105 Jemaah Umrah Terlantar di Tangerang, Kemenhaj Telusuri Dugaan Pelanggaran Travel

TANGERANG, Iki Radio — Sebanyak 105 jemaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terpaksa harus menghadapi kenyataan pahit setelah gagal berangkat ke Tanah Suci sesuai jadwal yang dijanjikan. Ironisnya, alih-alih beribadah di Baitullah, para jemaah justru terkatung-katung di Tangerang, Banten, akibat pihak travel diduga melalaikan kewajiban pembayaran biaya penginapan.

Menanggapi insiden ini, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat. Selain memprioritaskan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar para jemaah, pemerintah kini tengah menelusuri dugaan pelanggaran berat yang melibatkan perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Dari laman resmi Kementerian Haji dan Umrah, Kasubdit Pengawasan Umrah Kemenhaj, Andi M Taufik, mengungkapkan bahwa rombongan tersebut terdiri atas 103 jemaah dan 2 orang mutawif. Saat ini, mereka menempati Hotel Huswah Airport, Tangerang.

"Kami mendapatkan info ada rombongan jemaah umrah yang terdiri 103 jemaah dan 2 orang mutawif menginap di Hotel Huswah Airport berasal dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat," ujar Andi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Kronologi Penelantaran Jemaah

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenhaj, rentetan masalah ini bermula pada 3 November 2026. Sebanyak 105 orang jemaah kala itu mulai memasuki Asrama Haji sebagai persiapan keberangkatan menuju Arab Saudi yang dijadwalkan pada 4 November 2026 melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

Namun, rencana keberangkatan tersebut urung terwujud. Hingga 5 November 2026, jemaah tak kunjung diberangkatkan tanpa adanya kejelasan informasi dari pihak penyelenggara travel. Situasi kian memprihatinkan ketika seluruh rombongan dipindahkan ke Hotel Huswah Airport untuk menunggu kejelasan nasib.

Alih-alih mendapatkan kepastian, jemaah justru dihadapkan pada masalah baru. Pihak hotel menyatakan tidak dapat melanjutkan layanan penginapan karena biaya akomodasi belum dilunasi oleh pihak travel.

"Akibatnya, 105 orang tersebut berada dalam kondisi tanpa kepastian keberangkatan maupun penyelesaian hak-hak mereka," tegas Andi.

Kemenhaj Telusuri Dugaan Penyalahgunaan SISKOPATUH

Di tengah upaya penyelamatan jemaah, Kemenhaj juga mendalami dugaan pelanggaran administratif dan hukum yang melibatkan dua entitas travel, yakni PT SK dan PT KBB.

Berdasarkan temuan awal, PT SK diduga memiliki status perizinan yang tidak aktif. Kendati demikian, perusahaan tersebut nekat memberangkatkan jemaah dengan memanfaatkan akses atau data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) atas nama PT KBB.

Dugaan penyalahgunaan sistem resmi pemerintah ini menjadi sorotan serius Kemenhaj. Selain masalah tersebut, Kemenhaj mencatat sejumlah pelanggaran lain meliputi kegagalan pemberangkatan sesuai jadwal, tidak terpenuhinya pembayaran akomodasi dan tiket penerbangan pulang-pergi, serta ketiadaan pertanggungjawaban pihak travel terhadap hak-hak jemaah.

Penanggung Jawab Travel Segera Dipanggil

Sebagai langkah lanjutan, Kemenhaj berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta proses pemulangan 105 jemaah kembali ke daerah asal mereka di Sumatera Barat.

Di sisi lain, langkah penegakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggara travel juga mulai disiapkan. Kemenhaj segera menjadwalkan pemanggilan dan permintaan klarifikasi kepada penanggung jawab PT SK dan PT KBB. Pendalaman juga akan difokuskan pada aliran dana serta kepatuhan pemenuhan hak jemaah.

