Akses Jalan Buruk, Pemkab Madiun Dinilai Belum Serius Garap Potensi Wisata

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menggarap potensi pariwisata yang dimiliki daerah. 

Pengembangan destinasi wisata di Bumi Kampung Pesilat dianggap masih berjalan monoton dan terkendala oleh persoalan mendasar, terutama infrastruktur akses jalan yang belum memadai.

Kritik tajam tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Madiun dari Fraksi Partai NasDem, Purwadi. 

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya menjadikan konsep dasar 3A (Akses, Atraksi, dan Amenitas) sebagai acuan utama dalam menyusun kebijakan pengembangan sektor pariwisata.

“Akses menuju tempat wisata rata-rata masih buruk. Amenitas atau fasilitas pendukung juga masih tertinggal. Sementara atraksi wisata belum didukung kegiatan yang berkelanjutan,” ujar Purwadi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (26/6/2026).

Politikus Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa pembenahan akses jalan merupakan langkah paling mendesak yang harus segera dieksekusi. Tanpa infrastruktur jalan yang layak dan aman, upaya untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Madiun akan sulit terwujud.

Oleh karena itu, ia mendesak Pemkab Madiun untuk memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor, khususnya antara Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sinergi ini penting agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan seiring dengan pengembangan destinasi wisata.

Purwadi mencontohkan kawasan Selingkar Wilis yang meliputi wilayah Kecamatan Kare, Dagangan, hingga Gemarang. Kawasan lereng gunung tersebut dinilai memiliki potensi luar biasa untuk menjadi destinasi wisata unggulan, namun sayangnya belum didukung oleh aksesibilitas yang mumpuni.

“Kalau aksesnya bagus, wisatawan tidak hanya datang sekali, tetapi akan kembali lagi. Setelah akses selesai, baru kita berbicara mengenai atraksi dan amenitas,” jelasnya.

Selain masalah infrastruktur, Purwadi juga menyoroti minimnya inovasi dalam pengembangan atraksi wisata. Padahal, Kabupaten Madiun memiliki modal kuat pada sektor wisata alam dan budaya, seperti kawasan pegunungan Wilis yang asri serta identitas Kampung Pesilat sebagai bagian dari pelestarian budaya Mataraman.

“Potensi kita sangat besar. Wisata alam kita luar biasa, hutannya masih terjaga, udaranya sejuk. Tetapi kalau akses dan pengelolaannya tidak dibenahi, potensi itu tidak akan berkembang secara optimal,” imbuh Purwadi.

Ia berharap Pemkab Madiun menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. 

Menurutnya, industri pariwisata yang dikelola dengan baik dan didukung infrastruktur memadai terbukti mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun.(ir)

Read More

Pekerja Informal Lumajang Bisa Dapat BPJS Ketenagakerjaan Gratis, Ini Syaratnya

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) membuka pendataan calon penerima program BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi pekerja rentan sektor informal.

Masyarakat yang memenuhi kriteria diimbau segera mendaftarkan diri karena proses pendataan akan ditutup pada minggu ketiga Agustus 2026 sebelum dilanjutkan ke tahap verifikasi.

Program yang didukung Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut akan memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 9.000 pekerja sektor informal di Kabupaten Lumajang. Kepesertaan yang ditanggung pemerintah akan berlaku selama September hingga Desember 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, Subechan, mengatakan proses pendataan menjadi tahapan penting untuk memastikan penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Saat ini kami masih melakukan pendataan calon penerima manfaat. Selanjutnya seluruh data akan diverifikasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati,” kata Subechan di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat (26/6/2026).

Subechan menjelaskan, program tersebut diprioritaskan bagi masyarakat miskin rentan yang masih produktif, berusia di bawah 65 tahun, dan aktif bekerja di sektor informal.

Kelompok sasaran antara lain pengemudi ojek online, pedagang kaki lima, pelaku usaha mikro, serta pegiat wisata yang memiliki tingkat risiko kerja relatif tinggi.

