Serahkan Mobil Brio, Bupati Apresiasi Inovasi BPR Madiun

Iki Radio - Bupati Madiun Hari Wuryanto, menyerahkan langsung satu unit mobil Honda Brio, kepada pemenang program Simpanan Arisan Masyarakay (Simarmas) Brio yang diselenggarakan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kabupaten Madiun.

Penyerahan dilakukan di Kantor Pusat BPR Kabupaten Madiun, Jum'at (21/11/2025).

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyerahkan hadiah Honda Brio kepada pemenang program Simarmas Brio Bank Madiun, Jum'at (21/11/2025)

"Selain sebagai usaha milik Pemerintah Daerah, BPR memiliki dua tanggungjawab. Yang pertama kepada pemda, yang kedua kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan," kata Bupati Madiun saat memberikan sambutan.

Dalam kesempatan ini, Bupati Madiun juga memberikan bantuan sosial secara simbolis dari BPR Madiun kepada 200 anak yatim piatu di Kabupaten Madiun, dan yang berada disekitar kantor cabang BPR Madiun.

"Dengan berbagi menunjukkan keberadaan BPR ini mampu membawa manfaat bagi masyarakat," lanjut Bupati dalam sambutan.

BupatiMadiun menyerahkan santunan dari Bank Madiun kepada kepada anak yatim piatu.

Usai acara penyerahan hadiah mobil Brio, Mas Hari Wur - sapaan Bupati Madiun- kepada wartawan menyampaikan apresiasi atas segala inovasi yang dilakukan Bank Madiun (sebutan BPR Madiun).

"Mudah mudahan semakin maju, semakin jaya. Sebagai salah satu perusahaan daerah, BPR telah memberikan kontribusi banyak baik kepada pemkab dan masyarakat. Fasilitas yang dimiliki BPR juga luar biasa. Bank Madiun terpercaya," ujar Mas Hari Wur.

Diharapkan, seluruh masyarakat dapat terlayani oleh Bank Madiun.

"Di era digitalisasi ini masyarakat bisa mengakses bank Madiun, baik secara digital maupun maual. Jangan kalah dengan bank umum. Sekarang mau bayar air, bayar listrik bisa di Bank Madiun," tegasnya.

Direktur Utama Bank Madiun, Velly Murdianto menyampaikan terimakasih atas apresiasi dan dukungan Pemkab Madiun sehingga banyak inovasi yang dilakukan dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui program Simarmas.

"Program Simarmas Brio ini berjalan selama 30 bulan. Dan pesertanya bukan semua nasabah, namun yang mendaftar secara khusus untuk program ini," katanya.

Direktur Bank Madiun, Velly Murdianto bersama pemenang Honda Brio Winarni

Dijelaskan, nasabah cukup menabung Rp100 ribu per bulan secara rutin dan saat pengundian memiliki saldo minimal Rp3 juta.

"Pada awal program (Simarmas Brio) ada 4.500 peserta. Lalu pada saat periode pengundian, ada 4.134 peserta. Kuncinya harus menabung rutin selama 30 bulan itu, kalau tidak rutin kesempatannya hilang. Tetapi uangnya masih tetap. Ini yang tidak dapat hadiah mobil, uangnya kita kembalikan Rp 3 juta ditambah Rp 100 ribu," jelasnya.

Program Simarmas Brio disusun berjenjang, pada bulan ke-10, peserta berpeluang mendapatkan logam mulia 5 gram. Kemudian bulan ke-20 hadiahnya meningkat menjadi satu unit motor Honda Scoopy, dan pada bulan ke-30, hadiah puncaknya adalah mobil Honda Brio.

Sementara pelaksanaan undian program Simarmas Brio Bank Madiun ini telah dilaksanakan Minggu, 19 Oktober 2025, bersama dengan kegiatan rutin Sore di Kabupaten Madiun, yang digagas Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun.

Winarni, warga Pilangkenceng Kabupaten Madiun, mendapat hadiah satu unit mobil Honda Brio dari program Simarmas Brio Bank Madiun ini.

"Saya tidak mengira bisa mendapatkan hadiah Brio ini. Kaget saja kemarin pas undian itu. Untuk program ini saya mendaftar 10 akun. Harapannya program ini akan ada terus," kata Winarni.

Melalui program ini menjadi bukti, bahwa Bank Madiun sebagai lembaga keuangan daerah berupaya tumbuh bersama masyarakat, bukan hanya lewat layanan finansial, tapi juga lewat kebiasaan menabung yang berkelanjutan.

Kegiatan penyerahan hadiah Simarmas Brio ini juga dihadiri seluruh direksi dan karyawan Bank Madiun, Dewan Pengawas serta sejumlah tamu undangan.(*/iw/IR)

Read More

Tahun 2026, 13 Raperda Menjadi Prioritas Bapemperda DPRD Kabupaten Madiun

Iki Radio - Tahun 2026 mendatang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun, memprioritaskan pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Usulan pembahasan 13 Raperda itu,  ditetapkan sebagai keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (20/11/2025).

"Usulan itu, mendasar pada hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Eksekutif Kabupaten Madiun, pada tanggal 4 November 2025, yang membahas materi peninjauan skala prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun," kata Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Madiun, Kuwat Edy Santoso.

Adapun 13 Raperda yang masuk pada agenda prioritas pembahasan di Bapemperda DPRD Kabupaten Madiun 2026 itu diantaranya :

1.       Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2.       Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

3.       Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;

4.       Raperda tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5.       Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

6.       Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisataan Daerah;

7.       Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;

8.       Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;

9.       Raperda tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;

10.   Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan;

11.   Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perumda Tirta Darma Purabaya Kabupaten Madiun;

12.   Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren;

13.   Raperda tentang Penyertaan Modal Terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.

“Sesuai dengan Undang  Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, bersama dengan Kepala Daerah,” lanjut Kuwat.

Harapannya, dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas, implementatif dan juga aspiratif, sehingga perlu dilakukan perencanaan secara terpadu, terarah dan terencana dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

“Produk yang dihasilkan juga diharapkan merupakan regulasi yang sungguh – sungguh, dibutuhkan masyarakat maupun Pemerintah Daerah, dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dari Pemerintah Pusat, serta demi akuntabilitas jalannya Pemerintahan Daerah maupun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu Bupati madiun Hari Wuryanto menyampaikan, dari 13 usulan raperda yang masuk pada pembahasan Bapemperda Kabupaten Madiun 2026, selain tentang perda APBD, perda yang mengatur tentang tata ruang akan menjadi fokus utama.

“Kita akan utamakan terkait masalah penata ruangan supaya betul betul sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Kabupaten Madiun. Dan juga ada beberapa regulasi, yang penting bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu dapat berjalan dengan baik,” kata Bupati.

Lebih lanjut, dari usulan 13 agenda pembahasan raperda tahun 2026 itu, baik pihak eksekutif maupun legislatif akan menerima masukan dari masyarakat sehingga produk hokum yang ditetapkan nantinya sesuai dengan harapan masyarakat.

“Ini kan masih dalam pembahasan.  Masukan dari masyarakat, temen dewan juga akan serap aspirasi. Jadi perda yang akan kitatetapkan betul betul sesuai yang diharapkan masyarakat,” lanjutnya.

Berkaitan dengan raperda yang mengatur tentang perusahaan daerah (Perumda), hal ini lebih kepada optimalisasi peran dari Perumda di Kabupaten Madiun.

