Surya Paloh Lantik Pengurus DPP Petani NasDem Periode 2026–2029 di NasDem Tower

JAKARTA, Iki Radio — Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, menghadiri sekaligus melantik langsung pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Petani NasDem periode 2026–2029 di NasDem Tower, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).

Surya Paloh tiba di lokasi acara sekitar pukul 10.00 WIB dengan didampingi Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim. Setibanya di lokasi, Surya Paloh menyapa dan menyalami sejumlah pengurus serta kader partai yang hadir.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disusul dengan Hymne Partai NasDem. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penyampaian laporan kegiatan dari Ketua Panitia, Muslim Ayub, sebelum memasuki prosesi pelantikan utama.

Dalam agenda hari ini, sebanyak 26 pengurus DPP Petani NasDem resmi dilantik. Organisasi sayap Partai NasDem ini kini dipimpin oleh Arif Rahman sebagai Ketua Umum. Penunjukan Arif Rahman tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 262-Kpts/DPP-NasDem/VIII/2026 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Petani NasDem Periode 2026–2029.

Di bawah kepengurusan baru ini, DPP Petani NasDem menetapkan beberapa fokus strategis. Selain memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke seluruh pelosok Indonesia, Petani NasDem berkomitmen untuk mendampingi para petani secara langsung di lapangan.

Tak hanya itu, organisasi sayap ini juga berfokus memperjuangkan hak-hak dasar petani, mencakup akses terhadap pupuk, benih unggul, teknologi pertanian modern, pembiayaan modal kerja, hingga memperluas akses pasar bagi hasil-hasil pertanian lokal.

 

Read More

Tegas! Presiden Prabowo Perintahkan Cabut Izin Perusahaan Terlibat Karhutla: Ini Terorisme Lingkungan

JAKARTA, Iki Radio — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk tidak ragu mencabut izin operasional perusahaan atau korporasi yang terbukti melanggar dan terlibat dalam aksi pembakaran lahan.

Instruksi keras tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

"Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas dan kali ini maaf kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja. Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan melanggar," tegas Prabowo.

Sebut Pembakaran Lahan Sebagai Terorisme Lingkungan

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, Prabowo mengungkapkan bahwa bencana karhutla yang terjadi tidak semata-mata dipicu oleh faktor iklim atau kondisi alamiah, melainkan terdapat campur tangan manusia yang sengaja membakar lahan.

Presiden pun menginstruksikan aparat penegak hukum—meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Kementerian Kehutanan, dengan dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)—untuk mengusut tuntas korporasi yang diduga bertindak irresponsibel.

"Karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab, rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan, ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita," tutur Prabowo.

32 Perusahaan Telah Dijatuhi Sanksi

Merespons arahan Presiden, Kementerian Kehutanan langsung bergerak cepat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengonfirmasi bahwa sejauh ini telah ada puluhan korporasi yang dijatuhi sanksi tegas atas keterlibatan mereka dalam kasus karhutla di berbagai daerah.

"Total per hari ini sudah ada 32 perusahaan yang kena sanksi administratif di sektor kehutanan," ujar Raja Juli Antoni di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Bentuk sanksi yang dijatuhkan sangat beragam, mulai dari pembekuan izin usaha, kewajiban paksaan pemulihan ekosistem hutan yang rusak, hingga pencabutan izin secara permanen.

Enam Korporasi di Kalimantan Dibekukan

Kementerian Kehutanan secara khusus menyoroti enam perusahaan di wilayah Kalimantan yang baru saja dijatuhi sanksi berupa pembekuan izin usaha serta kewajiban melakukan paksaan pemulihan ekosistem:

• PT Hasil Kalimantan Jaya (Gunung Mas) Luas Konsesi: 36.745 ha | Area Terbakar: 4.803 ha
• PT Taiyoung Engreen (Gunung Mas) Luas Konsesi: 59.810 ha | Area Terbakar: 1.049 ha
• PT Hutan Produksi Lestari (Kapuas) Luas Konsesi: 10.050 ha | Area Terbakar: 718 ha
• PT Ramang Aglo Lestari (Pulang Pisau) Luas Konsesi: 13.580 ha | Area Terbakar: 420 ha
• PT Puspa Warna Cemerlang (Gunung Mas) Luas Konsesi: 12.920 ha | Area Terbakar: 348 ha
• PT Sinergi Hutan Sejati (Barito Utara) Luas Konsesi: 68.286 ha | Area Terbakar: 193 ha

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah pusat bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan dan penyenang karhutla akan terus diperketat tanpa toleransi.