Untuk mengikuti program tersebut, masyarakat cukup menyiapkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai persyaratan administrasi.

Setelah masa pendataan berakhir pada minggu ketiga Agustus 2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang akan melakukan verifikasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan data calon penerima sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Hasilnya akan menjadi dasar penetapan penerima manfaat melalui Surat Keputusan Bupati Lumajang.

Menurut Subechan, mekanisme pendataan dan verifikasi dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pelaksanaan program agar manfaat DBHCHT dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap semakin banyak pekerja rentan memperoleh perlindungan saat menjalankan aktivitas ekonominya.

Selain memberikan rasa aman ketika menghadapi risiko kerja, BPJS Ketenagakerjaan gratis juga menjadi bagian dari upaya memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja sektor informal.

Read More

Saka Anti-Narkoba Dikukuhkan, Pramuka Jadi Mitra BNN Berantas Narkotika

Iki Radio - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang menggandeng Kwarcab Pramuka setempat, kini bermitra dengan membentuk Saka Anti-Narkoba, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. 

Pramuka dipilih karena perannya sangat dekat dengan masyarakat khususnya kalangan generasi z, untuk mengedukasi sesamanya, agar terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Majelis Pembimbing Satuan Kerja (Mabi Saka) Anti-Narkoba, Suryanto Padmadi Raharjo sengaja menggandeng pelajar jenjang SMP dan SMA, agar edukasi pencegahan lebih capat tersampaikan.

“Selain sosialisasi ke sesama mereka, tentu apabila ditemukan di antara pelajar yang terindikasi dalam penyalahgunaan narkoba, tahap awal segera dilakukan rehabilitasi, atau sesuai hasil asesmen nantinya,” katanya, saat ditemui di Aula Kantor Bupati Batang, Kabupaten Batang, Jumat (26/6/2026).

Diakuinya, tingkat kerawanan remaja dalam penyalahgunaan narkoba cukup tinggi, maka sangat tepat dengan dikukuhkannya kepengurusan Saka Anti-Narkoba. Penyalahguna yang saat ini direhabilitasi didominasi remaja rentan usia 14 hingga 18 tahun, yang seringkali menyalahgunakan jenis heximer, tramadol dan lainnya.

Ketua Kwarcab Batang, Retno Dwi Irianto menegaskan, usai pengukuhan para anggota Saka Anti-Narkoba segera beraksi sebagai agen perubahan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Setelah dilantik, jangan nunggu terlalu lama, tapi segera bergerak di lapangan untuk membantu tugas BNN memberantas penyalahgunaan narkoba.

“Setelah mendapat pembekalan dari BNN, para anggota Pramuka Saka Anti-Narkoba ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika melakukan aksi di lapangan ternyata mengalami kendala, tidak perlu cemas karena Kwarran yang tersebar di kecamatan siap membantu memudahkan tugasnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula penandatanganan kerja sama antara BNN dengan Kwarcab Batang, sebagai penguat komitmen kedua belah pihak dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Senada, Ketua Saka Anti-Narkoba Mukti Ali menegaskan, ada beberapa Krida untuk mempercepat kerja anggota, yakni Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan.

“Mereka bisa jadi agen dari BNN untuk melakukan sosialisasi ke sebaya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, sehingga pesan pemberantasan bisa terealisasi sejak dini,” harapnya.

Usai mengukuhkan kepengurusan Saka Anti-Narkoba, Wakil Bupati Batang Suyono mengimbau seluruh pengurus segera bergerak melakukan langkah pencegahan aktif.

“Segera gas pol, untuk mencegah generasi muda Batang dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” ujar dia.

Sebagai langkah tindak lanjut, anggota Saka Anti Narkoba harus berkolaborasi dengan BNN, turun ke lapangan, baik pencegahan maupun sosialisasi. Termasuk penanggulangan bahkan rehabilitasi, agar tindakannya komprehensif dan hasilnya bisa dilihat masyarakat.

