Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Inul Daratista Terdampak Perang AS-Iran, Ikhlas Uang Untuk Umrah Hangus: Allah Sayang Aku

Iki Radio - Serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke Iran berdampak langsung pada sejumlah penerbangan menuju Jeddah.

Situasi tersebut menyebabkan beberapa jadwal penerbangan dibatalkan, termasuk perjalanan umrah sejumlah calon jemaah.

Kondisi ini turut dirasakan oleh penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia bersama keluarganya harus menerima kenyataan bahwa rencana keberangkatan umrah mereka mengalami penundaan.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, istri Adam Suseno tersebut mengungkapkan kesedihannya setelah menerima pemberitahuan bahwa penerbangan yang seharusnya dijadwalkan dua minggu lagi terpaksa dibatalkan.

Padahal, seluruh kebutuhan perjalanan telah dipersiapkan dengan matang, mulai dari hotel, tiket pesawat, visa, hingga berbagai perlengkapan lainnya.

Meski begitu, Inul berusaha menerima keadaan dengan lapang dada dan tetap berpikir positif. Ia memilih berserah diri atas keputusan tersebut.

“Insha Allah plan Umrah aku sekeluarga tertunda atau sementara tidak jadi alias cancel. Saking sayangnya Allah sama aku dan keluarga, untuk tidak jadi berangkat. Uang bisa dicari tapi keselamatan lebih penting,” tulis Inul.

Dalam unggahan yang sama, penyanyi asal Jawa Timur itu juga menyampaikan harapannya agar konflik yang terjadi segera mereda. 

Ia meyakini bahwa tertundanya rencana umrah keluarganya di bulan Ramadan ini merupakan bentuk perlindungan dan kasih sayang dari Allah bagi dirinya dan keluarga.

“Allah masih sayang sama aku dan keluarga. Semoga semua kembali baik, inshaa Allah. Semoga jemaah yang tertinggal di Makkah dan Madinah ataupun yang dalam perjalanan pulang diberi kelancaran dan keselamatan,” tulis Inul di postingan yang sama.

Nasib 58 Ribu Jemaah Umrah Indonesia Tertahan di Arab 

Dilansir Tribunnews.com sebelumnya, 58.000 jemaah umrah asal Indonesia yang masih ada di Arab Saudi setelah perang Iran Vs Amerika meletus sejak Sabtu (28/2/2026).

Jubir Kementerian Haji dan Umrah Senin (2/3/2026) Ichsan Marsha mejelaskan jika perang menyebabkan sejumlah penerbangan ditutup.

"58 ribu lebih jamaah kita masih tertahan di Arab Saudi," ucap Ichsan.

Jalur udara mengkhawatirkan sehingga membuat maskapai penerbangan membatalkan penerbangan.

Kementerian Luar Negeri mengimbau masyarakat Indonesia yang berencana melakukan perjalanan melalui atau transit di kawasan Timur Tengah agar mempertimbangkan kembali rencana perjalanan dan menunda perjalanan hingga situasi lebih kondusif.

Kementerian Luar Negeri bersama seluruh Perwakilan RI di kawasan akan terus memantau dan melakukan asesmen secara menyeluruh terhadap dinamika situasi keamanan, kondisi riil di lapangan, serta langkah-langkah penanganan yang sedang dan akan dilakukan guna menyikapi perkembangan situasi ke depan.

Dari data FlightRadar24, penerbangan komersial ke daerah Arab Saudi tidak tampak. Pesawat komersial memilih rute yang menjauh dari lokasi ketegangan.

Bahkan Israel, Iran, Irak, dan Yordania menutup wilayah udara mereka.

Presiden Prabowo Mengantar Kepergian Try Sutrisno ke Peristirahatan Terakhir

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pemakaman almarhum Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara pemakaman almarhum Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Almarhum wafat dalam usia 90 tahun di RSPAD Gatot Soebroto pada hari yang sama pukul 06.58 WIB.

