Indonesia Open Taekwondo 2026 Resmi Bergulir

Iki Radio - Indonesia kembali menegaskan kapasitasnya sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional dengan dibukanya 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (2/8/2026). Sebanyak 531 atlet dari 36 negara ambil bagian dalam kejuaraan level G2 World Taekwondo yang masuk dalam perhitungan poin kualifikasi menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

Pembukaan kejuaraan dihadiri Duta Besar Korea Selatan Yoon Soon-Gu, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu selaku Chef de Mission Asian Games 2026, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, sejumlah gubernur, Presiden Asian Taekwondo Union (ATU) Kim Sang-jin, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari, serta jajaran pengurus olahraga nasional.

Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan penyelenggaraan Indonesia Open 2026 menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah taekwondo nasional. Kejuaraan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 TNI.

"Kejuaraan ini menjadi salah satu penyelenggaraan terbesar dalam sejarah taekwondo di Indonesia karena setelah hampir dua dekade, akhirnya Indonesia kembali menyelenggarakan kejuaraan taekwondo sebesar ini," ujar Richard.

Menurutnya, keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah merupakan hasil proses bidding yang kompetitif melawan Malaysia dan India. Kepercayaan yang diberikan Asian Taekwondo Union menjadi bukti meningkatnya reputasi Indonesia dalam penyelenggaraan event olahraga internasional.

Richard menilai kehadiran peserta dari Asia, Eropa, hingga Australia menunjukkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sekaligus membuka peluang memperkuat sport tourism dan meningkatkan citra Indonesia di tingkat global.

Presiden Asian Taekwondo Union Kim Sang-jin memberikan apresiasi atas kesiapan Indonesia dalam menggelar kejuaraan tersebut. Ia memuji dukungan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua PBTI Richard Tampubolon, serta seluruh panitia yang dinilai berhasil menghadirkan penyelenggaraan bertaraf internasional.

"Indonesia telah menunjukkan penyelenggaraan luar biasa. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, dan keramahtamahan yang hangat untuk mewujudkan Indonesia Open yang sukses," kata Kim.

Dalam kesempatan itu, Presiden ATU bersama Ketua Umum PBTI juga menyematkan sabuk hitam DAN Kukkiwon kehormatan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebagai bentuk penghargaan atas dukungan terhadap pengembangan olahraga taekwondo.

Sementara itu, hingga Minggu siang, kontingen Indonesia berhasil mengoleksi enam medali emas, tiga perak, dan tiga perunggu. Salah satu penyumbang emas, Muhammad Hafizh Fachrur Rhozy, mengaku bangga dapat meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Menurut Hafizh, Indonesia Open menjadi pengalaman berharga karena menghadirkan persaingan yang sangat kompetitif sekaligus memberikan peluang mengumpulkan poin menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

"Terima kasih kepada PBTI yang sudah membawa turnamen level G2 ke Indonesia. Ini sangat bagus karena menjadi kesempatan mengumpulkan poin menuju Olimpiade Los Angeles 2028," ujarnya.

Pada kejuaraan ini, Indonesia menurunkan 31 atlet pelatnas, terdiri atas 20 atlet kyorugi dan 11 atlet poomsae. Nomor poomsae dipertandingkan pada 1–2 Agustus 2026, sedangkan nomor kyorugi berlangsung 3–5 Agustus 2026.

Kejuaraan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional, memperkuat diplomasi olahraga, serta mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia unggul dan meningkatkan daya saing Indonesia melalui prestasi di tingkat internasional.

Read More

Mulai 17 Agustus, Pemerintah Salurkan Hampir 1 Juta Ton Beras bagi KPM

Iki Radio - Pemerintah kembali memperkuat perlindungan sosial melalui program bantuan pangan beras. Melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah menugaskan Perum Bulog menyalurkan 997,2 ribu ton beras kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai 17 Agustus 2026.

Program yang mencakup alokasi Juli hingga September 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di seluruh Indonesia.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan setiap penerima akan memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kilogram. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk tiga bulan alokasi agar bantuan dapat segera diterima masyarakat.

