeluruh Pascakecelakaan di Bekasi Timur

Iki Radio - PT Kereta Api Indonesia memastikan telah melakukan evaluasi menyeluruh, baik internal maupun eksternal, pascakecelakaan KRL di Stasiun Bekasi Timur, termasuk mendukung proses investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menegaskan bahwa langkah evaluasi dilakukan untuk memperkuat aspek keselamatan operasional serta meningkatkan koordinasi dengan regulator dan pihak terkait.

“Evaluasi kami lakukan secara internal dan eksternal untuk memastikan peningkatan keselamatan serta mendukung penuh investigasi KNKT yang nantinya akan menyampaikan penyebab dan rekomendasi resmi,” ujarnya kepada pers di lokasi, Rabu (29/4/2026). 

Dalam kesempatan tersebut, PT KAI juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang terjadi di wilayah Bekasi Timur yang menimbulkan korban jiwa dan gangguan perjalanan kereta.

Berdasarkan data terbaru, total korban mencapai 106 penumpang, terdiri dari 15 meninggal dunia dan 91 mengalami luka-luka. Dari jumlah korban luka, sebanyak 38 penumpang telah diperbolehkan pulang, sementara 53 lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.

PT KAI turut menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dunia serta berharap seluruh korban luka dapat segera pulih dan kembali berkumpul bersama keluarga. Selain itu, PT KAI mengapresiasi perhatian pemerintah, termasuk Presiden dan jajaran kementerian, yang telah memberikan arahan langsung terkait penanganan korban dan pemulihan layanan transportasi.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses evakuasi dan penanganan korban, seperti Basarnas, TNI, Polri, serta berbagai rumah sakit di Bekasi dan sekitarnya.

Terkait pemulihan operasional, jalur kereta telah dibuka secara bertahap. "Jalur hilir sudah dapat dilalui kereta jarak jauh sejak dini hari, sementara jalur hulu telah dibersihkan dari puing-puing dengan pembatasan kecepatan sementara 30 km per jam," jelasnya. 

Sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, layanan KRL lintas Cikarang direncanakan kembali beroperasi setelah dinyatakan aman, dengan frekuensi yang sama seperti sebelumnya.

PT KAI menegaskan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap proses pemulihan layanan. “Tidak ada toleransi terhadap penurunan standar keselamatan. Kami memastikan seluruh aspek telah aman sebelum layanan dibuka kembali,” tegas Bobby.

Sebagai bagian dari penanganan pascakejadian, PT KAI juga membuka dua posko tanggap darurat di Bekasi Timur dan Stasiun Gambir selama 14 hari ke depan untuk membantu korban dan keluarga.

PT KAI berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

 

Read More

Menhub Sampaikan Perkembangan Terbaru Kecelakaan KA di Bekasi Timur

Iki Radio - Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi menyampaikan perkembangan terbaru terkait kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi Timur. Total korban tercatat sebanyak 106 penumpang, terdiri dari 15 meninggal dunia dan 91 mengalami luka-luka.

Dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026), Menhub Dudy menyebutkan bahwa dari 91 korban luka, sebanyak 38 penumpang telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan medis. “Sisanya kami harapkan segera pulih dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga,” ujarnya.

Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus memastikan penanganan korban berjalan optimal, termasuk pelayanan kesehatan bagi penumpang yang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga tengah mempersiapkan pemulihan operasional KRL lintas Cikarang–Bekasi Timur. Namun, pembukaan kembali layanan masih menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Apabila telah diberikan clearance oleh KNKT, maka insya Allah siang ini layanan KRL Jabodetabek dari Cikarang dan Bekasi Timur dapat kembali beroperasi,” jelas Menhub. 

Saat ini, proses persiapan terus dilakukan, meliputi uji coba rel, sistem persinyalan, serta pengecekan menyeluruh terhadap infrastruktur guna memastikan keamanan perjalanan.

Menhub juga menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama sebelum layanan kembali dibuka untuk masyarakat. “Yang paling utama adalah keselamatan. Kami memastikan seluruh aspek teknis benar-benar aman sebelum operasional kembali dilakukan,” tegasnya.

Diharapkan, layanan KRL dapat segera normal kembali sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan transportasi publik dengan aman dan nyaman.

 

Read More

Ngantor di Desa, Bupati Banyuwangi Perkuat Pelayanan dan Pemberdayaan

Iki Radio - Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, melaksanakan program “Bunga Desa” (Bupati Ngantor di Desa) dengan rangkaian kegiatan di Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (29/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di tiga desa, yakni Kradenan, Purwoharjo, dan Glagahagung, dengan menghadirkan berbagai layanan langsung kepada masyarakat.

