Akhir Januari 2026, Penerimaan Negara Tumbuh 9,8 Persen

Iki Radio - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan negara hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp172,7 triliun atau tumbuh 9,8%. Penerimaan dari sektor pajak tumbuh tinggi capai 30,8% (yoy).

"Alhamdulilah hingga 31 Januari 2026, realisasi penerimaan negara Rp172,7 T atau tumbuh 9,8 persen secara tahunan (yoy)," kata Menkeu Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurut Purbaya, penerimaan negara yang berhasil dihimpun selama Januari 2026 setara 5,5 persen dari target APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.

Ditambahkannya, pertumbuhan dari sektor pajak berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7% serta penurunan signifikan restitusi hingga 23 persen (year on year). 

"Sehingga seluruh jenis pajak mencatatkan tumbuh positif secara neto," ujarnya.

 "Gambaran penerimaan pajak Januari 2026 menggambarkan pembalikan arah sedang terjadi, sehingga pendapatan negara tumbuh dibandingkan tahun lalu," tukas Menkeu.

Di sisi lain penerimaan Bea Cukai tercatat terkontraksi 14 persen. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh lonjakan impor tarif 0 persen sebesar 29 persen serta penurunan harga CPO dari USD1.059/MT jadi USD916 MT atau terkoreksi 13,5 persen.

Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), lanjut Purbaya, pihaknya mencatat pertumbuhan negatif sebesar 19,7 persen. Penurunan itu disebabkan tidak berulangnya penerimaan dividen perbankan sebesar Rp10 triliun seperti tahun sebelumnya.

Menurut Menkeu, pihaknya akan membuka ruang untuk mulai melaksanakan pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) hingga pajak karbon pada kuartal II-2026.  

"Pajak karbon dan lain-lain, kita akan lihat kondisi ekonomi kita seperti apa, kalau let's say triwulan kedua kita sudah mencapai 6 persen laju pertumbuhannya, maka ruang untuk mengenakan pajak tambahan seperti minuman bermanis mungkin menjadi terbuka," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan, tanpa terpenuhinya syarat pertumbuhan ekonomi 6 persen,, pungutan pajak karbon hingga cukai MBDK malah akan membuat aktivitas ekonomi makin meredup, hingga makin menekan setoran penerimaan negara.  

"Tanpa itu saya akan hati-hati sekali karena semuanya akan jadi melambat lagi, kita udah mulai rebound ekonomi tapi belum cukup kencang. Saya harapkan sih angka di triwulan pertama tahun ini akan lebih meyakinkan lagi," paparnya.

Purbaya optimistis arah ekonomi yang makin tumbuh cepat sudah terlihat saat ini, mempertimbangkan setoran penerimaan pajak yang sudah cepat tumbuh hingga tembus kenaikan 30 persen pada Januari 2026.

"Saya akan turun ke bawah untuk memastikan segala program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik, sesuai tepat waktu, tepat hasilnya dan sedikit kebocoran," kata Purbaya.

Restitusi Pajak

Menkeu juga mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak sepanjang 2025 menghadapi tekanan berat. Pada semester I-2025, penerimaan pajak tercatat mengalami kontraksi, dipicu moderasi harga komoditas serta lonjakan restitusi pajak.

Purbaya menjelaskan, meningkatnya restitusi merupakan bagian dari perbaikan tata kelola Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih sehat. 

Kebijakan ini diperlukan untuk menjaga arus kas dan keberlangsungan usaha wajib pajak, meski secara pencatatan akuntansi berdampak menekan penerimaan neto negara pada periode berjalan. 

"Peningkatan restitusi ini penting untuk menjaga likuiditas dunia usaha. Namun dari sisi akuntansi, kebijakan tersebut memang membuat penerimaan neto terlihat lebih rendah,” ujar Purbaya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, restitusi pajak sepanjang 2025 mengalami peningkatan signifikan, terutama berasal dari restitusi PPh Badan dan PPN Dalam Negeri (DN).

Secara kumulatif, nilai restitusi pajak mencapai Rp321 triliun atau tumbuh 35,9 persen dibandingkan periode sebelumnya. Lonjakan ini menjadi salah satu faktor utama yang menahan laju penerimaan pajak di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal.

