Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1447 H Jatuh pada 21 Maret 2026

Iki Radio - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idulfitri jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. 

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idulfitri jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Keputusan tersebut diambil melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama di Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Keputusan tersebut diambil melalui Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama di Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Penetapan ini dilakukan setelah tidak adanya laporan terlihatnya hilal di seluruh wilayah Indonesia.  

“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Nasaruddin Umar dalam konferensi pers usai Sidang Isbat.

Menteri Agama menjelaskan, pemantauan hilal dilakukan di sedikitnya 117 titik pengamatan yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Hasilnya, tidak ada satu pun lokasi yang melaporkan terlihatnya hilal.

Data hisab menunjukkan posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah kriteria visibilitas yang ditetapkan.  

“Ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berkisar sekitar 0 derajat, sehingga belum memenuhi kriteria,” jelas Menag.

Dalam penentuan awal bulan hijriah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yakni:

Tinggi hilal minimal 3 derajat

Sudut elongasi minimal 6,4 derajat

Karena belum memenuhi syarat tersebut, bulan Ramadan disempurnakan menjadi 30 hari (istikmal).

Sidang isbat dihadiri berbagai unsur, antara lain: Perwakilan organisasi masyarakat Islam,  Majelis Ulama Indonesia, Komisi VIII DPR RI, Pakar falak dan astronomi,  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,  Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama

Nasaruddin Umar menegaskan, sidang isbat merupakan forum musyawarah untuk menjaga persatuan umat dalam menentukan waktu ibadah.  

“Sidang isbat ini adalah sarana musyawarah dan persatuan umat,” katanya.

Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi dasar bersama bagi umat Islam di Indonesia dalam merayakan Idulfitri secara serentak.  

“Semoga keputusan ini menjadi simbol kebersamaan umat Islam Indonesia sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai bangsa,” ujar Menag Nasaruddin Umar.

Read More

Wali Kota Jambi Pastikan Kesiapan Pos Lebaran, Layanan Pemudik Diperkuat

Iki Radio - Pemerintah Kota Jambi memperkuat kesiapan pengamanan dan pelayanan arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah dengan memastikan seluruh pos pengamanan dan pelayanan berfungsi optimal di titik-titik strategis.

Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha melakukan peninjauan langsung ke sejumlah pos pada Kamis (19/3/2026), didampingi unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah, serta instansi vertikal terkait.

Adapun lokasi yang menjadi fokus peninjauan meliputi Pos Pelayanan Kampung Radja, Simpang Rimbo, Pos Pengamanan Aur Duri I, dan Pos Pengamanan Aur Duri II—yang merupakan jalur utama keluar-masuk arus mudik di Kota Jambi.

Dari hasil pemantauan, Wali Kota Maulana memastikan kondisi di lapangan berjalan aman dan kondusif, baik dari sisi kesiapan personel maupun sarana pendukung. “Alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik, termasuk pos dan personel yang bertugas. Mudah-mudahan situasi ini bisa kita pertahankan hingga arus balik nanti,” ujarnya.

Ia menegaskan, penguatan pengamanan difokuskan pada titik-titik pintu masuk dan keluar kota yang menjadi simpul pergerakan pemudik. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari sinergi lintas pemerintah dalam memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

Selain pengamanan, Pemkot Jambi juga mendorong peningkatan layanan berbasis masyarakat. Wali Kota mengimbau camat hingga ketua RT untuk turut memberikan dukungan kepada pemudik, termasuk memaksimalkan fungsi masjid di jalur lintas sebagai tempat istirahat.

“Ini bentuk perhatian kita kepada para pemudik yang sedang berjuang pulang ke kampung halaman. Kita ingin mereka merasa aman dan nyaman selama perjalanan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari penguatan layanan publik, setiap pos juga dilengkapi tenaga kesehatan serta dukungan layanan darurat melalui call center 112 yang siaga 24 jam dan dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota bersama rombongan turut menyerahkan bingkisan Lebaran kepada petugas di lapangan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan dan pelayanan selama masa mudik.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan publik yang responsif, sekaligus memastikan perayaan Idulfitri berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Read More

Gubernur Gorontalo Imbau ASN Tetap Siaga Saat Masa Libur Idulfitri

Iki Radio - Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, meminta aparatur sipil negara (ASN) tetap siaga selama masa libur nasional, dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat memimpin apel Korpri menjelang libur panjang di halaman Museum Purbakala Gorontalo, Selasa (17/3/2026).

Hal itu tersebut disampaikan gubernur, saat memimpin apel Korpri menjelang libur panjang di halaman Museum Purbakala Gorontalo, Selasa (17/3/2026).

Menurut gubernur, meskipun masa libur berlangsung cukup panjang, aktivitas masyarakat yang menjadi objek pelayanan pemerintah tidak ikut berhenti.

Bahkan, dinamika kegiatan masyarakat diperkirakan meningkat selama periode tersebut.

“Silakan berlibur dan kembali berkumpul dengan keluarga, tetapi tetap siaga. Tetap memonitor situasi dan memberikan respons cepat jika ada hal yang harus ditangani pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh ASN merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, peran tersebut harus tetap dijalankan meskipun berada dalam masa libur.

“Anda semua ini adalah pemerintah. Jangan dianggap pemerintah itu hanya gubernur atau wakil gubernur saja, semua yang hadir di sini adalah pemerintah dan abdi masyarakat,” ujarnya.

Salah satu indikator kesiapsiagaan yang ditekankan adalah memastikan alat komunikasi tetap aktif selama masa libur.

Hal itu penting agar koordinasi dapat berjalan dengan cepat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Selain itu, gubernur juga mengajak seluruh ASN untuk terus menjaga kebersamaan dan memperkuat kerja sama dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia menilai komunikasi yang baik antarunit kerja akan memperlancar pelaksanaan pekerjaan dan mencegah terjadinya hambatan dalam pelayanan.