Program ini mencakup layanan kesehatan, sosial, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis desa.

Kegiatan diawali di Balai Desa Kradenan dengan sarasehan kesehatan mental yang diikuti sekitar 120 peserta dan menghadirkan tenaga medis spesialis. Selain itu, dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat, termasuk layanan penyakit dalam, kebidanan, dan jantung.

“Melalui layanan ini, masyarakat yang membutuhkan penanganan lanjutan dapat langsung memperoleh rujukan,” ujar Ipuk.

Ia menegaskan, program tersebut bertujuan mendekatkan layanan kesehatan spesialis kepada masyarakat desa tanpa harus ke pusat kota.

Selain kegiatan layanan kesehatan, Ipuk juga mengunjungi warga yang mengalami sakit akibat kecelakaan kerja. Ia meminta agar warga tersebut segera mendapatkan penanganan medis lanjutan di rumah sakit.

“Pemerintah memastikan pembiayaan ditanggung sesuai ketentuan. Kami berharap yang bersangkutan dapat segera pulih,” katanya.

Di Desa Purwoharjo, Ipuk menyerahkan bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda, alat bantu jalan, dan tongkat kepada puluhan penerima. Penyerahan bantuan serupa juga dilakukan di desa lainnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan potensi ekonomi lokal, seperti budidaya ikan lele serta pengembangan pertanian hidroponik. Pemerintah daerah mendorong penguatan ekonomi berbasis desa melalui optimalisasi potensi tersebut.

Selain itu, bantuan bibit tanaman juga disalurkan kepada petani dalam upaya mendukung sektor pertanian terpadu.

Program Bunga Desa juga menyasar sektor pendidikan. Bupati meninjau kegiatan pembelajaran di sekolah serta memberikan edukasi kepada tenaga pendidik dan siswa, termasuk terkait kesehatan dan wawasan kebangsaan.

Kegiatan turut dilengkapi dengan sosialisasi mitigasi bencana serta edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah membuka layanan konsultasi bagi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta pengelola Badan Usaha Milik Desa.

Melalui program ini, masyarakat juga dapat mengakses berbagai layanan publik secara terpadu, mulai dari administrasi kependudukan, pembayaran pajak, perizinan usaha, hingga layanan kesehatan.

Program Bunga Desa diharapkan mampu mempercepat pemerataan pelayanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. (*)

 

Read More

Sigit Budiarto, Dari Anak Petani Hingga Puncak Karir Birokrasi

Iki Rasio - Estafet kepemimpinan administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memasuki babak baru. 

Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sigit Budiarto, kini resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun.

Perjalanan karir Sigit Budiarto dikenal penuh dengan dedikasi dan inovasi. 

Pria kelahiran 14 Juni 1975 yang merupakan putra seorang petani dari Dusun Notopuro, Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng ini, telah malang melintang di berbagai posisi, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Sebelum menjabat sebagai Sekda, lulusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang ini telah mengukir prestasi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sigit pernah menjabat sebagai Kabag Mutasi, di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang sekarang bernama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). 

Karirnya terus meningkat hingga diberi amanah menjadi Sekretaris BKD.

Selanjutnya, Sigit didaulat untuk memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri).

Disinilah sosok Sigit mulai banyak dikenal dengan berbagai inovasi yang ditelurkan. Saat itu, Sigit sukses meluncurkan buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2020-2021, yang menjadi kompas bagi kepala daerah dalam menentukan kebijakan politik dan sosial.

Kemudian, sosok yang juga aktif di berbagai organisasi sosial dan budaya ini, dipercaya Pemkab Madiun memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Di bawah nakhodanya, Dispendukcapil Kabupaten Madiun bertransformasi ke arah digital. 

Dengan semangat "Dispendukcapil Go Digital", ia berhasil membawa Kabupaten Madiun meraih peringkat ke-7 terbaik di Jawa Timur dan masuk dalam 30 besar nasional.

Beberapa inovasi layanan kependudukan yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berhasil ia cetuskan.

Diantaranya LELADI SESAMI (Layanan keliling administrasi kependudukan pada hari Sabtu dan Minggu),  MASMEDI (Layanan kilat 15 menit jadi), dan SENOPATI (Sistem online pelayanan kependudukan terintegrasi).

