JAKARTA, Iki Radio – Partai Golkar membeberkan delapan figur dari kalangan partai politik yang dinilai berpotensi menjadi calon wakil presiden (cawapres) baru menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Daftar nama tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto sebelum diusulkan secara resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, kedelapan tokoh tersebut berasal dari berbagai latar belakang partai, baik dari unsur koalisi pemerintahan maupun nonkoalisi, dengan porsi terbanyak berasal dari Partai Gerindra.
"Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan," kata Doli dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Menurut Doli, kedelapan figur tersebut memiliki rekam jejak serta pengalaman panjang di dunia politik dan pemerintahan, mengingat sebagian besar di antaranya merupakan pimpinan partai politik.
Adapun delapan nama yang disebutkan oleh Partai Golkar meliputi:
- Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar)
- Puan Maharani (Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI)
- Sufmi Dasco Ahmad (Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI)
- Sugiono (Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Menko PMK)
- Ahmad Muzani (Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI)
- Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Ketua Umum PKB)
- Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN)
- Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (Ketua Umum Partai Demokrat)
Kendati masuk dalam bursa yang disebut Golkar, AHY sebelumnya telah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengusulkan nama cawapres kepada Presiden.
Di sisi lain, Doli menekankan bahwa Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif pemilihan nama cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto. Partai berlambang pohon beringin itu berkomitmen untuk mendukung siapa pun kandidat yang nantinya dipilih oleh kepala negara.
"Apakah itu dari kalangan partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar partai politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden," tegas Doli.
Mekanisme dan Jadwal Pemilihan di MPR
Terpisah, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa dua nama cawapres yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo tidak terikat harus berasal dari partai politik koalisi pengusung maupun pendukung pemerintah.
"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang," ujar Muzani di kompleks parlemen, Jumat (13/11/2026).
Muzani memaparkan, penyerahan dua nama kandidat tersebut dijadwalkan akan disampaikan Presiden Prabowo kepada pimpinan MPR pada Rabu (18/11/2026) mendatang, atau tepat dua minggu sebelum pelaksanaan sidang paripurna pemilihan. Sementara itu, Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Sebagai informasi, mekanisme pengisian kekosongan jabatan
wakil presiden diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 46 ayat (2) mewajibkan Presiden mengusulkan
dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR
paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna. Selanjutnya,
ayat (3) mengatur bahwa MPR akan memilih satu di antara dua calon yang
diusulkan tersebut dalam sidang paripurna.



