“Perumda itu disamping memberikan layanan terbaik, juga meningkatkan pendapatan supaya nanti kalau pendapatannya naik, PAD nya naik. Kalau PAD nya naik kembali lagi ke masyarakat,” pungkasnya.(iw/IR)

Read More

Sepakat, DPRD dan Bupati Madiun Sahkan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Iki Radio - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun, dan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, sepakat untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahaan Atas Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (20/11/2025).

Pengambilan Keputusan Bersama terhadap penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 itu,ditandatangani pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (20/11/2025).

Sebelum penandatanganan kesepakatan atas perubahan Perda tersebut, ketua Panitia Kusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Madiun, menyampaikan laporan hasil pembahasan dengan tim eksekutif, terhadap Raperda perubahan atas Perda tersebut.

"Tugas kami  yaitu membahas Raperda tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu kami selaku ketua Pansus I akan melaporkan hasil pembahasan Raperda dimaksud," kata Guntur Setyono,Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Madiun.

Dijelaskan, pada proses pembahasan terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi tugas pokok Pansus I tersebut, dilakukan pembahasan dalam beberapa tahap.

Yakni mulai pendalaman substansi, pembahasan koordinasi dan konsultasi, sinkronisasi dan finalisasi, hingga akhirnya Pansus I DPRD Kabupaten Madiun merekomendasikan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 tahun 2024, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang definitife.

Ini menindaklanjuti Surat dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900.1.13.1/5798/Keuda, Hal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Kepala Daerah bersama DPRD wajib melakukan Perubahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pembahasan sebagaimana dimaksud dapat diselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, yang terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh Pemerintah Daerah, yaitu tanggal 3 November 2025. 

"Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan secara cermat, mendalam dengan mempertimbangkan seluruh masukan dari pihak terkait, Pansus I menyatakan bahwa pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah selesai, dan MEREKOMENDASIKAN agar Raperda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang definitife," lanjut Guntur. 

Sebelumnya, Pemkab Madiun mengajukan Rancangan Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam raperda tersebut, ada beberapa perubahan tarif retribusi dan penambahan objek. Diantaranya bidang layanan kesehatan, yakni penambahan tarif pada tindakan medik operatif bedah orthopedi, bedah obsteri dan genekologi, bedah onkologi, pelayanan andrologi, kemoterapi, dermatologi, venereologi, endoskopi dan patologi klinik.

Pada layanan kebersihan, direncanakan ada penambahan nilai pada objek penyedotan lumpur tinja. Penjualan hasil produksi daerah, akan ada penambahan tarif retribusi penjualan hasil panen tanaman pangan dan hortikultura dan hasil laboratorium lingkungan. Serta penambahan tarif pada pemanfaatan aset untuk utilitas fiber optic.

"Ini kami melaksanakan dan menyesuaikan dengan regulasi serta aturan yang ada. Seperti tadi disampaikan dari Permendagri (peraturan Menteri Dalam Negeri) mengamatkan demikian," kata Bupati Madiun, Hari Wuryanto usai rapat paripurna.

Selanjutnya kesepakatan perubahan Perda tersebut akan dikirim ke provinsi guna mendapatkan registrasi sebelum nantinya diterapkan di Kabupaten Madiun.(iw/IR)

Read More

Semarak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun Gelar Festival Literasi

Iki Radio - Festival literasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berpikir kritis di berbagai kalangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan kecintaan terhadap literasi, serta memberikan wadah bagi masyarakat, untuk berkreasi, berkolaborasi, dan menunjukkan hasil karya mereka.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Kus Hendrawan, menyerahkan buku hasil karya penulis Madiun, kepada Bupati Madiun Hari Wuryanto, didampingi Bunda Literasi Kabupaten Madiun, Erni hari Wuryanto di acara Festival Literasi Kabupaten Madiun, Kamis (20/11/2025)

Di Kabupaten Madiun, Festival Literasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari berturut turut. Yakni mulai tanggal 18 – 20 November 2025, di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Kegiatan yang dilaksanakan mulai lomba mewarnai, lomba mendongeng/ bertutur, bincang publik (Talk Show), penampilan band, pencak silat hingga dongkrek.

Dalam kegiatan festival literasi di Kabupaten Madiun ini juga diselenggarakan Bazar TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial), peluncuran buku cerita karya penulis penulis Madiun. Launching buku ini merupakan hasil pelatihan kepenulisan, dengan tema kebudayaan lokal Kabupaten Madiun. Diantaranya berjudul Peran Penting Ki Ageng Pandan Alas, Cerita Dari Hutan (Teman Menjelang Tidur), dan Kidung Bentala Baswara.

“Kegiatan ini sebagai bentuk promosi dan meningkatkan ketrampilan, inovasi, ekspresi dalam rangka mengembangkan kedepan lebih baik melalui perpustakaan,” ujar Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Kus Hendrawan, Kamis (20/11/2025).

Ditambahkan, dalam festival literasi di Kabupaten Madiun ini mengambil tema “Masyarakat Cerdas Unggul Dan Mandiri, Untuk Kabupaten Madiun Yang Bersahaja”, diikuti sekitar 600 peserta. Melalui kegiatan festival literasi ini, kedepan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Mewujudkan masyaraklat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan,” tambahnya.

Sementara itu dalam acara festival literasi ini, Bupati Madiun Hari Wuryanto, mengukuhkan ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, sebagai Bunda Literasi Kabupaten Madiun, periode 2025 – 2030. Pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun nomor : 100.3.3.2/424/KPTS/402.013/2025.

“Saya percaya bahwa saudari dapat melaksanakan tugas sebaik baiknya sesuai tanggungjawab yang diberikan, dalam rangka mengembangkan literasi guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Madiun,”ucap Bupati Madiun Hari Wuryanto, saat pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Madiun.

Dalam sambutannya, Mas Hari Wur –sapaan akrab Bupati Madiun- mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Madiun, agar lebih tertib dalam hal pengarsipan.

“Masalah kearsipan seluruh OPD dan perangkat daerah, mari kita tertib dalam pengarsipan, supaya memudahkan dan memberikan memori bagi penerus nanti,” kata Bupati.

Guna meningkatkan budaya baca, lanjut Mas Hari Wur, dapat terlaksana dengan semua pihak bekerjasama dan gotong royong.

“Membudayakan gemar membaca bisa terwujud, bila saling bekerjasama dan bergotong royong,” tambahnya.

Festival Literasi di Kabupaten Madiun yang berakhir hari ini, juga disampaikan sejumlah penghargaan diantaranya kepada Perpustakaan Desa Terbaik, yakni diraih Perpustakaan Flamboyan, Desa Pule Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Sedangkan untuk tingkat sekolah, diraih SDN Candimulyo 2, Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Penghargaan juga diberikan kepada pemenang lomba konten video literasi, dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca dan Literasi di Kabupaten Madiun yang diraih Vitto Azzahra Prananta. Pemenang lomba bertutur, bercerita tingkat SD/MI se Kabupaten Madiun, yakni Arzaqilla Athiyah dari SDN Sugihwaras 5, dan disampaikan juga apresiasi akreditasi perpustakaan sejumlah sekolah di Kabupaten Madiun.(iw/IR)

Read More

Libatkan Seluruh Pihak, DLH Madiun Siap Hadapi Verifikasi Tahap Akhir Adipura

Iki Radio - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun, melibatkan seluruh pihak dalam menghadapi tahap verifikasi lapangan, jelang penilaian akhir Adipura 2025.

