Pemerintah Perkuat Industri Semikonduktor untuk Dukung Pengembangan AI Nasional

Iki Radio - Pemerintah memperkuat kerja sama industri semikonduktor dengan berbagai negara dan perusahaan teknologi global guna membangun fondasi pengembangan kecerdasan artifisial (AI) nasional dan memperkuat daya saing talenta digital Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan, Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi AI secara mandiri melalui penguatan industri dan sumber daya manusia digital.

“Kita tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi kita ingin talenta digital Indonesia mampu menguasai dasar-dasar teknologi AI dan mengembangkan model AI karya anak bangsa,” ujar Wamenkomdigi dalam Keynote Speech President Club Series bertema Strengthening National Resilience in The Era of Artificial Intelligence di Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Menurut Nezar Patria, penguatan industri semikonduktor menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam persaingan global pengembangan AI.

Pemerintah disebut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah industri semikonduktor di Eropa, Jepang, hingga perusahaan teknologi Arm di Inggris.  “Pemerintah sudah bekerja sama dengan sejumlah industri semikonduktor di Eropa, Jepang, termasuk Arm di Inggris. Dalam kunjungan Presiden ke berbagai negara, isu semikonduktor juga menjadi pembahasan strategis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Indonesia selama ini belum masuk dalam rantai pasok utama industri AI global sehingga diperlukan langkah cepat untuk membangun ekosistem industri AI nasional.

Menurutnya, pengembangan AI tidak dapat dipisahkan dari penguatan industri semikonduktor sebagai fondasi teknologi komputasi modern, termasuk pengembangan GPU dan pusat data AI.

“Kalau kita bicara industri AI, kita bicara bagaimana membangun ekosistem industrinya dan bagaimana menyiapkan talenta digitalnya. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Nezar menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk dalam industri AI global karena didukung sumber daya alam strategis seperti nikel, cobalt, timah, pasir silika, hingga zinc yang dibutuhkan dalam industri chip dan semikonduktor.  “Kita punya cukup banyak sumber daya alam yang penting untuk industri semikonduktor. Tetapi sayangnya sebagian besar masih dijual sebagai bahan mentah. Karena itu hilirisasi menjadi sangat penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti ketatnya persaingan global pengembangan AI yang saat ini didominasi Amerika Serikat dan Tiongkok.

Menurutnya, penguasaan semikonduktor dan kapasitas komputasi akan menjadi faktor utama penentu daya saing negara di masa depan.  “Chips akan menjadi faktor penentu apakah sebuah bangsa mampu berkompetisi dalam pertarungan teknologi maju seperti artificial intelligence,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Nezar Patria juga menyampaikan pemerintah tengah menyusun Peta Jalan AI Nasional sebagai panduan strategis pengembangan AI menuju visi Indonesia Digital 2045.  “Peta jalan AI nasional ini bukan hanya dokumen birokratis, tetapi kontrak sosial kita untuk teknologi masa depan Indonesia,” tandasnya.

 

Read More

Peringati HUT ke-59, PERWOSI Kabupaten Madiun Gelar Sosialisasi Senam Kampung Pesilat 2026

Iki Radio – Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PERWOSI) Kabupaten Madiun sukses menggelar Sosialisasi Senam Kampung Pesilat Tahun 2026 di Pendopo Muda Graha pada Selasa (19/5/2026). 

Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam melestarikan budaya sekaligus memperkuat identitas daerah.

Acara yang berlangsung meriah dan penuh semangat ini dihadiri oleh berbagai unsur organisasi wanita se-Kabupaten Madiun. Mulai dari Dharma Wanita Persatuan (DWP), Tim Penggerak PKK Kecamatan, hingga perwakilan organisasi wanita lainnya turut ambil bagian secara aktif.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT PERWOSI ke-59. Selain sebagai perayaan hari jadi, sosialisasi ini bertujuan utama untuk mengampanyekan Senam Kampung Pesilat sebagai warisan identitas Kabupaten Madiun yang kaya akan nilai luhur.

Ketua PERWOSI Kabupaten Madiun, Fitriya Purnomo Hadi, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh peserta yang hadir. 

Menurutnya, perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun masyarakat yang sehat, berdaya, dan berkarakter.