Andi menegaskan, apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada pelanggaran hukum atau administratif, pihaknya tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tindakan tersebut termasuk rekomendasi pemblokiran akses SISKOPATUH terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan sistem tersebut," pungkas Andi.

 

Read More

Resmikan Masjid Giok Baitul A'la di Aceh, Presiden Prabowo Targetkan Jadi Pusat Wisata Religi Dunia

NAGAN RAYA, Iki Radio – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meresmikan Masjid Giok Baitul A'la yang terletak di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, pada Rabu (11/11/2026). Dalam peresmian tersebut, Kepala Negara mendorong agar masjid unik berbahan batu giok ini dapat dikembangkan lebih megah guna menarik minat wisatawan mancanegara.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, hari Rabu 11 November 2026, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Masjid Giok Baitul A'la Nagan Raya," ujar Prabowo dalam sambutannya.

Presiden Prabowo menyampaikan rasa bangganya terhadap keberadaan masjid tersebut. Menurut informasi yang diterimanya, Masjid Baitul A meupakan satu-satunya bangunan masjid di dunia yang memanfaatkan material batu giok. Melimpahnya cadangan giok di Kabupaten Nagan Raya menjadi potensi besar untuk meluaskan dan memperindah bangunan masjid di masa mendatang.

"Saya bangga hari ini saya diberitahu bahwa ini adalah masjid satu-satunya di dunia yang dibangun dengan giok. Saya diberitahu cadangan giok di kabupaten ini sangat besar dan insya Allah kita akan bikin masjid giok ini lebih besar lagi dan lebih baik lagi," jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden membayangkan masjid ini nantinya dapat dilapisi batu giok secara menyeluruh, baik pada arsitektur interior maupun eksteriornya. Langkah ini diyakini mampu menjadikan Masjid Giok Baitul A'la sebagai destinasi wisata religi ikonik kelas dunia.

"Ini luar biasa, saya kira suatu saat banyak turis dari mancanegara, dari luar negeri akan datang untuk menyaksikan masjid yang dilapisi oleh giok dari dalam dan dari luar," tambah Presiden.

 

Apresiasi Antusiasme Warga Aceh

Di akhir sambutannya, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Nagan Raya atas sambutan hangat yang diberikan. Ia mengaku terkesan saat melihat antusiasme masyarakat yang membentangkan bendera Merah Putih di sepanjang jalan menyambut kedatangannya.

"Saya menyaksikan sendiri sepanjang 24 km membentangkan bendera Merah Putih. Saya kira ini rekor dunia. Justru di Aceh rekor ini dipecahkan," ungkap Prabowo.

 

Read More

Tekan Angka Pengangguran Jabar, Kapolri Resmi Luncurkan Program Poliran di Bandung

BANDUNG, Iki Radio — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus memantau uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Polri dalam membantu pemerintah menekan angka pengangguran, khususnya di Jawa Barat yang tercatat masih di atas rata-rata nasional.

Dalam sambutannya, Suyudi menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional berhasil turun ke angka 4,75 persen (sekitar 7,38 juta jiwa). Namun, Jawa Barat masih mencatatkan angka pengangguran yang cukup tinggi, yakni sebesar 6,67 persen.

"Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran," tegas Suyudi.

Program Poliran berawal dari inisiatif lokal saat Suyudi menjabat sebagai Kapolda Banten, yang berfokus menjembatani masyarakat dengan pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Melihat keberhasilannya di daerah, program tersebut kini resmi diangkat menjadi gerakan berskala nasional.

Kapolri menambahkan bahwa ketersediaan lapangan kerja bukan semata masalah ekonomi, melainkan elemen kunci dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran," ungkapnya.

Kendati demikian, jenderal bintang empat tersebut menegaskan bahwa Polri tidak bermaksud mengambil alih kewenangan instansi lain. Polri memosisikan diri sebagai fasilitator dan kolaborator.

"Saya tegaskan, yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi. Termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan," pungkas Suyudi.