“Kita semua sama, hanya tanggung jawabnya yang berbeda. Karena itu perlu saling mengisi dan berkomunikasi agar pekerjaan tidak terhambat,” katanya.

Pada apel tersebut, Gubernur Gusnar bersama Wagub Idah Syahidah Rusli Habibie dan Sekdaprov Sofian Ibrahim juga menyerahkan SK pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT) dari PT Taspen Cabang Gorontalo, tali asih pensiun dari Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Gorontalo.

Ada juga Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

Read More

Terbanyak di Jatim, Banyuwangi Siapkan 48 Masjid Ramah Pemudik

Iki Radio - Menyambut arus mudik Lebaran 1447 H, Pemkab Banyuwangi bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan 48 masjid di berbagai titik lokasi di ruas jalan nasional dan jalur pemudik, untuk memudahkan para pemudik selama arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah. 

Program ini juga mendapat dukungan langsung dari Baznas dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Banyuwangi. 

“Dengan adanya masjid ramah pemudik atau musafir, dapat memberikan kenyamanan terhadap pemudik yang melintasi jalan setelah menempuh perjalanan jauh. Pemudik bisa singgah shalat dan beristirahat sejenak,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani didampingi Kepala Kemenag Banyuwangi Chaeroni Hidayat saat meresmikan Masjid Ramah Pemudik di Masjid Al Huda, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi Kamis (17/3/2026). 

Turut dihadiri Ketua Baznas Banyuwangi Dwiyanto dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI). H. Fathur Rohman.

Puluhan Masjid Ramah Pemudik Banyuwangi tersebar di jalur utara, tengah dan selatan serta dekat lokasi wisata. Sebanyak 13 masjid di antaranya berada di jalur utama dari Kecamatan Wongsorejo hingga Kecamatan Kalibaru. 

Dalam program ini, masjid yang terlibat akan membuka akses selama 24 jam dan menyediakan berbagai fasilitas bagi pemudik. Layanan yang disiapkan antara lain area istirahat, tempat ibadah, fasilitas toilet yang bersih, air bersih, serta pengamanan di lingkungan masjid dan area parkir.

Selain itu, tersedia pula ruang layanan kesehatan, fasilitas pijat gratis di spot tertentu, serta penyediaan air minum dan makanan ringan. Fasilitas tersebut diharapkan membantu pemudik yang membutuhkan tempat beristirahat selama perjalanan jarak jauh.

Sebut saja Masjid Nurul Huda Kalibaru, Masjid Baiturrohman Genteng, Masjid Baiturrohim Rogojampi, Masjid Nurul Karim Wongsorejo yang berda di jalur nasional. Selain itu ada juga masjid yang disiapkan di sepanjang jalur utara, tengah dan selatan serta dekat lokasi wisata. 

Menurut Ipuk program ini sebenarnya implementasi dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid memiliki fungsi pelayanan sosial yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Dimana masjid tidak hanya digunakan untuk ibadah rutin, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas.

“Masjid memang center. Sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW masjid tidak hanya digunakan untuk salat lima waktu namun juga untuk berdiskusi dengan para sahabat, berkonsultasi dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Ipuk.

Kepala Kemenag Banyuwangi Chaeroni Hidayat mengatakan sebanyak 48 Masjid Ramah Pemudik Banyuwangi tersebar di seluruh wilayah Banyuwangi. Sebanyak 13 masjid di antaranya berada di jalur utama dari Kecamatan Wongsorejo hingga Kecamatan Kalibaru. 

“Banyuwangi menjadi yang terbanyak di Jawa Timur dalam menyiapkan masjidnya yang ramah pemudik. Kami berterima kasih atas kolaborasi yang baik antara pemkab, Baznas, dan DMI. Semoga masjid di Banyuwangi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para pemudik setelh bepergian jauh,” kata Chaeroni. (*)

Read More

BPOM Cabut Izin Edar Delapan Kosmetik Kewanitaan yang Melanggar Aturan

Iki Radio - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencabut izin edar delapan produk kosmetik kewanitaan yang terbukti dipromosikan dengan klaim menyesatkan dan melanggar norma kesusilaan. 

Kepala Badan POM Taruna Ikrar mengingatkan agar promosi tidak mengeksploitasi isu kesehatan maupun aspek sensitif demi menarik minat konsumen. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk menjadi konsumen yang cerdas dan kritis, serta tidak mudah tergiur oleh klaim berlebihan. (Foto: Badan POM)

Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan intensif yang dilakukan BPOM sepanjang semester II tahun 2025, yang mengungkap adanya pelanggaran terhadap Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pencabutan izin edar ini merupakan bentuk penegakan hukum sekaligus upaya perlindungan konsumen dari praktik usaha yang tidak bertanggung jawab. praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan serta merugikan masyarakat luas. 

“BPOM tidak akan menoleransi pelaku usaha yang memanfaatkan isu sensitif dan kerentanan konsumen melalui promosi kosmetik yang menyesatkan dan melanggar norma kesusilaan,” ujar Taruna, Selasa (17/3/2026).

Selain mencabut izin edar, BPOM juga memerintahkan pelaku usaha untuk menarik dan memusnahkan seluruh produk dari peredaran, serta menghentikan seluruh bentuk promosi baik di media konvensional maupun digital. 

Langkah ini diambil setelah BPOM melakukan serangkaian pengawasan menyeluruh, mulai dari pemantauan digital, pengumpulan bukti, hingga proses verifikasi untuk memastikan keabsahan temuan.

Dalam hasil pengawasan tersebut, BPOM menemukan sejumlah produk yang dipromosikan dengan klaim sensasional seperti “mengencangkan payudara”, “membesarkan payudara”, “mencegah keputihan”, hingga “merapatkan organ intim”.

Klaim-klaim tersebut dinilai tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, menyesatkan, serta tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Selain itu, klaim tersebut juga mengarah pada perubahan fungsi organ tubuh yang tidak termasuk dalam definisi kosmetik.