Dan yang baru di lounching pada 27 April 2026 lalu, adalah inovasi SARAPAN PECEL (Sistem Administrasi Kependudukan Terdepan di Pedesaan, Pelayanan Efektif Cepat dan Langsung Terlayani). Sebuah inovasi yang mendekatkan pelayanan hingga ke tingkat desa secara efektif dan langsung.

Perjalanan menuju kursi Sekda diawali saat ia ditunjuk sebagai Plt. Sekda pada 1 Desember 2025. 

Tak lama berselang, pada 15 Desember 2025, Bupati Madiun Hari Wuryanto melantiknya sebagai Penjabat (Pj) Sekda di Pendopo Muda Graha. 

Kini, setelah dinyatakan lolos seleksi definitif, Sigit memikul tanggung jawab penuh untuk mengkoordinasikan seluruh OPD dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun BERSAHAJA (Bersih, Sehat dan Sejahtera)

Selain dikenal sebagai birokrat tulen, Sigit juga dikenal aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Diantaranya ia tercatat sebagai jajaran pengurus di PCNU Kabupaten Madiun, dan Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kabupaten Madiun.

Pelantikan Sigit Budiarto diharapkan mampu membawa angin segar bagi birokrasi Kabupaten Madiun, terutama dalam mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bumi Kampung Pesilat.

Dari sini kita belajar, bahwa inovasi bukan sekadar tren, melainkan solusi nyata untuk melayani masyarakat dengan lebih baik dan cepat.

Selamat Bertugas, Mengemban Amanah, untuk Kabupaten Madiun Bersahaja.(Red/ir)

Read More

Tragedi Bekasi Jadi Alarm, Pemerintah Perkuat Sistem Perlintasan Kereta

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan segera melakukan investigasi menyeluruh serta mempercepat perbaikan sistem keselamatan perlintasan kereta api, menyusul kecelakaan yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden usai menjenguk korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, pada Selasa (28/4/2026).

“Saya datang ke rumah sakit di Bekasi. Kita semua prihatin dan kaget dengan kecelakaan yang terjadi. Saya menyampaikan belasungkawa atas nama pribadi dan pemerintah. Kita akan segera melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kejadian ini,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menyoroti masih banyaknya perlintasan kereta api yang belum dilengkapi sistem pengamanan memadai. Pemerintah berkomitmen melakukan penataan secara menyeluruh guna meningkatkan keselamatan.  “Secara umum, masih banyak perlintasan kereta api yang belum dijaga dengan baik. Ini akan segera kita atasi,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Presiden menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi untuk mengurangi risiko kecelakaan, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. “Pemerintah daerah Bekasi telah mengusulkan pembangunan flyover karena kepadatan lalu lintas yang tinggi. Saya sudah menyetujui pembangunan tersebut dan akan segera direalisasikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkapkan terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan serupa di Pulau Jawa yang memerlukan penanganan. Pemerintah telah menginstruksikan percepatan perbaikan melalui berbagai skema, termasuk pembangunan flyover maupun peningkatan sistem pengamanan di lokasi perlintasan.  “Kita akan segera menyelesaikan persoalan ini. Saya sudah perintahkan agar seluruh perlintasan diperbaiki, baik melalui pembangunan pos jaga maupun flyover,” lanjutnya.

Terkait kondisi korban, Presiden menyampaikan bahwa sebagian besar telah mendapatkan penanganan medis yang baik, bahkan sejumlah korban sudah diperbolehkan pulang.  “Sebagian sudah kembali ke rumah, dan seluruhnya telah ditangani dengan baik,” ujarnya.

Presiden juga memastikan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada para korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Semua akan mendapatkan kompensasi,” tutupnya.

 

Read More

Tekan Pemborosan Pangan, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun Ajak Ibu Rumah Tangga Jadi Garda Terdepan

Iki Radio - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, secara resmi membuka kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan 2026 yang bertempat di Lembah Wilis pada Selasa (28/4/2026). 

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam menekan angka pemborosan pangan yang kian mengkhawatirkan

Dalam arahannya, Erni Hari Wuryanto menyoroti fakta memprihatinkan bahwa Indonesia saat ini menempati posisi 5 besar negara dengan tingkat pemborosan pangan tertinggi di dunia. 

Ia menegaskan bahwa setiap butir nasi atau sisa makanan yang terbuang adalah bentuk ketidakpedulian terhadap sesama yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

"Membuang makanan berarti kita menutup mata terhadap saudara kita yang kelaparan. Mari hentikan budaya boros pangan ini sekarang juga," tegas Erni di hadapan para peserta.

Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kader PKK agar tidak sekadar menjadikan gerakan ini sebagai slogan belaka. 

Menurutnya, ibu rumah tangga memiliki peran sentral dalam mengatur pola konsumsi keluarga.

"Ibu-ibu PKK punya peran kunci. Terapkan pola hidup bijak pangan dalam keluarga sebagai wujud aksi nyata, bukan hanya teori," tambahnya.

Suasana acara semakin semarak dengan sesi demo memasak kreatif. Dalam sesi ini, para peserta diajak melihat langsung proses pengolahan bahan-bahan yang biasanya dianggap sampah menjadi camilan bernilai ekonomi tinggi. 

Beberapa inovasi yang dipraktikkan antara lain kulit semangka yang ternyata dapat diolah menjadi permen manis dan acar segar, dan sisa ketela pohon, dikreasikan menjadi keripik krispi yang gurih.

Antusiasme peserta terlihat jelas saat menyaksikan transformasi "limbah dapur" tersebut menjadi sajian yang menggugah selera. 

Melalui sentuhan kreativitas ini, masyarakat diharapkan sadar bahwa langkah kecil dari dapur rumah tangga merupakan kunci besar bagi ketahanan pangan masa depan Kabupaten Madiun.(ir)

Read More

Pelantikan Sekda Kabupaten Madiun Dalam Minggu Ini? Kemungkinan Besok

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun, tampaknya akan segera menggelar prosesi pelantikan pejabat tinggi pratama untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun.

Ditjen Dukcapil Kemendagri Ahmad Ridwan, saat acara peluncuran SARAPAN PECEL di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (27/4/2026)

Soal siapa yang akan dilantik dari hasil pelaksanaan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan tersebut sudah semakin jelas.

Dalam beberapa kali kesempatan wawancara dengan awak media terkait pelantikan Sekda Kabupaten Madiun, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan menunggu surat Mendagri tentang pencabutan jabatan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Sehingga bisa dipastikan, Sigit Budiarto, Kepala Dinas Dukcapil yang saat ini juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Madiun, akan dilantik dan secara definitif menduduki jabatan sebagai Sekda Kabupaten Madiun.

Hal ini juga diperkuat ketika perwakilan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ahmad Ridwan, menyampaikan sambutan saat peluncuran inovasi SARAPAN PECEL, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (27/4/2026) kemarin.

"Yang terhormat bapak kepala dinas, beliau juga Pj. Sekda, harapannya segera dilantik (menjadi Sekda) Pak Bupati," ujar Ahmad Ridwan saat mengawali sambutan.

Ahmad Ridwan juga bercerita, tahun 2022 lalu terakhir diundang oleh Dukcapil Kabupaten Madiun sebagai narasumber. Dan setelah itu baru di acara peluncuran SARAPAN PECEL ini diundang lagi di Madiun. 

"Kepada Pak Kadis (Dukcapil) yang akan dilantik (sebagai) Sekda, Beliau ada nomor HP saya waktu itu masih Kabag Mutasi di BKD, saya jumpa sekarang sudah menjadi Sekda," lanjutnya.

Bukan hanya untuk jabatan Sekda, Ahmad Ridwan juga menyinggung tentang pengganti yang akan menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Dukcapil.

Ridwan berpesan agar penggantinya benar benar yang bisa melayani.

"Kami harapkan untuk pengganti Pak (Kadis Dukcapil), Kami sudah bicara sama pak Sekda, bahwa carilah orang yang benar benar melayani," kata Ridwan.

Sehingga bisa jadi penggantinya sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dari internal Dukcapil saat ini.

"Karena di Dukcapil ini beda pak. Bener bener melayani sepenuh hati, tulus dan membahagiakan masyarakat," sambungnya.

Sementara itu, dari sumber di internal Pemkab Madiun menyampaikan, untuk pelantikan Sekda Kabupaten Madiun kemungkinan akan dilaksanakan hari Rabu (29/4/2026).

"Kemungkinan besok lusa," ujarnya singkat, Senin (27/4/2026).

Sementara sumber lain terkait pengisian jabatan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun, memilih untuk tidak menjawab meskipun sudah mengetahui.

"Saya tahu tapi tidak berani ngomong," jawabnya.

Masyarakat tentu berharap, siapapun yang akan menduduki jabatan tersebut, akan mampu mengemban amanah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, menuju Kabupaten Madiun yang bersih, sehat dan sejahtera.(ir)

Read More

Hanif Faisol resmi dilantik jadi wamenko pangan, segini total kekayaannya

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, mendampingi Zulkifli Hasan. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Senin (27/4/2026).

