Polres Balangan Gelar Gerakan Pangan Murah, Bantu Warga Peroleh Sembako Terjangkau

Iki Radio - Polres Balangan berkolaborasi dengan pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah guna membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mako Polres Balangan, Jumat (13/3/2026).

Kapolres Balangan, AKBP Yulianor Abdi, mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan pangan murah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi inflasi serta menjaga ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

"Kegiatan ini kami laksanakan untuk mengantisipasi inflasi serta membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Lebaran," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan tersebut Polres Balangan berkolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok penting bagi masyarakat.

"Berdasarkan pemantauan kami, harga di sini lebih murah sekitar Rp1 ribu hingga Rp5 ribu dibandingkan harga normal di pasaran. Tujuannya agar masyarakat, khususnya yang ekonominya menengah ke bawah, dapat membeli bahan pokok tanpa harus mengeluarkan biaya besar," jelasnya.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan organisasi Bhayangkari melalui program Bhayangkari Peduli yang turut mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah di lingkungan Polres Balangan.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan, Dewi Diniati, menyatakan, keterlibatan pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan.

"Dari Dinas Ketahanan Pangan kami menyediakan bawang merah, bawang putih, telur, dan tepung. Selain itu juga berkolaborasi dengan pedagang pangan seperti daging, ayam, bebek, serta ikan,"ungkapnya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri ketika permintaan bahan pokok biasanya meningkat.

Salah seorang warga, Herni, mengaku sangat terbantu dengan adanya gerakan pangan murah tersebut karena harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan di pasaran.

"Alhamdulillah sangat membantu. Perbedaannya cukup jauh, untuk telur saja di pasar bisa sampai Rp3 ribu sampai Rp5 ribu per kilogram, sedangkan di sini lebih murah,"imbuhnya.

Kegiatan gerakan pangan murah seperti ini dapat lebih sering dilaksanakan sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. 

Read More

Dirut PT PII Ceritakan Bantu Terangkan Madiun Tanpa Bebani APBD

Iki Radio - Plt Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) Andre Permana membagikan kisah sukses penjaminan atas proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada 2022-2023.

Menurutnya, skema KPBU yang diinisiasi oleh Kabupaten Madiun dalam memperbaiki penerangan jalan umum banyak direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

"Kalau boleh saya cerita di level pemerintah daerah ada satu fenomena yang cukup menarik dan cukup banyak sekarang diminati oleh banyak daerah itu untuk infrastruktur alat penerangan jalan atau penerangan jalan umum jadi di banyak daerah," kata Andre, dikutip dari cnbcindonesia, Jum'at (13/3/2026).

Sebelumnya, perbaikan atau pembangunan alat penerangan jalan biasanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dengan skema konvensional ini, penambahan atau pembangunan alat penerangan jalan tidak bisa maksimal. Menurut Andre, penambahan titik lampu penerangan hanya terbatas pada ratusan titik.

Namun, ketika pemerintah daerah menggunakan skema KPBU, mereka bisa langsung mendapatkan 7.500 titik dan ini bisa dikelola selama 10 tahun sesuai dengan kontrak yang dikelola badan usaha.

Di skema KPBU ini, pemerintah daerah juga menggunakan skema Availability Payment (AP). Artinya, pengembalian investasi swasta yang dibayarkan pemerintah secara berkala berdasarkan ketersediaan layanan infrastruktur yang memenuhi standar, bukan dari pengguna langsung.

Dengan skema AP di KPBU ini, maka pembayaran atas ketersediaan layanan dibayar langsung sehingga standar layanan menjadi lebih baik.

"Artinya kalaupun putus ataupun gelap itu langsung diganti, segala macam. Mereka bisa merasakan satu efisiensi biaya listrik," katanya.

Pemerintah daerah, menurut Andre, bisa hemat hingga 50% untuk biaya listrik.

