36 ASN Pemkab Madiun Ajukan Cuti Haji 2026, Sektor Kesehatan dan Pendidikan Mendominasi

Iki Radio – Sebanyak 36 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun akan menunaikan ibadah haji pada musim haji 1447 Hijriyah atau tahun 2026 Masehi.

Ilustrasi

Data ini tercatat berdasarkan pengajuan cuti yang masuk ke Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.

Kepala BKPSDM Kabupaten Madiun, Heru Kuncoro, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Data, dan Kesejahteraan Pegawai, Endang Sumarsih, menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan data terkini yang dihimpun hingga Selasa, 21 April 2026.

"Sampai dengan kemarin (21/4/2026) ada 36 ASN yang sudah mengajukan cuti untuk menunaikan ibadah haji," ujar Endang Sumarsih saat memberikan keterangan pada Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data BKPSDM, para ASN yang berangkat haji tahun ini berasal dari berbagai instansi, dengan jumlah terbanyak berasal dari sektor kesehatan dan pendidikan. 

Dengan rincian sektor pendidikan 7 Guru SD dan 6 Guru SMP. Tenaga kesehatan 8 orang dari RSUD Caruban, 3 orang dari RSUD Dolopo, serta 3 orang dari UPT Puskesmas (Kebonsari, Saradan, dan Wonoasri).

Selanjutnya ada 3 orang dari Kecamatan (Dolopo, Geger, dan Mejayan). Dinas Teknis dan OPD diantaranya 2 orang dari Dinas Perhubungan, serta masing-masing 1 orang dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, Dinas Dukcapil, dan Satpol PP.

Pihak BKPSDM juga menambahkan bahwa angka ini bersifat dinamis. 

"Data itu nanti masih bisa bertambah jumlahnya seiring dengan proses administrasi yang berjalan," lanjut Endang.

Secara keseluruhan, Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Madiun mencatat total Jamaah Calon Haji (JCH) dari wilayah tersebut mencapai 453 orang.

Para JCH asal Kabupaten Madiun ini dijadwalkan terbang menuju tanah suci dalam Kelompok Terbang (Kloter) 24 dan 25. 

Jika tidak ada perubahan jadwal, prosesi pemberangkatan akan dilakukan pada akhir bulan April 2026 ini.

Meski puluhan ASN mengambil cuti besar dalam waktu bersamaan, Pemkab Madiun memastikan bahwa pelayanan publik di masing-masing instansi akan tetap berjalan normal dengan pengaturan tugas internal. (ir)

Read More

85 JCH Kabupaten Madiun, Butuh Pendampingan Kusus

Iki Radio - Sebanyak 85 Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Madiun tahun 1447 Hijriyah / 2026 Masehi, butuh pendampingan kusus.

Ini menyusul kondisi kesehatan JCH tersebut masuk dalam kategori resiko tinggi.

"Sekitar 85 jemaah masuk kategori risiko tinggi," ujar Kepala Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Madiun, Bisri Mustafa, Selasa (21/4/2026).

Nantinya dalam pelaksanaan ibadah haji, ke-85 CJH ini akan mendapat pendampingan kusus, agar tetap bisa menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci.

"Mereka tetap akan mendapatkan pendampingan dari tim medis, khususnya dari Dinas Kesehatan," lanjutnya.

Sementara itu pada musim haji tahun ini, totalnya terdapat 453 CJH asal Kabupaten Madiun. Sedangkan kuota haji untuk Kabupaten Madiun tahun ini 450 CJH.

Jumlah ini sempat berkurang saat seorang jamaah memilih menunda keberangkatan.

"Awalnya 450, sempat tertunda satu, jadi 449. Kemudian ada tambahan cadangan empat orang, sehingga totalnya menjadi 453 jemaah,” lanjutnya.

Dijadwalkan, CJH asal Kabupaten Madiun ini akan berangkat ke Tanah Suci pada 27 April 2026. 

Keberangkatan tersebut terbagi dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni kloter 24 dan 25, dengan tambahan jemaah cadangan yang masih menunggu penempatan.(ir)

Read More

Hari Kartini: Erni Hari Wuryanto Ajak Perempuan Madiun Cerdas dan Berani Bermimpi

Iki Radio – Peringatan Hari Kartini tahun ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan perempuan di Kabupaten Madiun. 

Mengusung tema "Perempuan Berdaya, Madiun Bersahaja", Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, memberikan pesan mendalam mengenai makna perjuangan RA Kartini di era modern.