Hal ini terlihat saat DLH Kabupaten Madiun, menggelar rapat koordinasi, Rabu (19/11/2025).

Kepala DLH Kabupaten Madiun, M. Zahrowi, mengecek kesiapan TPA jelang penilaian Adipura 2025

Dalam rapat koordinasi verifikasi lapangan di 15 Kecamatan, dalam rangka penilaian akhir Adipura 2025 itu, dihadiri sejumlah pihak, mulai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan 15 kecamatan, hingga pengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan TPS-3R, Bank Sampah, dan berbagai pihak lain.

“Ini bagian dari tanggung jawab bersama,” kata Kepala DLH Kabupaten Madiun Muhamad Zahrowi.

Mantan Kepala BPBD Kabupaten Madiun ini menjelaskan, pengelolaan sampah, menjadi poin terpenting pada tahap verifikasi lapangan ini. Yakni pengelolaan sampah dari sumber awal munculnya sampah itu dengan dilakukan pemilahan, upaya penanganan sampah melalui berbagai langkah yang dilakukan baik dari bank sampah, TPS-3R, hingga pengelolaan di tingkat akhir yakni TPA.

Dan saat ini, kata Zahrowi, pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Madiun, telah menggunakan sistem control landfill dan mendekati sanitary landfill, dan tidak ada lagi TPS liar di Kabupaten Madiun.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Madiun, Didik Harianto berharap seluruh pihak harus bekerja sama untuk hasil terbaik bagi Kabupaten Madiun.

"TPS-3R ditiap kecamatan harus aktif dan siap setiap saat. Karena sewaktu waktu tim penilai datang," katanya.

Rapat koordinasi penilaian Adipura 2025

Upaya untuk turut mensukseskan verifikasi lapangan sebagai penilaian akhir Adipura 2025 ini, juga ditunjukan AMD Perhutani KPH Madiun.

Administratur/KKPH Madiun, Panca Putra M. Sihite, menyampaikan komitmen Perhutani dalam mendukung proses penilaian Adipura.

Ia menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan, terutama pada kawasan yang berbatasan atau berada di dalam wilayah hutan negara. 

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan indikator penilaian Adipura yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau dan kawasan lindung.

“Perhutani siap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Madiun, baik dalam penyediaan data, pendampingan lapangan, maupun pengelolaan kawasan hutan yang menjadi bagian dari penilaian. Lingkungan yang bersih dan lestari adalah tanggung jawab bersama. Semoga koordinasi ini membawa hasil terbaik bagi Kabupaten Madiun,” katanya.

Adapun verifikasi lapangan ini akan dilaksanakan pada 20 - 25 November 2025. Lebih dari sekedar penghargaan, hal terpenting adalah mengajak seluruh pihak untuk peduli dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.(iw/IR)

Read More

Lembaga Sensor Film Indonesia Sebut Banyuwangi Potensial jadi Pusat Industri Sinema

Iki Radio - Kekayaan alam, budaya, dan adat istiadat Banyuwangi yang telah mendunia, membuat kabupaten di ujung timur pulau Jawa itu potensial menjadi pusat industri sinema. 

Hal itu disampaikan Ketua Subkomisi Penyensoran Lembaga Sensor Film (LSF) Hadi Armoto, dalam Literasi Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film, serta sosialisasi aplikasi e-SiAS bagi pegiat perfilman di Jawa Timur, di Banyuwangi, Rabu (19/11/2025). Banyuwangi dipilih menjadi tuan rumah lantaran dinilai memiliki potensi besar di dunia perfilman. 

"Banyuwangi mempunyai cerita legenda yang begitu hebat. Alamnya bagus. Budayanya banyak. Jadi jangan ditanya lagi, semuanya sudah mendunia. Banyuwangi bisa jadi pusat industri sinema," kata Hadi.

Hadi mengatakan Banyuwangi telah memiliki semua tolok ukur suatu daerah, yang potensial dieksplorasi dalam karya sinematografi.

Seluruh nilai positif Banyuwangi itu, kata dia, bisa materi dalam dunia sinematografi. Bukan hanya untuk film komersil, potensi Banyuwangi juga layak untuk digarap sebagai film bendek, film dokumenter, dan lain sebagainya.

"Potensinya memang besar banget. Film dokumenter yang saya buat juga berkisah tentang Banyuwangi," ucap dia.

LSF mendorong agar film-film yang berlatar di Banyuwangi bisa digarap secara maksimal. Baik film yang diproduksi oleh sineas-sineas terkenal, sineas komunitas lokal, maupun pemerintah daerah.

Hadi juga mendorong agar film-film yang diproduksi bisa diurus penyensorannya. Saat ini menurut Hadi, pengurusan sensor dipermudah dengan aplikasi e-SiAS, yang membuat pengurusan sensor bisa dilakukan tanpa harus ke Ibu Kota.

Dengan memiliki surat tanda lulus sensor atau STLS, kata dia, film akan memiliki perlindungan hukum.  LSF juga akan menentukan klasifikasi film atau produk serupa lainnya dalam klasifikasi kelompok usia yang tersedia.

Hadi mengatakan, LSF menangani sekitar 42 ribu film setiap tahunnya. Dengan dorongan agar film-film baru dengan berbagai jenis dan genre bisa muncul, ia berharap jumlah tersebut bisa meningkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih dengan dukungan LSF. Menurutnya ini menjadi penyemangat pelaku perfilman lokal Banyuwangi untuk kian kreatíf membuat film-film berkualitas dan lebih memahami mekanisme pengajuan sensor film untuk mendapatkan STLS.  

"Selama ini Banyuwangi telah banyak menjadi lokasi syuting film-film nasional di Indonesia. Dengan dukungan ini, harapannya pelaku film di Banyuwangi kian kreatif dan sesuai dengan regulasi yang ada," kata Ipuk. 

“Kami juga berharap nantinya ada film besar yang dihasilkan dari orang Banyuwangi, syuting di Banyuwangi dan artisnya dari Banyuwangi,” tambah Ipuk. (*)

Read More

Satu Klik, Satu Dampak: Kekomdigi Ingatkan Pentingnya Literasi Digital

Iki Radio - Di era ketika teknologi berkembang bak pisau bermata dua, ruang digital menjadi arena pembentuk reputasi. Satu unggahan dapat membuka peluang. Pada sisi berbeda juga dapat menjatuhkan seseorang. Hanya dalam satu klik. Media sosial telah menjelma menjadi ruang publik baru yang demokratis sekaligus rawan, tempat kreativitas tumbuh, tetapi juga tempat hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi mudah menyebar.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, saat membuka kegiatan Indonesia.go.id Goes to Campus: Your Story, Our Nation di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (19/11/2025) menekankan penguatan literasi digital menjadi kunci untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Foto: Indonesia.go.id

Kesadaran atas dinamika inilah yang mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) memperkuat literasi digital publik, terutama bagi generasi muda yang aktif bersuara di ruang digital.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa penguatan literasi digital menjadi kunci untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Indonesia.go.id Goes to Campus: Your Story, Our Nation di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya (19/11/2025).

Batas antara ruang privat dan publik di media sosial makin kabur. Karena itu, kemampuan publik mengolah pesan menjadi bagian penting demokrasi modern.

“Dalam ruang digital di mana setiap orang dapat bereaksi dan berbagi, satu kesalahan kecil bisa memicu resonansi sosial yang besar. Namun ruang yang sama juga menyimpan potensi luar biasa untuk berkarya dan memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan,” tegas Fifi.