Mengacu pada regulasi, kosmetik hanya diperuntukkan untuk penggunaan luar, seperti membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau melindungi tubuh, bukan untuk tujuan terapeutik maupun memengaruhi fungsi organ tubuh.

Taruna menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha dalam memasarkan produk secara etis, jujur, dan berbasis informasi yang benar. Ia juga mengingatkan agar promosi tidak mengeksploitasi isu kesehatan maupun aspek sensitif demi menarik minat konsumen. 

Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk menjadi konsumen yang cerdas dan kritis, serta tidak mudah tergiur oleh klaim berlebihan.  

“Pastikan selalu melakukan Cek KLIK, yaitu cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli atau menggunakan produk kosmetik, terutama yang dipasarkan melalui platform digital,” katanya.

BPOM menegaskan akan terus memperkuat pengawasan, khususnya di ruang digital, serta menindak tegas setiap pelanggaran demi melindungi kesehatan, keselamatan, dan hak masyarakat sebagai konsumen.

Read More

Mudik Lebaran, ATR/BPN Tetap Buka Tujuh Layanan Prioritas Pertanahan di Jawa Timur

Iki Radio - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memastikan pelayanan pertanahan tetap tersedia selama periode libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Yetty Nurbuati 

Kebijakan ini dihadirkan untuk memfasilitasi masyarakat yang memanfaatkan momen mudik Lebaran guna mengurus legalitas tanah di kampung halaman tanpa harus mengambil cuti di hari kerja.

Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Yetty Nurbuati menyampaikan bahwa terdapat tujuh layanan prioritas yang tetap dibuka selama masa libur.  

“Pelayanan pertanahan yang akan dibuka selama libur Lebaran meliputi pengecekan sertipikat, SKPT, Hak Tanggungan, Roya, peralihan hak, pendaftaran pertama kali, dan perubahan hak,” ujar Yetty dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, seluruh Kantor Pertanahan di Jawa Timur yang berjumlah 40 kantor telah ditetapkan untuk tetap membuka layanan terbatas selama periode libur Lebaran.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dapat mengecek kondisi fisik tanah, tetapi juga memastikan status hukum dan administrasi aset yang dimiliki.

Dalam pelaksanaannya, loket pelayanan tetap dibuka dengan skema layanan prioritas dan diperuntukkan bagi pemohon langsung tanpa kuasa.  

“Hal ini bertujuan memastikan administrasi pertanahan tidak berhenti total meskipun dalam masa libur panjang,” jelas Yetty.

Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan pimpinan Kementerian ATR BPN untuk mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan.

Dengan tetap beroperasinya layanan selama libur, proses administrasi yang sedang berjalan dapat dilanjutkan, sehingga menghindari penumpukan permohonan setelah masa libur berakhir.

Layanan pertanahan selama libur Lebaran dibuka pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 09.00–12.00 waktu setempat, dengan sistem piket pegawai di loket pelayanan.

Selain layanan langsung, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan digital melalui aplikasi Sentuh Tanahku untuk memantau proses permohonan layanan pertanahan.

ATR/BPN mengimbau masyarakat, khususnya di Jawa Timur, untuk memanfaatkan layanan tersebut dengan membawa dokumen yang lengkap dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, tertib, dan nyaman, sekaligus mendukung transformasi layanan publik yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Read More

Sambangi Pasar Beringharjo, Menkeu: Pasar Tradisional tidak Mati Suri

Iki Radio - Usai melakukan kunjungan ke pasar Tanah Abang beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Selasa (17/3/2026). 

Kunjungan Menkeu Purbaya bersama Sri Sultan membuat pengunjung dan pedagang di pasar Beringharjo terkejut karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan mengenai kunjungan tersebut.

Saat mengunjungi pasar Beringharjo, Menkeu membantah anggapan bahwa pasar tradisional mengalami keadaan 'mati suri'. Justru sebaliknya, Purbaya menilai kondisi pasar masih ramai dengan aktivitas jual beli yang dinilainya cukup tinggi. 

"Kita mau lihat apa betul pasar-pasar tradisional sudah 'mati suri'. Ternyata di sini (pasar Beringharjo) masih ramai gitu, dan omzetnya juga cukup tinggi, di sini omzetnya sampe Rp2 triliun," tegas Purbaya.

"Di sini saya tanya-tanya ke pedagang, hari ini makin rame, makin rame, omzetnya makin naik," tambah Menkeu.

Menkeu menyebut kondisi serupa juga tampak terlihat di sejumlah pasar tradisional lainnya yang telah ia kunjungi, salah satunya pasar Tanah Abang. Ia pun menilai meski perekonomian baru pulih dari perlambatannya beberapa tahun terakhir, namun aktivitas pasar tetap menunjukkan tren yang positif meski belum sepenuhnya merata.

"Saya pikir tidak mati suri. Cuma ini kan kita baru keluar dari perlambatan ekonomi yang sampai triwulan tiga tahun lalu kan, pasti baliknya belum rata gitu," kata Meneku.

"Tapi kalau saya lihat, saya ke Tanah Abang, rame. Di sini, rame. Di tempat lain juga, Bandung saya tanya orang-orang, rame. Outlet-outlet rame. Jadi sepertinya tidak semati suri yang disebut oleh para pengamat itu," tegasnya kembali.

Selain menjaga kondisi pasar, mantan Ketua Dekom LPS itu juga sempat berbelanja sejumlah produk seperti batik dan pakaian. Ia menilai harga di pasar tradisional Beringharjo relatif kompetitif dibandingkan di Jakarta.

Meski demikian, ia mengakui masih ada sebagian pedagang yang mengeluhkan penjualannya belum sepenuhnya pulih. Sehingga ke depan, ia berharap pemulihan ekonomi dapat mendorong pemerataan pendapatan pedagang.

"Tadi beberapa pedagang bilang kalo bisa dikasih pinjaman murah, tadi saya tanya sama pengelola sini (pasar) udah kerjasama dengan lembaga keuangan, jadi dia bilang uangnya sudah cukup, intinya gini, pasar tetap hidup" pungkas Menkeu Purbaya.

