Kabut Asap Kiriman Papua Perburuk Kualitas Udara di Maluku Utara, Operasi Water Bombing Terhalang Jarak Pandang

TERNATE, Iki Radio — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kiriman dari Papua turut memperburuk kondisi udara dan memperparah jarak pandang di wilayah Maluku Utara.

Pernyataan tersebut disampaikan Sherly usai melakukan kunjungan kerja dan berdiskusi langsung dengan Kepala BMKG Maluku Utara, Desindra Deddy Kurniawan, pada Kamis (15/10/2026).

"Menurut penjelasan BMKG, selain kebakaran di Maluku Utara, asap kiriman dari Papua turut memperburuk kondisi. Jarak pandang turun di bawah 2.000 meter, sementara untuk normalisasi penerbangan dibutuhkan sekitar 3.800 meter," ujar Sherly melalui unggahan di akun Instagram resminya, Kamis (15/10/2026).

Titik Panas Mulai Berkurang Paschahujan

Meskipun menghadapi tantangan asap kiriman, Sherly menjelaskan bahwa intensitas titik panas (hotspot) di wilayah Maluku Utara sebenarnya sudah mulai menunjukkan penurunan. Hal ini dipicu oleh hujan yang mulai membasahi enam kabupaten/kota pada 12–13 Oktober lalu.

Berdasarkan pemantauan terbaru, sebaran titik panas di Maluku Utara kini tersisa 2 titik dalam kategori merah (sangat rawan), 63 titik kategori kuning (sedang), dan 4 titik kategori hijau (rendah).

"Namun, beberapa lokasi kebakaran masih sulit dijangkau dan belum diguyur hujan," tambah Sherly.

Bantuan Helikopter Tiba, Operasi Udara Masih Tertahan

Guna menangani karhutla yang meluas, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengajukan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta water bombing kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak 9 September lalu.

Permohonan tersebut telah disetujui, dan armada helikopter water bombing bahkan telah mendarat di Ternate pada Rabu (14/10/2026). Kendati demikian, pelaksanaan penanganan dari udara masih menemui kendala teknis akibat pekatnya kabut asap.

"Kendalanya, kru water bombing dan pesawat OMC belum dapat mendarat akibat kabut asap. Sementara itu, asap dari luar wilayah juga memengaruhi kondisi udara kita. Kami terus mengupayakan percepatan kedatangan tim agar pemadaman dari udara dan intervensi cuaca dapat segera dilakukan," jelasnya.

Apresiasi Petugas dan Empati terhadap Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh personel gabungan dari TNI, Polri, Kementerian PU, BNPB, BMKG, BPBD Provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota dan para relawan di lapangan yang terus berjibaku memadamkan api.

Ia juga menyampaikan rasa simpati atas dampak ekonomi dan sosial yang dialami warga akibat gangguan penerbangan serta terancamnya mata pencaharian akibat lahan yang terbakar.

"Saya memahami beratnya kondisi ini. Ada keluarga yang menunggu, perjalanan tertunda, aktivitas ekonomi terganggu, bahkan lahan sumber penghasilan masyarakat yang terbakar. Saat hujan mulai turun dan bantuan sudah tersedia, kita masih membutuhkan satu hal yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan: kondisi langit yang memungkinkan bantuan itu bekerja," tuturnya.

Menutup pernyataannya, Sherly mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus berdoa agar kondisi cuaca dan jarak pandang segera membaik sehingga penanganan udara dapat berjalan optimal.

"Kita terus berikhtiar, dan saya sungguh berdoa semoga Allah memberi pertolongan-Nya. Hujan turun di wilayah kebakaran Maluku Utara dan Papua, jarak pandang membaik, dan tim segera bisa mendarat. Semoga segera ada jalan keluar. Api padam, asap hilang, langit kembali bersih, dan kehidupan masyarakat kembali normal," pungkasnya.

 

Read More

Presiden Prabowo Lantik Letjen TNI Kristomei Sianturi Sebagai Kepala BNPB

JAKARTA, Iki Radio  — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026) sore.