Sekitar pukul 13.30 WIB, jenazah tiba di TMPNU Kalibata setelah sebelumnya diserahkan pihak keluarga kepada negara di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Penyerahan jenazah dilaksanakan oleh perwakilan keluarga dan diterima Panglima TNI Agus Subiyanto yang mewakili negara dalam upacara persemayaman.

Presiden Prabowo berjalan mengiringi dari belakang peti jenazah yang diselimuti bendera Merah Putih. Peti kemudian diangkat anggota TNI menuju tempat peristirahatan terakhir.

Prosesi upacara diawali dengan laporan komandan upacara Benny Angga kepada Presiden selaku inspektur upacara, dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Kepala Negara kemudian memimpin pembacaan Apel Persada.

“Saya Presiden Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 periode 1993–1998, Panglima ABRI periode 1988–1993, putra dari Bapak Subandi almarhum,” ujar Presiden.

“Semoga jalan darma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Besar,” imbuhnya.

Jenazah kemudian diturunkan ke liang lahad dengan diiringi penghormatan militer. Setelah itu, pihak keluarga menaburkan bunga di atas pusara.

Secara simbolis, Presiden Prabowo memulai penimbunan liang lahad. Prosesi dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga oleh Presiden dan pihak keluarga sebagai penghormatan terakhir kepada almarhum.

Upacara pemakaman berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan negara atas pengabdian dan jasa Try Sutrisno kepada bangsa dan negara. 

BGN Klarifikasi terkait Isu Besaran Insentif dan Laba Mitra dalam Program MBG

Iki Radio - Menanggapi informasi yang beredar di ruang publik mengenai adanya insentif Rp6 juta di luar pagu Rp15.000 per menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta narasi yang menyebutkan mitra memperoleh laba bersih Rp1,8 miliar per tahun, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa informasi tersebut tidak tepat dan berpotensi menyesatkan.

Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (26/2/2026).

Ia menekankan bahwa penyelenggaraan MBG tidak dirancang sebagai skema keuntungan instan, melainkan sebagai instrumen pelayanan publik berbasis standar mutu dan tata kelola yang akuntabel.  

“Angka Rp1,8 miliar yang beredar merupakan pendapatan kotor maksimal sebelum dikurangi investasi, penyusutan aset, serta biaya operasional lainnya. Program MBG dirancang untuk menjamin kesiapsiagaan fasilitas dan mutu layanan, bukan untuk memberikan keuntungan berlebih kepada mitra. Standar yang ditetapkan justru mencerminkan komitmen pada kualitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan program,” ujar Sony.

Program MBG dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026. 

Regulasi tersebut mengatur secara komprehensif mekanisme pembiayaan, standar fasilitas, tata kelola operasional, hingga sistem pengawasan dan evaluasi.

Dalam petunjuk teknis tersebut ditegaskan bahwa alokasi rata-rata Rp15.000 per hari per penerima manfaat telah mencakup komponen bahan baku, biaya operasional riil (at cost), serta insentif fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Insentif fasilitas SPPG ditetapkan sebesar Rp6.000.000 per hari operasional dan diberikan berbasis ketersediaan layanan (availability-based), bukan berbasis jumlah porsi yang diproduksi.

Dengan asumsi kapasitas layanan maksimal 3.000 penerima manfaat per hari, insentif Rp6.000.000 tersebut ekuivalen dengan Rp2.000 per porsi. 

Artinya, insentif merupakan bagian terintegrasi dalam struktur pembiayaan Rp15.000 per menu dan bukan tambahan di luar pagu anggaran.

Adapun narasi mengenai “laba bersih Rp1,8 miliar per tahun” merupakan interpretasi yang keliru. Angka tersebut adalah estimasi pendapatan kotor maksimal (gross revenue) dari komponen insentif dalam satu tahun operasional penuh, yang dihitung dari Rp6.000.000 dikalikan 313 hari operasional (365 hari dikurangi 52 hari Minggu), sehingga menghasilkan Rp1.878.000.000 per tahun.