Read More

Sinergi BNNK HSU-Polri-TNI-Dishub Periksa Kesehatan Pengemudi

Iki Radio - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Hulu Sungai Utara (HSU), menggelar tes urine mendadak terhadap puluhan pengemudi angkutan umum di Rest Area Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Selasa (17/3/2026).

Kegiatan deteksi dini melalui tes urine terhadap para pengemudi angkutan umum, di Rest Area Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara, Selasa (17/3/2026).

Kegiatan itu merupakan langkah deteksi dini penyalahgunaan narkoba di sektor transportasi, guna mengantisipasi kecelakaan lalu lintas selama masa libur panjang dan arus mudik Idulfitri.

Operasi yang berlangsung sejak pagi itu melibatkan personel gabungan dari Kepolisian Resor (Polres) HSU, TNI, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sasaran utama pemeriksaan adalah para sopir taksi, kendaraan travel, dan angkutan umum lainnya yang melintas di kawasan rest area tersebut. Selain menjalani tes urine, para pengemudi juga diperiksa kesehatannya untuk memastikan kondisi fisik tetap prima selama mengemudikan kendaraan.

Kepala Tim Rehabilitasi BNNK HSU, Rusmadi, menegaskan  kegiatan itu bersifat preventif mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada momen Lebaran.

“Untuk menghindari kecelakaan berlalu lintas, pada hari ini dilaksanakan tes urine kepada para sopir angkutan umum. Kegiatan ini juga merupakan langkah deteksi dini dan upaya preventif agar para pengemudi tetap dalam kondisi sehat serta bebas dari penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama perjalanan mudik,” bebernya.

Dalam pelaksanaan operasi tersebut, petugas menemukan dua orang pengemudi yang terindikasi positif menggunakan narkoba. Kedua sopir yang bersangkutan langsung diberikan teguran dan selanjutnya ditangani oleh pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kasatlantas Polres HSU, Iptu Tri Widodo Setiawan, turut memberikan imbauan kepada para pemudik.

“Kami mengimbau kepada seluruh pemudik untuk selalu berhati-hati, mematuhi aturan berlalu lintas, serta memastikan kondisi fisik tetap prima. Jangan memaksakan diri saat lelah, silakan beristirahat di rest area yang telah disediakan demi keselamatan bersama,” pesannya.

Melalui sinergi lintas instansi ini, BNNK HSU berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan transportasi yang aman, tertib, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, khususnya selama periode libur panjang Idulfitri. Pemeriksaan serupa akan terus diintensifkan di sejumlah titik rawan menjelang puncak arus mudik dan balik.

Read More

KPK Ingatkan ASN tak Gunakan Kendaraan Dinas untuk Kepentingan Pribadi

Iki Radio - Menjelang Hari Raya Idulfitri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk kegiatan mudik atau perjalanan keluarga selama libur Lebaran.

Penegasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi Hari Raya yang mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar tidak memanfaatkan fasilitas negara di luar kepentingan kedinasan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan kendaraan dinas yang dimaksud mencakup Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), maupun kendaraan yang disewa untuk mendukung operasional kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Larangan ini penting, karena kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Budi di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menurut KPK, penggunaan kendaraan dinas di luar kepentingan kedinasan tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan fasilitas negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan serta merusak prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik.

Karena itu, KPK mendorong pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN dan BUMD untuk memperkuat pengawasan internal terhadap penggunaan fasilitas negara, khususnya selama periode libur Idulfitri.

Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh fasilitas negara digunakan sesuai peruntukan serta menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kepatuhan terhadap aturan penggunaan fasilitas negara menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pemerintahan berjalan secara bersih dan berintegritas,” kata Budi.

Selain mengingatkan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga membuka berbagai kanal pelaporan terkait gratifikasi dan potensi praktik korupsi selama momentum Hari Raya.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui platform JAGA KPK, layanan WhatsApp di nomor +62 811-1455-75, atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK di nomor 198. Sementara pelaporan penerimaan atau penolakan gratifikasi dapat dilakukan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) maupun melalui surat elektronik resmi KPK.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan publik sekaligus memastikan momentum Hari Raya tidak dimanfaatkan sebagai celah terjadinya praktik gratifikasi atau penyalahgunaan fasilitas negara.

Read More

Bupati Madiun : Libur Lebaran ASN Hanya Administratif

Iki Radio - Jelang cuti bersama dan libur hari raya Idulfitri 1447 Hijriyah, Bupati Madiun Hari Wuryanto meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, untuk tetap bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

Jadi  bila dibutuhkan sewaktu waktu, ASN tetap harus siap memberikan pelayanan bagi masyarakat. Utamanya mereka (ASN) yang bertugas memberikan pelayanan langsung, seperti sejumlah petugas yang tetap berjaga di berbagai titik pelayanan seperti pos pengamanan, rumah sakit, hingga puskesmas.

“Secara administrasi mungkin libur, tetapi kepedulian terhadap masyarakat tidak boleh libur,” kata Bupati Madiun, usai buka puasa bersama ASN di Pendopo Ronggo Djumeno, Senin (16/3/2026).

Bupati menegaskan ASN harus selalu siap memberikan pelayanan.

"Ketika dibutuhkan, ASN harus siap membantu memberikan pelayanan terbaik," tagasnya.

Sebelumya ditempat yang sama, Pemkab Madiun menggelar pasar murah dan buka puasa bersama seluruh ASN di lingkungan Pemkab Madiun.

"Melalui kegiatan ini kita bisa melihat apakah ASN Kabupaten Madiun itu kompak dan guyub atau tidak. Yang hadir berarti menunjukkan kebersamaan dan semangat silaturahmi,” kata Bupati.

Hari Wuryanto menyampaikan, bulan Ramadan menjadi momentum untuk melatih kejujuran dan kedisiplinan. 