Menurutnya, sosok RA Kartini bukan sekadar simbol sejarah, melainkan api semangat yang harus terus menyala dalam sanubari setiap perempuan, khususnya di wilayah Kabupaten Madiun. 

Ia menekankan bahwa perayaan ini merupakan bentuk apresiasi nyata sekaligus langkah nyata untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan sang pahlawan emansipasi.

"Makna Hari Kartini bagi kita saat ini adalah bagaimana perempuan mampu mewujudkan apresiasi tersebut melalui tindakan. Sesuai dengan tema kita, 'Perempuan Berdaya, Madiun Bersahaja', kami ingin memastikan bahwa perempuan di Kabupaten Madiun tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi penggerak pembangunan," ujar Erni Hari Wuryanto, Selasa (21/4/2026).

Lebih lanjut, Erni menggarisbawahi tiga pilar utama yang harus dimiliki perempuan masa kini: kecerdasan, keberanian bermimpi, dan keberanian bertindak.

Ia percaya bahwa pendidikan dan pengembangan diri adalah kunci utama bagi perempuan untuk mandiri.

"Perempuan Indonesia, khususnya di Kabupaten Madiun, harus cerdas. Kita harus terus belajar dan membekali diri dengan wawasan. Namun cerdas saja tidak cukup; kita harus berani memiliki mimpi yang besar setinggi langit, dan yang paling penting adalah berani bertindak untuk mewujudkan mimpi tersebut," tambahnya.

Melalui peran PKK, Erni berkomitmen untuk terus memberdayakan perempuan hingga ke tingkat desa. 

Hal ini dilakukan agar setiap perempuan di Kabupaten Madiun memiliki kesempatan yang sama dalam berkarya, tanpa melupakan nilai-nilai "Bersahaja" yang menjadi identitas masyarakat Madiun.

Peringatan ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni mengenakan pakaian adat semata, namun menjadi refleksi bagi perempuan untuk melihat sejauh mana mereka telah berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat.

"Perjuangan RA Kartini belum usai. Kita melanjutkannya dengan cara menjadi perempuan yang berdaya secara ekonomi, sosial, dan intelektual. Dengan perempuan yang berdaya, kita akan membawa Kabupaten Madiun menjadi daerah yang semakin bersahaja dan sejahtera," pungkasnya.

Dengan semangat "Perempuan Berdaya, Madiun Bersahaja", diharapkan lahir "Kartini-Kartini" baru dari Bumi Kampung Pesilat yang mampu membawa perubahan positif bagi kemajuan daerah.(ir)

Read More

Membanggakan, Batik Kabupaten Madiun Bakal Tampil Di Ajang Internasional

Iki Radio - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Madiun, memberikan apresiasi dan dukungannya pada sejumlah perwakilan peserta peragaan busana dari Kabupaten Madiun, yang akan tampil di Kuala Lumpur, Malaysia dalam waktu dekat.

Apresiasi dan dukungan ini disampaikan saat ketua Dekranasda Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, saat menerima kunjungan Wijaya Nusantara Pageants (WNP) sebagai penyelenggara ajang kecantikan dan bakat di Indonesia, ketika melakukan audiensi dan memohonan doa restu, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (20/4/2026).

Menariknya, di ajang itu juga membawa misi pengenalan potensi Kabupaten Madiun, di kancah internasional.

Diantaranya fashion show yang akan menampilkan batik khas Kabupaten Madiun.

"Kami tentu sangat senang dan bangga, karena kegiatan ini bisa mengenalkan pada dunia internasional tentang potensi Kabupaten Madiun," ujarnya.

Lebih lanjut ditegaskan, Dekranasda Kabupaten Madiun, akan senantiasa memberikan dukungan segala bentuk kegiatan positif utamanya generasi muda, untuk kemajuan Kabupaten Madiun.

"Tentu kami akan support untuk itu," lanjutnya.

Semwntara Founder WNP, Irfan Arga Wijaya menjelaskan, kegiatan yang akan diikuti para peserta merupakan ajang delegasi budaya yang melibatkan berbagai negara. 

Dalam ajang tersebut, peserta akan menampilkan beragam bakat, termasuk peragaan busana (fashion show) serta kompetisi lintas negara. 