Untuk memperoleh insentif tersebut, mitra wajib membangun dan mengoperasikan SPPG sesuai standar ketat yang ditetapkan BGN. Investasi awal (capital expenditure/CapEx) yang dikeluarkan mitra dari dana pribadi berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, bergantung pada lokasi dan harga lahan.

Investasi ini mencakup pengadaan lahan 500–800 m², pembangunan dapur industri ±400 m², instalasi listrik tiga fase, sistem filtrasi air standar air minum, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), lantai antibakteri, sistem pendingin ruangan, minimal 16 titik CCTV, mess karyawan, ruang kantor, peralatan masak industri, serta pemenuhan sertifikasi seperti SLHS dan halal.

Dengan struktur investasi tersebut dan pendapatan kotor maksimal sekitar Rp1,8 miliar per tahun, titik impas (break even point/BEP) secara bisnis diproyeksikan tercapai dalam kisaran 2 hingga 2,5 tahun. Pada fase awal operasional, pendapatan digunakan untuk menutup modal investasi, depresiasi bangunan, dan peralatan, sehingga belum mencerminkan keuntungan bersih.

Program MBG merupakan bagian dari strategi nasional pemenuhan gizi untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat secara bertahap melalui pembangunan 35.000–40.000 SPPG di 38 provinsi. 

Seluruh proses, mulai dari penetapan penerima manfaat, penyaluran dana melalui virtual account, pelaporan harian, hingga mekanisme auto top-up dilakukan secara digital dan diawasi berlapis guna memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

BGN mengajak masyarakat untuk merujuk pada sumber resmi dan memahami ketentuan secara utuh sebelum menarik kesimpulan. 

Transparansi, standar mutu, dan tata kelola yang baik merupakan fondasi utama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dalam mendukung terwujudnya generasi sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

Adipura 2025 Melayang, 35 Kabupaten/Kota Hanya Berpredikat Menuju Bersih

Iki Radio - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan tidak ada kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kota bersih Adipura maupun Adipura Kencana, untuk tahun penilaian 2025. 

35 Kabupaten/Kota Berpredikat Menuju Bersih


Seluruh penerima Adipura Kencana sebelumnya -- Kota Balikpapan, Kota Surabaya, Kota Bontang, Kota Bitung, dan Kabupaten Ciamis -- turun kelas. 

Empat di antaranya kini hanya berpredikat "Menuju Kabupaten/Kota Bersih" dengan Surabaya memimpin perolehan poin tertinggi 74,92. 

Penghargaan Adipura diberikan kepada daerah atas keberhasilannya menjaga kebersihan, mengelola sampah, serta menjaga kualitas lingkungan perkotaan. 

Pengelolaan sampah menjadi penilaian utama tahun ini. 

Pengelolaan sampah harus menyeluruh dari pusat kota/kabupaten hingga ke pinggiran. 

Penerima Adipura tidak boleh punya tempat pembuangan sampah liar. 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) minimal berupa controlled landfill. Ini yang tampaknya membebani nilai kinerja kota dan kabupaten. 

Pada tahun ini, total ada 35 kabupaten/kota mendapat predikat Menuju Kabupaten/Kota Bersih. 

Lalu, ada 253 kabupaten/kota yang masih tergolong kotor sehingga masuk dalam kategori Kabupaten/Kota dalam Pembinaan. 

Kemudian, masih ada 132 kabupaten/kota yang tergolong sangat kotor sehingga masuk kategori Kabupaten/Kota dalam Pengawasan.  