"Pemerintah menugaskan Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah kepada 33.244.408 penerima masing-masing sebanyak 10 kilogram untuk alokasi Juli hingga September 2026," ujar Amran dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/8/2026).

Pemerintah juga memilih momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai waktu dimulainya penyaluran bantuan. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengatakan langkah tersebut menjadi simbol kehadiran negara dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

Penyaluran bantuan akan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai 17 Agustus 2026. Pemerintah berharap distribusi dapat berlangsung cepat dan menjangkau seluruh penerima sesuai target.

Untuk memperluas akses masyarakat, pemerintah tidak hanya mengandalkan jaringan Perum Bulog, tetapi juga mengoptimalkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai titik penyaluran. Koperasi yang memiliki fasilitas memadai dan berada dekat dengan lokasi penerima bantuan akan dimanfaatkan agar distribusi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Dalam memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi terbaru yang telah diperbarui pada 10 Juli 2026. Basis data tersebut disusun melalui kerja sama antara Bapanas, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga penyaluran diharapkan semakin akurat.

Pemerintah juga meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Perum Bulog di masing-masing wilayah untuk memastikan seluruh proses distribusi berjalan lancar. Targetnya, penyaluran bantuan pangan tahap kedua dapat terealisasi 100 persen.

Program bantuan pangan beras tahap kedua merupakan salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat jaring pengamanan sosial. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp17,52 triliun untuk mendukung penyaluran hampir satu juta ton beras kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat.

Sebelumnya, penyaluran bantuan pangan tahap pertama untuk alokasi Februari dan Maret 2026 telah menjangkau 33,14 juta keluarga atau sekitar 99,7 persen dari target. Sebanyak 664,88 ribu ton beras dan 132,97 ribu kiloliter minyak goreng telah berhasil disalurkan kepada masyarakat.

Read More

Ribuan Jemaah Hadiri Haul Akbar di Pendopo Ronggo Djumeno

Iki Radio — Suasana khidmat dan penuh keberkahan mewarnai Pendopo Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun. Ribuan jemaah dari berbagai daerah memadati lokasi untuk mengikuti gelaran Haul Akbar yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Madiun yang ke-458.

Majelis zikir dan doa bersama ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan Perangkat Daerah, para habaib, masyayikh, serta alim ulama dari berbagai daerah seperti Kediri, Trenggalek, Tuban, dan Surabaya.

Dalam sambutannya, Ketua Pengurus Wilayah (PW) Jemaah Al Khidmah Jawa Timur, K.H. Abdul Rahman, M.Pd., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya majelis zikir ini. Ia mengucapkan terima kasih khusus kepada Pemerintah Kabupaten Madiun atas dukungan dan izin pemanfaatan pendopo megah sebagai pusat kegiatan spiritual masyarakat.

"Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Bapak Bupati Madiun yang telah memberikan izin untuk diadakan Haul di pendopo yang megah ini. Semoga ini merupakan awal yang berkah untuk Kabupaten Madiun," ujar K.H. Abdul Rahman.

Sementara itu, Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi ke-458 yang dirangkai dengan Haul Akbar ini merupakan momentum penting untuk mensyukuri berbagai nikmat dan pencapaian pembangunan daerah.

"Semua keberhasilan tentu tidak terlepas dari kerja keras, kebersamaan, doa, dan dukungan seluruh elemen masyarakat," ungkap Bupati Hari Wuryanto.

Bupati juga menjelaskan alasan pemilihan lokasi majelis di Pendopo Ronggo Djumeno ketimbang Pendopo Muda Graha. Menurutnya, kapasitas Ronggo Djumeno jauh lebih memadai untuk menampung antusiasme jemaah yang mencapai 2.000 hingga 3.000 orang. Ia berharap agenda keagamaan ini dapat terus berjalan secara rutin setiap tahunnya.

Di hadapan para ulama dan jemaah, Bupati Madiun turut memohon doa restu agar jajaran pemerintah daerah senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam mewujudkan Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera).