Adapun, Hanif sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Hanif tercatat telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2025. Dalam laporannya, Hanif tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp8,95 miliar.

Dalam LHKPN, Hanif melaporkan kekayaannya yang mencapai Rp8,95 miliar ini didominasi oleh aset properti berupa tanah dan bangunan.

Hanif diketahui memiliki dua bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Aset pertama berupa tanah seluas 518 meter persegi dengan bangunan seluas 472 meter persegi yang diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai pelaporan Rp3,5 miliar.

Aset kedua berupa tanah seluas 1.058 meter persegi dengan bangunan seluas 262 meter persegi, juga diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai pelaporan Rp4,5 miliar. Dengan demikian, total nilai aset properti yang dimiliki mencapai Rp8 miliar.

Selain itu, Hanif juga melaporkan kepemilikan transportasi berupa satu unit mobil Toyota Corolla Altis tahun 2011 dengan nilai Rp175 juta.

Pada komponen kas dan setara kas, tercatat sejumlah simpanan dengan total nilai Rp700 juta yang tersimpan dalam beberapa rekening perbankan atas nama yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam laporan tersebut tidak tercantum kepemilikan harta bergerak lainnya maupun surat berharga. Hanif juga tidak melaporkan adanya utang, sehingga seluruh nilai kekayaan yang dilaporkan merupakan total bersih.

Profil Hanif Faisol

Hanif Faisol lahir pada 21 Maret 1971. Dia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bojonegoro, yakni di SDN Kadipaten 2, SMPN 1 Bojonegoro, dan SMAN 1 Bojonegoro. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, untuk jenjang sarjana dan magister. Gelar doktor diraih dari Universitas Brawijaya, Malang.

Karier Hanif Faisol di sektor kehutanan dimulai pada 1993 sebagai staf data di Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, pada 1995, dia diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, Hanif Faisol dipercaya menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang, Kalimantan Selatan, sebelum kemudian menjabat posisi yang sama di BKPH Batulicin pada 1999.

Kariernya berlanjut sebagai Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Pada 2007, Hanif Faisol menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2016.

Sebelum diangkat menjadi menteri, Hanif menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.

Read More

Presiden Lantik Enam Pejabat Baru Kabinet Merah Putih

Iki Radio - Demi efektivitas jalannya pemerintahan menghadapi tantangan global, Presiden RI Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih 2024-2029. Untuk itu, Presiden melantik enam pejabat baru dalam jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sebanyak enam pejabat baru mengisi jabatan dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih, antara lain Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, dan Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin)

Adapun, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) menggantikan Hanif Faisol.

Pengangkatan Jumhur sebagai Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029 mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Pelantikan Hanif ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta, pada 27 April 2026.

Wamenko Pangan merupakan jabatan baru pada kementerian tersebut. Hanif nantinya akan bertugas mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk mewujudkan swasembada pangan dan juga program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) yang selama ini berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Sebelum menjadi menteri, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLHK).

Kemudian, Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggantikan Angga Raka Prabowo yang tetap menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sebelumnya, M Qodari menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Pengganti Qodari sebagai pimpinan Kantor Staf Presiden (KSP) adalah Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ke-33 itu sebelum menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Dudung menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Sementara, Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi setelah pernah menjadi Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) di era 2024-2025.

Sedangkan, mantan Menteri Mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran 2024-2025, Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Nasional. Politikus PKB tersebut menggantikan Sahat Manaor Panggabean untuk memimpin badan yang menyatukan fungsi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia.

Keenam pejabat pemerintahan yang baru itu sama-sama mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.

Acara pelantikan tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Kemudian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta akademisi Rocky Gerung dan aktivis senior Syahganda Nainggolan.

Read More

Banyuwangi Raih Peringkat Terbaik Kabupaten Berkinerja Tinggi se-Indonesia dari Kemendagri

Iki Radio - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama alias terbaik untuk kategori kabupqten dengan status "Kinerja Tinggi" dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini melengkapi prestasi Banyuwangi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia tahun 2025 dari Kemendagri.

Tahun 2026 ini merupakan kali-4 Banyuwangi menjadi kabupaten berkinerja terbaik (peringkat pertama) se-Indonesia. Penilaian ini didapat dari Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Terdapat  606 indikator penilaian yang mencakup beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Jakarta, yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Jakarta, Senin (27/04/2026).

“Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan di balik retorika ada angka dan indikator yang memiliki makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, kepala daerah jangan berhenti di angka itu. Sesuai pesan Presiden, untuk terus menghadirkan program-program yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan,” pesan Wamendagri Bima Arya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kemendagri.

“Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, segenap anggota DPRD Banyuwangi, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. InsyaAllah apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” ujar Ipuk.

Menurut Ipuk, program pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Seperti program pengentasan kemiskinan, urusan pendidikan dan kesehatan.

“Tadi sudah arahan arahan dari Kemendagri, bahwa perlu menjadi perhatian daerah agar bisa memperkuat SDM daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ini akan menjadi perhatian juga kami ke depan,” kata Ipuk.

Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi Budi Santoso menambahkan terdapat  606 indikator penilaian mulai dari aspek makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Alhamdulillah Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja Tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif,” kata Budi.

Persentase Penduduk Miskin juga terus menurun, angka kemiskinan Banyuwangi sempat meningkat di masa Pandemi Covid yakni 8,07 pada tahun 2021. Namun dengan kolaborasi dan kerja keras semua pihak kemiskinan Banyuwangi dapat terus ditekan menjadi 7,51 (2022), 7,34 (2023), 6,54 (2024), 6,13 (2025).

“Angka Ini merupakan angka kemiskinan terendah yang pernah dicapai Banyuwangi. Perdapatan perkapita masyarakat juga terus naik, tahun 2025 mencapai Rp 67,08 juta dari yang sebelumnya Rp 62,08 juta (2024), IPM Banyuwangi juga naik pada 2025 sebesar 75,17 meningkat dari 2024 sebesar 74,3,” beber Budi.

Evaluasi juga dilakukan pada kinerja pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Banyuwangi berjalan dengan maksimal seperti pelayanan terhadap balita, ibu hamil, bersalin, dan menyusui mencapai 100 persen.

Banyuwangi juga telah menjadi Kabupaten terinovatif versi Kemendagri selama 8 kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Banyuwangi juga meraih Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA. (*)

Read More

Kasus Kekerasan di Daycare Berulang, KPAI Desak Penegakan Hukum dan Evaluasi Menyeluruh

Iki Radio - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kekerasan terhadap anak di salah satu daycare di Kota Yogyakarta, serta menegaskan agar penanganan kasus dilakukan cepat, transparan, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

KPAI mengapresiasi langkah cepat KPAID Kota Yogyakarta, Polresta Yogyakarta, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3) Provinsi DIY yang telah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan pendekatan ramah anak.

Anggota KPAI Diyah Puspitarini menegaskan, penanganan kasus harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 59A agar korban segera memperoleh pendampingan psikososial, bantuan sosial, perlindungan hukum, serta proses hukum yang akuntabel.

“Kami juga mendorong adanya perlindungan dari LPSK, mengingat adanya laporan beberapa keluarga korban yang didatangi oleh pihak tidak dikenal. Negara wajib memastikan rasa aman bagi korban dan keluarganya,” ujar Diyah dalam keterangan KPAI di Jakarta, Senin (27/4/2026). 

KPAI turut mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan daycare, termasuk pendataan lembaga yang berizin maupun belum, serta memperkuat pembinaan dan pengawasan. Daycare yang terbukti melakukan pelanggaran serius harus ditindak tegas hingga penutupan permanen.

Menurut KPAI, sejumlah daycare bermasalah masih beroperasi dengan orientasi bisnis tanpa mengindahkan aturan, termasuk perizinan dan koordinasi dengan masyarakat sekitar. Padahal, pendirian daycare wajib memperoleh izin dari dinas pendidikan dan pemerintah daerah setempat.

Diyah menambahkan, kasus ini memiliki indikasi serius karena diduga terdapat pola perlakuan terhadap anak yang dilakukan secara sistematis, berulang, dan masif.

“Jika benar terdapat praktik yang dilakukan secara terstruktur dan melibatkan lebih dari satu pengasuh, maka hal ini tidak bisa dipandang sebagai tindakan individual. Perlu penelusuran hingga ke tingkat pimpinan dan pemilik yayasan,” tegasnya.

KPAI juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis menyeluruh bagi seluruh anak di daycare tersebut, termasuk anak usia di bawah satu tahun yang tetap berpotensi mengalami dampak psikologis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Kami turut prihatin atas kasus ini. Pendampingan psikologis harus segera diberikan agar proses pemulihan anak dapat berjalan optimal,” tambah Diyah.

