5 November : Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, Momentum Lestarikan Kekayaan Flora dan Fauna Indonesia

MADIUN, Iki Radio — Setiap tanggal 5 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN). 

Peringatan penting ini bertujuan untuk menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian puspa (flora) dan satwa (fauna) yang ada di nusantara.

Sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati (megabiodiversity) tertinggi di dunia, Indonesia memiliki kekayaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang luar biasa. 

Namun, tantangan terhadap kelestarian alam serta ancaman terhadap habitat asli flora dan fauna menuntut adanya kepedulian bersama dari berbagai pihak.

Peringatan HCPSN sendiri pertama kali dicanangkan dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 1993, yang ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto. 

Melalui penetapan tersebut, pemerintah berkeinginan agar masyarakat tidak hanya mengenal kekayaan alam Indonesia, tetapi juga turut serta aktif dalam melindungi dan melestarikannya untuk generasi mendatang.

Melalui momentum Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional ini, masyarakat diharapkan dapat merefleksikan kembali pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. 

Langkah kecil seperti tidak memperdagangkan satwa dilindungi, mengurangi perusakan habitat, hingga mendukung gerakan konservasi alam menjadi kunci utama agar flora dan fauna khas Indonesia tetap lestari di habitat aslinya.

Read More

Lulus PPDS dengan IPK Sempurna 4,00 di UGM, dr. Nadia Siap Mengabdi dan Edukasi Kesehatan Kulit di Wonosobo

YOGYAKARTA, Iki Radio — Menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terkenal dengan tingkat kedisiplinan dan beban kerja yang amat tinggi. Mengimbangi jadwal pelayanan pasien yang padat, tuntutan tugas akademik, hingga menjaga kesehatan pribadi menjadi tantangan tersendiri bagi para dokter spesialis. Hal ini pula yang dirasakan oleh dr. Nadia Nur Asifa.

Berkat kedisiplinan serta ketekunannya dalam membagi waktu antara kuliah, belajar, dan praktik di rumah sakit, dr. Nadia berhasil menyelesaikan studinya dan resmi menyandang gelar Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM). Tak main-main, ia berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00.

Capaian ini menjadi prestasi yang sangat membanggakan. Sebagai perbandingan, rata-rata IPK untuk 89 lulusan Program Spesialis pada periode wisuda Pascasarjana UGM di Grha Sabha Pramana (28–29 Oktober) lalu berada di angka 3,82.

Diapun menyampaikan rasa syukur atas pencapaian akademik tertinggi yang diraihnya. Bagi Nadia, hasil luar biasa ini menjadi pengingat atas proses panjang dan perjuangan keras selama masa residensi.

“Saya tentu merasa senang dan sangat bersyukur. Capaian ini menjadi pengingat atas proses dan perjalanan yang sudah saya lalui selama masa residensi. Semoga apa yang saya dapatkan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ke depannya,” ungkap dr. Nadia, Rabu (4/11/2026).

Kunci Sukses: Breakdown Target dan Support System Solid

Saat ditanya mengenai rahasia suksesnya, dr. Nadia membeberkan pentingnya menerapkan perencanaan target yang matang serta menikmati setiap proses belajar.

“Saya selalu punya breakdown apa saja yang harus dilakukan agar tidak hilang arah. Selain itu, menikmati proses juga penting. Kalau lelah bisa healing atau mengerjakan tugas bersama teman sambil ngopi,” jelajahnya penuh semangat.

Selain manajemen waktu yang rapi, Nadia menekankan bahwa kesuksesannya tidak terlepas dari peran support system yang solid, mulai dari suami, orang tua, hingga adik-adiknya. Secara khusus, ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Prof. Dr. med. dr. Retno Danarti, Sp. DVE, Subsp. D.A., yang tidak hanya membimbingnya dalam karya ilmiah dan bidang genodermatologi, tetapi juga selalu memberikan perhatian serta penguatan moril selama masa studi.

Dukungan dan kebersamaan dari rekan-rekan sesama dokter residensi juga menjadi pendorong utama bagi Nadia untuk bangkit melewati masa-masa sulit.

Siap Mengabdi untuk Wonosobo dan Berantas Hoaks Kesehatan Kulit

Usai menuntaskan studinya di UGM, dr. Nadia berencana untuk langsung kembali ke daerah asalnya di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, guna mengabdikan ilmu yang dimilikinya.

Selain menjalankan praktik klinis umum di bidang Dermatologi, Venereologi, dan Estetika, Nadia memendam ketertarikan khusus pada bidang dermatologi anak, terutama dalam penanganan dermatitis atopik.