Berikut Daftar 35 Kota/Kabupaten dengan Predikat "Menuju Kabupaten/Kota Bersih

  1. Kota Surabaya 
  2. Kabupaten Ciamis 
  3. Kota Balikpapan 
  4. Kota Banjar 
  5. Kota Bontang 
  6. Kota Parepare 
  7. Kota Malang 
  8. Kota Padang 
  9. Kabupaten Sidoarjo 
  10. Kabupaten Bone 
  11. Kota Palu 
  12. Kabupaten Tabalong 
  13. Kabupaten Gresik 
  14. Kabupaten Madiun 
  15. Kota Bogor 
  16. Kabupaten Jombang 
  17. Kabupaten Banyumas 
  18. Kabupaten Pinrang 
  19. Kabupaten Bantaeng 
  20. Kabupaten Malang 
  21. Kabupaten Sidenreng Rappang 
  22. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
  23. Kabupaten Maros 
  24. Kabupaten Situbondo 
  25. Kota Sawah Lunto 
  26. Kabupaten Magetan 
  27. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
  28. Kabupaten Pamekasan 
  29. Kota Mataram 
  30. Kota Probolinggo 
  31. Kabupaten Samosir 
  32. Kabupaten Lumajang 
  33. Kabupaten Grobogan 
  34. Kota Blitar 
  35. Kabupaten Tanah Bumbu

(sumber : Kata Data)

Program MBG Diawasi Ketat, Transparansi Jadi Kunci

Iki Radio - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Soni Sonjaya, menegaskan pentingnya disiplin terhadap standar operasional prosedur (SOP) serta transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penegasan tersebut disampaikan saat rapat konsolidasi bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra yayasan seluruh Riau di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).

Soni menekankan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi kepada penerima manfaat, telah memiliki SOP yang jelas dan wajib dijalankan secara disiplin.

“Kehadiran kami di sini untuk memastikan tugas Kepala SPPG berjalan sesuai yang diharapkan. Semua tahapan sudah memiliki SOP yang jelas sehingga harus dijalankan dengan disiplin,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa berbagai kejadian menonjol di lapangan umumnya terjadi akibat kelalaian dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, Soni kembali menyampaikan ketentuan anggaran program MBG, yakni Rp15.000 per porsi untuk sasaran umum dan Rp13.000 per porsi bagi kelompok kecil seperti balita dan anak taman kanak-kanak. Transparansi penggunaan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program.

BGN juga mewajibkan seluruh Kepala SPPG memiliki akun media sosial sebagai sarana informasi publik. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengetahui menu harian, bahan yang digunakan, harga bahan, serta kandungan gizi makanan yang disajikan.

“Setiap SPPG wajib terbuka. Masyarakat berhak mengetahui hari ini memasak apa, bahan yang digunakan, berapa harganya, dan bagaimana kandungan gizinya,” tegasnya.

Soni turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai aktif berkolaborasi dengan SPPG dan mitra yayasan. Target pembangunan SPPG di Riau diproyeksikan mencapai 800 unit. Saat ini, sebanyak 633 titik telah berdiri dan sisanya masih dalam proses.

BGN, lanjutnya, telah menutup portal pendaftaran SPPG baru secara nasional. Jika masih terdapat kebutuhan tambahan di kecamatan tertentu, pemerintah daerah diminta mengajukan surat resmi melalui bupati atau wali kota untuk diverifikasi lebih lanjut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebutkan sebanyak 633 SPPG telah beroperasi di Riau dari target 677 unit yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Jumlah penerima manfaat mencapai 1,42 juta jiwa dengan dukungan 25.035 relawan aktif dalam pelaksanaannya.

Pemutakhiran Data PBI Secara Nasional Dilaksanakan Dua Tahap

Iki Radio - Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan pemutakhiran data melalui verifikasi langsung ke lapangan (ground check) peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang sebelumnya dinonaktifkan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kedua kiri), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar (kanan), dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi (kiri) saat meninjau ruang Command Center usai Pencanangan Ground Check Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Kamis (19/2/2026). (ANTARA FOTO)


"Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam dua tahap mulai Februari hingga akhir April 2026, melibatkan kolaborasi lintas sektor bersama Dinas Sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, Kamis (19/2/2026).