Sementara itu, Anggota KPAI Ai Rahmayanti menilai kasus ini sebagai alarm keras bagi sistem perlindungan anak, khususnya layanan pengasuhan. Ia menegaskan bahwa ketika daycare yang seharusnya menjadi ruang aman justru menjadi tempat kekerasan, maka evaluasi harus menyasar tidak hanya pelaku, tetapi juga sistem perlindungan yang ada.

“Ini menunjukkan bahwa child safeguarding atau protokol keselamatan anak di layanan pengasuhan belum menjadi standar yang kuat dan wajib diterapkan,” ujarnya.

Ai menambahkan, berulangnya kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa aspek pencegahan belum menjadi arus utama dalam tata kelola pengasuhan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan serta kompetensi pengasuh yang belum terstandardisasi.

Dalam konteks tersebut, KPAI menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan kasus, memastikan pemenuhan hak korban, serta mendorong penegakan hukum dan pembenahan kebijakan agar tidak terus muncul korban baru.

KPAI menekankan bahwa pengawasan tidak cukup bersifat administratif, tetapi harus substantif dan berorientasi pada keselamatan anak. Untuk itu, KPAI mendorong tiga langkah utama, yakni memastikan seluruh daycare tertib legalitas dan standar layanan, memperkuat kapasitas SDM pengasuh melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis child safeguarding, serta melakukan pengawasan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Read More

Suasana Haru dan Khidmat, 457 Calon Jamaah Haji Kabupaten Madiun Resmi Diberangkatkan

Iki Radio - Isak tangis haru dan lantunan doa mengiringi pemberangkatan ratusan calon jamaah haji asal Kabupaten Madiun tahun 1447 H / 2026 M. 

Prosesi pelepasan para tamu Allah ini dipimpin langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, di Pendopo Ronggo Jumeno, Caruban Kabupaten Madiun, Senin (27/4/2026).

Sebanyak 457 jamaah dipastikan berangkat menuju Tanah Suci setelah melalui rangkaian persiapan panjang sejak Agustus 2025.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, H. Bisri Mustafa, dalam laporannya menegaskan bahwa seluruh jamaah telah melewati tahapan pembinaan, pendampingan, hingga manasik haji yang intensif.

"Alhamdulillah, jamaah dalam kondisi sehat dan siap. Kami bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Imigrasi, Dukcapil, dan berbagai stakeholder untuk memastikan dokumen serta fisik jamaah dalam kondisi prima," ujar H. Bisri.

Dari total 457 jamaah, rinciannya terdiri dari 449 Jamaah reguler, 3 Petugas Haji Daerah (PHD), 4 Jamaah cadangan (masuk kloter 50), 1 Jamaah yang kembali ke kuota Jatim setelah kendala visa mutasi.

Tahun ini, komposisi jamaah didominasi oleh perempuan dengan jumlah 254 orang, sementara laki-laki berjumlah 203 orang. 

Tantangan kesehatan menjadi perhatian khusus mengingat terdapat 83 jamaah lansia (di atas 65 tahun) dan 85 jamaah kategori risiko tinggi (risti).

Dua sosok yang mencuri perhatian adalah Sarmi binti Subari (89) asal Balerejo, Kebonsari, sebagai jamaah tertua, dan Nadin Syarifah Salsabila (18) asal Nglambangan, Wungu, sebagai jamaah termuda.

Jamaah Kabupaten Madiun terbagi dalam dua kelompok terbang, yakni Kloter 24 yang dijadwalkan masuk Asrama Haji pukul 10.30 WIB, didampingi oleh KH. Mizan Basyari (Gus Mizan) dan dr. Hj. S. Yulistiana.

Sedangkan Kloter 25 Bergabung dengan jamaah dari Pacitan dan Surabaya, masuk asrama pukul 18.50 WIB, didampingi oleh Muhammad Maksum.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengingatkan para jamaah untuk senantiasa bersyukur. Mengingat antrean haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun, kesempatan berangkat tahun ini adalah anugerah besar.

"Saya berpesan kepada seluruh jamaah untuk disiplin mengatur waktu dan menjaga kesehatan. Kondisikan diri agar seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci dapat dijalankan dengan tuntas dan lancar," tutur Bupati.

Acara pelepasan diakhiri dengan doa bersama. Pemerintah Kabupaten Madiun berharap seluruh jamaah dapat menjalankan rukun Islam kelima dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.(ir)

Read More

Menhaj Tinjau Layanan Fast Track Haji di Bandara Soekarno Hatta

Iki Radio - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, meninjau langsung pelaksanaan layanan fast track di Bandara Soekarno-Hatta, Peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji sejak dari Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menhaj menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi atas keberlanjutan program fast track yang dinilai efektif mempercepat proses keberangkatan jemaah.