 

Read More

"Bahana Bersahaja" Raih Penghargaan Indonesia Kita Awards 2026, Kejari Madiun : Perkuat Tata Kelola dan Pencegahan Hukum di Desa

MADIUN, Iki Radio — Program inovatif "Bahana Bersahaja" yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Madiun berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Indonesia Kita Awards 2026. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi kuat lintas instansi, termasuk dukungan penuh dari aparat penegak hukum dalam memastikan aspek legalitas dan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan serta akuntabel.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, achmad Hariyanto Mayangkoro saat acara talkshow di salah satu stasiun TV swasta nasional, membahas tentang Bahana Bersahaja Pemkab Madiun

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, menyampaikan tanggapannya terkait peran strategis Kejaksaan dalam menyukseskan program tersebut. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah acara talkshow yang disiarkan pada tanggal 9 November 2026 lalu.

Menurut Kajari, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun hadir dalam program Bahana Bersahaja tidak hanya sebagai penegak hukum semata, melainkan juga mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi, penerangan hukum kepada masyarakat, serta menyerap berbagai aspirasi warga.

"Kami ingin menjadi tulang punggung atau kita membentengi diri dengan aturan hukum yang kuat agar pemerintahan di desa juga taat hukum, mematuhi aturan-aturan dan regulasinya," ujar Achmad Hariyanto Mayangkoro dalam dialog tersebut.

Kajari Madiun (dua dari kanan) saat hadir dalam acara Sarasehan Bahana Bersahaja Pemkab Madiun

Ia menambahkan, pihak Kejaksaan Agung juga memberikan arahan agar Kejaksaan turut serta memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat yang paling bawah, yakni pemerintah desa. Langkah ini diambil untuk memastikan kesalahan atau hal-hal kurang baik di masa lalu tidak terulang kembali di kemudian hari.

Dalam kesempatan yang sama, Kajari Madiun menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang bersih melalui pemberian pendampingan berkelanjutan. Kejaksaan secara rutin menyediakan legal assistance (bantuan hukum) dan legal opinion (pendapat hukum) dalam setiap pengambilan kebijakan oleh Pemkab Madiun guna meminimalisir potensi terjadinya kecurangan atau fraud.

Dengan pendekatan yang mengedepankan aspek preventif atau pencegahan ketimbang sekadar penindakan, program "Bahana Bersahaja" diharapkan mampu berjalan secara optimal, akuntabel, serta memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat Kabupaten Madiun.

 

Read More

Bahana Bersahaja Raih Indonesia Kita Awards 2026, Kapolres Madiun : Pemkab Pangkas Hambatan Geografis Service Publik

MADIUN, Iki Radio – Program Bakti Sosial Terpadu "Bahana Bersahaja" Pemerintah Kabupaten Madiun sukses meraih penghargaan bergengsi Indonesia Kita Awards 2026. Apresiasi tinggi atas pencapaian tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Madiun, AKBP Ridwan Maliki, dalam sebuah acara talkshow yang disiarkan pada Senin (9/11/2026).

Kapolres Madiun saat talkshow di salah satu televisi swasta nasional membahas program Bahana Bersahaja Pemkab Madiun

AKBP Ridwan Maliki menegaskan bahwa jajaran Polres Madiun sangat mendukung keberlanjutan program Bahana Bersahaja yang digelar secara rutin dan konsisten. Menurutnya, program inovatif ini berhasil membawa pelayanan publik di Kabupaten Madiun ke era yang jauh lebih baik dengan meniadakan hambatan atau barrier geografis antara pejabat dan masyarakat.

"Salam Polisi, Polisi bersama masyarakat. Atas nama kepolisian, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Madiun atas konsistensi pelaksanaan Bahana Bersahaja. Karena Madiun wilayahnya luas dan Markas Polres secara geografis terletak di Kota Madiun—cukup jauh dari kecamatan-kecamatan di kabupaten—kehadiran program ini memangkas jarak pelayanan publik secara signifikan," ujar AKBP Ridwan Maliki.