Purbaya menyebut, penyumbang terbesar restitusi berasal dari sektor perdagangan besar, khususnya komoditas bahan bakar. Selain itu, industri kelapa sawit serta pertambangan batu bara juga memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan pengembalian pajak.

Menurutnya, pemerintah tetap berupaya menyeimbangkan kebutuhan likuiditas dunia usaha dengan target penerimaan negara. Di satu sisi, restitusi yang lancar dinilai penting untuk menopang aktivitas ekonomi. Di sisi lain, tekanan terhadap penerimaan pajak menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan APBN.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus memantau dinamika harga komoditas dan pola restitusi, sekaligus memperkuat administrasi perpajakan agar penerimaan negara tetap terjaga tanpa mengganggu kelangsungan usaha.

Read More

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun

Selamat Hari Pers Nasional 2026

"PERS SEHAT, EKONOMI BERDAULAT, BANGSA KUAT"

Read More

Tumbuh di Tengah Tekanan, Bank Madiun Melaju di Penjurian TOP BUMD Awards 2026

Iki Radio - Kinerja Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Bank Madiun) menunjukkan tren positif di tengah tekanan ekonomi dan perlambatan penyaluran kredit sepanjang 2025.

Efisiensi operasional yang ditopang oleh transformasi digital menjadi faktor kunci yang membuat BUMD perbankan ini tetap mampu mencatatkan pertumbuhan laba dan menjaga tingkat kesehatan bank pada kategori “sehat”.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Bank Madiun, Velly Murdianto, dalam sesi presentasi penjurian TOP BUMD Awards 2026, dengan tema Digitalisasi Bank Madiun dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Daerah Berkelanjutan.

“Kinerja 2025 ini sangat menantang. Aset kami hanya tumbuh 0,48 persen, bahkan tabungan dan kredit sempat turun. Namun laba tetap bisa tumbuh 7,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kunci utamanya adalah efisiensi, dan efisiensi itu tidak bisa dilepaskan dari digitalisasi,” ujar Velly.

Berdasarkan data kinerja keuangan per Desember 2025, aset Bank Madiun tercatat Rp 312,779 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama 2024 sebesar Rp 311,27 miliar. Namun, jumlah turun 6.98 persen menjadi Rp 67,7 miliar dibandingkan 2024 sebesar Rp 72,43 miliar. Demikian pula kredit anjlok 11,23 persen menjadi Rp 192 miliar dibandingkan Rp 213,61 miliar pada 2024.

Untuk deposito, Bank Madiun tercatat ada kenaikan 2,91 persen menjadi Rp 146,74 miliar dari Rp 142,48 miliar pada 2024. Per akhir 2025, Bank Madiun mencetak kenaikan laba 7,39 persen menjadi R 7,1 miliar dibandingkan Rp 6,58 miliar pada 2024.

Velly menjelaskan, sekitar 79–80 persen portofolio kredit Bank Madiun berada di sektor produktif, khususnya UMKM dan pertanian. Bank juga mulai memperluas pembiayaan ke sektor petani tebu yang memiliki pola pelunasan musiman, terutama menjelang akhir tahun.

Kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan aset yang relatif terbatas. Meski demikian, manajemen mampu menjaga kinerja laba dengan mengendalikan biaya operasional serta mengoptimalkan pendapatan berbasis komisi (fee based income).

“Kalau kami tidak melakukan efisiensi, tentu akan sangat berat. Dengan digitalisasi, kami bisa menekan biaya operasional, mengurangi penggunaan kertas, mempercepat proses, dan tetap menjaga kualitas layanan,” kata Velly.

Digitalisasi Layanan Dorong Efisiensi dan Pendapatan

Dalam presentasinya, Bank Madiun memaparkan sejumlah terobosan digital, baik di sisi bisnis maupun operasional. Salah satu inovasi utama adalah MaMu SATSET (Madiun Modern Sistem Aplikasi Transaksi Setoran), aplikasi berbasis ponsel yang digunakan untuk setoran tabungan secara online real time.

Aplikasi ini banyak dimanfaatkan untuk layanan jemput bola di pasar dan sekolah. Saat ini, Bank Madiun telah melayani lebih dari 180 sekolah, yang sebelumnya sangat bergantung pada transaksi manual.

“Dengan MaMu SATSET, transaksi jadi lebih aman, cepat, dan akurat. Ini juga meminimalkan risiko fraud serta jauh lebih efisien dari sisi waktu dan kertas,” jelas Velly.