“Pemerintah Indonesia mengapresiasi Pemerintah Arab Saudi atas layanan fast track yang sangat membantu kelancaran proses keberangkatan jemaah haji Indonesia. Ke depan, saat fase kepulangan, akan disiapkan teknologi face recognition untuk semakin mempercepat layanan,” ujarnya pada  sebagaimana dilansir Kemenhaj di Jakarta, Minggu (26/4/2026). 

Layanan fast track memungkinkan seluruh proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi diselesaikan di embarkasi Indonesia. Dengan demikian, setibanya di Jeddah atau Madinah, jemaah tidak perlu lagi mengantre panjang dan dapat langsung menuju transportasi ke akomodasi.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, yang turut hadir dalam peninjauan tersebut, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan pelayanan jemaah Indonesia.

“Kehadiran fast track sangat memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi jemaah,” ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, menegaskan bahwa program fast track merupakan arahan langsung dari Raja Arab Saudi sebagai bentuk pelayanan optimal bagi para tamu Allah.

“Program ini adalah instruksi langsung agar seluruh layanan kepada tamu Allah dapat dipermudah, terlebih Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar,” ungkapnya.

Pada tahun 2026, layanan fast track dioperasikan di empat bandara embarkasi, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Adisoemarmo, Bandara Juanda, dan Bandara Sultan Hasanuddin.

Secara rinci, layanan ini melayani 13.751 jemaah dari embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG), 12.295 jemaah dari Jakarta Bekasi (JKS), dan 9.218 jemaah dari Banten (JKB) di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Bandara Adisoemarmo melayani 29.133 jemaah, Bandara Juanda 44.080 jemaah, serta Bandara Sultan Hasanuddin 16.757 jemaah.

Secara total, sebanyak 125.234 jemaah haji Indonesia akan menikmati layanan fast track tahun ini, termasuk penambahan layanan di Makassar.

Kementerian Haji dan Umrah menegaskan bahwa perluasan layanan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi jemaah sejak keberangkatan hingga tiba di Tanah Suci.

Read More

Pemberangkatan Haji 2026 Stabil Layanan Fast Track Jangkau 125 Ribu Jemaah

Iki Radio - Operasional haji 1447 H/2026 M memasuki hari keenam dengan tren pemberangkatan yang stabil. Hingga 26 April 2026, sebanyak 72 kelompok terbang (kloter) atau 28.274 jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Salah satu terobosan utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini adalah optimalisasi layanan fast track (Makkah Route) yang menjangkau lebih dari 125 ribu jemaah. Melalui skema ini, proses keimigrasian Arab Saudi diselesaikan di Indonesia, sehingga jemaah tidak perlu antre saat tiba di Jeddah atau Madinah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, menyatakan layanan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan jemaah, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan rentan.

“Layanan fast track ini secara nyata mempercepat proses kedatangan jemaah di Tanah Suci. Jemaah bisa langsung menuju hotel tanpa harus melalui antrean panjang imigrasi,” ujarnya pada Minggu (26/4/2026). 

Layanan fast track saat ini tersedia di empat embarkasi utama, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Adisoemarmo, Bandara Juanda, serta Bandara Sultan Hasanuddin. Penambahan Makassar menjadi langkah strategis untuk memperluas cakupan layanan.

Dari sisi transportasi udara, pemerintah memastikan kesiapan operasional penerbangan melalui Garuda Indonesia dan Saudia Airlines yang berpengalaman dalam melayani penerbangan haji.

“Sejak di embarkasi, kami pastikan jemaah mendapatkan layanan lengkap, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembagian dokumen, hingga akomodasi dan konsumsi yang memadai agar jemaah siap berangkat dalam kondisi prima,” tambah Maria.

Pada tahap embarkasi, jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan serta menerima dokumen penting seperti paspor, living cost sebesar 750 riyal Arab Saudi, gelang identitas, hingga kartu Nusuk. Fasilitas akomodasi dan konsumsi juga disiapkan guna menjaga kondisi fisik jemaah sebelum keberangkatan.

Kementerian Haji dan Umrah mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, memastikan dokumen tersimpan dengan aman, serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran ibadah.

Penyelenggaraan haji tahun ini juga mengusung prinsip layanan inklusif melalui konsep Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memastikan seluruh jemaah mendapatkan pengalaman ibadah yang aman, nyaman, dan bermartabat.

Read More