"Kami memohon doa dari seluruh alim ulama dan jemaah agar Kabupaten Madiun selalu diberikan keamanan, ketenteraman, keberkahan rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan perpecahan, menuju daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," pungkasnya.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian mau'idhoh hasanah oleh Dewan Penasihat Jemaah Al Khidmah Pusat, Romo K.H. Dr. Abdul Rosyid, serta doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan bangsa.

Read More

Menag: Zikir Kebangsaan Perkuat Persatuan Menuju Indonesia Berdaulat

Iki Radio - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan modal strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. 

Pesan itu disampaikan saat membuka Zikir dan Doa Kebangsaan bertema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (1/8/2026), sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menag mengatakan zikir dan doa kebangsaan merupakan bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia yang, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diraih atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 

"Melalui zikir dan doa bersama ini, kita meneguhkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan sekaligus memohon keberkahan agar Indonesia terus maju dan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan," ujarnya.

Menurut Nasaruddin, di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Selain ditopang stabilitas ekonomi, kondisi sosial dan politik nasional juga dinilai relatif kondusif dibandingkan sejumlah negara yang masih dilanda konflik.

Ia menilai pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan menjadi bukti nyata bahwa kerukunan antarumat beragama hidup dan tumbuh di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. 

"Indonesia adalah lukisan Tuhan yang paling indah. Kita boleh berbeda keyakinan, tetapi dipersatukan oleh cinta yang sama kepada Indonesia," katanya.

Menag mengungkapkan, upaya menjaga harmoni antarumat beragama menunjukkan hasil yang positif. Indeks Kerukunan Umat Beragama meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025, merupakan capaian tertinggi sejak indikator tersebut diukur sekaligus melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025.

Selain itu, Indeks Kesalehan Umat Beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada 2025. Capaian tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari peran tokoh agama yang secara konsisten membina umat dan menjaga persatuan bangsa. 

"Kerukunan adalah modal dasar pembangunan. Karena itu kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh agama yang terus menjaga harmoni di tengah masyarakat," ujarnya.

Ia menekankan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ekonomi, teknologi, atau politik, tetapi juga oleh kekuatan moral, doa, dan persatuan. "Dengan zikir kita meneguhkan hati, dengan doa kita mengetuk langit, dan dengan kerja nyata kita membangun bumi. Bangsa yang besar dibangun oleh keluhuran akhlak dan kokohnya kerukunan," tutup Nasaruddin.

Sekitar 100 ribu peserta dari berbagai daerah dan lintas agama mengikuti Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas. Kehadiran para tokoh agama, pimpinan umat, menteri-menteri kabinet merah putih dan masyarakat dari berbagai latar belakang menjadi simbol kuat semangat persatuan menjelang peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Read More

Ratusan Ribu Warga Padati Monas, Zikir dan Doa Kebangsaan Sambut HUT Ke-81 RI

Iki Radio - Ratusan ribu masyarakat dari berbagai daerah memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, dalam kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan bertema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai ikhtiar memperkuat persatuan bangsa dan mendoakan Indonesia agar semakin maju.

Sejak siang, peserta dari berbagai provinsi berdatangan ke Monas. Mereka berasal dari beragam latar belakang, mulai dari tokoh agama, pendidik, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum yang mengikuti doa bersama menjelang peringatan 17 Agustus.

Salah seorang peserta, Idah Baridah, guru yang tergabung dalam rombongan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, mengatakan kehadirannya bersama rombongan bertujuan mendoakan bangsa agar tetap aman, sejahtera, dan terus berkembang. "Kami datang untuk mengikuti zikir dan doa bersama agar negara semakin aman, sejahtera, dan maju dalam berbagai bidang," ujar Idah, Sabtu (1/8/2026).

Ia menyebut rombongan dari Kabupaten Bogor mengerahkan sekitar 39 bus, dengan masing-masing bus mengangkut sekitar 54 hingga 55 peserta, sehingga jumlah peserta yang hadir mencapai lebih dari dua ribu orang.

Semangat serupa disampaikan Paulus, perwakilan Perkumpulan Keluarga Besar Guru Agama Jakarta Barat. Bersama rombongannya, ia mengikuti doa kebangsaan sebagai bentuk harapan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang semakin berintegritas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Menurut Paulus, peserta dari organisasinya dibagi ke dalam sejumlah kelompok yang masing-masing beranggotakan sekitar 20 orang sebelum bersama-sama memasuki kawasan Monas.