"Puasa ini menjadi kawah candradimuka untuk membentuk kejujuran dan disiplin. Karena yang tahu seseorang benar-benar berpuasa atau tidak hanyalah dirinya sendiri dan Allah SWT,” tambahnya.

Buka puasa bersama seluruh ASN di lingkungan Pemkab Madiun ini juga dihadiri Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, para asisten, staf ahli, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta ASN di lingkungan Pemkab Madiun.

Sambil menunggu adzan Maghrib, juga disampaikan tausiyah yang disampaikan Kyai H. Ma’ruf Hasbulloh.(sw/IR)

Read More

Kirab Budaya Gresik Hidupkan Tradisi Bandeng, Generasi Muda Diajak Lestarikan WBTb

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat pelestarian budaya sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui kirab budaya yang menjadi bagian dari rangkaian tradisi bandeng, ikon khas Kota Pudak yang telah mengakar sejak era Sunan Giri.

Kirab budaya yang digelar Senin (16/3/2026) ini menjadi medium edukasi sekaligus ajakan kepada generasi muda untuk lebih mengenal dan menjaga warisan budaya tak benda (WBTb) yang dimiliki Gresik.

Rute kirab dimulai dari Gedung Nasional Indonesia (GNI), melintasi Jalan Wachid Hasyim, dan berakhir di Alun-Alun Pendopo Gresik. Sepanjang perjalanan, masyarakat antusias menyaksikan arak-arakan yang menampilkan ragam simbol budaya khas daerah.

Sejumlah tradisi unggulan yang telah ditetapkan sebagai WBTb turut dihadirkan, di antaranya Pasar Bandeng, Malam Selawe, Rebo Wekasan Desa Suci, Kupat Keteg, hingga Pencak Macan.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa penetapan WBTb menjadi tonggak penting dalam menjaga identitas budaya daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk melestarikannya. 

“Ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi harus diikuti partisipasi aktif masyarakat agar warisan budaya ini terus hidup dan diwariskan kepada generasi penerus,” ujarnya.

Tidak hanya menonjolkan nilai budaya, kirab juga dirancang sebagai penggerak ekonomi rakyat. Dalam kegiatan tersebut, panitia membagikan sekitar 1.000 ekor bandeng segar serta gunungan hasil bumi berupa sayur dan buah kepada masyarakat.

Langkah ini menjadi simbol keberkahan sekaligus bentuk nyata distribusi hasil ekonomi lokal kepada masyarakat.

Bupati yang akrab disapa Gus Yani menegaskan bahwa tradisi bandeng tidak hanya memiliki nilai historis dan religius, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, khususnya pada momentum Ramadan dan menjelang Idulfitri.

“Bandeng sudah menjadi identitas Gresik. Ini bukan sekadar tradisi, tetapi juga penguat ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pasar Bandeng yang digelar setiap akhir Ramadan telah berlangsung sejak masa Sunan Giri dan terus berkembang sebagai daya tarik budaya sekaligus pusat aktivitas ekonomi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, panitia juga menyiapkan 2.000 porsi olahan bandeng siap saji untuk dibagikan kepada masyarakat pada puncak acara Kontes Bandeng Kawak 2026.

Kegiatan ini tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menjadi strategi promosi budaya yang berdampak pada peningkatan kunjungan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemkab Gresik menilai bahwa sinergi antara pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif menjadi kunci dalam memperkuat daya saing daerah.

Melalui kirab budaya dan tradisi bandeng, Gresik menegaskan posisinya sebagai daerah yang mampu menjaga warisan leluhur sekaligus mengoptimalkannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya di bulan Ramadan.

Read More

BNNK Balangan Lakukan Deteksi Dini Narkoba terhadap Sopir Angkutan Mudik

Iki Radio - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Balangan menggelar razia gabungan dan pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini tes urine terhadap para sopir taksi dan travel angkutan mudik Lebaran 1447 H di Jalan A. Yani, Paringin Selatan, Senin (16/3/2026).

Pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini tes urine terhadap para sopir taksi dan travel angkutan mudik Lebaran 1447 H di Jalan A. Yani, Paringin Selatan, Senin (16/3/2026)

Kepala BNNK Balangan, M. Faisal Sidiq, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat selama arus mudik Lebaran.

"Kegiatan deteksi dini tes urine ini merupakan program kerja rutin BNNK Balangan dengan tujuan utama memastikan keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas dalam rangka mudik Lebaran 1447 H," ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan pemeriksaan berlangsung kurang lebih selama dua jam dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Di antaranya personel internal BNNK Balangan, Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan, Satuan Lalu Lintas Polres Balangan, serta Dinas Perhubungan.

"Sampai pemeriksaan terakhir, ada sekitar 25 pengemudi yang kita lakukan tes urine. Dari jumlah tersebut, dua orang di antaranya terindikasi positif metamfetamin atau amfetamin," jelasnya.

Faisal menerangkan, bagi pengemudi yang hasil tes urinenya positif akan dilakukan asesmen lebih lanjut oleh pihak BNNK Balangan. Menurutnya, razia dan deteksi dini tes urine tersebut penting dilakukan guna meminimalisasi potensi kecelakaan lalu lintas yang dapat dipicu oleh penyalahgunaan narkoba.

"Dengan adanya razia dan deteksi dini tes urine ini, diharapkan perjalanan mudik masyarakat menjadi lebih aman. Bagaimanapun juga penyalahgunaan narkoba dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas,"imbuhnya.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para sopir atau awak angkutan Lebaran agar benar-benar menghindari penyalahgunaan narkoba, sehingga para pemudik dapat melakukan perjalanan dengan aman dan selamat sampai tujuan. 

Read More

Berkunjung ke Madiun, Menteri LH Apresiasi Pengelolaan Sampah

Iki Radio - Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Madiun, Minggu (15/3/2026).

Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq bersama Bupati Madiun Hari Wuryanto, saat di Pendopo Ronggo Djumeno, Minggu (15/3/2026)

Dalam kunjungannya, Menteri Hanif memberikan apresiaai terhadap pengelolaan sampah di daerah yang memiliki 15 kecamatan itu.

Menurutnya, pengelolaan sampah di Kabupaten Madiun dinilai cukup baik dibanding sejumlah daerah lain. Seperti beberapa daerah yang ada di wilayah Semarang hingga Surabaya.

Namun pihaknya juga mengingatkan agar penanganan sampah tidak hanya berfokus pada tahap akhir atau tempat pembuangan akhir (TPA).

’’Kami harapkan kerja keras semua unsur bisa menghadirkan Adipura untuk masyarakat. Namun ini bukan sekadar simbolis, melainkan lambang substansi penyelesaian sampah yang harus dimulai dari hulu,’’ kata Hanif.

Selain itu, lanjutnya, ada instrumen hukum yang harus dipatuhi dalam pengelolaan sampah. Yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Dalam penerapannya, kata Hanif, pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Korwas Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

Selain itu pihaknya juga menyoroti kondisi fasilitas umum seperti terminal dan rest area.

Sebab dari pengecekan tim kementerian lingkungan hidup masih banyak ditemukan terminal yang belum memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

"Nanti di Mei bersama PU kami akan memberikan pemberatan sanksi jika tidak diindahkan,’’ tambahnya.

Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam kesempatan ini menuturkan, Kabupaten Madiun terus berupaya semaksimal mungkin dalam hal pengelolaan sampah.

Diantaranya dengan membuat Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di setiap kecamatan, dan pembenahan fasilitas di TPA.

Dukungan serta kerjasama seluruh pihak tentu sangat diharapkan dalam mengatasi permasalahan sampah, sehingga kedepan Kabupaten Madiun dapat meraih Adipura.

"Kalau masyarakat sadar terhadap pengelolaan sampah, insyaallah kita bisa mendapatkan Adipura,’’ kata Bupati.(sw/IR)

Read More

Polri Siap Amankan Arus Mudik dan Balik Lebaran melalui Operasi Ketupat 2026

Iki Radio - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan kesiapan dalam mengamankan arus mudik dan balik Lebaran 2026 melalui pelaksanaan Operasi Ketupat 2026.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho. (Foto: Dok. Divhumas Polri)

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan, Operasi Ketupat 2026 tidak hanya berfokus pada pengamanan arus lalu lintas, tetapi juga memastikan negara hadir dalam menjaga momentum sosial dan spiritual masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.  

“Operasi Ketupat bukan hanya mengamankan arus mudik dan balik, tetapi bagaimana negara hadir memastikan rangkaian Ramadan, Idulfitri, hingga aktivitas masyarakat berjalan aman dan lancar,” ujar Agus dalam keterangan resminya, Minggu (15/3/2026).

Ia menjelaskan, pengamanan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Polri juga telah menyiapkan sejumlah skenario pengamanan pada titik-titik yang diperkirakan menjadi pusat pergerakan masyarakat selama masa mudik.

Menurut Agus Suryonugroho, terdapat lima klaster utama yang menjadi fokus pengamanan dalam Operasi Ketupat 2026. Klaster tersebut meliputi jalan tol, jalur arteri atau alternatif, pelabuhan penyeberangan, tempat ibadah, serta kawasan wisata yang diprediksi mengalami peningkatan aktivitas selama libur Lebaran.  

“Mudik adalah perjalanan penuh rindu kepada keluarga dan kampung halaman. Tugas kami memastikan masyarakat berangkat selamat, sampai tujuan dengan bahagia, dan kembalinya juga selamat,” jelas dia.

Ia menambahkan, berbagai skenario rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan one way telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan di jalur-jalur utama.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat (Kasatgas Humas) Operasi Ketupat 2026 Brigjen Pol. Tjahyono menekankan, pentingnya penyebaran informasi yang akurat kepada masyarakat selama masa mudik.

Menurut dia, informasi yang cepat dan tepat dinilai dapat membantu pemudik dalam menentukan rute perjalanan serta mengantisipasi potensi kepadatan. 

“Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar-benar membantu mereka selama perjalanan, baik saat mudik maupun ketika kembali,” ujar Tjahyono.

Satu hal, ia juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan hotline Polri 110 apabila membutuhkan bantuan selama perjalanan mudik.  

“Jika membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan hotline 110 yang tersedia di seluruh Indonesia,” kata Tjahyono.

Polri berharap melalui kesiapan personel, pos pengamanan, serta koordinasi dengan berbagai pihak, pelaksanaan mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Read More

Jelang Lebaran, Lisa Tegas Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Iki Radio - Menjelang libur panjang Hari Raya Idulfitri 1447 H, Wali kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby mengeluarkan penegasan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru agar tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan mudik Lebaran.

Kebijakan ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas, kedisiplinan, serta profesionalitas ASN dalam menggunakan fasilitas milik negara.

Lisa menegaskan, kendaraan dinas merupakan aset negara yang diperuntukkan semata-mata untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, bukan digunakan untuk kepentingan pribadi.

“ASN harus menjaga integritas, profesionalitas, serta menggunakan fasilitas negara secara bertanggung jawab,”ujarnya, Minggu (15/03/2026).

Menurutnya, penggunaan mobil dinas untuk mudik tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah.

Untuk itu, ia mengingatkan seluruh ASN di Banjarbaru agar mampu menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga etika serta disiplin dalam memanfaatkan fasilitas negara.

“ASN diharapkan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjaga etika penggunaan fasilitas negara dan tidak menyalahgunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan pribadi,”imbuhnya.

Tak hanya menegaskan aturan internal, Wali kota juga membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan kendaraan dinas selama masa libur Lebaran.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi seperti mudik.

“Apabila masyarakat melihat ada mobil dinas digunakan untuk mudik atau kepentingan pribadi, silakan dilaporkan. Ini sebagai bentuk pengawasan bersama agar fasilitas negara digunakan sesuai peruntukannya,”imbaunya.