 

Read More

OJK Tegaskan Reformasi Pasar Modal Lanjut Terus di Tengah Sorotan MSCI

JAKARTA, Iki radio — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa reformasi pasar modal Indonesia akan terus berjalan. Langkah ini tetap diprioritaskan di tengah sorotan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham domestik.

Friderica menyampaikan bahwa reformasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, likuiditas, dan transparansi pasar modal Indonesia, sekaligus memperkuat daya tariknya sebagai tujuan investasi jangka panjang bagi masyarakat.

"Pokoknya reformasi pasar modal jalan terus. Kita melihat bagaimana supaya dukungan Presiden juga, supaya pasar modal Indonesia itu semakin kredibel. Makanya reformasi harus kita lakukan, semakin kredibel, semakin likuid, semakin transparan, dan menjadi rumah untuk long-term investment buat masyarakat Indonesia," ujar Friderica di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (22/10/2026).

Perbaikan Berjalan Sejak Awal Tahun

Ia menegaskan bahwa pembenahan pasar modal tidak dilakukan semata-mata sebagai respons terhadap satu penyedia indeks global tertentu. Menurutnya, pembenahan ini sudah digulirkan sejak Januari 2026 sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kita kan melakukan perbaikan bukan karena satu global index provider tertentu, tapi memang kalau lihat dari Januari, sesuai arahan Bapak Presiden, kita melakukan perbaikan-perbaikan yang masih kurang," terangnya.

Friderica menjelaskan bahwa fokus utama reformasi mencakup tiga aspek penting, yaitu integritas, transparansi, likuiditas pasar modal.

 

Penegakan Hukum Jadi Fokus Utama

Meski menilai sejumlah indikator pasar modal Indonesia relatif baik dibandingkan negara lain, Friderica mengakui masih ada aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam hal penegakan aturan (enforcement).

Sebagai bukti keseriusan otoritas, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan mengenakan denda terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia yang diumumkan pada Jumat sebelumnya. Ia memastikan langkah penegakan hukum seperti ini akan terus berlanjut.

Upaya Mempertahankan Status Emerging Market

Terkait kekhawatiran Indonesia berpotensi turun status menjadi standalone market, Friderica enggan berspekulasi mengenai besaran potensi arus modal keluar (capital outflow).

Ia menekankan bahwa OJK bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait terus berjuang untuk mempertahankan posisi Indonesia di jajaran pasar negara berkembang (emerging market).

"Kita tetap berusaha supaya Indonesia tetap di emerging market. Makanya kita semua didukung oleh Bapak Presiden, semua kementerian tadi, di mana Indonesia tetap bisa perbaikan dan bisa, moga-moga tetap bisa di posisi sekarang," pungkasnya.

 

Read More

Koalisi Arab Saudi Cegat 4 Drone Houthi di Provinsi Timur, Gelombang Serangan Terus Meningkat

RIYADH, Iki Radio — Koalisi militer pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan telah berhasil mencegat dan menghancurkan empat pesawat nirawak (drone) di atas wilayah Provinsi Timur Arab Saudi.

"Empat drone berhasil dicegat di tengah meningkatnya serangan yang menyasar ke Arab Saudi," ujar Juru Bicara Koalisi, Turki al-Maliki, melalui unggahan di platform X, sebagaimana dikutip dari Anadolu, Kamis (22/10/2026).

Pengumuman ini datang menyusul rangkaian serangan mematikan yang melanda wilayah Kerajaan pada Rabu (21/10/2026), termasuk insiden di Bandara Internasional Raja Fahd di Dammam yang merenggut satu korban jiwa dan melukai delapan orang lainnya.

Puing Drone Jatuh di Ladang Minyak Aramco

Serangan tidak hanya mengincar infrastruktur sipil, tetapi juga fasilitas energi vital negara tersebut. Kementerian Energi Arab Saudi mengonfirmasi bahwa puing-puing dari drone yang berhasil dicegat berjatuhan di kawasan ladang minyak Shaybah milik Saudi Aramco.

"Puing-puing dari pesawat nirawak yang dicegat —,yang menargetkan fasilitas Aramco di ladang minyak Shaybah,— jatuh dan menewaskan dua orang serta melukai dua lainnya," ungkap perwakilan Kementerian Energi Arab Saudi.

Pihak Koalisi juga melaporkan telah mengintersepsi dan menghancurkan tujuh drone lainnya dalam insiden terpisah pada hari Rabu, mempertegas eskalasi permusuhan yang kian memanas dengan kelompok Houthi dari Yaman.