Ia berharap doa bersama lintas agama dapat menjadi momentum memperkuat persaudaraan nasional sekaligus memohon agar para pemimpin bangsa diberikan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah.

"Kami berdoa agar Indonesia semakin adil, jujur, dan terbuka. Semoga para pemimpin diberi keberanian untuk mengambil keputusan yang benar demi kepentingan masyarakat, serta bangsa ini semakin diberkahi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan," katanya.

Penyelenggaraan Zikir dan Doa Kebangsaan tidak hanya menjadi agenda spiritual, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mempertemukan masyarakat dari berbagai daerah, profesi, dan latar belakang agama dalam satu semangat persatuan.

Melalui doa bersama tersebut, masyarakat berharap nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan gotong royong terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, serta semakin kuat menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Read More

HUT RI ke 81, Pemprov Jatim Lakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim Dimulai 1 Agustus 2026

Iki Radio - Menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 81, Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memberlakukan program pembebasan pajak daerah atau pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 hingga 31 Agustus 2026.

Pada pelaksanaan tahun ini, terdapat kebijakan baru berupa pengurangan tunggakan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 20 persen bagi buruh pemilik sepeda motor roda dua.

Program tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/482/013/2026 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur. Selain meringankan beban masyarakat, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbarui akurasi data kepemilikan kendaraan, serta memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Plh. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, Kresna Bimasakti mengatakan, program pemutihan tahun ini menghadirkan segmentasi penerima manfaat yang lebih luas, salah satunya bagi kalangan buruh.

"Alhamdulillah pemutihan telah ditandatangani oleh Ibu Gubernur. Terima kasih Ibu Gubernur sudah memberikan pembebasan wajib pajak untuk tahun 2026 ini. Yang harus diapresiasi adalah terkait segmentasi, yakni roda dua DTSEN, roda tiga, ojek online, dan yang terbaru adalah buruh," ujarnya saat konferensi pers di Kantor Bapenda Jatim, Jumat (31/7/2026).

Menurut Bima, pemberian insentif bagi buruh merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

"Jadi, sesuai dengan permintaan para buruh pada saat May Day, pemerintah mendengarkan dan pemerintah mengiyakan juga," katanya.

Ia menjelaskan, buruh yang ingin memanfaatkan pengurangan tunggakan pokok PKB sebesar 20 persen untuk tunggakan tahun 2025 dan sebelumnya wajib menunjukkan surat keterangan bekerja serta slip gaji. Ketentuan lebih rinci nantinya akan diatur melalui petunjuk teknis.

"Kita hanya surat keterangan bekerja sama slip gaji. Hanya itu saja, nanti akan ada juknis. Jadi syarat dan ketentuan berlaku," jelasnya.

Selain buruh, program pemutihan juga mencakup pembebasan sanksi administratif PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pembebasan PKB progresif, pembebasan tunggakan pokok PKB bagi masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau P3KE, pengemudi transportasi online, serta kendaraan roda tiga.

Berdasarkan proyeksi Bapenda Jatim, kebijakan tersebut diperkirakan dimanfaatkan oleh sekitar 962.981 objek pajak dengan nilai pembebasan pajak mencapai Rp17,25 miliar, serta berpotensi menghasilkan penerimaan daerah sekitar Rp297,46 miliar selama masa pelaksanaan program.

Bima mengungkapkan, Bapenda Jatim menargetkan program pemutihan dapat membantu meningkatkan capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor yang hingga pertengahan tahun masih berada di bawah target.

"Dengan target Rp4,780 triliun, alhamdulillah dengan data sampai dengan Juni yang seharusnya kita 50 persen, kita masih 45 persen. Jauh dari kata happy. Minimal kan harusnya sudah 50 persen," ungkapnya.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menuntaskan kewajiban pajak kendaraan selama program berlangsung.

"Semoga masyarakat Jawa Timur dapat memanfaatkan kebijakan Gubernur ini," pungkasnya. (pca/s)

 

Read More

Pembukaan MPLS Digelar, Siswa SRT Madiun Belum Bisa Tempati Asrama

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat (SR) 1 Kabupaten Madiun. 