“Setelah mengikuti sosialisasi ini, saya yakin ibu-ibu dapat menjadi duta-duta Senam Kampung Pesilat Indonesia di masing-masing organisasi dan wilayahnya, sehingga Senam Kampung Pesilat sebagai identitas Kabupaten Madiun yang menjunjung tinggi persatuan, sportivitas, dan nilai luhur budaya bangsa dapat tersebar luas di lingkungan organisasi maupun masyarakat,” ungkapnya.

Tidak berhenti pada tahap sosialisasi, gerakan hidup sehat ini akan terus digelorakan secara berkelanjutan. PERWOSI Kabupaten Madiun merencanakan agenda lanjutan Lomba Senam Kampung Pesilat, yang akan digelar pada September 2026,bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS).

Selain menjadi sarana edukasi fisik, momentum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat tali silaturahmi antarorganisasi wanita di Kabupaten Madiun.

Melalui kegiatan ini, kaum perempuan didorong untuk menjadi agent of change (agen perubahan) dalam membudayakan pola hidup sehat, yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga merambah ke masyarakat luas.

Di penghujung acara, antusiasme peserta memuncak saat seluruh hadirin bersama-sama turun ke lapangan untuk mempraktikkan gerakan Senam Kampung Pesilat. Praktik langsung ini menjadi bukti komitmen dan implementasi nyata dari materi sosialisasi.(ir)

Read More

Desa Sukojati Banyuwangi Raih Penghargaan Nasional “Desa Matang Pengadaan” dari LKPP RI

Iki Radio - Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi meraih penghargaan nasional. Sukojati menjadi 12 pemerintah desa terbaik se-Indonesia dalam tingkat kematangan pengadaan barang/jasa desa yang dinilai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Penghargaan Desa Matang Pengadaan tersebut diberikan dalam agenda nasional Sinergi Nasional Akselerasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pencapaian Desa Anti Korupsi melalui Transformasi Regulasi, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Pengadaan di Jakarta, Selasa (19/5/2026). Penghargaan diterima langsung Kepala Desa Sukojati Untung Suripno dan Asisten Pemerintahan dan Kesra MY Bramuda. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan apresiasinya yang tinggi kepada Pemerintah Desa Sukojati yang telah berhasil memperoleh penghargaan tersebut. Menurut Ipuk, prestasi yang diraih Sukojati adalah bentuk penguatan desa sebagai pusat inovasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Apa yang diraih Sukojati ini akan menjadi benchmark bagi desa-desa lain di manapun. Bagaimana pemerintah desa melakukan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, tata kelola yang baik, yang memenuhi kaidah pengadaan barang jasa,” kata Ipuk. 

Kami senang desa di Banyuwangi terus berbenah, termasuk Desa Sukojati. Semoga pencapaian ini mampu memotivasi desa-desa lain, untuk menjadi lebih berprestasi dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Ipuk.

Desa Sukojati telah dipilih LKPP sebagai 12 Desa Piloting di Indonesia dalam upaya meningkatkan tata kelola proses Pengadaan Barang/Jasa Desa. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan surat komitmen pelaksanaan replikasi pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang/jasa Desa. 

“Pertemuan ini sekaligus menyamakan persepsi, membahas langkah-langkah pelaksanaan ke depannya. Untuk meningkatkan perluasan pelaksanaan pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang/jasa desa, LKPP akan melakukan replikasi ke desa lain untuk mendorong terciptanya proses saling belajar antar desa dalam perbaikan tata kelola menuju desa mandiri dan desa anti korupsi,” kata Bramuda. 

Kades Sukojati Untung menyatakan kebanggaannya pemerintahan desanya diapresiasi oleh pemerintah pusat. Dia menjelaskan, pihaknya menerapkan peraturan yang berorientasi pada pengadaan yang transparan.

“Jadi, pengadaannya tetap memperhatikan peraturan, baik Peraturan Bupati Banyuwangi maupun aturan lainnya tentang prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa. Contohnya di setiap pengadaan kami selalu mencari harga pembanding untuk memastikan mendapatkan harga terbaik,” ungkap Untung.