Rentetan Serangan Bandara dan Korban Jiwa

Mengenai serangan di Dammam pada Rabu lalu, Otoritas Umum Penerbangan Sipil (GACA) memastikan para korban langsung mendapatkan penanganan medis.

"Seluruh korban luka, dengan tingkat cedera mulai dari ringan hingga kritis, telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis," jelas GACA dalam pernyataan resminya.

Eskalasi dalam beberapa pekan terakhir mencatatkan peningkatan serangan dramatis ke fasilitas penerbangan Arab Saudi. Pekan lalu, tepatnya pada 11 Oktober, serangan proyektil yang menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh memakan satu korban jiwa dan melukai 11 orang. Hanya sehari sebelumnya, yaitu pada 10 Oktober, serangan terpisah di bandara yang sama menyebabkan dampak dahsyat dengan 12 orang tewas serta lebih dari 300 orang luka-luka.

Latar Belakang Konflik

Ketegangan ini merupakan bagian dari konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Sejak tahun 2015, Arab Saudi memimpin koalisi militer internasional untuk mendukung pemerintah resmi Yaman dalam melawan kelompok Houthi. Kelompok Houthi sendiri telah menguasai ibu kota Yaman, Sanaa, serta beberapa provinsi strategis lainnya sejak tahun 2014.

 

Read More

Hari Santri 2026, Bupati Madiun Ajak Santri Kuatkan Negeri Menuju Indonesia Emas

MADIUN, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Apel Peringatan Hari Santri Tahun 2026 di halaman Pendopo Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun, pada Kamis (22/10/2026).

Bupati Madiun Hari Wuryanto memimpin langsung jalannya apel yang dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan santri dari berbagai wilayah Kabupaten Madiun.

Bupati Madiun membacakan amanat dari Menteri Agama Republik Indonesia, Nassaruddin Umar. Mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas", peringatan Hari Santri tahun ini menegaskan peran strategis santri dalam sejarah panjang bangsa sekaligus kontribusinya bagi masa depan Indonesia.

Menag mengingatkan kembali sejarah Resolusi Jihad yang dimaklumatkan Hadratussyekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945, yang menjadi pemicu perlawanan rakyat hingga puncaknya pada peristiwa 10 November 1945.

"Mengenang jasa para pendahulu tidak cukup hanya dengan upacara dan seremonial. Kita harus melanjutkan perjuangan mereka melalui pengabdian, karya, dan kontribusi nyata bagi Indonesia," ujar Bupati membacakan amanat Menag.

Menghadapi visi Indonesia Emas 2045, para santri diimbau untuk tidak berkecil hati dan terus memperluas wawasan. Santri tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta memelihara akhlak mulia. Santri diharapkan siap menjadi ulama, ilmuwan, pendidik, pengusaha, hingga pemimpin bangsa.

Amanat tersebut juga menyoroti langkah penting pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang kini membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di kementerian Agama. Kehadiran unit eselon I ini diharapkan semakin menguatkan tiga fungsi utama pesantren, yaitu fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

"Hari Santri bukan hanya milik santri dan pesantren, bukan pula hanya milik umat Islam. Hari Santri adalah milik seluruh bangsa Indonesia yang menghargai perjuangan, menjunjung persatuan, dan mencintai tanah airnya," pungkasnya.

Usai pelaksanaan apel, suasana acara semakin meriah dengan disuguhkannya berbagai macam pertunjukan hiburan dan atraksi seni dari para peserta, di antaranya demonstrasi pencak silat, kesenian khas Dongkrek Kabupaten Madiun, serta pertunjukan drum band.

 

Read More

22 Oktober : Mengenang Resolusi Jihad, Sejarah dan Penetapan Hari Santri Nasional

MADIUN, Iki Radio — Setiap tanggal 22 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional (HSN). Penetapan hari bersejarah ini disahkan secara resmi oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015 sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan negara atas peran besar para ulama serta santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pemilihan tanggal 22 Oktober bukanlah tanpa alasan. Tanggal tersebut merujuk pada peristiwa bersejarah lahirnya Resolusi Jihad yang dicetuskan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari, pada tahun 1945.

Latar Belakang dan Kobaran Semangat Resolusi Jihad

Kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tidak lantas membuat Indonesia sepenuhnya aman. Kedatangan tentara Sekutu yang diboncengi oleh NICA (Netherlands Indies Civil Administration) mengancam kedaulatan negara yang baru berdiri.