Read More

Polri Ungkap Jaringan Judi Online Internasional

Iki Radio - Bareskrim Polri mengungkap jaringan perjudian online berskala internasional yang beroperasi di Indonesia. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan 291 tersangka yang terdiri atas 287 warga negara asing (WNA) dan empat warga negara Indonesia (WNI), serta menyita barang bukti dan uang tunai senilai sekitar Rp8,7 miliar.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengungkapan itu merupakan hasil penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri setelah menerima informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang melibatkan WNA di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Menurut dia, keberhasilan tersebut menjadi wujud komitmen Polri dalam melindungi masyarakat melalui penegakan hukum, termasuk terhadap kejahatan transnasional yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital. 

"Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat. Polri bersama para stakeholder menunjukkan bahwa pendekatan hukum sangat diperlukan dalam menghadapi perkembangan modernisasi dan digitalisasi, termasuk dalam pengungkapan kasus perjudian online lintas negara," ujar Brigjen Pol. Trunoyudo di dalam keterangan resminya, Jumat (26/6/2026).

Sementara itu, Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin menjelaskan, dari 322 WNA yang diamankan saat penggerebekan di lantai 20 dan 21 Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, sebanyak 287 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terdiri atas 76 WNA China, tiga WNA Laos, dua WNA Malaysia, 15 WNA Myanmar, enam WNA Thailand, dan 185 WNA Vietnam. Sementara itu, 35 WNA lainnya masih menjalani pendalaman. 

"Dari 322 WNA yang diamankan, sebanyak 287 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, kami juga mengamankan empat warga negara Indonesia yang berperan memfasilitasi operasional jaringan tersebut, sementara 35 WNA lainnya masih menjalani pendalaman," kata Irjen Pol. Nunung.

Penyidik juga menyita 594 telepon genggam, 382 laptop, 179 monitor dan komputer, 11 unit Mac Mini, router, berbagai perangkat digital lainnya, 155 paspor, serta uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dengan nilai keseluruhan sekitar Rp8,7 miliar.

Irjen Pol. Nunung mengungkapkan jaringan tersebut mengoperasikan lebih dari 145 situs perjudian online secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Seluruh server dan hosting diketahui berada di luar negeri. 

"Berdasarkan analisis digital terhadap salah satu platform milik tersangka, ditemukan total nilai deposit sekitar Rp13,9 triliun yang saat ini masih didalami bersama PPATK dan OJK," ujar dia.

Aliran Dana dan Aset Hasil Kejahatan Terus Dilacak

Ia menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk melacak aliran dana, aset hasil kejahatan, peran perusahaan penjamin WNA, hingga kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

"Kami akan terus mengembangkan perkara ini guna melacak aliran dana, aset hasil kejahatan, peran perusahaan penjamin warga negara asing, hingga kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang," tegas dia.

Sementara itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Wira Satya Triputra menjelaskan jaringan tersebut mengelola ratusan situs judi online dengan memanfaatkan promosi melalui media sosial, rekening nominee, aset digital, serta transaksi menggunakan USDT dan token kripto untuk menyamarkan aktivitas ilegal sebagai perusahaan teknologi dan pemasaran digital.

Para tersangka memiliki peran yang beragam, yakni 175 orang sebagai customer service, 10 programmer atau tenaga IT, 27 admin pemasaran, 22 admin keuangan, sembilan peserta pelatihan, dan 44 orang sebagai pendukung operasional.

Selain itu, empat WNI yang diamankan berperan membantu penyewaan gedung, menyediakan rekening bank dan kartu ATM, memfasilitasi transaksi kripto, serta mengurus dokumen keimigrasian para WNA.

Hasil analisis digital forensik juga menemukan 145 domain atau situs perjudian online yang dioperasikan secara bergantian dengan server dan hosting yang berada di Brasil, Filipina, China, dan Vietnam.

"Berdasarkan data tersebut, diketahui terdapat nilai deposit mencapai Rp13,9 triliun dengan keuntungan yang telah tercatat sekitar Rp1,69 triliun," jelas Brigjen Pol. Wira.