“Saya berharap bisa lebih mendalami bidang dermatologi anak dan membantu anak-anak dengan dermatitis atopik agar kondisi penyakitnya lebih terkontrol dan kualitas hidup mereka jadi lebih baik,” tuturnya.

Tak hanya fokus pada pelayanan medis di rumah sakit atau klinik, dr. Nadia menaruh perhatian besar pada pentingnya edukasi kesehatan kulit bagi masyarakat luas, mengingat derasnya gempuran mitos dan disinformasi di media sosial.

“Di era media sosial saat ini, masih banyak masyarakat yang belum tahu cara merawat kesehatan kulit dengan benar dan mudah termakan hoax. Ke depannya saya ingin lebih banyak berbagi edukasi, tetap belajar mengasah diri, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar,” tutup Nadia mengakhiri pembicaraan.

Read More

HUT ke-27 KKP: Bulan Bakti Digelar Serentak di 27 Lokasi, Salurkan Benih hingga Asuransi Nelayan

JAKARTA, Iki Radio — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026 secara serentak di 27 lokasi di seluruh Indonesia. Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 KKP ini melibatkan nelayan, pembudidaya, pelaku usaha perikanan dan pergaraman, hingga masyarakat umum.

Mengusung tema 'KKP untuk Kesejahteraan Nelayan', rangkaian kegiatan difokuskan pada penyaluran bantuan produktivitas perikanan, aksi sosial, hingga upaya pelestarian lingkungan pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa 27 titik kegiatan tersebut tersebar di 25 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai wilayah, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta, serta lokasi perebusan garam di Bireuen, Aceh.

"Semua kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian untuk hadir lebih dekat, mendengar kebutuhan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menandai 27 tahun pengabdian KKP kepada masyarakat," ujar Trenggono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/11/2026).

Dalam aksi sosial dan lingkungan, KKP menyalurkan 4.290 paket sembako, memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi 2.050 peserta, membagikan 2.600 voucher belanja produk perikanan, serta menanam 2.000 bibit mangrove.

Sementara untuk menggenjot produktivitas sektor perikanan, KKP menyerahkan bantuan berupa 1,577 juta ekor benih udang dan ikan, 1 ton benih rumput laut, hingga 72 paket sarana pengawasan guna memperkuat perlindungan sumber daya kelautan. Perlindungan sosial juga diperkuat melalui bantuan pembayaran premi asuransi nelayan sebesar Rp250.000 per orang untuk 1.046 penerima.

Tak hanya bantuan fisik, peningkatkan kapasitas SDM turut menjadi fokus. KKP memfasilitasi pelatihan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) bagi 2.866 peserta di 25 KNMP, pelatihan diversifikasi olahan ikan bagi 60 peserta di Banyuwangi dan Bitung, serta pelatihan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan bagi 15 peserta di Pati.

Di akhir penyampaiannya, Trenggono menitipkan empat pesan utama kepada jajaran KKP, pemerintah daerah, dan pengelola KNMP.

"Pertama, pastikan bantuan tepat sasaran dan dimanfaatkan. Kedua, kelola dan rawat fasilitas secara profesional. Ketiga, tangani persoalan nelayan secara cepat dan tuntas. Keempat, jaga laut melalui praktik perikanan yang bertanggung jawab dan pengawasan yang konsisten," pungkas Trenggono.

Read More

Penyadapan Pejabat Publik Marak, Fiqih NU Tegaskan Hukum Sadap Adalah Haram Kecuali untuk Mencegah Kejahatan

MADIUN, Iki Radio — Isu dugaan praktik penyadapan ilegal kembali menyita perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media nasional serta platform media sosial. Penyadapan yang diduga menyasar pejabat negara, pimpinan partai politik, ketua ormas, hingga Presiden tersebut memicu sorotan tajam, baik dari sudut pandang hukum positif maupun fiqih Islam.

ILUSTRASI (Ai) 

Persoalan penyadapan pada dasarnya bukan sekadar masalah teknologi, melainkan menyangkut hak privasi, kehormatan, serta kerahasiaan komunikasi seseorang. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU), pembahasan hukum menyadap telepon sebenarnya bukan hal baru. Masalah ini telah dikaji secara mendalam dalam forum Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah pada Muktamar ke-32 NU tahun 2010 di Makassar.

Berdasarkan Keputusan Muktamar ke-32 NU tersebut, hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain tanpa izin melalui penyadapan telepon pada dasarnya adalah haram. Tindakan ini dikategorikan sebagai tajassus, yaitu perilaku mencari-cari kesalahan, mengintip rahasia, atau menyelidiki aib orang lain secara tersembunyi.