Selain itu, Bank Madiun juga mengembangkan GASPOL BAMA (Gunakan Aplikasi Pembayaran Online Bank Madiun), layanan pembayaran non-tunai yang mencakup top-up uang elektronik, pembayaran listrik, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, hingga tiket transportasi.

“Transaksi nontunai ini bukan hanya mendukung keuangan berkelanjutan, tetapi juga menghasilkan fee based income yang cukup signifikan bagi bank,” ujarnya.

Sebagai bank BUMD, Bank Madiun juga aktif memerangi rentenir melalui kredit Kurma Manis atau Kredit Usaha Rakyat Madiun Mantap dan Istimewa.

Terobosan lainnya yang dilakukan Bank Madiun adalah memerangi rentenir lewat kredit Kurma Manis. Kredit mikro antirentenir ini menyasar pedagang pasar dan komunitas kecil. Plafon kredit yang diberikan maksimal Rp 2 juta dengan tenor hingga 12 bulan.

Keunikan program ini terletak pada skema subsidi bunga dari dana CSR. Jika nasabah melunasi pokok pinjaman tepat waktu, seluruh bunga akan dikembalikan.

“Nasabah cukup membayar pokoknya saja. Bunganya kami bantu lewat CSR. Ini cara kami memerangi praktik rentenir yang bunganya sangat memberatkan masyarakat kecil,” tegas Velly.

Program ini sekaligus mendorong literasi digital, karena nasabah diwajibkan menggunakan Madiun Pay, dompet elektronik milik Bank Madiun yang mendukung QRIS dan transaksi multipayment berskala nasional (Gopay, OVO, DANA,d an LinkAja).

Menjelang Lebaran, Bank Madiun meluncurkan Promo Ketupat atau kredit murah dan cepat. NKredit ini memiliki bunga flat 0,96 persen. Program ini biasanya cukup diminati para pelaku UMKM. “Harapannya juga karena porsi kami banyak di UMKM, ini cukup membantu pembangunan ekonomi daerah,” ujar Velly.

Pengembangan SDM dan Tata Kelola

Digitalisasi Bank Madiun tidak hanya berfokus pada layanan, tetapi juga pada penguatan tata kelola dan sumber daya manusia. Sistem manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, hingga penilaian kinerja telah diintegrasikan secara digital.

Pengambilan keputusan kredit kini dapat dilakukan secara paperless melalui aplikasi berbasis ponsel atau tablet, dengan seluruh indikator risiko dan analisis kredit tersedia secara real time.

Di bidang SDM, Bank Madiun mengembangkan sistem e-learning yang terintegrasi dengan Key Performance Indicator (KPI) berbasis Balanced Scorecard. Seluruh proses pelatihan, mulai dari pre-test, modul pembelajaran, hingga evaluasi, dilakukan secara daring dan terdokumentasi.

“Pengembangan SDM menjadi fokus kami. Dengan sistem digital, pelatihan menjadi lebih efektif, terukur, dan langsung berdampak pada kinerja pegawai,” kata Velly.

Hasilnya, tingkat kepuasan pegawai berada pada kategori sangat baik, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas organisasi.

Dari sisi tata kelola, Bank Madiun mencatat Tingkat Kesehatan Bank (TKB) peringkat 2 atau Sehat, dengan profil risiko yang mencakup enam jenis risiko utama. Meski belum masuk kategori “Sangat Sehat”, manajemen optimistis peringkat dapat meningkat seiring penguatan struktur pengurus dan tata kelola.

“Kami sadar masih ada pekerjaan rumah, terutama pemenuhan komisaris independen. Tapi dengan tata kelola dan digitalisasi yang semakin matang, kami optimistis bisa naik level,” kata Velly.

Implementasi GCG juga dilakukan secara konsisten melalui sistem pelaporan berbasis SILAT OJK.

“Kami menyadari masih ada ruang perbaikan, terutama pada penguatan struktur pengurus. Namun secara keseluruhan, kami optimistis tata kelola dan kinerja Bank Madiun akan terus meningkat,” ujar Velly.