Penyidik juga telah mengidentifikasi 15 perusahaan yang diduga menjadi sponsor atau penjamin masuknya para WNA ke Indonesia.

Bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik turut menelusuri transaksi keuangan empat WNI yang terlibat dan menyita dana sekitar Rp8,5 miliar serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing senilai sekitar Rp245 juta.

"Polri berkomitmen untuk terus mengembangkan kasus ini dan mengungkap seluruh jaringannya, termasuk aliran dana, aset hasil kejahatan, pihak yang berperan sebagai penjamin, serta akan menerapkan tindak pidana pencucian uang terhadap pihak-pihak yang terlibat," tegas Brigjen Pol. Wira.

Pengungkapan kasus ini menegaskan komitmen Polri untuk terus memberantas praktik perjudian online hingga ke akar-akarnya, termasuk membongkar jaringan internasional beserta aliran dana dan aset hasil kejahatan yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Read More

Wamen Nezar: Literasi Digital Kini Fokus pada AI dan Perangi Hoaks

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengubah arah program literasi digital nasional dari sekadar pengenalan penggunaan internet dan perangkat digital menjadi penguatan kecakapan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi. Program tersebut termasuk kecerdasan artifisial (AI) serta kemampuan menghadapi disinformasi dan hoaks.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan, pendekatan literasi digital yang selama ini berfokus pada kemampuan dasar menggunakan perangkat digital tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan era teknologi yang berkembang sangat cepat.

“Program literasi digital sekarang lebih ke upskilling, meningkatkan kecakapan yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan sekarang,” ujar Nezar Patria dalam audiensi dengan Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Menurut Nezar, perubahan strategi tersebut sejalan dengan hasil evaluasi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terhadap program literasi digital yang telah dijalankan selama hampir satu dekade.

“Kita melakukan program-program literasi digital sudah cukup lama, hampir satu dekade dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas terhadap program ini juga sudah final. Kita tidak melanjutkan lagi literasi digital seperti yang dulu,” katanya.

Ia menilai masyarakat saat ini pada umumnya telah memahami penggunaan dasar perangkat digital dan internet. Sementara edukasi mengenai keamanan digital serta etika bermedia juga semakin banyak dilakukan oleh platform digital melalui berbagai pedoman komunitas dan fitur perlindungan pengguna.

“Kalau sekarang kayaknya sudah lewat masa itu. Walaupun masih dibutuhkan, tetapi sudah dikerjakan ataupun diadopsi oleh platform-platform lewat community guidelines dan lain-lain,” ujar Wamenkomdigi.

Karena itu, Komdigi kini memfokuskan program literasi digital pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif sekaligus memiliki ketahanan terhadap berbagai risiko di ruang digital.

Salah satu fokus utama adalah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengenali, memverifikasi, dan menangkal disinformasi, misinformasi, serta hoaks yang semakin masif seiring perkembangan teknologi digital dan AI.

Menurut Nezar, kecakapan digital yang dibutuhkan saat ini bukan hanya kemampuan mengakses teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami cara kerja teknologi baru, serta memanfaatkannya secara bertanggung jawab untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun sosial.

Melalui transformasi program tersebut, Komdigi berharap masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan AI dan berbagai teknologi baru secara cerdas, aman, dan produktif.

Read More

Dorong Tingkatkan SDM, Bupati Bojonegoro Lantik Pengurus Dewan Pendidikan

Iki Radio - Bupati Bojonegoro Setyo Wahono secara resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2030 di Ruang Angling Dharma, lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (25/06/2026). 

Dalam momentum strategis ini, Bupati menekankan bahwa investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar terbesar pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono membeberkan dua tantangan besar yang saat ini tengah dihadapi Bojonegoro. Pertama, terkait akses pendidikan dan intervensi Angka Tidak Sekolah (ATS) atau Anak Putus Sekolah (APS) yang hingga kini masih menyentuh angka kisaran 4.500 anak.