"Kami membawa sekitar 15 peserta dari beberapa ajang nasional seperti Srikandi Indonesia, Putra Nusantara, Putra Putri Kampus Indonesia, dan Miss Kids Teen National Model. Nantinya para pemenang dari ajang ini akan mewakili ke tingkat internasional," ujarnya.

Meski berbasis di Kabupaten Madiun, Wijaya Nusantara Pageants telah berkembang secara nasional dengan menjaring peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam ajang tersebut, Kabupaten Madiun akan turut diperkenalkan melalui berbagai penampilan. 

Salah satunya melalui fashion show yang menampilkan batik khas Kabupaten Madiun. 

Selain itu, perwakilan daerah juga akan membawakan lagu daerah sebagai bentuk promosi budaya. 

"Harapan kami, Kabupaten Madiun semakin maju dan terus mendukung kegiatan positif bagi generasi muda," pungkasnya.

Diketahui, Dekranasda adalah organisasi nirlaba tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang dibentuk untuk menghimpun pecinta seni, melestarikan warisan budaya, serta membina, mengembangkan, dan mempromosikan produk kerajinan lokal. 

Organisasi ini bertujuan meningkatkan kualitas pengrajin dan ekonomi kreatif daerah.(ir)

Read More

Perkuat Sinergi, Dekopinda Madiun Siap Rangkul Seluruh Koperasi

Iki Radio – Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Madiun menyatakan kesiapannya untuk mengawal integrasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ataupun Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) ke dalam ekosistem koperasi daerah. 

Langkah ini diambil guna memastikan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Madiun berjalan selaras dan profesional.

Ketua Dekopinda Kabupaten Madiun, Sarwono, menegaskan bahwa hadirnya KDMP dan KKMP secara otomatis menambah daftar anggota Dekopinda sesuai dengan amanat undang-undang. 

"Karena lembaganya adalah koperasi, maka secara undang-undang mereka adalah anggota Dekopinda. Kami memiliki kewajiban menjalankan tiga tugas utama, yaitu advokasi terkait perlindungan hukum, fasilitasi jaringan usaha, serta edukasi untuk peningkatan kapasitas," ujar Sarwono usai pengukuhan pengurus Dekopinda Kabupaten Madiun periode 2025 - 2026, di Ruang Eka Kapti, Puspem Kabupaten Madiun, Senin (20/4/2026).

Sesuai arahan Bupati Madiun, Sarwono menjelaskan bahwa fokus utama Dekopinda saat ini adalah pada bidang pendidikan.

Melalui Lembaga Pendidikan Koperasi (Lapenkopda) Kabupaten Madiun, pihaknya akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk menggodok kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Fokus kami adalah mempersiapkan SDM yang mumpuni, baik dari sisi tata kelola organisasi maupun manajemen usahanya. Kami ingin koperasi baru ini tidak hanya berdiri, tapi juga sehat secara manajerial," tambahnya.

Masuknya unit-unit baru dari KDMP dan KKMP memberikan dampak signifikan terhadap basis data keanggotaan Dekopinda. 

Berdasarkan data yang ada, sebelumnya terdapat sekitar 350 koperasi aktif di Kabupaten Madiun. Dengan tambahan sekitar 206 unit baru, kini total koperasi di bawah naungan Dekopinda melampaui angka 500 unit.

Keanggotaan ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari Koperasi Wanita (Kopwan), Koperasi Pegawai, Koperasi Fungsional (TNI/Polri), Koperasi Simpan Pinjam, KUD, hingga koperasi di sektor pertanian dan kehutanan.

Menanggapi kekhawatiran terkait potensi gesekan atau persaingan antar koperasi, Dekopinda telah menyiapkan strategi khusus melalui Badan Otonom Jaringan Usaha antar Koperasi Daerah (JUKDA).

Sarwono menekankan pentingnya kolaborasi antara koperasi senior yang sudah berpengalaman dengan koperasi yang baru terbentuk. 

"Strategi kami adalah koordinasi. Melalui JUKDA, kami akan mengarahkan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat. Sebaliknya, kami ingin membangun kemitraan di mana pengalaman koperasi lama bisa disinergikan dengan semangat unit-unit baru, termasuk melibatkan sektor UMKM," jelasnya.

Dekopinda berkomitmen untuk terus menjadi fasilitator dan jembatan komunikasi bagi seluruh elemen koperasi di Kabupaten Madiun. 