“Hal ini sesuai dengan perintah Bupati dan Presiden, agar anggaran untuk desa juga harus berputar di desa itu sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Desa Sukojati juga ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu percontohan desa anti korupsi dari sejak 2022. Selain itu, Desa Sukojati, juga pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sebagai Pengelola Keuangan Terbaik pada 2023. (*)

Read More

Buka 15 Ribu Lowongan Kerja, Pemkab Madiun Gelar Job Fair dan Tegaskan Larangan Tahan Ijazah

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar bursa kerja atau Job Fair selama dua hari berturut-turut di Pendopo Ronggo Djumeno Kabupaten Madiun, 19 - 20 Mei 2026.

Agenda tahunan ini menyediakan sedikitnya 15.000 lowongan pekerjaan dari puluhan perusahaan guna menyerap tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi.

Berdasarkan data dashboard pendaftaran online hingga pagi hari pembukaan, tercatat sebanyak 4.310 pelamar telah mendaftarkan diri.

"Pendaftar dari Kabupaten Madiun ada 2.000 sekian, sementara dari luar Madiun—seperti Ngawi, Magetan, dan Nganjuk—mencapai sekitar 1.500-an. Secara regulasi acara ini memang dibuka untuk umum, namun kita tetap memprioritaskan warga Kabupaten Madiun yang mayoritas ingin bekerja dekat dengan orang tua," ujarnya saat ditemui di lokasi acara.

Dalam Job Fair kali ini, Disnakerin Kabupaten Madiun mengakumulasi kerja sama dengan total 60 perusahaan. 

Sebanyak 32 perusahaan membuka stan secara langsung (offline) di pendopo, sementara 28 perusahaan lainnya membuka lowongan secara online. Salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar adalah pabrik mainan di wilayah Ngawi dengan kebutuhan mencapai 4.000 personil.

Mengantisipasi karakter Generasi Z yang dikenal pemilih dalam mencari kerja, Disnaker menerapkan sistem opsi pilihan mirip seleksi perguruan tinggi.

"Gen Z ini kan gampang-gampang sulit, ya. Jadi sistem pendaftarannya kami buatkan opsi pilihan. Target kami tentu penyerapan sebanyak-banyaknya. Jika nanti ada yang belum diterima, datanya tetap kami fasilitasi untuk disalurkan ke perusahaan lain atau melalui agenda Job Fair mini di kantor Disnaker," jelas Arik.

Menanggapi kekhawatiran pelamar terkait maraknya isu penahanan ijazah asli oleh pihak perusahaan, mantan Kepala DPMPTSP ini dengan tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar aturan resmi ketenagakerjaan.

Pihak Disnaker mengaku telah melakukan dua kali technical meeting bersama seluruh perusahaan peserta sebelum Job Fair dimulai untuk menyamakan regulasi.

"Penahanan ijazah itu tidak boleh, sudah ada aturannya. Kemarin saat technical meeting langsung saya sampaikan sendiri. Untuk pendaftaran ini, ijazah hanya sebatas fotokopi atau bahkan cukup unggah berkas digital (PDF) lewat link," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Disnaker membuka posko aduan yang beroperasi secara permanen di kantor dinas. Masyarakat atau pencari kerja dipersilakan melapor jika menemukan adanya pelanggaran administrasi atau kecurangan oleh perusahaan.(ir)

Read More

DPD Partai GOLKAR Kabupaten Madiun

 

Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Madiun

Mengucapkan Selamat Memperingati HARI KEBANGKITAN NASIONAL, 20 Mei 2026

Read More

Sediakan 15 Ribu Lowongan, Job Fair Kabupaten Madiun 2026 Diserbu Ribuan Pencari Kerja

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun sukses menggelar bursa kerja atau Job Fair 2026 di Pendopo Ronggo Djumeno pada Selasa (19/5/2026).

Acara ini langsung diserbu oleh ribuan pencari kerja yang memadati lokasi sejak pagi hari demi berburu pekerjaan impian.

Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi. Area pendopo dipadati oleh para pelamar yang kompak mengenakan pakaian formal kemeja putih dan celana hitam.