"Problematika ATS ini sangat rumit dan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendirian. Ini adalah PR bersama. Sebagai kepala daerah, tugas kami merumuskan kebijakan, namun kami butuh masukan konkret dan pertimbangan strategis dari Dewan Pendidikan," tegas Setyo Wahono.

Tantangan kedua yang tak kalah krusial adalah arus digitalisasi yang mulai menggeser pola asuh di ruang keluarga. Fenomena kecanduan gawai menjadi perhatian serius Bupati agar Dewan Pendidikan ke depan mampu melahirkan kajian dan edukasi yang tepat bagi para orang tua.

Setyo Wahono juga mengapresiasi komposisi pengurus yang diisi oleh kombinasi ideal antara akademisi, praktisi, media, hingga tokoh agama yang dinilai memiliki jam terbang tinggi dan fleksibilitas waktu untuk aktif di lapangan,tuturnya.

Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro yang baru dilantik, Ahmad Ansaful Marom, menyatakan kesiapannya untuk membawa lembaga ini sebagai jembatan yang responsif. Dengan komposisi anggota yang beragam—mulai dari unsur perguruan tinggi, wartawan, hingga praktisi—pihaknya berkomitmen untuk memperbanyak mendengar dari akar rumput.

Ahmad Ansaful Marom menekankan bahwa fokus utama Dewan Pendidikan ke depan adalah penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui investasi pendidikan jangka panjang.

"Kita tahu bahwa investasi di dunia pendidikan adalah investasi yang sering kali tidak tampak secara fisik atau instan, berbeda dengan infrastruktur. Hasilnya tidak bisa dinikmati hanya dalam waktu lima tahun. Kendati demikian, investasi masa depan ini harus kita mulai sejak dini," ungkapnya.

Ansaful Marom juga menyadari bahwa proses merumuskan program kerja sama global dan pembenahan mutu ini akan menguras energi, namun hal tersebut menjadi tanggung jawab moral yang siap dipikul bersama demi masa depan generasi Bojonegoro,pungkasnya. 

Read More

Minimalisir Laka Laut, 30 Pengelola Wisata Pantai Pantura Dilatih Jadi Lifeguard Profesional

Iki Radio - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf ) Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat mengantisipasi kecelakaan laut di kawasan Pantura Barat. Sebanyak 30 pengelola wisata pantai dari Kabupaten Batang, Kendal, dan Pekalongan digembleng dalam Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata Bahari selama tiga hari, 23-25 Juni 2026, di Pantai Ujungnegoro, Kabupaten Batang, Kamis (25/6/2026).

Langkah taktis ini diambil untuk mendongkrak kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal agar mampu bertindak sebagai penjaga pantai (lifeguard) profesional yang berbasis standar keselamatan nasional.

Ketua Pokja Pengembangan SDM Pariwisata Bidang Destinasi sekaligus Adyatama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, Riyadi Kurniawan menjelaskan bahwa pelatihan yang didanai anggaran tugas pembantuan Kementerian Pariwisata ini mengombinasikan metode teori dan praktik lapangan.

“Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 23 sampai 25 Juni 2026. Anggarannya berasal dari tugas pembantuan Kementerian Pariwisata sebagai upaya menciptakan SDM yang berkompeten untuk menjaga keselamatan wisata,” jelasnya.

Materi teori digelar di Hotel Piana dengan menggandeng pakar dari BMKG Pusat, BMKG Stasiun Ahmad Yani Semarang, Ditpolairud Polda Jateng, Basarnas Semarang, hingga Pos SAR Unit Siaga Pemalang. Sementara pada hari terakhir, para peserta langsung diterjunkan ke laut untuk simulasi penyelamatan.

“Peserta mempraktikkan bagaimana cara mengevakuasi wisatawan yang mengalami kecelakaan laut, mulai dari proses penyelamatan di perairan hingga penanganan korban di darat,” ungkapnya.