Ia menyampaikan bahwa proses ini merupakan bagian dari pemutakhiran data guna memastikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial. 

“Seluruh BPS di Indonesia akan bergerak bersama-sama berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan pendamping PKH. Kami berkomitmen menghadirkan data yang semakin akurat agar kebijakan yang dirumuskan kementerian terkait menjadi lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Tahap pertama akan segera dimulai setelah pencanangan dan pelatihan petugas. Pelaksanaan lapangan dijadwalkan berlangsung mulai pekan depan dan ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026. Pada tahap ini, pemutakhiran akan dilakukan terhadap sekitar 106.153 individu atau setara dengan kurang lebih 104 ribu keluarga penerima manfaat.

BPS juga menyiapkan tahap kedua yang persiapannya dimulai pada akhir Februari 2026. Pelaksanaan lapangan tahap kedua akan dimulai setelah libur Lebaran, yakni pada 1 April 2026, dan berlangsung selama kurang lebih satu bulan hingga akhir April 2026. 

Tahap kedua ini menyasar sekitar 11 juta individu atau setara dengan 5,9 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Menurut Amalia, kegiatan ini menjadi wujud komitmen BPS dalam memperkuat kualitas basis data sosial nasional. Data yang semakin mutakhir dan akurat diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan perlindungan sosial yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. 

"Pemutakhiran ini penting agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegas Kepala BPS. 

Ngerandu Buko, Pasar Takjil Ramadan Suguhkan Aneka Kuliner Khas Banyuwangi

Iki Radio - Ramadan menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Di Banyuwangi, salah satu cara menyambut Ramadan adalah dengan menggelar pasar takjil Ngerandu Buko (menunggu berbuka puasa). Warga menjual aneka kuliner menu berbuka puasa. 

Salah satu pasar Ngerandu Buko yang ramai berlokasi di wisata Pantai Marina Boom. Di hari pertama puasa Ramadan, pasar kuliner tersebut ramai dikunjungi warga yang ngabuburit. 

Mereka "berburu" aneka kudapan. Ada petula (patula), aneka jenis bubur, kolak, precet (olahan pisang khas Banyuwangi), darplok, hingga makanan berat seperti nasi tempong, dan aneka jenis muniman segar. 

"Salah satu spot berbuka puasa terbaik di Banyuwangi. Kita membatalkan puasa sambil menikmati senja di pinggir marina. Lokasi ini jadi andalan kita semua," kata Dela yang saat itu datang ramai-ramai bersama kawannya. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa pemkab terus mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan pasar takjil Ramadan di seluruh wilayah Banyuwangi.

"Pastinya dengan adanya pasar takjil ini ribuan warga dan UMKM terlibat. Momentum ini kita manfaatkan untuk menumbuhkan dan menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Bupati Ipuk, saat membuka Pasar Takjil Ramadhan “Ngerandu Buko”, di Pantai Marina Boom, Kamis (19/02/2026).

Ada sebanyak 250 pedagang yang berjualan di sana. Mereka berjualan dari sore hingga malam hari. Tidak hanya dikunjungi oleh warga setempat, sejumlah wisatawan asing juga tampak berbelanja di kawasan tersebut. Mereka mengaku sangat menikmati suasana pasar kuliner ini. 

“Pasar Ramadan ini sangat menarik. Saya tidak menyangka seramai ini perayaan Ramadan di Banyuwangi. Sangat berbeda sekali suasana Banyuwangi, baik dengan Bali maupun Lombok. Sangat menarik,” kata Glenn, turis asal Amerika Serikat. 

Ipuk berpesan agar pelaksanaan pasar takjil dikoordinasikan dengan baik, terutama masalah sampah. Ia menyarankan kepada pembeli maupun pedagang agar membawa kantong dari rumah untuk mengurangi sampah plastik.

“Sampah, terutama material plastik, adalah masalah besar bangsa ini. Program membawa tas belanja sendiri adalah upaya kita melaksanakan komitmen Banyuwangi ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), guna mendukung kebijakan Presiden untuk penanganan sampah dan penataan lingkungan.