Pelantikan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kristomei mengisi posisi tersebut untuk menggantikan Letjen TNI Suharyanto. Sebelum mengemban amanat baru ini, Kristomei tercatat menjabat sebagai Panglima Kodam XXI/Radin Inten.

Prosesi dan Sumpah Jabatan

Rangkaian acara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Keppres. Setelahnya, Presiden Prabowo memandu langsung pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh Kristomei.

"Saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," tutur Kristomei saat membacakan sumpah jabatan di hadapan Presiden dan para tamu undangan.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Kristomei dan Presiden Prabowo.

Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat secara langsung oleh Presiden Prabowo kepada Kristomei beserta sejumlah pejabat negara lain yang turut dilantik pada kesempatan yang sama.

 

Read More

Presiden Prabowo Lantik Alim Setiawan Slamet Jadi Wamentan, Perkuat Sektor Agribisnis Nasional

JAKARTA, Iki Radio — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Salah satu pejabat yang dilantik adalah Alim Setiawan Slamet, yang dipercaya untuk mengemban amanat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

Dalam tugas barunya, Alim akan mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memperkuat kinerja Kementerian Pertanian (Kementan). Ia juga akan bekerja sama dengan Muhammad Saleh Mustafa yang telah lebih dahulu dilantik sebagai Wamentan, mengisi posisi yang sebelumnya ditinggalkan oleh Sudaryono.

Latar Belakang Pendidikan dan Akademis

Pria kelahiran Demak, 27 Februari 1982 ini memiliki rekam jejak akademis yang kuat di bidang teknologi industri pertanian dan agribisnis:

• Sarjana (S1): Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) — Lulus 2005
• Magister (S2): Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) — Lulus 2009
• Doktoral (S3): Agricultural Marketing and Agribusiness, Ehime University, Jepang — Lulus 2017

Keahlian Alim berfokus pada rantai pasok dan pengelolaan industri pertanian, mulai dari fase pengolahan hasil hingga strategi pemasaran produk agribisnis secara global.

Rekam Jejak Karier dan Organisasi

Sebelum masuk ke jajaran pemerintahan, Alim menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai akademisi dan pejabat struktural di lingkungan IPB. Berdasarkan data profil pimpinan IPB (ppid.ipb.ac.id), beberapa posisi strategis yang pernah diembannya antara lain:

• Asisten Rektor IPB (2007–2012)
• Komisi Kemahasiswaan Departemen Manajemen, FEM IPB (2008–2013)
• Kepala Kantor Sekretariat Rektor IPB (2013–2014)
• Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karier IPB (2018–2022)
• Wakil Rektor Bidang Resiliensi Sumber Daya dan Infrastruktur IPB (2022–2025)

Selain aktif di dunia kampus, Alim juga terhubung dengan jejaring profesional internasional dan nasional. Ia tercatat sebagai anggota The Agricultural Marketing Society of Japan sejak tahun 2015 dan Forum Manajemen Indonesia (FMI) sejak tahun 2017.

Penunjukan Alim Setiawan Slamet diharapkan mampu memberikan dorongan akademis dan teknis yang kuat dalam penguatan ketahanan pangan serta modernisasi agribisnis di Indonesia.

 

Read More

Presiden Prabowo Subianto Lantik Empat Wamen, Kepala BNPB, dan Pimpinan BPGMN di Istana Negara

JAKARTA, Iki Radio — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat negara baru dalam upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/10/2026).

Jajaran pejabat yang dilantik meliputi empat wakil menteri (wamen) untuk Kabinet Merah Putih, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Pengangkatan para pejabat negara ini ditetapkan berdasarkan tiga Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 14 Oktober 2026.

Keppres Nomor 42/M Tahun 2026: Mengatur tentang pengangkatan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.

Keppres Nomor 113/P Tahun 2026: Mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BNPB.

Keppres Nomor 43/M Tahun 2026: Mengatur tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BPGMN.