"Itu jadinya dari sisi quality spending juga terjadi karena mereka menggunakan teknologi yang lebih baik," paparnya.

Selain itu, pajak penerangan jalan sebagai sumber pendanaannya untuk membayar layanan tadi tercatat meningkat. Di Madiun, kata Andre, sekarang sudah meningkat sekitar hampir 30-40%.

Alhasil, pendapatan asli daerah (PAD) meningkat dan beban pemerintah daerah menurun. Dari sisi ekonomi, skema KPBU pada penerangan jalan juga mendorong perekonomian daerah lebih aktif.

"Artinya kalau kita sebelum ada alat penerangan jalan yang efektif, yang baik gitu ya, mungkin Maghrib tuh sudah sepi kalau aktivitas ekonomi karena malamnya gelap. Ketika ini sudah tersedia, umur ekonomi transaksi dan sebagainya bisa lebih panjang bisa lebih malam UMKM tumbuh, perekonomian juga semakin meningkat," papar Andre.

Read More

Presiden Prabowo Dorong Pemerintah Siapkan Skenario Hadapi Krisis Global

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pemerintah untuk tetap waspada terhadap dinamika global yang berkembang saat ini.

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Presiden menegaskan bahwa meskipun Indonesia berada dalam kondisi relatif aman, pemerintah tidak boleh lengah dan harus mempersiapkan berbagai skenario, termasuk kemungkinan terburuk yang dapat memengaruhi stabilitas energi dan ekonomi nasional.

“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang dapat berdampak pada harga bahan bakar minyak. Harga BBM juga dapat memengaruhi harga pangan. Namun alhamdulillah kita sudah mengamankan kebutuhan pangan yang mendasar,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Presiden juga menyinggung langkah-langkah yang dilakukan sejumlah negara dalam menghadapi situasi global saat ini, termasuk kebijakan efisiensi yang diterapkan pada berbagai sektor.

Ia meminta jajaran pemerintah melakukan kajian lebih lanjut terkait langkah-langkah efisiensi yang dapat diterapkan di dalam negeri.

“Beberapa negara bahkan kembali menerapkan pola kerja dari rumah hingga 50 persen untuk menghemat energi. Hal-hal seperti ini perlu kita kaji,” katanya.

Selain itu, presiden menekankan pentingnya upaya penghematan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak, sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap ketidakpastian global.

“Meskipun kita relatif aman, kita tetap harus melakukan penghematan konsumsi energi. Kita harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang terjadi,” ujarnya.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan negara, termasuk dengan mengendalikan defisit anggaran.

Menurutnya, pemerintah menargetkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang semakin sehat dan ideal.

“Cita-cita kita adalah memiliki anggaran yang seimbang atau balance budget. Itu merupakan kondisi yang paling ideal bagi pengelolaan keuangan negara,” jelasnya.

Terkait cadangan bahan bakar minyak, presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat penguatan ketersediaan energi nasional.

Ia juga mengingatkan jajarannya untuk terus melakukan langkah proaktif, termasuk melalui upaya penghematan konsumsi energi.

“Kita tidak bisa beranggapan bahwa apa pun yang terjadi kita akan selalu aman. Kita harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM dan meningkatkan efisiensi,” tegasnya.

Menutup arahannya dalam sidang kabinet menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja bagi kepentingan rakyat dengan mengedepankan persatuan di atas kepentingan kelompok maupun golongan.

Menurutnya, kesetiaan kepada bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah pemerintah.

Read More

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Madiun

 

BAPPERINDA KABUPATEN MADIUN

Alamat : Jl. Alun Alun Timur No.2, Caruban, Krajan, Kec. Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63157

Read More

Tujuh Kementerian Sepakati Pedoman Penggunaan AI di Pendidikan

Iki Radio - Pemerintah menetapkan pedoman bersama pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam dunia pendidikan guna memastikan teknologi memberi manfaat bagi proses belajar sekaligus melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang mengatur pemanfaatan teknologi digital dan AI mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan pengaturan ini diperlukan agar penggunaan teknologi dalam pendidikan tetap memperhatikan kesiapan dan perkembangan anak.

“Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi anak-anak harus dilakukan secara bijak, memberi manfaat positif dan mengurangi risikonya. Kriteria umur dan kesiapan anak menjadi sangat penting dalam pengaturannya,” ujar Pratikno usai penandatangan kesepakatan bersama di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

Ia menjelaskan semakin muda usia anak maka penggunaan teknologi harus semakin terkontrol, baik dari sisi durasi, maupun jenis konten yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini penting karena Indonesia memiliki jumlah pengguna internet yang sangat besar, termasuk dari kalangan anak.

“Indonesia memiliki jumlah anak pengguna internet yang sangat besar. Karena itu kita harus memastikan mereka tidak hanya menjadi target atau pasar industri teknologi, tetapi mampu memanfaatkan teknologi sesuai kesiapan mereka,” kata Meutya.

Menurutnya pengaturan ini menjadi langkah pemerintah agar perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial benar-benar memberi manfaat bagi pendidikan.

“Setiap kemajuan teknologi harus melihat kesiapan penggunanya, terutama anak-anak. Prinsip Tunggu Anak Siap yang selama ini kita dorong dalam kebijakan pelindungan anak di ruang digital (PP TUNAS), juga bisa dilihat dalam pemanfaatan AI di bidang pendidikan,” ujarnya.

Pemerintah berharap kebijakan ini membantu sekolah, guru, dan keluarga memanfaatkan teknologi digital secara tepat sehingga anak Indonesia dapat belajar teknologi sejak dini tanpa mengabaikan perkembangan kognitif dan karakter mereka.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Read More

ASN Lumajang Boleh Bawa Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran, Ini Syaratnya

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memberikan kebijakan khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait penggunaan kendaraan dinas selama libur Lebaran.

Kendaraan Dinas

ASN diperbolehkan membawa mobil dinas untuk keperluan mudik atau silaturahmi, dengan ketentuan seluruh biaya operasional ditanggung secara pribadi.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengatakan kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan serta perawatan kendaraan dinas.

“Kendaraan dinas merupakan fasilitas yang menjadi tanggung jawab pejabat yang memegangnya. Jika dirasa lebih aman dibawa saat mudik atau bersilaturahmi, maka diperbolehkan,” ujarnya saat ditemui di sela kegiatan, Kamis (12/3/2026).

Ia menegaskan penggunaan kendaraan dinas selama masa cuti bersama tidak mengharuskan penggantian pelat nomor menjadi hitam.

Namun, seluruh biaya operasional seperti bahan bakar, tol, serta kebutuhan lainnya harus ditanggung oleh ASN yang menggunakan kendaraan tersebut dan tidak boleh menggunakan anggaran daerah.

Menurut Indah Amperawati, kebijakan ini juga bertujuan memastikan kendaraan dinas tetap terjaga kondisinya selama masa libur Lebaran.

“Tidak semua pejabat memiliki fasilitas garasi yang memadai di rumah. Jika dirasa lebih aman, kendaraan dapat dibawa agar tetap terawat,” katanya.

Selain memberikan fleksibilitas bagi ASN, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menjaga aset daerah agar tetap terpelihara dengan baik.

Dengan demikian, ASN dapat menjalani masa libur Lebaran dengan nyaman tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap fasilitas milik pemerintah daerah.

Read More

Mudik Lebaran 2026, Polri Siapkan 161 Ribu Personel dan Layanan Darurat 110

Iki Radio - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya menghadirkan mudik Lebaran 2026 yang aman, lancar, dan responsif bagi masyarakat.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dedi Prasetyo, saat konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional bersama Menko PMK, Menko Infra, dan Kepala KSP di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2026). 

