JAKARTA, Iki Radio — Perum BULOG bergerak cepat dan mengambil langkah tegas serta terukur dalam menyikapi dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Sebagai bentuk tanggung jawab menjaga integritas penugasan pemerintah, BULOG langsung melakukan penertiban, penguatan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi. Langkah serius ini diwujudkan dengan menonaktifkan 6 pegawai di lingkungan Perum BULOG guna memastikan proses investigasi internal berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Selain penanganan internal, BULOG juga membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Satgas ini bertugas memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur—termasuk Rumah Pangan Kita (RPK)—serta memastikan setiap tahapan penyaluran sesuai ketentuan demi mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Dalam keterangannya Jum’at (30/10/2026), Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa penonaktifan pegawai merupakan langkah preventif sekaligus wujud tanggung jawab moral perusahaan untuk menjaga kepercayaan publik.
"Langkah ini kami ambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik. Penonaktifan ini merupakan langkah preventif agar proses pemeriksaan dapat berjalan secara independen, transparan, dan objektif," ujar Ahmad Rizal.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan memastikan setiap pihak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh jajaran BULOG telah diinstruksikan untuk memperketat pengawasan agar program SPHP benar-benar tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui pengawasan intensif dan evaluasi berjenjang ini, BULOG
berkomitmen untuk terus menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan
prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Perusahaan juga menyatakan dukungan
penuh terhadap proses penegakan hukum oleh aparat berwenang serta siap
kooperatif memberikan informasi yang diperlukan agar setiap dugaan pelanggaran
dapat ditangani secara tuntas.
