Tiga pilar yang harus diperkuat masyarakat untuk ikut menciptakan ruang digital yang sehat, pertama kemampuan bernarasi, menulis dan menyampaikan pesan publik yang relevan, etis, dan bermakna. Kedua kompetensi komunikatif digital, mengelola pesan, konteks, dan konsekuensi di ruang terbuka (digital communicative competence).

“Ketiga sumber terpercaya yang mengutamakan verifikasi sumber utama (A1) untuk meningkatkan kredibilitas informasi,” ujar Fifi.

Dalam menghadapi derasnya banjir informasi, publik membutuhkan rujukan kredibel. Di sinilah peran penting Indonesia.go.id.

Portal tersebut dikatakan Fifi tidak hanya menyajikan informasi resmi pemerintah, tetapi juga menjalankan fungsi jurnalisme pemerintah yang akurat dan kontekstual. Indonesia.go.id dirancang untuk menjadi sumber A1 bagi masyarakat dan media, sekaligus alat untuk menekan ruang gerak disinformasi.

“Kami menghadirkan jurnalisme pemerintah yang kredibel agar masyarakat dapat melihat Indonesia tanpa kabut disinformasi,” ujar Fifi.

Kegiatan Indonesia.go.id Goes to Campus menghadirkan narasumber lintas sektor yaitu penulis dan jurnalis senior Fenty Effendy, akademisi Nur’annafi Farni (Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo), serta konten kreator Hari Obbie. Ketiganya memberikan panduan praktis mengenai etika, kreativitas, dan berpikir kritis dalam mengelola informasi.

Farni menekankan bahwa tantangan era digital kini semakin kompleks, termasuk kehadiran teknologi AI yang dapat memproduksi misinformasi dengan sangat meyakinkan.

Ia mengingatkan pentingnya menerapkan “Aturan 3S” yaitu Saring sebelum Sharing, Santun dalam berkomentar, dan Sadari Jejak Digital.

“Jejak digital adalah portofolio. Jadikan ia cerminan kehidupan nyata yang penuh kesadaran,” ujarnya.

Sementara konten kreator Hari Obbie mengajak generasi muda untuk tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen konten positif. Menurutnya, konten baik yang diproduksi secara konsisten dapat menggeser algoritma ke arah yang lebih sehat. Ia juga mendorong peserta untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab.

Kegiatan Indonesia.go.id Goes to Campus diikuti oleh 300 mahasiswa yang hadir luring dan 300 peserta daring dari berbagai wilayah.

Read More

Tekan Inflasi, Pemkab Madiun Gelar Pasar Murah di Sidomulyo

Iki Radio - Masih tingginya inflasi di Kabupaten Madiun, membuat Pemerintah Kabupaten Madiun harus bekerja keras agar mampu menekan laju inflasi, di daerah berjuluk Kampung Pesilat Indonesia itu.

Berdasarkan pantauan dari badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Madiun masuk 10 besar daerah dengan angka inflasi tertinggi.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM menggelar pasar murah di Kantor Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Rabu (19/11/2025).

Dipilihnya Kecamatan Wonoasri terutama di Desa Sidomulyo sebagai lokasi Pasar Murah ini karena capaian pengendalian inflasinya masih tergolong rendah dibanding beberapa kecamatan lain.

“Ini kami lakukan untuk mengantisipasi potensi inflasi. Kemarin Kabupaten Madiun masuk 10 besar inflasi, terutama disumbang oleh komoditas beras. Dari hasil pantauan kami, di Kecamatan Wonoasri khususnya Desa Sidomulyo menjadi salah satu yang perlu kami intervensi,” ujar Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdakop UM Kabupaten Madiun, Budi Santoso.

Pada giat pasar murah ini disediakan 1,5 ton Beras, 700 liter Minyak goreng, 250 kilogram Telur dan 700 kilogram Gula pasir dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar.

“Selisihnya bisa 500 sampai 1.000 rupiah, ini lebih murah. Tentu sangat membantu warga,” kata Erni (43) salah seorang warga setempat.

Warga lainnya, Yami (42) mengatakan selisih harga telur mencapai Rp 3 ribu per kilo dibanding harga di pasar.

“Di pasar harga telur 27 ribu, di sini 24 ribu. Lumayan selisihnya,” ungkapnya.

Melalui kegiatan pasar murah ini diharapkan dapat menekan kenaikan harga kebutuhan pokok, yang biasanya mengalami kenaikan saat memasuki akhir tahun.(iw/IR).

 

 

Read More

Bukan Hanya Permodalan, PT PNM Madiun Dampingi Ribuan UMKM Hingga Hilir

Iki Radio - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Madiun berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha. 

Pameran produk UMKM binaan PNM Mekaar Madiun, saat kegiatan PKU Akbar 500 nasabah di Kabupaten Madiun, Sabtu (15/11/2025)

Bukan hanya bantuan permodalan, namun PNM Cabang Madiun juga turut memberikan pendampingan hingga usaha mikro atau ultra mikro yang dimiliki nasabah, betul betul bisa berjalan dan dirasakan hasilnya.

"Misalnya pada semester pertama itu kita dampingi untuk perijinan usaha, lalu berikutnya untuk packaging. Itu kami lakukan secara bertahap," ujar Atep Iyan, Pimpinan PT PNM Cabang Madiun, Rabu (19/11/2025).

Kata Atep, untuk membantu berkembangnya Usaha Kecil Mikro Menenah (UMKM) diwilayah kerja PNM Madiun, pihaknya juga melibatkan UMKM dalam berbagai kegiatan.

"Kita prioritaskan produk produk UMKM binaan kita dalam kegiatan seperti pameran ataupun kegiatan internal seperti rapat dan segala sesuatu kebutuhan, kita utamakan mengambil produk UMKM ini," lanjutnya.

Dengan pendampingan yang dilakukan, harapannya usaha UMKM yang dimiliki nasabah bisa berkembang.

"Biasanya itu masalah muncul saat akan memulai usaha. Baru berjalan kemudian berhenti. Ini kita ada pendampingan mental. Kalau ada nasabah yang kesulitan bisa dikomunikasikan ke kami. Nanti kita carikan solusi terbaik. Sehingga kalau usahanya berjalan dengan baik, harapannya permodalan yang diberikan bisa terus berkembang," tambahnya.

Sementara sampai dengan bulan Oktober 2025, UMKM aktif binaan PNM Cabang Madiun mencapai 194.977 dengan rincian 192.820 nasabah ultra mikro, dan 2.157 untuk nasabah mikro.(iw/IR)

Read More

Ramai Diboikot, Azizah Salsha Rilis Klarifikasi dan Minta Maaf

Iki Radio - Azizah ‘Zize’ Salsha akhirnya buka suara terkait perceraiannya dengan Pratama Arhan. Hal itu dilakukannya, setelah ramai diboikot warganet karena dicap sebagai public figure ‘problematik’.

Lewat keterangan resmi yang dirilisnya melalui Instagram, pada 15 November 2025, Zize mengaku, memilih diam karena merasa masalahnya dengan Pratama Arhan harus diselesaikan secara personal. 

Namun sayang, sikap diam Zize itu justru melahirkan asumsi liar yang menyeret orang-orang terdekatnya dan pihak-pihak yang bekerja bersamanya. 