Riyadi tidak menampik bahwa para pengelola pantai sebenarnya sudah memiliki dasar penyelamatan. Namun, selama ini mereka masih mengandalkan pengalaman otodidak atau ilmu titen, bukan standar regulasi keselamatan yang baku. Melalui pelatihan ini, mereka juga diajarkan membaca dinamika cuaca dari BMKG.

Target akhirnya (outcome), pemerintah ingin menjamin rasa aman penuh bagi para pelancong yang berkunjung ke pesisir Jawa Tengah. Kami ingin wisatawan merasa nyaman dan terjamin keselamatannya saat berwisata di pantai-pantai Jawa Tengah.

Pelaksanaan praktik lapangan ini didukung penuh oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Batang selaku tuan rumah.

Kepala Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata Disparpora Batang Debby Sintya Rengganis mengakui pelatihan SAR berskala profesional seperti ini memang sangat dibutuhkan di wilayahnya.

“Selama ini kami memang masih minim pelatihan SAR bagi teman-teman yang bertugas di kawasan wisata bahari. Karena itu kami sangat menyambut baik kegiatan ini,” ujar dia.

Batang sendiri memiliki sederet destinasi pantai populer, mulai dari Pantai Sigandu, Kuripan, Celong, Jodo, hingga Pantai Ujungnegoro yang menjadi magnet utama wisatawan. Sejauh ini, kondisi keselamatan di pantai-pantai Batang masih terpantau aman.

“Alhamdulillah selama ini masih terkendali dan masih bisa diselamatkan,” imbuhnya.

Kendati kapasitas petugas telah ditingkatkan, Debby tetap meminta kerja sama dari para pengunjung untuk tidak teledor saat bermain di area pantai.

“Kami biasanya memasang bendera merah di area-area yang berbahaya. Wisatawan diharapkan mematuhi peringatan tersebut demi keselamatan bersama,” tandasnya.

Read More

Bupati Balangan Ajak Pelaku Usaha Berikan Data Akurat untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Balangan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Balangan mencanangkan sekaligus mendeklarasikan Komitmen Sensus Ekonomi 2026 di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Kamis (25/6/2026).

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan oleh Bupati Balangan, Abdul Hadi. Ia menegaskan data yang akurat sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang tepat sasaran. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Balangan berkomitmen penuh menyukseskan agenda nasional tersebut.

"Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi landasan utama bagi Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menyusun berbagai kebijakan dan program strategis, termasuk RPJMD. Kita tidak ingin program bantuan modal, pelatihan keterampilan, maupun pembangunan infrastruktur ekonomi menjadi salah sasaran karena menggunakan data yang tidak akurat dan tidak mutakhir," tegasnya.

Abdul Hadi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Balangan, untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus tersebut. Ia menekankan pentingnya memberikan informasi yang benar, jujur, dan lengkap kepada petugas pendataan di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kabupaten Balangan, Sigit Purnomo menjelaskan Sensus Ekonomi merupakan program pendataan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan memetakan struktur dan kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh pada sektor usaha nonpertanian, termasuk di Kabupaten Balangan.

"Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pengumpulan data statistik. Lebih dari itu, sensus ini merupakan investasi bangsa untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Tujuannya antara lain menyediakan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan," ujarnya.

Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Bagi pelaku usaha, data tersebut juga dapat menjadi kompas strategis untuk melihat peluang pasar, potensi investasi, dan meningkatkan daya saing daerah.

Sigit menambahkan, pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Di Kabupaten Balangan, sebanyak 166 petugas sensus telah diterjunkan dan tersebar di delapan kecamatan.

Rinciannya, 22 petugas di Kecamatan Lampihong, 25 petugas di Kecamatan Batumandi, 18 petugas di Kecamatan Awayan, tujuh petugas di Kecamatan Tebing Tinggi, 24 petugas di Kecamatan Paringin, 23 petugas di Kecamatan Paringin Selatan, 21 petugas di Kecamatan Juai, dan 22 petugas di Kecamatan Halong.

"Progres pendataan lapangan di Kabupaten Balangan hingga hari ini telah mencapai 7,23 persen," tutupnya. 

Read More