Merespons ancaman tersebut, KH Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai se-Jawa dan Madura di Surabaya pada 22 Oktober 1945. Dalam pertemuan itu, dirumuskanlah fatwa Resolusi Jihad.

Poin Utama Resolusi Jihad

Membela tanah air dari cengkeraman penjajah merupakan kewajiban fardhu 'ain (wajib bagi setiap individu) bagi umat Islam, dan siapa pun yang gugur dalam perjuangan tersebut dikategorikan sebagai mati syahid.

Fatwa ini membakar semangat para santri dan laskar rakyat, seperti Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Gelora perlawanan dari Resolusi Jihad inilah yang memicu perlawanan sengit rakyat di berbagai daerah dan menjadi pendorong utama meletusnya pertempuran dahsyat pada 10 November 1945 di Surabaya.

Perjalanan dan Penetapan Resmi Hari Santri

Gagasan untuk menetapkan Hari Santri Nasional sebenarnya pertama kali dicetuskan oleh kalangan santri dari Pondok Pesantren Babussalam, Malang, pada Juni 2014.

Selanjutnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi mengusulkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional karena pertimbangan nilai sejarah Resolusi Jihad yang sangat kuat dan relevan bagi pilar kebangsaan.

Pemerintah menyambut baik aspirasi tersebut hingga akhirnya keluarlah Keppres No. 22 Tahun 2015. 

Kini, Hari Santri Peringatan Nasional terus dirayakan setiap tahun sebagai momentum untuk meneladani perjuangan, nasionalisme, dan dedikasi santri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Read More

Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap Dijaga Hingga Akhir 2026 Meski Harga Minyak Dunia Melonjak

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Komitmen ini tetap dipertahankan pemerintah di tengah tren peningkatan harga minyak mentah dunia yang berpotensi menambah beban anggaran subsidi energi.

"Pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan. Jadi, untuk BBM subsidi, insyaallah tidak ada kenaikan," ujar Bahlil saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).

Tekanan Harga Minyak Mentah (ICP) terhadap APBN

Bahlil menjelaskan bahwa saat ini rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) telah mencapai kisaran US$92 per barel. Angka ini melonjak cukup jauh dibanding asumsi dasar macro ICP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.

Meskipun kenaikan ini berpotensi memperbesar alokasi anggaran penambal subsidi energi, pemerintah memperkirakan tren ICP masih dapat dikendalikan di bawah batas psikologis tertentu.

"Sekarang rata-rata ICP di angka US$92 per barel. Padahal di dalam APBN itu sekitar US$70. Kita targetkan kalau begini terus mungkin di bawah US$100 per barel," kata Bahlil.

Capaian Sektor ESDM dan Arahan Presiden Prabowo

Dalam rapat evaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut, Bahlil turut menyampaikan kinerja positif sektor energi dan sumber daya mineral:

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Target awal sebesar Rp133 triliun diperkirakan bakal terlampaui hingga menembus lebih dari Rp160 triliun.

Devisa Ekspor Batu Bara: Kendati volume produksi mengalami penurunan, devisa hasil ekspor batu bara diproyeksikan melampaui US$30 miliar, melampaui target awal sebesar US$27 miliar.

Menutup keterangannya, Bahlil menegaskan arahan Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran kabinet agar senantiasa bergerak cepat tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku.

"Catatannya harus kerja cepat, eksekusi cepat, jangan lambat, sesuai aturan, dan jangan melanggar aturan," pungkas Bahlil.

Read More

Polri Tetapkan 11 Korporasi Tersangka Karhutla, 3 di Antaranya Perusahaan Asing (PMA)

JAKARTA, Iki Radio — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari total korporasi tersebut, tiga di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA).

“Kita sudah tetapkan 11 tersangka korporasi. Tiga di antaranya adalah PMA, sementara masih dalam proses,” ujar Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Kendati demikian, pihak kepolisian belum membeberkan secara terperinci identitas maupun nama-nama perusahaan yang telah dijerat sebagai tersangka. Jenderal bintang empat tersebut menjelaskan bahwa langkah itu diambil karena proses penanganan perkara dan penyidikan masih terus berjalan.

Suyudi juga menegaskan bahwa jajaran kepolisian tidak menghadapi kendala berarti dalam mengusut tuntas kasus karhutla ini. Penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan sendiri menjadi salah satu sorotan utama serta fokus penegakan hukum yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto.

“Tak ada tantangan,” tegas Suyudi saat ditanya mengenai hambatan dalam proses penyidikan.

Read More