Dengan komunikasi yang intensif, diharapkan potensi konflik dapat diminimalisir dan diarahkan menjadi kolaborasi produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun secara luas.(ir)

Read More

Evaluasi WFH, Bupati Madiun Wacanakan Tempat Tugas Guru Dekat Domisili

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun terus memantau efektivitas kebijakan Bekerja dari Rumah atau Work From Home (WFH) yang telah memasuki minggu kedua.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk melihat dampak nyata kebijakan tersebut terhadap kinerja ASN dan efisiensi anggaran.

Menurut Hari Wuryanto, hasil dari penerapan WFH tidak bisa dilihat secara instan.

Diperlukan beberapa siklus kerja agar data yang dihasilkan lebih akurat sebelum dipaparkan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) mendatang.

"Evaluasinya akan kita lihat pertama dari kinerja pada saat Rapim berikutnya. Kalau saat ini belum bisa, harus beberapa kali siklus baru terlihat hasilnya. Apakah betul-betul bisa efisiensi di bidang energi, termasuk bahan bakar," ujar Bupati Madiun.

Selain kebijakan WFH, Pemkab Madiun tengah menggodok perencanaan strategis untuk melakukan penataan ulang penugasan tenaga pendidik dan pegawai. 

Rencananya, para guru akan didekatkan lokasinya dengan tempat tinggal masing-masing.

Langkah ini diambil sebagai upaya jangka panjang dalam menekan konsumsi bahan bakar dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dari sisi efisiensi waktu serta biaya transportasi.

"Insyaallah guru-guru dan tenaga kita akan ditugaskan dekat dengan rumahnya. Yang penting tetap operasional dan tidak melanggar regulasi," tegasnya.

Bupati Hari Wuryanto juga memberikan simulasi sederhana mengenai dampak ekonomi dari kebijakan pendekatan lokasi tugas ini. Menurutnya, angka penghematan yang dihasilkan bisa sangat signifikan jika diterapkan secara massal.

Jika jumlah guru 2.000 orang, akan menghemat BBM 1 liter per orang perhari. Sehingga bisa menghemat 2.000 liter per hari. Sehingga dalam satu bulan, bisa menghemat 60.000 liter per bulan.

"Itu sangat luar biasa," tambahnya. 

Dengan kebijakan ini, Pemkab Madiun berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif sekaligus berkontribusi positif pada pengurangan emisi dan penghematan energi di wilayah Kabupaten Madiun.(ir)

Read More

Kabar Gembira! Tahun Ini Kuota Beasiswa Mahasiswa Kabupaten Madiun Naik Menjadi 180 Orang

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) memastikan bahwa program beasiswa untuk mahasiswa tetap berjalan di tahun 2026 ini.

Bahkan kuota tahun ini, mengalami peningkatan. 

Kepala Dispendikbud Kabupaten Madiun, Agus Sucipto menegaskan, meski saat ini sedang dilakukan efisiensi di berbagai lini anggaran, sektor pelayanan masyarakat, khususnya hak atas pendidikan, tidak akan terganggu.

Kata Agus, jumlah penerima beasiswa tahun 2026 ini ditambah sebanyak 30 kuota. 

Dari yang sebelumnya dialokasikan untuk 150 mahasiswa, kini menjadi 180 mahasiswa.

Setiap penerima beasiswa akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp10 juta per orang.

"Untuk hak masyarakat tidak akan kami ganggu gugat. Justru tahun ini kuotanya kami tambah dari 150 menjadi 180 orang," ujar Agus Sucipto.

Saat ini, pihak dinas tengah melakukan tahap inventarisasi data. Prioritas utama penerima beasiswa adalah masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2, yakni kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan finansial agar proses pendidikan mereka dapat berjalan tanpa hambatan biaya.

Untuk menjaga akuntabilitas dan ketepatan sasaran, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna memvalidasi data calon penerima.

Pendaftaran rencananya akan dibuka secara resmi pada Juli mendatang. Informasi ini juga terus disosialisasikan kepada masyarakat melalui program "Satu Hari di Desa" bersama Tim KOBER (Komunikasi Bersahaja).

"Insya Allah pendaftaran dibuka bulan Juli. Nanti akan kami luncurkan secara resmi dan terbuka untuk umum," tambah Agus.

Program beasiswa ini tidak membatasi pilihan program studi mahasiswa. Pemerintah Kabupaten Madiun membebaskan para mahasiswa untuk memilih jalur pendidikan sesuai minat dan keinginan mereka, baik itu pendidikan keguruan, teknik, kesehatan, maupun bidang lainnya.