Berdasarkan data dari panitia penyelenggara, total pendaftar yang tercatat hingga hari pelaksanaan mencapai 4.500 orang. Dari jumlah tersebut 2.000 peserta merupakan warga asli Kabupaten Madiun, dan 1.500 peserta datang dari berbagai wilayah di luar Kabupaten Madiun.

Job Fair kali ini berhasil menggandeng 60 perusahaan berskala lokal maupun nasional. Untuk memaksimalkan jangkauan, panitia membagi sistem kehadiran perusahaan menjadi dua metode. Yakni hadir langsung di lokasi Job Fair (On-site di Pendopo) sebanyak 32 perusahaan, dan secara daring (online) sebanyak 32 perusahaan.

Perusahaan yang berpartisipasi tidak hanya berasal dari wilayah Madiun Raya, melainkan juga dari luar kota seperti Pasuruan, bahkan hingga pulau Kalimantan.

Secara total, ada 15.000 lowongan pekerjaan dengan berbagai formasi yang siap diperebutkan.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan yang terlibat memang sedang melakukan ekspansi besar-besaran sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja baru.

"Ada perusahaan yang membutuhkan 200 tenaga kerja, 300 tenaga kerja, bahkan ada yang sampai membutuhkan 2.000 tenaga kerja sekaligus," ujar Bupati saat meninjau stand perusahaan.

Menurutnya, Job Fair ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam menjembatani kebutuhan industri dengan para pencari kerja, khususnya para lulusan baru (fresh graduate).

Pemkab Madiun sendiri memiliki target makro untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara bertahap.

Dari posisi saat ini yang berada di kisaran 4 persen, pemerintah menargetkan angka tersebut bisa ditekan ke angka 3 persen, dengan target jangka panjang menyentuh 1 persen.

Optimisme ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tren ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun menunjukkan performa yang positif.

Angka pengangguran terbuka turun menjadi 3,22 persen di tahun 2025, dibandingkan tahun 2024 yang sempat menyentuh 4,32 persen.

Jumlah pencari kerja yang belum mendapat pekerjaan berkurang sebanyak 4,575 orang (dari 19.285 orang pada 2024 menjadi 14.710 orang pada 2025).

Melihat ketertiban dan semangat para peserta sepanjang acara, Bupati Madiun mengaku sangat mengapresiasi keseriusan generasi muda daerah.

“Alhamdulillah, antusiasme anak-anak luar biasa. Mereka hadir tertib dan menunjukkan keseriusan untuk bekerja,” pungkasnya.(ir)

 

Read More

Jelang Idul Adha 2026, DKPP Kabupaten Madiun Perketat Pengawasan Hewan Kurban di Pasar Bajulan

Iki Radio – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Madiun mengambil langkah preventif dengan memperketat pengawasan lalu lintas dan kesehatan hewan kurban.

Fokus utama pengawasan ini menyasar ternak yang masuk dari luar daerah guna mengantisipasi penyebaran penyakit menular.

Sebagai bentuk tindakan nyata, petugas melakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh di area pasar hewan serta menggelar pemeriksaan fisik ternak secara detail.

Langkah ini diambil untuk mendeteksi dini gejala Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD).

Pemeriksaan kesehatan intensif salah satunya digelar di Pasar Hewan Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, pada Selasa (19/5/2026).

Petugas memeriksa satu per satu kondisi sapi dan kambing yang dijajakan pedagang, meliputi pemeriksaan mulut, kuku, mata, hingga memastikan usia hewan telah memenuhi syarat syariat kurban.

Tak hanya memeriksa, DKPP juga membagikan obat-obatan dan vitamin gratis agar kondisi imunitas ternak tetap terjaga di tengah lonjakan permintaan.

Kepala DKPP Kabupaten Madiun, Paryoto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim khusus yang terdiri dari petugas medik dan paramedik veteriner.

Tim ini dikerahkan untuk memantau lalu lintas ternak di pasar hewan maupun peternakan warga secara berkala.

“Tim ini bertugas memantau hewan ternak yang berada di pasar hewan, peternakan warga, hingga lalu lintas ternak di wilayah Kabupaten Madiun,” ujar Paryoto, Selasa (19/5/2026).