“Selain itu, untuk menjaga higienitas makanan yang dijual, Laboratorium dari Dinas Kesehatan akan rutin berkeliling untuk mengecek apakah makanan yang dijajakan layak dikonsumsi,” kata Ipuk. (*)

BPS Validasi 47.686 Rumah Rusak, Siap Jadi Basis Penyaluran Bantuan

Iki Radio - Pemerintah memastikan penyaluran bantuan rumah rusak pascabencana dilakukan berbasis data tunggal yang tervalidasi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Bersama Pimpinan DPR RI.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, BPS telah memverifikasi dan memvalidasi puluhan ribu data rumah terdampak untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi.

Langkah ini merupakan tindak lanjut penugasan pemerintah kepada BPS untuk melakukan pengumpulan data prabencana dan pascabencana, termasuk respons cepat pendataan lapangan serta pemadanan data dengan pemerintah daerah.

Dalam proses percepatan, BPS mengerahkan sekitar 550 mahasiswa dan pegawai ke wilayah terdampak bencana. Mereka melakukan verifikasi dan validasi langsung terhadap usulan rumah rusak yang diajukan kepala daerah.

Data yang dihimpun tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Seluruhnya kemudian diintegrasikan dalam satu dashboard data tunggal yang dapat diakses Satgas penanganan bencana dan BNPB.  

“Setiap progres sejak 28 Januari kami laporkan kepada Ketua dan Wakil Ketua Satgas. Data ini menjadi dasar verifikasi sebelum penyaluran bantuan,” ujar Amalia, dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Per 17 Februari 2026, tercatat 37 kabupaten/kota telah menandatangani surat keputusan (SK) tiga pihak sebagai dasar penyaluran bantuan. Dari total 85.627 laporan rumah rusak yang masuk, BPS menemukan sejumlah persoalan, seperti nomor induk kependudukan (NIK) ganda, data kosong, hingga satu keluarga tercatat lebih dari sekali.

Setelah proses pembersihan dan penunggalan data, BPS memvalidasi 52.776 record dari 37 kabupaten/kota yang telah menandatangani SK tiga pihak. Hasil akhirnya, sebanyak 47.686 keluarga dinyatakan layak dan tervalidasi sebagai basis penyaluran bantuan. 

“Prinsipnya satu keluarga satu bantuan. Tidak boleh ada dobel,” tegas Kepala BPS.

Dari jumlah tersebut, 44.742 rumah telah teridentifikasi jenis kerusakannya, terdiri atas 20.423 rusak ringan, 8.972 rusak sedang, dan 12.731 rusak berat. Sementara 2.944 rumah lainnya masih dalam proses identifikasi karena jenis kerusakan belum tercantum jelas dalam SK daerah.

BPS telah meminta pemerintah daerah segera melengkapi data tersebut agar seluruh penerima dapat segera diproses.

Sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan, BPS membangun dashboard data tunggal berbasis geotagging. Melalui sistem ini, Satgas dapat melihat secara detail lokasi rumah terdampak, kondisi sebelum dan sesudah bencana, serta progres penyaluran bantuan.

Setiap titik rumah yang terdata dapat ditelusuri berdasarkan koordinat, identitas penerima, dan kategori kerusakan. Dashboard ini telah diberikan akses kepada Satgas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memantau secara real time.

Dengan sistem ini, pemerintah dapat memetakan jumlah rumah rusak per kabupaten/kota, baik kategori ringan, sedang, maupun berat, sekaligus memastikan proses penyaluran bantuan berjalan akuntabel.

Amalia menegaskan, integrasi dan validasi data menjadi kunci percepatan pemulihan. 

“Data yang sudah tervalidasi inilah yang menjadi basis resmi bagi Satgas untuk menyalurkan bantuan secara tepat dan terukur,” ujarnya.

close
Pasang Iklan Disini