Program strategis nasional yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 (kemiskinan ekstrem) ini diproyeksikan menjadi pengungkit utama dalam memutus rantai kemiskinan di wilayah Madiun dan sekitarnya.

Meskipun pengerjaan infrastruktur fisik oleh pelaksana PT Brantas Abipraya masih berada pada tahap penyempurnaan akhir (finishing sekitar 5 persen), seluruh pihak berkomitmen agar proses Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hingga kegiatan belajar mengajar (KBM) berasrama dapat segera berjalan penuh.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyambut baik hadirnya Sekolah Rakyat di wilayahnya. Menurutnya, program ini bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan langkah nyata pengentasan kemiskinan secara riil.

"Ini kesempatan luar biasa bagi Kabupaten Madiun. Tahun ini ada sebanyak 270 anak kami yang berada di Desil 1–2 bisa tertampung. Mudah-mudahan ke depan, dengan total daya tampung sekolah yang mencapai 1.200 siswa, secara bertahap semuanya bisa terfasilitasi," ujar Hari Wuryanto usai membuka MPLS SRT 1 Kabupaten Madiun, Jum'at (31/7/2026).

Bupati menambahkan bahwa anak-anak yang masuk dalam program ini akan ditanggung penuh oleh negara. Tidak hanya memfasilitasi pendidikan, Pemkab Madiun juga merencanakan intervensi sosial bagi keluarga siswa, termasuk perbaikan hunian.

"Harapan kami, mereka kelak memiliki karakter dan akhlak yang luar biasa, menjadi anak yang tangguh, serta mampu menjadi tulang punggung keluarga setelah lulus nanti," tegasnya.

Direktur TSKPO Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, menjelaskan bahwa kendala utama saat ini terletak pada penyelesaian utilitas dasar seperti instalasi air bersih, kran, dan saniter/toilet di unit asrama. Pembangunan fisik yang berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR ini ditargetkan tuntas fungsional dalam waktu dekat.

"Secara fungsional ruang kelas dan asrama sudah siap. Hanya penyempurnaan toilet dan instalasi air yang sedang berproses, diperkirakan selesai dalam beberapa hari. Untuk sementara, siswa dipulangkan terlebih dahulu dan ditargetkan mulai masuk asrama (full board) secara bertahap antara tanggal 10 hingga 15 mendatang," terang Rachmat.

Rachmat merinci, total calon siswa yang terdata saat ini sebanyak 360 siswa (gabungan jenjang SD, SMP, dan SMA), yang terdiri dari siswa asal Kabupaten Madiun serta penampungan sekitar 90 siswa dari Kabupaten Ponorogo.

Terkait dengan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan (tendik), Kemensos menyiapkan sekitar 50 hingga 70 personil yang seleksinya dipusatkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta dengan memprioritaskan talenta lokal.

Selama proses transisi, KBM dibantu oleh guru pendamping dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur yang diberi alokasi honorarium mengajar harian dari anggaran Kemensos.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Madiun, Supriadi, menekankan perbedaan mendasar antara Sekolah Rakyat dengan sekolah reguler. SR menerapkan sistem penjangkauan (outreach) berbasis data By Name By Address (BNBA) untuk mendatangi langsung keluarga yang membutuhkan.

"Kalau sekolah umum, siswa yang datang mendaftar. Di Sekolah Rakyat, kami yang turun melakukan penjangkauan. Mereka dari keluarga miskin ekstrem yang bahkan untuk mengurus diri sendiri saja kesulitan," jelas Supriadi.

Menanggapi dinamika lapangan pada tahun pertama operasional ini, pihak Dinsos bersama Kemensos juga melakukan penyesuaian proporsi rombongan belajar (rombel) guna mengoptimalkan kuota.

Jenjang SD disesuaikan menjadi 2 rombel (mengingat faktor anak usia SD masih memiliki tingkat ketergantungan/keinginan dekat dengan orang tua yang tinggi). Jenjang SMP ditingkatkan menjadi 4 rombel. Jenjang SMA tetap berjalan 3 rombel.