Hal ini disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dedi Prasetyo, dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Komjen Pol. Dedi Prasetyo, menjelaskan, Polri menyiagakan 161.000 personel gabungan dalam Operasi Ketupat 2026. Personel tersebut ditempatkan di titik strategis untuk mengantisipasi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi gangguan keamanan selama periode mudik hingga Idulfitri.

Selain personel, Polri menyiapkan 2.746 pos pengamanan, terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos ini tersebar di jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas masyarakat. 

“Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Dedi Prasetyo.

Ia menjelaskan, layanan 110 dirancang untuk memangkas birokrasi pelaporan sekaligus mempercepat respons petugas di lapangan.

Dalam situasi darurat—baik kecelakaan, gangguan keamanan, maupun kendala kendaraan—masyarakat dapat langsung terhubung dengan Command Center Polda atau Polres terdekat.  

“Kami ingin memastikan kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelas dia.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama saat mobilitas tinggi selama mudik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menambahkan, keberhasilan pengelolaan mudik nasional bergantung pada integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah menyiagakan 386 posko komunikasi dan sekitar 2.700 pos layanan kesehatan untuk memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat jika menghadapi kendala selama perjalanan.

Sinergi antara kesiapan pengamanan Polri, digitalisasi layanan 110, dan integrasi layanan lintas sektor menandai babak baru manajemen mudik nasional yang responsif. Sistem ini memungkinkan kendala pemudik terdeteksi lebih cepat, diproses real-time, dan ditindaklanjuti secara efektif oleh petugas di lapangan.

Dengan pendekatan ini, Polri berharap masyarakat dapat menjalani mudik Lebaran dengan aman, nyaman, dan tenang, serta merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya di setiap perjalanan menuju kampung halaman.

Read More

Stabilkan Harga Pangan, Pemprov Gorontalo-Kejati Gelar Pasar Murah

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo menggelar pasar murah bersubsidi di halaman kantor Kejati Gorontalo, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, pada Rabu (11/3/2026).

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melayani masyarakat berbelanja di pasar murah bersubsidi digelar di halaman kantor kejati Gorontalo, Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila, Rabu (11/3/2026). 

Kegiatan itu bertujuan menstabilkan harga sembako di tengah bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Sejumlah 1.500 paket sembako disediakan dalam pasar murah tersebut. Setiap paket terdiri dari tujuh komoditas pangan yang disubsidi, yaitu beras, cabai rawit, bawang merah, gula pasir, telur, minyak goreng, dan daging ayam.

Masyarakat dapat membeli satu paket dengan harga Rp95.000, jauh di bawah harga pasaran yang mencapai Rp247.000 per paket.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok selama Ramadan dan Idulfitri.

“Kami ingin memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kebutuhan pokok masyarakat saat Ramadan dan menjelang Idulfitri tersedia cukup dan dijamin oleh pemerintah bisa dibeli dengan harga yang tidak terlalu tinggi,” ujar Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, saat membuka pasar murah bersubsidi.

Gubernur mengatakan, pihaknya telah mengundang para distributor untuk berpartisipasi dalam pasar murah agar harga barang yang dijual tetap terjangkau.

Menurutnya, langkah itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari raya.

“Semoga kita semua bisa beridulfitri dengan senyum, bergembira, dan tanpa kurang satu pun di dapur dan rumah masing-masing. Ke depan, hal yang sama akan kami gelar di Mapolda dan kemudian di pangkalan angkatan laut,” katanya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Riyono menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan pasar murah tersebut.

Ia menegaskan, bahwa kejaksaan tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah dalam memastikan distribusi bahan pokok berjalan baik serta mencegah tindakan kriminal seperti penimbunan atau permainan harga.

“Kegiatan pasar murah ini menjadi simbol nyata bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat guna memastikan masyarakat dapat menyambut Idulfitri dengan rasa nyaman dan kebahagiaan,” ungkap Riyono.

Read More