Paryoto menegaskan, aturan ketat diberlakukan bagi peternak atau pedagang dari luar daerah. Setiap hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

“Setiap ternak dari luar daerah harus menunjukkan surat keterangan sehat sebagai acuan kami bahwa ternak yang masuk aman dan tidak menularkan penyakit,” tegasnya.

Aturan ini dinilai krusial demi melindungi populasi ternak lokal dari risiko penularan eksternal.

DKPP juga telah menjadwalkan pemeriksaan rutin ke sejumlah pasar hewan dan kandang milik pedagang di seluruh wilayah Kabupaten Madiun setiap hari. Upaya jemput bola ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat yang hendak membeli hewan kurban.

Di tengah pengetatan pengawasan, DKPP membawa kabar baik terkait ketersediaan hewan kurban. Stok ternak di Kabupaten Madiun tahun ini diproyeksikan mengalami surplus (surplus ketersediaan).

Berdasarkan neraca potensi ketersediaan dan kebutuhan ternak kurban 2026 di Kabupaten Madiun, untuk sapi jantan mencapai 3.134 ekor, dari jumlah populasi sekitar 6.600 ekor. Kambing jantan, estimasi kebutuhan mencapai 24.882 ekor, dari total populasi 82.942 ekor. Dan domba jantan, estimasi kebutuhan mencapai 2.832 ekor, dari total populasi 9.442 ekor.

Sementara itu, proyeksi kebutuhan daging kurban di Kabupaten Madiun diperkirakan mencapai sekitar 450 ton, atau setara dengan 2.250 ekor sapi.

Dengan data tersebut, pasokan hewan kurban lokal dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan ibadah kurban masyarakat Kabupaten Madiun tahun ini.(ir)

 

Read More

Pelantikan 70 Pejabat Lumajang Jadi Momentum Perkuat Reformasi Birokrasi

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menegaskan penguatan integritas aparatur sipil negara sebagai fondasi utama reformasi birokrasi.

Hal itu disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyusul pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah jabatan 70 pejabat di lingkungan pemerintah daerah  di Pendopo Arya Wiraraja, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (18/5/2026).

Pelantikan tersebut mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional. Dari jumlah itu, 61 pejabat menjalani promosi maupun mutasi, enam pejabat dikukuhkan dalam jabatan yang sama, dan tiga lainnya beralih ke jabatan fungsional.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengatakan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar penataan struktur organisasi, tetapi bagian dari strategi memperkuat birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Pelantikan ini bukan sekadar perpindahan jabatan, tetapi upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Jabatan adalah amanah, dan amanah itu harus dijaga dengan integritas,” ujarnya.

Menurut Indah, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya program, tetapi juga dari kualitas birokrasi yang menjalankannya. Karena itu, integritas ASN menjadi isu utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Ia mengingatkan pejabat yang diberi tanggung jawab agar mampu menjaga kepercayaan publik dengan bekerja profesional, jujur, dan menjauhkan diri dari tindakan yang merugikan negara maupun masyarakat.

“Jangan sampai jabatan menjadi ruang untuk kepentingan pribadi. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaat nyata dari pelayanan yang kita lakukan,” tegasnya.

Pemkab Lumajang menilai pelayanan publik yang cepat dan efisien hanya dapat tercapai apabila aparatur memiliki komitmen moral yang kuat dalam menjalankan tugas.

Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan pemerintah, ASN dituntut tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan birokrasi yang responsif dan dipercaya publik.

Rotasi pejabat menjadi bagian dari penyegaran organisasi agar kinerja perangkat daerah lebih dinamis. Langkah itu juga dilakukan untuk memastikan penempatan aparatur sesuai kebutuhan strategis pembangunan.

Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang menekankan peran ASN sebagai pelayan publik, perekat bangsa, dan penggerak pembangunan daerah.

Bagi Pemkab Lumajang, penataan pejabat tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi juga penguatan kultur kerja. Ketika pejabat bekerja dengan integritas, kebijakan dapat lebih tepat sasaran, layanan menjadi lebih efisien, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.

Melalui pelantikan ini, Pemkab Lumajang menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari kualitas aparatur yang menjalankannya. Sebab, birokrasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh integritas orang-orang di dalamnya.

Read More