Dalam setiap gelaran Bahana Bersahaja di desa-desa, Polres Madiun turut ambil bagian bersama jajaran Forkopimda dengan menghadirkan beragam unit pelayanan jemput bola. Mulai dari layanan SIM Keliling, SKCK, Samsat Keliling, SPKT, hingga Mobil Sigap disajikan langsung di tengah pemukiman warga.

Tak hanya membawa sentra pelayanan dokumen dan pengaduan, kepolisian memanfaatkan momen ini sebagai sarana edukasi serta sosialisasi pencegahan kejahatan (early warning system).

"Kami menyosialisasikan nomor darurat Call Center 110 serta memberikan edukasi terkait modus-modus kejahatan yang sedang marak atau viral di daerah lain. Harapannya, masyarakat Kabupaten Madiun memiliki daya cegah dan daya tangkal agar kejadian serupa tidak masuk ke wilayah kita," tambahnya.

Solusi Keluhan Warga dan Kendala Lapangan

Menjawab persoalan sinergi dan penanganan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kapolres menyebut pelayanan jemput bola ini merupakan jawaban nyata atas berbagai kendala yang dirasakan warga perdesaan. Sebagai gambaran, untuk mengurus perpanjangan SIM, warga desa tidak perlu lagi menghabiskan waktu travel 30 menit hingga 1 jam menuju Mako Polres di kota.

Momen tatap muka di lapangan juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan aspirasi kamtibmas secara mendalam, seperti menunjuk titik-titik rawan kejahatan di lingkungan mereka. Keluhan tersebut langsung ditindaklanjuti Polres Madiun dengan meningkatkan intensitas patroli di lokasi rawan yang dilaporkan.

Salah satu layanan Polres Madiun dalam program Bahana Bersahaja Pemkab Madiun

Meski demikian, AKBP Ridwan Maliki tidak menampik adanya tantangan operasional yang kerap dihadapi personel di lapangan saat pelaksanaan Bahana Bersahaja.

Diantaranya masih ditemukannya warga yang belum melengkapi data administratif saat mengajukan layanan (seperti perpanjangan SIM atau dokumen hukum lainnya), sehingga proses verifikasi memerlukan waktu lebih lama.

Selain itu akses sinyal internet yang belum merata (blank spot) di beberapa daerah terpencil Kabupaten Madiun masih menjadi kendala teknis bagi unit SIM Keliling dan Samsat Keliling yang bergantung penuh pada koneksi online stabil.

Pihaknya berharap sinergi lintas sektor dalam Bahana Bersahaja terus diperkuat, sehingga berbagai kendala infrastruktur digital dapat teratasi demi menciptakan pelayanan publik yang makin cepat, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Madiun.

 

Read More

Sohibul Iman Ditunjuk Gantikan HNW Jadi Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid Emiten Tugas Baru Diplomasi Palestina

JAKARTA, Iki Radio — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menunjuk Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman, untuk menggantikan Hidayat Nur Wahid (HNW) sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Perombakan pimpinan lembaga tinggi negara tersebut dilakukan menyusul pengunduran diri HNW yang mendapat penugasan baru dari partai sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

"InsyaAllah, Ketua Majelis Syuro Doktor Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW di pimpinan MPR RI," kata Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Kholid menjelaskan, penugasan khusus HNW di BKSAP DPR RI didasari oleh rekam jejak, kapasitas, serta jejaring internasional luas yang dimilikinya untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan Indonesia.

Fokus utama diplomasi antarparlemen tersebut diarahkan untuk meraih hasil-hasil konkret, meliputi perlindungan warga sipil, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, penegakan hukum internasional, hingga terwujudnya kemerdekaan Palestina yang berdaulat. Pengalaman serta jejaring internasional HNW dinilai menjadi modal penting PKS dan Indonesia dalam membangun kerja sama lintas parlemen di dunia internasional.

"Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional," jelas Kholid.

Atas nama partai, Kholid menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam atas dedikasi serta pengabdian HNW selama mengemban amanah di pimpinan MPR RI. PKS juga meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Sohibul Iman, fungsi dan efektivitas kelembagaan MPR RI akan terus berjalan secara optimal.

"PKS menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian beliau di MPR RI. Kami mendukung beliau mengemban amanah baru untuk memperkuat persahabatan antarbangsa, memperjuangkan kepentingan nasional, dan menghadirkan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia," pungkasnya.

 

Read More

Menperin Sarmuji Bocorkan Syarat Insentif Mobil Hybrid: Wajib TKDN Hingga 60 Persen

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji membeberkan kriteria utama bagi produsen mobil hybrid yang ingin mengantongi insentif dari pemerintah. Dua syarat mendasar yang wajib dipenuhi pabrikan meliputi komitmen investasi serta pemenuhan ambang batas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Untuk tahun ini, pemerintah menetapkan batas minimal TKDN sebesar 40 persen bagi kendaraan yang berhak menerima stimulus. Ambang batas komponen lokal tersebut dipastikan akan melonjak signifikan pada tahun mendatang.

"Untuk tahun ini, komponen dalam negeri yang dipersyaratkan untuk bisa menerima insentif itu 40 persen dan tahun depan itu 60 persen," ujar Sarmuji saat ditemui di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Ketentuan ini telah disosialisasikan secara langsung kepada para produsen kendaraan beremisi rendah, baik produsen mobil listrik berbasis baterai maupun manufaktur mobil hybrid. Dalam dialog tersebut, Menperin Sarmuji secara terbuka menantang para produsen yang saat ini TKDN-nya baru mencapai kisaran 50 hingga 55 persen agar segera memacunya hingga 60 persen.

Tantangan tersebut disambut positif oleh para pelaku industri otomotif. "Rata-rata mereka menyanggupi. Artinya, mereka juga akan tetap dapat insentif terutama dari sisi pajak atau fiskal," tambah Sarmuji.

Selain fasilitas keringanan pajak atau insentif fiskal, politikus Partai Golkar ini juga mendorong hadirnya insentif non-fiskal. Salah satu bentuk kemudahan yang diusulkan adalah pembebasan aturan ganjil-genap di wilayah perkotaan.

Namun, fasilitas bebas ganjil-genap ini rencananya akan ditargetkan secara spesifik bagi varian mobil hybrid yang terbukti memiliki efisiensi bahan bakar ekstra tinggi serta tingkat emisi gas buang yang sangat rendah.

"Bagaimana caranya supaya mendapatkan kemudahan misalkan ganjil genap bisa (untuk mobil) yang hybrid, utama yang hybrid-nya bisa menghasilkan emisi yang sangat rendah atau sangat hemat BBM," tutupnya.

 

Read More

Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Gayo Lues Aceh, BMKG Imbau Warga Waspada Gempa Susulan

GAYO LUES, Iki Radio — Wilayah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu pagi (11/11/2026) pukul 05.09 WIB. Berdasarkan informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi tersebut memiliki kekuatan magnitudo (M) 4,9.

Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa pusat gempa atau episenter berada di darat, tepatnya pada koordinat 4,05 Lintang Utara (LU) dan 97,34 Bujur Timur (BT), atau berjarak sekitar 6 kilometer arah utara Kabupaten Gayo Lues. Gempa ini dikategorikan sebagai gempa dangkal dengan kedalaman 4 kilometer.

Hingga laporan ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai adanya korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan bangunan akibat guncangan gempa yang berpusat di darat tersebut.

Kendati demikian, pihak BMKG terus mengimbau masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Gayo Lues dan sekitarnya agar tetap tenang, tidak panik, serta senantiasa waspada terhadap potensi terjadinya gempa bumi susulan.

 

Read More