Daftar Pejabat yang Resmi Dilantik

Empat Wakil Menteri Baru:

• Marsekal TNI Yusuf Jauhari – Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi.
• Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon – Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan.
• Alim Setiawan Slamet – Wakil Menteri Pertanian.
• M. Maulana Bungaran – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

 

Pimpinan Badan/Lembaga:

• Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
• Satyawan Pudyatmoko – Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
• Mayjen TNI Sriyanto – Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Prosesi pelantikan berjalan secara khidmat dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dilanjutkan dengan pemberian selamat dari jajaran pejabat tinggi negara yang hadir.

 

Read More

ASPI Tegaskan bakal Cabut Layanan QRIS Merchant yang Terbukti Digunakan untuk Judi Online

JAKARTA, Iki Radio — Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengambil langkah tegas terhadap penyalahgunaan sistem pembayaran digital. ASPI menegaskan bahwa fasilitas layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) milik pedagang (merchant) akan langsung dicabut jika terbukti digunakan untuk memfasilitasi transaksi perjudian daring (judi online).

Tindakan tegas ini disampaikan langsung oleh Ketua ASPI, Santoso Liem, merespons maraknya keluhan masyarakat di media sosial terkait indikasi keterhubungan QRIS pedagang dengan aktivitas judi online.

“Pasti akan diblokir (rekening merchant jika terbukti ada penyalahgunaan). Kita akan berkoordinasi, kalau memang ini ada bukti-bukti, maka kita akan tindak tegas, maka QRIS-nya akan kita cabut dan kita akan matikan alat bayarnya,” tegas Santoso di sela-sela acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Penyimpangan Fungsi Alat Pembayaran

Santoso menjelaskan bahwa QRIS sejatinya dirancang sebagai instrumen pembayaran yang bertujuan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta memfasilitasi transaksi yang produktif. Oleh karena itu, penggunaan QRIS untuk aktivitas perjudian merupakan bentuk penyimpangan berat dari tujuan awal penyediaan layanan.

Ia mengibaratkan teknologi QRIS seperti pisau dapur yang serbaguna namun bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah.

“Ibaratnya pisau kan digunakan untuk memasak, tapi ada yang menyalahgunakan buat kejahatan, buat nodong orang, dan lain-lain. Ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Kita tentunya akan mengimbau dan menindak ini,” ujar Santoso.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pencegahan penyalahgunaan alat pembayaran ilegal adalah tanggung jawab bersama. ASPI mengimbau seluruh anggotanya (penyelenggara jasa pembayaran) agar:

• Tidak memfasilitasi transaksi yang dilarang hukum.
• Memastikan penggunaan alat pembayaran sesuai dengan peruntukannya.
• Segera mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Puluhan Ribu Rekening Terindikasi Judi Online

Upaya pemberantasan judi online ini sejalan dengan langkah agresif Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan catatan OJK, terdapat sekitar 38.796 rekening yang terindikasi terlibat aktivitas perjudian.

OJK telah menginstruksikan pihak perbankan untuk melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) hingga pemblokiran terhadap rekening-rekening tersebut berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Tidak hanya itu, OJK juga meminta perbankan menutup rekening lain yang memiliki kesesuaian Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dengan pihak-pihak yang terindikasi main judi daring.

Perkembangan dan Capaian QRIS

Langkah penertiban ini menjadi sangat krusial mengingat pertumbuhan ekosistem QRIS yang makin pesat di Indonesia maupun luar negeri:

Penggunaan Domestik (Data Bank Indonesia per Agustus 2026):

Pengguna: 69,32 juta jiwa

Merchant: 47,11 juta (mayoritas Pelaku UMKM)

QRIS Antarnegara (Periode 2022 – Agustus 2026):

Terhubung dengan 6 negara mitra.

Transaksi Wisatawan Asing di Indonesia (Inbound): 17,8 juta transaksi (Rp6,20 triliun).

Transaksi Wisatawan Indonesia di Luar Negeri (Outbound): 5 juta transaksi (Rp1,85 triliun).