“Jika ada pihak yang merasa tersinggung, terganggu, atau dirugikan oleh pemberitaan Belakangan ini, aku menyampaikan permintaan maaf dengan tulus,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi yang dirilisnya di Instagram @azizahsalsha_, pada 15 November 2025.

Zize mengungkapkan, sebenarnya sudah bercerai dari Pratama Arhan secara agama, pada akhir Juni 2025. Sehingga dia merasa wajar, jika kemudian dekat dengan pria lain dalam rentang waktu tersebut. 

“Keputusan berpisah pun diambil setelah (melewati) proses panjang, usaha, dan pertimbangan matang dari kedua belah pihak,” ungkapnya.

Tanpa membeberkan detail alasan di balik perceraian itu, Azizah Salsha menegaskan, perceraian adalah keputusan terbaik untuknya dan Pratama Arhan. Dengan begitu, mereka bisa terus bertumbuh lebih baik sebagai individu.

“Hubungan kami berakhir dengan baik, tanpa paksaan dan tanpa saling menyudutkan,” katanya lagi.

Meski bercerai, Zize memastikan, masih memiliki hubungan baik dengan mantan suaminya. Dia menghargai setiap kenangan bersama Arhan dan terus saling mendoakan, menghargai, dan bersilaturahmi dengan keluarga masing-masing.

Dengan pernyataan tersebut, Zize berharap, tak ada lagi pihak-pihak yang melemparkan narasi tak berdasarkan di media sosial. “Ke depannya, aku ingin menjalani hidup dengan damai dan terus bertumbuh menjadi versi terbaik diriku.”

Pada penutup unggahannya, Azizah Salsha kembali meminta maaf kepada pihak-pihak yang terseret dalam permasalahannya. Dia juga meminta maaf jika tidak bisa memenuhi ekspektasi banyak pihak.

“Semoga setelah penjelasan ini, semuanya bisa berjalan lebih tenang dan tidak ada lagi persoalan yang diperbesar. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga kita semua dapat melanjutkan hidup masing-masing dengan damai,” tuturnya.

Pernyataan Azizah Salsha itu kemudian ramai dikomentari warganet di media sosial. Beberapa meragukan pernyataan sang selebgram mengingat pada Juni 2025, Zize dan Arhan masih terlihat begitu harmonis.

“Akhir Juni? Bukannya saat itu mereka masih terlihat romantis di nikahan Rizky Ridho? Ini gimana sih maksudnya Rul?” ujar @nadia****. Akun @buna**** menambahkan, “Bilang saja, keputusan berpisah karena saya selingkuh.”

Akun @aska**** mengungkapkan, “Yang disesalkan bukan masalah lu pisah ama Arho, Rul. Tapi setelah putusan cerai seharusnya lo jaga harga diri karena ada masa iddah. Bukan elo yang hitung sendiri dan dipaskan jadi 3 bulan biar bisa gopub (dengan pacar baru). Hadeuh.”

Seperti diketahui, Pengadilan Agama Tigaraksa mengabulkan permohonan cerai talak Pratama Arhan atas Azizah Salsha, pada 25 Agustus 2025. Namun putusan itu inkrah setelah Arhan membacakan ikrar talak pada 29 September 2025.

Namun pada 16 Oktober 2025, bertepatan dengan ulang tahun Zize yang ke-22, foto mesranya dengan Nadif Zahiruddin viral di media sosial. Akibat Foto itu, awal hubungan Zize dan Nadif yang digadang-gadang sejak 2024 kembali dikulik netizen.* 

Read More

Pemprov Jatim Jadi Locus Pilot Project Pengukuran Indeks Kompetensi Digital ASN

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu locus pelaksanaan pilot project Pengukuran Indeks Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya nasional dalam Meiyappan ASN menghadapi tuntutan transformasi digital.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu locus pelaksanaan pilot project Pengukuran Indeks Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur

Kegiatan uji piloting Pengukuran Indeks Kompetensi Digital ASN tahun 2025 ini dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur.

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Tim PusPA Komdigi RI, Adi Novian Prihantono, saat memberikan sambuan embkaan, menampaikan, bahwa pemilihan Jawa Timur sebagai locus didasarkan pada hasil penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 dengan capaian 4,43, serta Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2025 yang mencapai angka 49,17.

Adi Novian mengatakan, bahwa pengukuran kompetensi digital ASN diharapkan tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi menjadi fondasi utama dalam menghadapi era digital. 

“Mari jadikan pengembangan kompetensi digital bukan sekadar keterampilan teknis ASN, melainkan fondasi utama dalam menghadapi era digital,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita, menegaskan bahwa uji coba ini diharapkan menghasilkan rekomendasi pengembangan ASN yang lebih terarah. 

“Kami berharap ada outcome berupa peningkatan kesiapan ASN digital hingga tersusunnya peta kompetensi digital ASN,” katanya.

Dengan adanya pilot project ini, Jawa Timur diharapkan mampu menjadi contoh penerapan pengukuran kompetensi digital ASN yang dapat mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan.(red)

Read More

Bunda PAUD Pidie Raih Penghargaan Wiyata Dharma Muda 2025

Iki Radio - Bunda PAUD Kabupaten Pidie, Ny Rohana Razali Sarjani berhasil meraih Penghargaan Wiyata Dharma Muda 2025 sebagai Bunda PAUD Berdedikasi Tingkat Nasional dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI). Penghargaan tersebut diberikan pada ajang Apresiasi Bunda PAUD Nasional 2025 yang berlangsung di The Sultan Hotel & Residence Jakarta.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh pejabat Kemendikdasmen RI, Prof. Abdul Mu'ti, M.Ed, kepada Ny Rohana bersama para Bunda PAUD berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia. Pencapaian ini menegaskan komitmen Kabupaten Pidie dalam memperkuat layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas dan inklusif.

Didampingi Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Pidie, Heryadi, Rohana menyampaikan rasa syukur, bangga, dan haru atas apresiasi tingkat nasional tersebut.

“Alhamdulillah, penghargaan ini adalah hasil kerja keras bersama. Saya sangat bersyukur dan bangga, karena penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh masyarakat dan para pegiat PAUD di Kabupaten Pidie,” ungkapnya.

Menurutnya, penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi baru bagi seluruh pegiat PAUD di Pidie untuk terus memperkuat kolaborasi dan inovasi demi kemajuan pendidikan anak usia dini.

Dalam kesempatan itu, Ny Rohana juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Pokja Bunda PAUD, para pendidik, serta seluruh pihak yang selama ini mendukung peningkatan layanan PAUD Bermutu di Kabupaten Pidie.

“Dengan capaian ini semoga menjadi penyemangat bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Pidie untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan layanan PAUD bermutu, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Read More

MUI Ingatkan Semua Pihak untuk tidak Sebar Disinformasi

Iki Radio - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, kembali mengingatkan pejabat publik dan masyarakat luas agar menjaga etika bermedia sosial serta tidak terburu-buru membagikan informasi yang belum terverifikasi.

Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya (tengah) berfoto bersama selurun narasumber dan peserta diskuai publik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Foto: Istimewa

Ia menegaskan bahwa ruang digital adalah ruang publik yang sarat tanggung jawab moral sehingga setiap unggahan dapat berpengaruh langsung pada persepsi dan ketenangan masyarakat.