Kontribusi ke Daerah dan Keuangan Berkelanjutan

Selama lima tahun terakhir, Bank Madiun secara konsisten menyetorkan pendapatan asli daerah (PAD) di atas Rp3 miliar per tahun, termasuk pada masa pandemi. Bank juga aktif menyalurkan pembiayaan “hijau”, dengan 29,91 persen portofolio kredit di sektor pertanian, serta menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

Sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada UMKM dan masyarakat lokal, Bank Madiun kini semakin diarahkan untuk mengadopsi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Meskipun dalam skala operasional tidak sebesar bank umum, Bank Madiun memiliki peran strategis dalam menyalurkan pembiayaan “hijau”.

Sebagai BUMD, Bank Madiun secara konsisten berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama lima tahun terakhir, setoran PAD tercatat di atas Rp 3 miliar per tahun, termasuk pada masa pandemi.

Selain kontribusi fiskal, Bank Madiun aktif mendukung program Pemda melalui CSR, seperti subsidi bunga UMKM, perbaikan rumah tidak layak huni, serta literasi keuangan bagi pelajar.

Berbagai upaya tersebut mengantarkan Bank Madiun menjadi kandidat peraih TOP BUMD Awards 2026. Pada ajang yang sama tahun lalu, Bank Madiun meraih penghargaan TOP BUMD Awards 2025 dengan predikat “Bintang 4”. Bank BUMD ini juga meraih penghargaan TOP Governance Risk dan Compliance (GRC) Award 2025 dengan predikat “Bintang 4”.

Read More

Libatkan 5.020 Personel, Polda Jatim Gelar Operasi Keselamatan Semeru 2026

Iki Radio - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menggelar Operasi Keselamatan Semeru 2026 selama 14 hari, mulai 2 hingga 15 Februari 2026. Sebanyak 5.020 personel gabungan diterjunkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi, menjelaskan operasi ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sebagai persiapan menghadapi Operasi Ketupat Semeru 2026 menjelang Idul Fitri. 

“Petugas gabungan akan melakukan ramp check pada kendaraan, khususnya angkutan umum seperti bus reguler maupun wisata,” ujarnya, Senin (2/2/2026)

Operasi tersebut mengusung tema “Terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang Aman, Nyaman, dan Selamat Menjelang Operasi Ketupat Semeru 2026”.

Sebanyak 5.020 personel gabungan terdiri atas 395 personel satuan tugas Polda Jatim dan 4.625 personel satuan wilayah di jajaran Polda Jatim dilibatkan dalam operasi tersebut. 

"Operasi Keselamatan Semeru 2026 mengedepankan pendekatan humanis namun tetap tegas melalui upaya preemtif, preventif, dan represif, khususnya terhadap armada angkutan umum," lanjutnya.

Menurut dia, masyarakat Indonesia memiliki tradisi mobilisasi tinggi, baik untuk mudik maupun berwisata saat libur Lebaran, sehingga kelayakan kendaraan angkutan umum harus dipastikan sejak dini. 

“Tim gabungan tingkat provinsi tentunya nanti bekerja sama dengan masing-masing kota kabupaten untuk melaksanakan ramp cek pada perusahaan kendaraan bus,” tambah Iwan.

Ia menegaskan fokus operasi juga diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan berlalu lintas serta keselamatan diri dan lingkungan sekitar.

Adapun sasaran lain Operasi Keselamatan Semeru 2026 meliputi pengendara tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), berkendara di bawah umur, berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman, berboncengan lebih dari satu orang, serta melebihi batas kecepatan.

Read More

Lolos Administrasi, 4 Pejabat Pemkab Madiun Berebut Kursi Sekda

Iki Radio - Empat pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, dinyatakan lolos administrasi, dalam seleksi terbuka untuk pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun.

Kepala BKPSDM Kabupaten Madiun, Heru Kuncoro

Keempat kandidat itu masing masing Didik Harianto yang saat ini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Madiun ; Sigit Budiarto yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Madiun ; Suryanto yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan, dan Yudi Hartono yang saat ini menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah.

"Yang mendaftar online ada 12 orang. Tapi delapan pelamar tidak melengkapi berkas secara offline sampai batas akhir pendaftaran. Jadi hanya empat peserta yang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Madiun, Heru Kuncoro, Senin (2/2/2026).

Selanjutnya, kata Heru, keempat kandidat itu akan mengikuti uji kompetensi dengan metode assessment center selama dua hari, di UNS Tower Hotel and MICE, Surakarta.