Langkah tegas tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya disiplin di kalangan ASN sekaligus menjaga marwah pemerintah daerah sebagai institusi yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. 

Read More

Susuri Jalur Pantura, Menhub Cek Masjid Ramah Pemudik Jelang Arus Mudik Lebaran

Iki Radio - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyusuri Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat untuk meninjau kesiapan fasilitas pendukung perjalanan mudik, termasuk masjid yang disiapkan sebagai tempat istirahat bagi pemudik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyusuri Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat untuk meninjau kesiapan fasilitas pendukung perjalanan mudik, termasuk masjid yang disiapkan sebagai tempat istirahat bagi pemudik.

Peninjauan dilakukan melalui perjalanan darat pada Sabtu (14/3/2026) hingga Minggu (15/3/2026) menjelang puncak arus mudik Lebaran. 

“Kami ingin memastikan fasilitas pendukung perjalanan mudik, termasuk masjid yang kerap menjadi titik singgah, berada dalam kondisi baik dan siap melayani masyarakat,” ujar Menhub Dudy.

Dalam peninjauan tersebut, Menhub mengunjungi Masjid Jamie Nurul Muqorobin di Kabupaten Subang serta Masjid Jami An-Nur di Karawang.

Di kedua masjid tersebut, Menhub mengecek sejumlah fasilitas yang dibutuhkan pemudik, seperti area parkir, toilet, ketersediaan air bersih, penerangan, tempat istirahat, pedagang makanan, hingga fasilitas kesehatan.

Menurutnya, keberadaan masjid di jalur mudik memiliki peran penting karena tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga tempat beristirahat untuk memulihkan kondisi fisik sebelum melanjutkan perjalanan.

Pemanfaatan masjid sebagai tempat istirahat pemudik merupakan hasil sinergi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama. Sinergi untuk menciptakan mudik Lebaran 2026 aman dan nyaman. 

Secara nasional, sebanyak 6.859 masjid telah disiapkan untuk mendukung pemudik selama periode angkutan Lebaran tahun ini.

Menhub juga mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri berkendara ketika merasa lelah selama perjalanan. 

“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan masjid sebagai rest area. Selain bisa beribadah, pemudik juga dapat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman,” katanya.

Setelah menyusuri Jalur Pantura, Menhub mengakhiri rangkaian kegiatan dengan memantau kondisi arus lalu lintas dari Jasa Marga Tollroad Centre di Bekasi.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, di antaranya Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, dan Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa.

Pemerintah berharap keberadaan masjid ramah pemudik dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan perjalanan selama masa angkutan Lebaran 2026.

Read More

Polres Balangan Gelar Gerakan Pangan Murah, Bantu Warga Peroleh Sembako Terjangkau

Iki Radio - Polres Balangan berkolaborasi dengan pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah guna membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mako Polres Balangan, Jumat (13/3/2026).

Kapolres Balangan, AKBP Yulianor Abdi, mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan pangan murah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi inflasi serta menjaga ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

"Kegiatan ini kami laksanakan untuk mengantisipasi inflasi serta membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Lebaran," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan tersebut Polres Balangan berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok penting bagi masyarakat.

"Berdasarkan pemantauan kami, harga di sini lebih murah sekitar Rp1 ribu hingga Rp5 ribu dibandingkan harga normal di pasaran. Tujuannya agar masyarakat, khususnya yang ekonominya menengah ke bawah, dapat membeli bahan pokok tanpa harus mengeluarkan biaya besar," jelasnya.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan organisasi Bhayangkari melalui program Bhayangkari Peduli yang turut mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah di lingkungan Polres Balangan.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan, Dewi Diniati, menyatakan, keterlibatan pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan.

"Dari Dinas Ketahanan Pangan kami menyediakan bawang merah, bawang putih, telur, dan tepung. Selain itu juga berkolaborasi dengan pedagang pangan seperti daging, ayam, bebek, serta ikan,"ungkapnya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri ketika permintaan bahan pokok biasanya meningkat.

Salah seorang warga, Herni, mengaku sangat terbantu dengan adanya gerakan pangan murah tersebut karena harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan di pasaran.

"Alhamdulillah sangat membantu. Perbedaannya cukup jauh, untuk telur saja di pasar bisa sampai Rp3 ribu sampai Rp5 ribu per kilogram, sedangkan di sini lebih murah,"imbuhnya.

Kegiatan gerakan pangan murah seperti ini dapat lebih sering dilaksanakan sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. 

Read More

Dirut PT PII Ceritakan Bantu Terangkan Madiun Tanpa Bebani APBD

Iki Radio - Plt Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) Andre Permana membagikan kisah sukses penjaminan atas proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada 2022-2023.

Menurutnya, skema KPBU yang diinisiasi oleh Kabupaten Madiun dalam memperbaiki penerangan jalan umum banyak direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

"Kalau boleh saya cerita di level pemerintah daerah ada satu fenomena yang cukup menarik dan cukup banyak sekarang diminati oleh banyak daerah itu untuk infrastruktur alat penerangan jalan atau penerangan jalan umum jadi di banyak daerah," kata Andre, dikutip dari cnbcindonesia, Jum'at (13/3/2026).

Sebelumnya, perbaikan atau pembangunan alat penerangan jalan biasanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dengan skema konvensional ini, penambahan atau pembangunan alat penerangan jalan tidak bisa maksimal. Menurut Andre, penambahan titik lampu penerangan hanya terbatas pada ratusan titik.

Namun, ketika pemerintah daerah menggunakan skema KPBU, mereka bisa langsung mendapatkan 7.500 titik dan ini bisa dikelola selama 10 tahun sesuai dengan kontrak yang dikelola badan usaha.

Di skema KPBU ini, pemerintah daerah juga menggunakan skema Availability Payment (AP). Artinya, pengembalian investasi swasta yang dibayarkan pemerintah secara berkala berdasarkan ketersediaan layanan infrastruktur yang memenuhi standar, bukan dari pengguna langsung.