Dalam Diskusi Publik “Fatwa Bermuamalah di Media Sosial pada Era Post Truth: Fatwa, Etika, dan Sikap Kita” yang digelar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Asrorun menekankan bahwa pejabat publik seharusnya menjadi teladan dalam kehati-hatian.

“Kalau imam hanya model tenar namun tidak mengikatkan diri pada aturan sebagai imam yang layak, maka dia bukan hanya tidak boleh diikuti, bahkan ketika mengikuti dia hukumnya batal,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

Ia menambahkan bahwa seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan bukan hanya atas tindakannya, tetapi juga atas dampak sosial dari komunikasinya.

Asrorun menilai bahwa fenomena konten digital dari pejabat publik sering kali mengabaikan prinsip tabayyun sehingga memunculkan misinformasi yang dapat berkembang menjadi disinformasi. Ia menyebut konten yang dibuat terburu-buru demi perhatian publik berpotensi menyesatkan.

“Dalam konteks ruang digital hari ini, satu unggahan bisa menyebar ke mana-mana dalam hitungan detik, dan efeknya bisa jauh lebih besar daripada yang dibayangkan pembuatnya,” katanya.

Ia kemudian menyinggung inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke sebuah perusahaan air minum dalam kemasan di Subang yang dipublikasikan secara terbuka di media sosial.

Menurutnya, tindakan itu dilakukan tanpa proses klarifikasi terlebih dahulu sehingga menimbulkan kesimpulan keliru di masyarakat.

“Ini yang saya sebut dhala fa dhala — sesat dan menyesatkan. Karena publik tidak diberi konteks yang utuh, tidak diberi data yang benar, tapi langsung digiring pada satu kesimpulan tertentu,” ujarnya.

Asrorun menambahkan bahwa klarifikasi yang muncul setelah unggahan itu dinilai tidak cukup untuk menghapus dampak sosial dan reputasi yang terganggu.

“Sudah ada korban yang dihakimi publik. Narasi yang kadung berkembang itu sulit ditarik kembali. Pelaku publikasi harus memahami bahwa tanggung jawab moralnya jauh lebih besar daripada sekadar membuat konten,” katanya.

Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian yang diwajibkan pejabat publik. “Kalau pejabat tidak hati-hati, masyarakat pun menjadi ikut terseret dalam kegaduhan digital yang tidak perlu,” lanjutnya.

Ia mengatakan perilaku demikian bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah di Media Sosial. Fatwa tersebut menekankan bahwa pengguna media sosial dilarang menyebarkan hoaks, gibah, fitnah, ujaran kebencian, dan segala informasi yang tidak memiliki dasar kebenaran.

“Ruang digital harus mengangkat sisi baik manusia dan melipatgandakan manfaat, bukan memperluas mudarat. Ini prinsip dasar syariah yang relevan dengan zaman apa pun,” kata Asrorun.

Guru Besar Fiqh itu juga mengingatkan bahwa media digital saat ini telah menjadi penentu cara berpikir masyarakat sehingga kesalahan informasi dapat menggiring opini publik pada arah yang berbahaya.

“Dalam era post-truth, orang sering percaya pada sesuatu bukan karena benar, tapi karena viral. Ini tantangan besar bagi kita semua, terutama pejabat yang unggahannya selalu ditafsirkan sebagai sikap resmi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi) RI, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan bahwa literasi digital kini tidak lagi cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis. Ia menekankan bahwa moralitas adalah komponen penting dalam penggunaan ruang digital.

“Ruang digital itu ruang sosial. Yang kita bicarakan bukan hanya soal mengunggah, tetapi soal menjaga kualitas demokrasi, kualitas dialog, dan kualitas kemanusiaan,” katanya.

Fifi mengingatkan anak muda dan pejabat publik agar tidak tergesa-gesa membuat atau membagikan konten. “Setiap unggahan ada konsekuensinya, baik sosial maupun hukum. Kita harus sadar bahwa jempol kita bisa menjadi alat kebaikan atau sumber kerusakan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi yang cepat tidak boleh membuat masyarakat kehilangan pedoman.

“Teknologi boleh berubah cepat, tetapi nilai kejujuran dan akhlakul karimah adalah kompasnya. Ruang digital harus membangun peradaban, bukan merusak kemanusiaan. Manfaat harus didahulukan daripada mudarat,” katanya.

Menurut Fifi, tanggung jawab menciptakan ruang digital yang sehat tidak bisa dibebankan pada pemerintah saja. “Ini kerja bersama. Pemerintah membuat regulasi, platform mengatur ekosistemnya, tetapi pengguna adalah garda terdepan. Tanpa tanggung jawab dari pengguna, apa pun aturannya akan sulit diterapkan,” ujarnya.

Diskusi publik tersebut dihadiri akademisi, mahasiswa, peneliti kebijakan digital, dan praktisi komunikasi. Penyelenggara berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan kembali prinsip-prinsip bermedia sosial yang berlandaskan etika, kebenaran, dan kemaslahatan publik.

Read More

Baru 25 Persen, Bulog Madiun Yakin Penyaluran Bapang Di Rampung Sesuai Target

Iki Radio - Hingga pertengahan November 2025, penyaluran bantuan pangan (Bapang) di Kabupaten Madiun, baru mencapai 16.071 jiwa, dari jumlah keseluruhan penerima 62.543 jiwa, atau baru sekitar 25,7 persen.

Wakil Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Willy Adi Purba mengatakan penyaluran dilakukan untuk alokasi dua bulan yakni bulan Oktober dan November.

"Untuk penyaluran bantuan pangan secara umum tidak ada kendala, hanya menyesuaikan jadwal," katanya saat memantau penyaluran bapang di Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Selasa (18/11/2025).

Willy menjelaskan, untuk 62.543 penerima di seluruh kabupaten Madiun, Bulog menyiapkan 1.250.860 kilogram beras dan 250.172 liter minyak goreng. Dimana masing masing penerima memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak.

"Untuk di Desa Sambirejo ini, jumlah penerima mencapai 306 jiwa, dengan alokasi 6.120 kilogram beras dan 1.224 liter minyak goreng," lanjutnya.

Sedangkan untuk satu wilayah Kecamatan Jiwan, jumlah penerima mencapai 3.493 jiwa dengan total beras 69.860 kilogram dan minyak goreng 13.972 liter.

"Untuk hari ini jadwalnya wilayah Kecamatan Jiwan dan Sawahan, besok Dagangan dan Dolopo. Terakhir nanti tanggal 27 November di Kecamatan Pilangkenceng," tambahnya.

Pihaknya optimis, penyaluran bantuan pangan ini akan selesai sesuai yang ditargetkan.

"Ini salah satu program prioritas dari Badan Pangan Nasional untuk membantu masyarakat. Sudah menjadi tugas kami dari Bulog untuk turut mensukseskan dengan mendistribusikan sesuai rencana yang kami terima. Soal stok di Bulog saat ini masih cukup aman," pungkasnya.(iw/IR)

Read More

Neutron Yogyakarta Cabang Madiun, Dorong Siswa Gunakan AI Untuk Giat OSIS

Iki Radio - Artificial Intelligence (AI) saat ini bukan lagi menjadi hal baru di kalangan masyarakat utamanya remaja. Sudah banyak remaja usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, yang menggunakan AI untuk berbagai keperluan. Mulai dari berbagai kegiatan baik itu untuk pembelajaran ataupun sekedar membuat konten agar lebih menarik.