"Setelah uji kompetensi, kemudian tahap wawancara," lanjutnya.

Setelah itu Panitia Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, akan memilih tiga kandidat dengan nilai tertinggi.

"Dari tiga itu akan menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk memilih satu orang terbaik sebagai Sekda Kabupaten Madiun," tambahnya.

Jadi siapa yang akan menduduki kursi Sekda Kabuoaten Madiun?

Diketahui, Sekda Kabupaten Madiun sebelumnya di jabat Tontro Pahlawanto yang kemudian memasuki masa purna tugas pada 30 November 2025.

Kala itu diakhir masa jabatannya Sekda Tontro berpesan siapapun OPD harus mampu menerjemahkan visi-misi Bupati, dan sinkron dengan program pemerintah pusat.

Selanjutnya pada 1 Desember 2025, Bupati Madiun Hari Wuryanto menunjuk Kadin Dukcapil Sigit Budiarto sebagai Plt. Sekda, yang kemudian dilantik sebagai Pj. Sekda Kabupaten Madiun.(SW/IR)

Read More

OJK Tetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner

Iki Radio - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta pelindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan penunjukan Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta hari ini.

Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menetapkan, Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Kemudian, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK , M. Ismail Riyadi di Jakarta, Sabtu (31/1/2026) menjelaskan bahwa penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK.

Hal ini  merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.  "Keputusan jabatan Pejabat Pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026," jelas Ismail.

OJK juga menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan. 

Dalam hal ini OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Read More

Talenta Digital Jatim Mendunia, Pemprov Jatim Teken Adendum MoU dengan BPSDM Komdigi RI

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan Program Talenta Digital Jatim Mendunia sekaligus melakukan penandatanganan adendum Nota Kesepakatan (MoU) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi dan Digital RI terkait pengembangan SDM bidang komunikasi dan digital. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (30/01/2026).

Peluncuran Program Talenta Digital Jatim Mendunia, Jum'at (30/1/2026)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Jawa Timur tidak sekadar menjadi penerima program pusat, melainkan turut berperan sebagai co-creator dalam agenda besar pembangunan talenta digital nasional. Dengan basis pendidikan yang kuat serta ekosistem industri kreatif yang terus tumbuh, Jawa Timur siap menjadi anchor province dalam pengembangan talenta digital di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur.

"Jawa Timur tidak sekadar menjadi penerima program pusat, melainkan co-creator dalam agenda besar pembangunan talenta digital nasional. Dengan basis pendidikan yang kuat dan ekosistem industri kreatif yang terus tumbuh, Jawa Timur siap menjadi anchor province bagi pengembangan talenta digital di kawasan Indonesia bagian tengah dan timur." ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Langkah ini diambil karena Jawa Timur mencatat capaian digital yang signifikan. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi internet nasional mencapai 80,66 persen. Jawa Timur berada di atas rata-rata nasional dengan capaian 82,19 persen. Generasi Z dan milenial dalam hal ini tercatat sebagai pengguna terbesar, disusul generasi Alpha, menandakan masa depan digital Indonesia bertumpu pada kualitas talenta muda.

Selain itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Jawa Timur naik 3,1 poin menjadi 49,17. Indeks SPBE meningkat dari 4,43 pada tahun 2024 menjadi 4,79 dengan kategori “memuaskan” di tahun 2025. Tak hanya itu, Indeks Satu Data Indonesia Jawa Timur tahun 2025 menempati peringkat pertama nasional dengan skor 90,13, melonjak dari 76,96 pada tahun sebelumnya.

"Digital ecosystem yang kita bangun di Jawa Timur telah menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik. Bukan lagi orang yang berpindah dari loket ke loket, tetapi dokumen yang bergerak. Waktu layanan bisa dipangkas menjadi jauh lebih cepat dan efisien." ujarnya.

Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya menjadikan talenta digital sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah. Menurutnya, pengembangan talenta digital tidak boleh dipandang semata sebagai program komunikasi dan informatika, melainkan harus diarahkan agar tumbuh merata, relevan, dan berdaya saing.

"Talenta digital harus menjadi agenda pembangunan daerah, bukan sekadar program komunikasi dan informatika. Jawa Timur ingin memastikan talenta digital tumbuh merata, relevan, dan berdaya saing." tegas Khofifah. 