Dengan skema AP di KPBU ini, maka pembayaran atas ketersediaan layanan dibayar langsung sehingga standar layanan menjadi lebih baik.

"Artinya kalaupun putus ataupun gelap itu langsung diganti, segala macam. Mereka bisa merasakan satu efisiensi biaya listrik," katanya.

Pemerintah daerah, menurut Andre, bisa hemat hingga 50% untuk biaya listrik.

"Itu jadinya dari sisi quality spending juga terjadi karena mereka menggunakan teknologi yang lebih baik," paparnya.

Selain itu, pajak penerangan jalan sebagai sumber pendanaannya untuk membayar layanan tadi tercatat meningkat. Di Madiun, kata Andre, sekarang sudah meningkat sekitar hampir 30-40%.

Alhasil, pendapatan asli daerah (PAD) meningkat dan beban pemerintah daerah menurun. Dari sisi ekonomi, skema KPBU pada penerangan jalan juga mendorong perekonomian daerah lebih aktif.

"Artinya kalau kita sebelum ada alat penerangan jalan yang efektif, yang baik gitu ya, mungkin Maghrib tuh sudah sepi kalau aktivitas ekonomi karena malamnya gelap. Ketika ini sudah tersedia, umur ekonomi transaksi dan sebagainya bisa lebih panjang bisa lebih malam UMKM tumbuh, perekonomian juga semakin meningkat," papar Andre.

Read More

Presiden Prabowo Dorong Pemerintah Siapkan Skenario Hadapi Krisis Global

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pemerintah untuk tetap waspada terhadap dinamika global yang berkembang saat ini.

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Presiden menegaskan bahwa meskipun Indonesia berada dalam kondisi relatif aman, pemerintah tidak boleh lengah dan harus mempersiapkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan terburuk yang dapat memengaruhi stabilitas energi dan ekonomi nasional.

“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang dapat berdampak pada harga bahan bakar minyak. Harga BBM juga dapat memengaruhi harga pangan. Namun alhamdulillah kita sudah mengamankan kebutuhan pangan yang mendasar,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Presiden juga menyinggung langkah-langkah yang dilakukan sejumlah negara dalam menghadapi situasi global saat ini, termasuk kebijakan efisiensi yang diterapkan pada berbagai sektor.

Ia meminta jajaran pemerintah melakukan kajian lebih lanjut terkait langkah-langkah efisiensi yang dapat diterapkan di dalam negeri.

“Beberapa negara bahkan kembali menerapkan pola kerja dari rumah hingga 50 persen untuk menghemat energi. Hal-hal seperti ini perlu kita kaji,” katanya.

Selain itu, presiden menekankan pentingnya upaya penghematan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak, sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap ketidakpastian global.

“Meskipun kita relatif aman, kita tetap harus melakukan penghematan konsumsi energi. Kita harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang terjadi,” ujarnya.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan negara, termasuk dengan mengendalikan defisit anggaran.

Menurutnya, pemerintah menargetkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang semakin sehat dan ideal.

“Cita-cita kita adalah memiliki anggaran yang seimbang atau balance budget. Itu merupakan kondisi yang paling ideal bagi pengelolaan keuangan negara,” jelasnya.

Terkait cadangan bahan bakar minyak, presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat penguatan ketersediaan energi nasional.

Ia juga mengingatkan jajarannya untuk terus melakukan langkah proaktif, termasuk melalui upaya penghematan konsumsi energi.

“Kita tidak bisa beranggapan bahwa apa pun yang terjadi kita akan selalu aman. Kita harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM dan meningkatkan efisiensi,” tegasnya.

Menutup arahannya dalam sidang kabinet menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja bagi kepentingan rakyat dengan mengedepankan persatuan di atas kepentingan kelompok maupun golongan.

Menurutnya, kesetiaan kepada bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah pemerintah.

Read More

Tujuh Kementerian Sepakati Pedoman Penggunaan AI di Pendidikan

Iki Radio - Pemerintah menetapkan pedoman bersama pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam dunia pendidikan guna memastikan teknologi memberi manfaat bagi proses belajar sekaligus melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang mengatur pemanfaatan teknologi digital dan AI mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan pengaturan ini diperlukan agar penggunaan teknologi dalam pendidikan tetap memperhatikan kesiapan dan perkembangan anak.

“Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi anak-anak harus dilakukan secara bijak, memberi manfaat positif dan mengurangi risikonya. Kriteria umur dan kesiapan anak menjadi sangat penting dalam pengaturannya,” ujar Pratikno usai penandatangan kesepakatan bersama di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

Ia menjelaskan semakin muda usia anak maka penggunaan teknologi harus semakin terkontrol, baik dari sisi durasi, maupun jenis konten yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini penting karena Indonesia memiliki jumlah pengguna internet yang sangat besar, termasuk dari kalangan anak.

“Indonesia memiliki jumlah anak pengguna internet yang sangat besar. Karena itu kita harus memastikan mereka tidak hanya menjadi target atau pasar industri teknologi, tetapi mampu memanfaatkan teknologi sesuai kesiapan mereka,” kata Meutya.

Menurutnya pengaturan ini menjadi langkah pemerintah agar perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial benar-benar memberi manfaat bagi pendidikan.

“Setiap kemajuan teknologi harus melihat kesiapan penggunanya, terutama anak-anak. Prinsip Tunggu Anak Siap yang selama ini kita dorong dalam kebijakan pelindungan anak di ruang digital (PP TUNAS), juga bisa dilihat dalam pemanfaatan AI di bidang pendidikan,” ujarnya.

Pemerintah berharap kebijakan ini membantu sekolah, guru, dan keluarga memanfaatkan teknologi digital secara tepat sehingga anak Indonesia dapat belajar teknologi sejak dini tanpa mengabaikan perkembangan kognitif dan karakter mereka.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Read More