Guna meminimalkan dampak negatif dalam penggunaan AI, Neutron Yogyakarta Cabang Madiun, membuat gebrakan dengan menggandeng sejumlah sekolah. Salah satunya di SMP Negeri 8 Kota Madiun.

Melalui fasilitasi pihak sekolah, Neutron Madiun memberikan pembelajaran penggunaan AI untuk merancang kegiatan kegiatan sekolah.

"Jadi saat ini pesertanya adalah perwakilan OSIS (Organisasi SIswa Intra Sekolah) dari seluruh sekolah SMP Negeri di Kota Madiun. Masing Masing mengirimkan dua anak, yakni ketua dan wakil ketua," terang Utami Puspitawati, pimpinan Neutron Yogyakarta Cabang Madiun, Senin (17/11/2025).

Dijelaskan, keberadaan AI akan membawa manfaat bagi anak anak khususnya OSIS dalam merancang sebuah kegiatan. Tentu dengan pemahaman yang tepat tentang teknologi AI itu sendiri.

"Jadi disini kita sampaikan tentang pengelolaan kegiatan dengan kecerdasan AI dan notion dalam menunjang  kegiatan OSIS. Sehingga anak anak bisa mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan dengan lebih baik," jelasnya.

Kota Madiun dengan berbagai inovasi dan kebijakan dalam bidang pendidikan, juga menjadi pendorong sehingga anak atau siswa benar benar bisa memanfaatkan dengan baik.

"Kalau untuk pendidikan saya bilang Madiun ini cukup keren. Madiun ini pioneer. Anak anak sudah menggunakan chromebook, kemudian disetiap sekolah juga ada smart TV atau smart screen melalui program Interactive Flat Panel (IFP) yang bisa digunakan. Jadi modalnya sudah ada, tinggal pengelolaannya saja," tambahnya.

Dengan fasilitas fasilitas yang telah disediakan tersebut, harapannya apa yang disampaikan dalam pelatihan AI bisa langsung diaplikasikan.

"Dari AI ini pemanfaatannya bisa langsung diaplikasikan untuk kegiatan OSIS," pungkasnya.

Sementara itu Kepala SMP Negeri 8 Madiun, Nunuk Setyawati menyambut baik adanya kerjasama sekolah dengan Neutron Yogyakarta Cabang Madiun ini. Hal ini dinilai mampu untuk memberikan pemahaman bagi anak anak dalam penggunaan teknologi supaya lebih bermanfaat.

"Pelatihan AI yang hari ini dilaksanakan harus betul betul bisa dipahami dengan baik. Generasi sekarang jangan keblinger, jangan hanya ambil jalan pintas, jangan mudah copas. Cari dan lihat dulu apakah betul atau tidak. Jadi ini minimal bisa meminimalisir dampak negatif dari media sosial," ujarnya.

Berkaitan dengan OSIS, diharapkan ada keberlanjutan dari kegiatan ini, sehingga bisa menjadi wadah dari OSIS di semua sekolah SMP di Kota Madiun untuk saling bertukar pendapat.(iw/IR)

Read More

Serentak, Polda Jatim Gelar Ops Zebra Semeru 2025, Begini Di Madiun

Iki Radio - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, serentak menggelar Operasi Zebra Semeru 2025. Dalam Operasi Zebra Semeru 2025 ini bertema "Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang Aman, Nyaman, dan Selamat Menjelang Ops Lilin Semeru 2025".

Apel persiapan Gelar Operasi Zebra Semeru 2025 di Halaman Polres Madiun Kota, Senin (17/11/2025)

Di Polres Madiun Kota, apel persiapaan Operasi Zebra Semeru 2025, dilaksanakan di halaman Mapolres Madiun Kota.

“Apel ini memastikan seluruh personel dan peralatan siap sebelum Operasi Zebra Semeru 2025. Operasi bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, menurunkan angka kecelakaan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban menjelang akhir tahun,” ujar Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto.

Operasi Zebra Semeru 2025 ini akan berlangsung mulai 17 hingga 30 November 2025.

AKBP Wiwin juga mengajak seluruh personel untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Dishub, TNI, Satpol PP, dan pihak lainnya guna memaksimalkan keberhasilan operasi.

Apel persiapan Operasi Zebra Semeru 2025 juga digelar di halaman Tri Brata Polres Madiun.

Apel persiapan Gelar Operasi Zebra Semeru 2025 di Lapangan Tri Brata Polres Madiun, Senin (17/11/2025)

Operasi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban, serta mewujudkan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib menjelang akhir tahun.

Sasaran prioritas operasi meliputi pengendara tanpa helm SNI, melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, penggunaan knalpot tidak standar, kendaraan ODOL, serta pelanggaran lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal.

“Dengan adanya Operasi Zebra Semeru 2025 masyarakat Madiun semakin patuh dalam berlalulintas dan mewujudkan Kamseltibcarlantas yang aman dan tertib menjelang akhir tahun,” ucap Kapolres Madiun, AKBP Kemas Indra Natanegara.

Pada Operasi Zebra Semeru 2025 ini, petugas tetap akan mengedapankan edukasi serta penindakan pada pengendara yang masih melanggar aturan.

“Pada Operasi Keselamatan kemarin sudah banyak knalpot brong yang kami sita. Di Operasi Zebra kali ini, penindakannya tetap kami lakukan. Sosialisasi juga sudah berjalan, jadi kalau masih ada yang melanggar, akan kami tindak,” tegasnya.(iw/IR)

Read More

Pastikan Harga Bapok dan Stok Aman, Wamendag Sambangi Pasar Besar Kota Madiun

Iki Radio - Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dyah Roro Esti, mendatangi Pasar Besar Kota Madiun, Senin (17/11/2025). Bersama dengan Wakil Walikota Madiun, Bagus Panuntun, dan Organisasi perangkat Daerah (OPD) terkait, Wamendag RI memantau langsung harga dan stok sejumlah bahan pokok (bapok) jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Wamendag RI Dyah Roro Putri, didampingi Wakil Walikota Madiun, Bagus Panuntun, mengunjungi Pasar besar Kota Madiun, Senin (17/11/2025). (Foto : Kominfo Kota Madiun)

“Salah satu langkah kami adalah memastikan harga aman dan stabil. Kalau ada harga di atas acuan atau HET, kita akan catat dan mapping bagaimana memperbaiki distribusinya,” ujarnya.

Inovasi Pemerintah Kota Madiun melalui keberadaan Warung Tekan Inflasi (Wartek) yang berada di depan Pasar Besar mendapat apresiasi dari Wamendag RI. Dikatakan, melalui inovasi ini dapat menjaga harga tetap stabil, ketika stok pasar menipis. Menariknya, cara ini tidak dimiliki semua daerah.

“Ini inovasi yang patut diapresiasi. Ketika stok di pasar habis, masih ada pasokan dari warung ini. Stok terjaga, harga tidak naik,” tambahnya.

Dari hasil pantauan, untuk di Kota Madiun, kata Dyah Roro, stok sejumlah bapok terpantau stabil.

“Tadi minyak stabil, beras stabil, bawang-bawangan juga stabil. Menjelang Nataru semuanya aman sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi,” lanjutnya.

Sementara soal kenaikan harga telur disejumlah daerah, Dyah Rono menjelaskan, hal ini dipengaruhi dengan banyaknya permintaan. Salah satunya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas presiden Prabowo.