Ia menambahkan, ketika Indonesia berbicara tentang masa depan digital, Jawa Timur tidak hanya sekadar disebut, tetapi benar-benar diperhitungkan sebagai kekuatan.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid menegaskan bahwa digitalisasi yang sebelumnya dipandang sebagai konsep masa depan, kini telah menjadi realitas yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

"Artificial intelligence yang dulu kita kenal di lingkungan kampus, kini telah menjadi bagian dari keseharian. Begitu pula cloud computing, quantum computing, dan cyber security yang mengubah cara kita belajar, bekerja, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat." ujarnya.

Menurut Meutya, pengembangan talenta digital ditetapkan sebagai agenda strategis nasional karena adanya perubahan teknologi yang berlangsung cepat menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan serius, khususnya dalam memastikan sumber daya manusia mampu beradaptasi dengan perkembangan digital. 

Ia juga menegaskan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan MoU pertama Komdigi RI dengan pemerintah provinsi dalam pengembangan SDM digital, sekaligus mencerminkan kuatnya ekosistem kolaborasi di Jawa Timur. 

"Sulit bertahan di era digital jika berjalan sendiri. Transformasi digital tidak akan berhasil apabila hanya pemerintah yang bergerak, sementara sektor swasta, pendidikan, dan layanan kesehatan tidak ikut bertransformasi. Di Jawa Timur, ekosistem kolaborasi ini telah berjalan dengan sangat baik." ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menyoroti pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan artifisial, yang menuntut kesiapan sumber daya manusia untuk beradaptasi. Ia menyampaikan bahwa Indonesia diproyeksikan membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital pada tahun 2030. Dalam konteks tersebut, Jawa Timur dinilai memiliki ekosistem digital yang kuat dan berpotensi menjadi contoh nasional dalam pengembangan talenta digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui adendum nota kesepakatan ini, Pemprov Jawa Timur dan Komdigi RI memperkuat komitmen kerja sama yang sebelumnya masih terbatas pada pelatihan, kini diperluas untuk merespons dinamika perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial (AI), serta peningkatan kapasitas masyarakat digital. Pemprov Jawa Timur juga telah menyiapkan lahan untuk mendukung rencana pembangunan Politeknik Digital Komdigi di Jawa Timur.

Forum ini menjadi wujud nyata sinergi pusat dan daerah dalam membangun SDM digital yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi terdepan dalam transformasi digital nasional.

Read More

OJK Perkuat Stabilitas Sistem Keuangan dan Perlindungan Masyarakat

Iki Radio - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengambil langkah kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK) sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global dan perkembangan perekonomian domestik.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu (kanan) bersiap menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I 2026 di Gedung Juanda Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026). 
(ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww)

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar di Jakarta, Selasa (27/1/2026), menyampaikan bahwa berbagai kebijakan telah ditempuh sebagai respons atas tantangan global serta kondisi pasar keuangan dalam negeri.

Sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah terdampak bencana, OJK menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan bagi debitur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Kebijakan tersebut berlaku selama tiga tahun sejak 10 Desember 2025. Hingga akhir Desember 2025, restrukturisasi kredit melalui kebijakan relaksasi OJK telah mencapai Rp12,58 triliun kepada 237.083 nasabah," kata Mahendra.

Selain itu, lanjutnya, OJK juga meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mengaktifkan mekanisme tanggap bencana. Langkah tersebut meliputi penyederhanaan proses klaim, pemetaan polis yang terdampak, serta penguatan komunikasi dan layanan kepada nasabah.

Dalam rangka memperkuat industri jasa keuangan nonbank, OJK menerbitkan sejumlah regulasi dan peta jalan strategis. Di antaranya adalah Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030, Peraturan OJK (POJK) tentang Penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL), serta POJK tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

Sementara itu, untuk mendukung penguatan industri asuransi dan dana pensiun, OJK menerbitkan POJK terkait Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko, serta POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun.

Di bidang pelindungan masyarakat, lanjut Mahendra, Indonesia Anti Scam Center (IASC) telah berhasil mengembalikan dana sebesar Rp161 miliar kepada 1.010 korban penipuan dari 14 bank yang digunakan pelaku kejahatan.

Selain itu, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), sepanjang 2025 OJK telah menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal.

"Langkah-langkah tersebut menegaskan komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko keuangan dan aktivitas ilegal," pungkas Mahendra.

Read More