Net Inbound: Rp4,60 triliun.

Dengan ekosistem pembayaran yang makin luas hingga ke ranah internasional, ASPI berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan keamanan layanan QRIS agar tidak dinodai oleh aktivitas kejahatan finansial maupun perjudian online.

 

Read More

Perkuat Transparansi dan Layanan Publik, Pemko Banda Aceh Genjot Inovasi Digital

BANDA ACEH, Iki Radio — Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Melalui inovasi, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan, Pemko Banda Aceh bertekad menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat menghadiri sesi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Aceh, Geuceu Komplek, Rabu (14/10/2026).

Dalam kesempatannya, Illiza menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak sebatas menyediakan data dan dokumen teknis pemerintahan, melainkan memastikan masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan mudah. Oleh karena itu, integrasi sistem pelayanan terus dikembangkan mulai dari tingkat gampong, kecamatan, hingga ke tingkat pemerintah kota.

"Keterbukaan informasi bukan sekadar menyediakan data, tetapi memastikan masyarakat mudah mengaksesnya dan memperoleh pelayanan terbaik. Insyaallah, kita terus berjuang agar informasi dan ruang publik semakin terbuka, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih," ujar Illiza.

Inovasi Layanan Digital dan Program Kemasyarakatan

Untuk mendukung visi tersebut, Pemko Banda Aceh saat ini mengelola sebanyak 58 aplikasi, yang terdiri atas 26 aplikasi informasi publik dan 32 aplikasi administrasi pemerintahan. Berbagai inovasi unggulan telah dihadirkan, di antaranya:

• Layanan Informasi PPID & Aplikasi SALEUM: Sistem pengaduan terpadu bagi masyarakat.
• Command Center & CCTV: Fasilitas pemantauan kondisi kota, ketertiban, dan keamanan ruang publik secara real-time.
• Pendampingan PPID Gampong: Rencana pembentukan dan penguatan pengelolaan informasi hingga tingkat desa di sembilan kecamatan.

Tidak hanya fokus pada infrastruktur digital, Pemko Banda Aceh juga meluncurkan berbagai program inovatif yang bersentuhan langsung dengan warga, seperti Ambulans Puskesmas Keliling, Dokter Saweu Sikula, Gerakan Seniman Masuk Sekolah, serta Forum Suara Warga sebagai wadah penyerapan aspirasi.

Langkah Ke Depan: Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)

Menatap masa depan, Pemko Banda Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola informasi dan mengoptimalkan teknologi terkini. Salah satu rencana strategis yang disiapkan adalah pengembangan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) guna mendukung digitalisasi di berbagai sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan.

Melalui langkah-langkah transformatif ini, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap dapat terus memberikan pelayanan publik terbaik yang berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat.

 

Read More

Pemkab Kubu Raya Raih Indeks SPBE 3,38, Jadi Materi Pembelajaran Civitas Academica MIKOM Pontianak

KUBU RAYA - KALBAR, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya berhasil mencatatkan nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,38 pada tahun 2025. Capaian positif dalam penerapan pemerintahan digital ini menarik perhatian civitas academica dan dijadikan materi pembelajaran langsung bagi dosen serta mahasiswa Manajemen Informatika dan Komputer (MIKOM) Pontianak.

Kunjungan studi dan audiensi tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kubu Raya, Hefmi Rizal, di Ruang Rapat Wakil Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Rabu (14/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Hefmi Rizal menjelaskan bahwa evaluasi SPBE merupakan instrumen krusial untuk mengukur sejauh mana perkembangan penerapan teknologi digital dalam roda penyelenggaraan pemerintahan.

“Pada 2025, Kabupaten Kubu Raya memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 3,38 yang menunjukkan capaian cukup baik dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” ujar Hefmi saat menyambut rombongan MIKOM Pontianak.

Selama audiensi berlangsung, tim Diskominfo Kubu Raya memaparkan berbagai topik strategis, mulai dari pengelolaan infrastruktur jaringan internet, dasar-dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), hingga penerapan sistem pengamanan data pemerintah daerah.