Untuk mengantisipasi rasa rindu rumah (homesick) bagi siswa, khususnya jenjang SD, pihak sekolah akan mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan kelonggaran adaptasi secara bertahap.

"Prinsipnya, kami dari pemerintah daerah bertindak untuk memfasilitasi, memantau, dan berkolaborasi secara intensif setiap hari agar seluruh kendala lapangan dapat teratasi, sehingga fasilitas Sekolah Rakyat ini benar-benar aman, nyaman, dan layak dihuni oleh anak-anak," pungkas Supriadi.(ir)

Read More

AKBP Kemas Pamit, AKBP Ridwan Maliki Siap Lanjutkan Sinergitas

Iki Radio — Malam Pamit Kenal Kapolres Madiun digelar di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun pada Jumat malam (31/7/2026). Acara ini menandai berakhirnya masa tugas AKBP Kemas Indra Natanegara sekaligus menyambut pimpinan baru Polres Madiun, AKBP Ridwan Maliki.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Madiun Hari Wuryanto, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, hingga perwakilan dari 14 perguruan pencak silat se-Kabupaten Madiun.

AKBP Kemas Indra Natanegara menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi mendalam atas sinergitas yang terbangun selama kurang lebih satu tahun masa jabatannya. Menurutnya, kondusivitas Kabupaten Madiun terwujud berkat peran aktif Pemkab, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta komitmen penuh dari 14 perguruan pencak silat.

"Alhamdulillah, selama kami berdinas di sini kurang lebih satu tahun, tidak ada kejadian yang menonjol. Di Madiun ini sangat guyub, rukun, dan kekeluargaan. Ini pengalaman yang sangat berkesan dan tidak akan kami lupakan," ujar AKBP Kemas yang kini mengemban amanah baru sebagai Kabag Bin Kar Biro SDM Polda Jatim.

Apresiasi senada disampaikan Bupati Madiun, Hari Wuryanto. Ia memuji capaian keamanan di bawah kepemimpinan AKBP Kemas yang dinilai berhasil menjaga wilayah tetap kondusif melalui pendekatan humanis.

"Atas nama Pemkab dan masyarakat Kabupaten Madiun, kami menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada Pak Kemas. Saat ini Madiun insyaAllah zero incident. Melalui pendekatan olahraga seperti sepak bola, beliau bisa merangkul semua elemen dan mengamati situasi dengan sangat baik," ungkap Hari Wuryanto.

Sementara itu, Kapolres Madiun yang baru, AKBP Ridwan Maliki, mengaku kagum dengan kedewasaan para pendekar dan masyarakat Madiun dalam menjaga keamanan lingkungan. 

Perwira kelahiran Magelang yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Trenggalek ini mengapresiasi situasi tertib saat kegiatan pengesahan perguruan silat yang ia saksikan langsung sejak awal kedatangannya.

"Awalnya banyak kawan yang mengingatkan daerah ini rawan, tapi begitu saya tiba dan melihat langsung, pesilat di Madiun ternyata sangat dewasa. Nyaris tidak ada konvoi knalpot brong. Ini menunjukkan sejarah panjang Kabupaten Madiun yang sangat matang," puji AKBP Ridwan Maliki.

AKBP Ridwan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan fondasi sinergitas dan program kamtibmas yang telah dibangun pimpinan terdahulu. Sambil berseloroh menanggapi tradisi olahraga Forkopimda, ia mengaku siap melanjutkannya sekaligus menambah agenda kebersamaan baru.

"Kalau Forkopimda hobi bola, tentu kita lanjutkan. Tapi nanti mungkin ditambah dengan mancing bersama, supaya makin akrab dan yang penting kita tidak 'mancing masalah'," candanya.

Pemerintah Kabupaten Madiun menyatakan kesiapan penuh untuk terus berkolaborasi bersama Polres Madiun demi terwujudnya Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera).

Bupati Hari Wuryanto optimistis di bawah kepemimpinan AKBP Ridwan Maliki, stabilitas keamanan akan terus terjaga sebagai fondasi utama pembangunan daerah.(ir)

Read More