Goal atau tujuan utama dari program ini adalah peningkatan kompetensi individu agar generasi muda Kabupaten Madiun memiliki bekal yang kuat untuk bertahan hidup (survive) dan bersaing di masa depan.

"Harapan kami, masyarakat dapat meningkatkan kompetensinya. Yang terpenting, mereka memiliki bekal untuk survive di masa depan," pungkasnya.(ir)

Read More

KKP Siap Manfaatkan Kapal Eks Illegal Fishing

Iki Radio - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali siap memanfaatkan empat kapal ikan yang sebelumnya digunakan dalam praktik ilegal fishing. Keempat kapal telah melalui proses hukum dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di pengadilan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono saat menerima empat kapal illegal fishiing hasil rampasan negara dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI di Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Dok. KKP)

Kapal-kapal tersebut berstatus dirampas negara, selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 

Kesiapan pemanfaatan kapal ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) atas barang rampasan negara berupa empat kapal perikanan dari Kejaksaan Republik Indonesia kepada KKP pada Kamis kemarin (16/4/2026) oleh Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

Langkah ini merupakan aksi nyata dari kebijakan “Tangkap-Manfaat” atas kapal-kapal pelaku illegal fishing yang diringkus oleh armada kapal pengawas KKP dan telah melalui proses penyidikan hingga putusan pengadilan serta telah berkekuatan hukum tetap dirampas untuk negara.

“KKP bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan kapal-kapal yang telah inkrah bagi kesejahteraan nelayan dan kepentingan pengawasan, tidak lagi dimusnahkan atau ditenggelamkan,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Sebanyak tiga kapal diantaranya diperuntukkan bagi pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan atau koperasi perikanan, serta satu kapal MV Run Zeng 03 yang akan direkondisi sebagai kapal pengawas. Kapal “raksasa” ini memiliki bobot lebih dari 800 GT.

Dirjen PSDKP yang akrab disapa Ipunk itu, menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan dijadikannya MV. Run Zeng 03 menjadi kapal pengawas nantinya, ini menjadi bukti bahwa hasil kejahatan bisa dimanfaatkan dan menjadi aset negara yang produktif, serta sarana penegakan hukum.

Selain itu, pihaknya juga akan memastikan agar kapal-kapal yang diserahkan kepada nelayan benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan tidak akan mentolerir terjadinya penyalahgunaan di lapangan.

Senada dengan Ipunk, Kepala BPA, Kuntadi, menyebutkan bahwa prinsip penanganan barang rampasan negara adalah memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara. 

“Prosesi penyerahan kali ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi nyata antara KKP dan Kejaksaan RI dalam mendukung program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan," ungkap Kuntadi.

Proses Panjang Penegakan Hukum

Ia menambahkan bahwa penyelesaian barang rampasan merupakan bagian dari proses panjang penegakan hukum, di mana kami memastikan barang tersebut mampu mendatangkan manfaat. Untuk itu, kami berterima kasih kepada KKP karena telah mengoptimalkan penggunaan barang rampasan untuk mengamankan kekayaan negara dari illegal fishing.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Saiful Umam dalam laporannya merinci lokasi keberadaan saat ini dari keempat kapal tersebut, yaitu FB. Loui-04 (85 GT), FB. LB. MV-01 (23 GT), dan FB. LB. MV-02 (23 GT) berada di Bitung, Sulawesi Utara, sedangkan MV Run Zeng 03 (870 GT) berada di Tual, Maluku.

Saliful Umam juga menambahkan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya, sejak 2022 hingga saat ini, pihaknya telah menerima 18 kapal dari kejaksaan, dengan empat kapal telah diserahkan kepada lembaga pendidikan tinggi KKP, tujuh kapal dihibahkan dari KKP kepada pemerintah daerah untuk kepentingan nelayan, satu kapal untuk armada pengawasan, serta enam kapal dalam proses hibah kepada nelayan melalui pemerintah daerah.

Langkah kolaboratif dengan Kejaksaan ini sesuai dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti, Wahyu Trenggono yang menyampaikan komitmennya untuk mengedepankan penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan ekonomi. Dengan tangkap manfaat, pihaknya optimis dapat mendongkrak produktivitas serta kesejahteraan masyarakat nelayan Indonesia.

Read More