Hefmi menekankan bahwa keamanan informasi menjadi prioritas utama pemerintah daerah, khususnya terhadap data-data krusial yang menopang pelayanan publik.

“Untuk pengamanan data, saat ini sudah kita optimalkan, terutama data-data yang sangat krusial. Ke depan, pengamanan tersebut akan terus kita tingkatkan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa masifnya penggunaan layanan digital harus berbanding lurus dengan penguatan sistem keamanan guna meminimalkan risiko gangguan serta penyalahgunaan data.

Sambut hangat pemaparan tersebut, Dosen MIKOM Pontianak, Edisius Lancani, mengapresiasi kesempatan yang diberikan Pemkab Kubu Raya. Menurutnya, audiensi ini membuka wawasan mahasiswa dalam memahami implementasi nyata ilmu TIK di lingkungan kerja pemerintahan.

Edisius menilai, selain menguasai keterampilan teknis yang dipelajari di kampus—seperti persandian, pemrograman (coding), kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan desain grafis—mahasiswa juga wajib memahami pentingnya keamanan informasi serta perlindungan data pribadi.

“Penguasaan berbagai bidang tersebut dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja, baik di sektor pemerintahan maupun dunia usaha,” tutur Edisius.

Ia berharap kunjungan ke Diskominfo Kubu Raya ini tidak hanya memperluas wawasan mahasiswa terkait penerapan TIK dalam pelayanan publik, tetapi juga memberikan gambaran jelas mengenai peluang pemanfaatan keahlian mereka setelah lulus nanti.

 

Read More

Pemkab Morowali Salurkan 500 Stel Seragam Sekolah Gratis di Menui Kepulauan

MOROWALI, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menyalurkan bantuan 500 stel seragam sekolah gratis bagi siswa-siswi di Kecamatan Menui Kepulauan. Penyerahan secara simbolis ini dilakukan sebagai langkah nyata Pemkab Morowali dalam memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas hingga ke wilayah kepulauan.

Kegiatan penyerahan bantuan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Menui Kepulauan pada Minggu (11/10/2026). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas bersama jajaran pemerintah daerah setempat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali, Arifin Lakane, menjelaskan bahwa program bantuan seragam sekolah pada tahun ini mengalami perluasan cakupan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Tahun ini tidak seperti tahun lalu. Tahun ini semua tingkatan sekolah kami berikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga SMK,” ujar Arifin.

Ia menambahkan, total seragam sekolah yang disalurkan di seluruh wilayah Kabupaten Morowali mencapai ribuan stel. Penentuan penerima bantuan didasarkan pada data resmi siswa yang dihimpun dari setiap sekolah.

Untuk Kecamatan Menui Kepulauan, bantuan 500 stel seragam diserahkan secara simbolis kepada para kepala sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah akan membagikan langsung kepada siswa sesuai dengan data ukuran pakaian yang telah terdata. Dalam waktu dekat, Pemkab Morowali juga telah menjadwalkan penyaluran bantuan seragam khusus bagi siswa jenjang TK di kecamatan tersebut.

Program Tepat Sasaran dan Komprehensif

Secara terpisah, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abd Rauf menegaskan pentingnya efektivitas setiap program pembangunan daerah agar berdampak nyata bagi warga.

“Kita tidak ingin program hanya sekadar ada, tapi harus tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat,” tegas Bupati Iksan.

Penyaluran seragam sekolah gratis ini merupakan bagian dari komitmen serta realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali di bidang pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para orang tua murid sekaligus menjamin kesetaraan akses pendidikan di wilayah terpencil dan kepulauan.

Selain bantuan di sektor pendidikan, pada kesempatan yang sama Pemerintah Kabupaten Morowali juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial lainnya. Bantuan tersebut meliputi santunan jaminan kematian, serta bantuan tali rumpon dan kulkas freezer dari Dinas Perikanan untuk mendukung perekonomian nelayan setempat.

 

Read More