“Program MBG ini prioritas Pak Presiden. Pedagang sekarang punya langganan tetap, salah satunya SPPG. Tantangannya menjaga keseimbangan antara kebutuhan lintas daerah dan pasokan untuk masyarakat luas,” jelasnya.

Sinergitas serta koordinasi antar kementerian menjadi kunci utama apabila ditemukan kendala ketersediaan barang maupun distribusi, demi menjaga stabilitas harga di seluruh daerah.(iw/IR)

Read More

Ratusan Petugas Keamanan Pegadaian Jalani Tes Narkoba

Iki Radio - Petugas satuan peamanan (Satpam) Kator PT Pegadaian Cabang Madiun, mengikuti serangkaian tes narkoba, Senin (17/11/2025). Kegiatan ini dimaksudkan untuk meminimalkan peredaran narkotika dan zat terlarang, serta menjaga integritas dan profesionalisme Satuan Pengamanan (Satpam) dalam bertugas di PT Pegadaian Cabang Madiun.

(ilustrasi) Sejumlah anggota Satpam mengikuti tes narkoba

Komandan regu pengamanan PT Pegadaian Cabang Madiun, Budianto mengatakan, kegiatan pemeriksaan kesehatan termasuk narkoba ini, dilaksanakan sejak kemarin dan hari ini, pada 12 kantor cabang.

“Kalau hari ini di Pegadaian Cabang Madiun, jumlahnya ada 63 personil yang mengikuti tes kesehatan. Kalau kemarin itu ada 270 personil. Jadi semuanya ada 333 personil,” kata Budianto, Senin (17/11/2025).

Sejumlah kantor Pegadaian yang melaksanakan tes narkoba itu, lanjut Budi, mulai wilayah Babat, Bojonegoro, Tuban, Jombang, Kediri, Tulungagung, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Magetan, Nganjuk, dan Pegadaian Syariah Jombang.

“Pemeriksaannya itu ada 4 item, termasuk pemeriksaan kesehatan cek darah dan sebagainya. Alhamdulillah semua negative,” lanjutnya.

Sementara itu Pimpinan Cabang PT Pegadaian Madiun, Eko Danarto menyampaikan, tes narkoba ini dilakukan oleh PT Pesonna Optima Jasa (POJ), selaku vendor dari PT Pegadaian.

“Kami sebagai sebagai user menyambut baik kegiatan ini, karena tenaga satpam yang bertugas di PT Pegadaian harus benar-benar profesional, disiplin, berintegritas dan bebas dari narkoba,” katanya.

Dijelaskan, tujuan dari tes narkoba ini diantaranya :

1. Memastikan Kepatuhan:

Mengonfirmasi bahwa satpam tidak menggunakan narkoba atau zat terlarang secara konsisten.

2. Menjaga Keamanan:

Menjamin bahwa satpam tetap dalam kondisi fisik dan mental yang baik untuk menjalankan tugas keamanan dengan efektif.

3. Mencegah Penyalahgunaan:

Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan narkoba yang dapat mempengaruhi kinerja dan keputusan yang diambil dalam situasi kritis.

4. Menegakkan Kebijakan:

Memastikan bahwa kebijakan perusahaan mengenai penggunaan zat terlarang diterapkan secara konsisten dan adil.

5. Meningkatkan Kepercayaan:

Membangun kepercayaan di antara klien dan masyarakat bahwa standar keamanan dijaga dengan ketat.

“Dengan diadakannya tes narkoba secara berkala ini diharapkan dapat membantu menjaga integritas dan profesionalisme satpam dalam bertugas di PT Pegadaian Cabang Madiun,” pungkasnya.(iw/IR)

Read More

Layanan Lapor Pak Amran, Solusi Aduan Masalah Petani

Iki Radio - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meluncurkan kanal aduan masyarakat bernama “Lapor Pak Amran” melalui layanan WhatsApp di nomor 0823-1110-9690. Layanan ini dibuka sebagai sarana bagi masyarakat, khususnya petani, untuk melaporkan berbagai penyimpangan di sektor pertanian.

Amran menjelaskan, laporan yang bisa disampaikan meliputi kelangkaan atau penyelewengan pupuk, dugaan praktik mafia dan korupsi, masalah alat dan mesin pertanian (alsintan), penipuan jual beli alat pertanian, peredaran pupuk palsu, serta pelanggaran harga eceran tertinggi (HET) pada beras dan pupuk bersubsidi.

“Layanan ini untuk memudahkan pemerintah menegakkan aturan dan memberantas mafia pangan,” kata Amran beberapa waktu lalu.

Menurutnya, “Lapor Pak Amran” merupakan bentuk komitmen Kementerian Pertanian dalam meningkatkan transparansi, mempercepat penanganan masalah di lapangan, serta melindungi kepentingan petani.

Seluruh laporan akan ditangani langsung oleh Menteri Amran bersama Tim Pengawasan Kementan, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

Ia menegaskan, setiap laporan harus disertai informasi lengkap, termasuk jenis pelanggaran, alamat kios pengecer atau distributor yang melakukan pelanggaran, serta jenis pupuk yang tidak sesuai ketentuan HET.

“Dalam beberapa hari ke depan, laporan terkait pupuk bersubsidi akan menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Read More

Menteri Nusron: Selama Jajaran BPN tidak Mau Kongkalikong, Mafia Tanah Pasti Kabur

Iki Radio - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kunci utama perang melawan mafia tanah bukan hanya penegakan hukum, tetapi keteguhan moral aparatur untuk tidak mau diajak kongkalikong. Menurutnya, seluruh upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan regulasi akan sia-sia jika masih ada celah kompromi di internal Kementerian ATR/BPN.

“Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau kita menutup rapat celah itu, mereka buyar dengan sendirinya,” tegas Menteri Nusron, Minggu (16/11/2025).

Pernyataannya mengenai “sampai kiamat kurang dua hari mafia tetap ada” semata-mata merupakan penegasan bahwa praktik kejahatan akan selalu mencari celah dalam berbagai bentuk, di mana pun dan dalam zaman apa pun. Pernyataan tersebut bukan bentuk pesimisme, melainkan kesadaran filosofis bahwa setiap negara modern selalu berhadapan dengan dua kekuatan, yakni mereka yang menjaga ketertiban dan mereka yang mencoba merusaknya.

Karena itu, strategi utama bukan hanya mengejar pelaku, tetapi memperkuat benteng utama negara, yaitu integritas aparatur Kementerian ATR/BPN.

“Kita berantas, mereka akan muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya. Cara paling efektif menghadapi mafia tanah adalah memastikan orang BPN kuat, proper, dan tegas menegakkan aturan,” ungkap Nusron Wahid.

Ia menambahkan bahwa profesionalisme aparatur, kedisiplinan administrasi, dan kepatuhan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan fondasi untuk menutup seluruh ruang permainan mafia tanah. Tidak boleh ada kompromi, sekecil apa pun.

“Selama pejabat dan pegawai tidak mau diajak kongkalikong, mafia tidak akan bisa masuk. Mau sekeras apa pun mereka bergerak, kalau kita tidak tergoda, mereka (mafia tanah) pasti gagal,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Nusron menegaskan bahwa negara akan selalu hadir dalam setiap persoalan pertanahan dan memastikan seluruh proses penyelesaian kasus berjalan objektif, transparan, dan sesuai hukum.

Untuk itulah, Menteri Nusron menyampaikan pesan bahwa membersihkan pertanahan Indonesia dimulai dari keteguhan integritas internal ATR/BPN. 

Read More