Larangan tajassus ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 12 yang melarang prasangka buruk serta tindakan mencari-cari kesalahan sesama. Ulama klasik seperti Imam ath-Thabari dalam kitab Jami' al-Bayan dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj juga menegaskan bahwa seseorang tidak dibenarkan memata-matai atau menerobos ruang pribadi orang lain hanya berlandaskan dugaan semata.

Namun, fiqih memberikan pengecualian tertentu. Penyadapan dapat membolehkan bahkan menjadi wajib apabila dilakukan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar untuk mencegah kejahatan serius (seperti pembunuhan atau tindak pidana besar) yang tidak bisa ditangani dengan cara lain. Pengecualian ini mensyaratkan adanya ghalabatuzh zhann—yaitu dugaan kuat yang didasari indikasi jelas atau informasi dari pihak tepercaya—bukan sekadar dorongan politik atau kecurigaan pribadi.

Terkait dengan kedudukan hukumnya, hasil keputusan Bahtsul Masail Muktamar NU menegaskan bahwa rekaman hasil sadapan tidak sah sebagai bayyinah (alat bukti utama) dalam pengertian fiqih, melainkan hanya berfungsi sebatas bukti pendukung untuk memperkuat keterangan lain yang relevan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai penyadapan juga diatur secara ketat dalam regulasi positif, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Telekomunikasi, serta UU KUHAP. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyadapan tanpa kewenangan resmi merupakan tindakan ilegal dan pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, penegakan hukum atau alasan kepentingan negara tidak boleh dijadikan dalih untuk melakukan penyadapan secara sembarangan, terlebih jika dimanfaatkan untuk intimidasi politik maupun merusak reputasi seseorang. Penegakan hukum tetap harus berjalan di atas koridor aturan, sebab upaya mencegah kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum itu sendiri.

Sumber : nu.or.id

Read More

Tragedi Karhutla Tanjung Puting: Dua Kru Helikopter MI-17V5 Gugur Saat Jalankan Misi Water Bombing, Satu Dalam Pencarian

KUALA PEMBUANG, Iki Radio — Misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, diwarnai duka mendalam. Dua kru helikopter jenis MI-17V5 dipastikan meninggal dunia setelah pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas water bombing. Sementara itu, satu orang kru lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, saat meninjau langsung lokasi kejadian bersama Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, Rabu malam (4/11/2026). Keduanya juga sempat menyambangi RSUD Kuala Pembuang untuk menjenguk para kru yang selamat dan tengah menjalani perawatan medis.

"Kru-nya ada delapan orang, lima orang sudah dirawat di sini, dua orang bisa dipastikan meninggal dunia, dan satu masih dalam tahap pencarian," ungkap Mayjen TNI Zainul Arifin di Kuala Pembuang, Rabu malam, seperti dilansir Antara.

Zainul menjelaskan, helikopter MI-17V5 tersebut tengah mengemban tugas krusial dalam menanggulangi karhutla di wilayah Taman Nasional Tanjung Puting melalui metode pengeboman air dari udara (water bombing).

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, turut menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas musibah yang menimpa para pahlawan kemanusiaan tersebut. Ia berharap keluarga korban yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan, serta mendoakan agar kru yang selamat dapat segera pulih.

“Kami turut berduka yang mendalam. Semoga keluarga korban yang meninggal dunia diberi ketabahan dalam menghadapi musibah ini, dan kru yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ucap Gubernur Agustiar.

Sebelum tiba di RSUD Kuala Pembuang, Gubernur bersama Pangdam dan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, melakukan perjalanan dari Palangka Raya dan sempat meninjau titik jatuhnya helikopter melalui pemantauan udara.

Sementara itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan bahwa pihak kepolisian siap mengerahkan dukungan penuh untuk mempercepat proses evakuasi lanjutan serta memberikan bantuan yang diperlukan di lapangan.

"Pada intinya saat ini saya akan membantu di dalam upaya evakuasi maupun pertolongan, karena kita selama ini menangani karhutla ini juga bersama-sama," pungkas Kapolda.

Read More

DPRD Banjarbaru Setujui Pengunduran Diri Wakil Wali Kota Wartono Alasan Kesehatan

BANJARBARU, Iki Radio — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, secara resmi menyetujui permohonan pengunduran diri Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono. Keputusan tersebut disepakati secara aklamasi dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banjarbaru, Syahrial, pada Selasa (3/11/2026).

Permohonan pengunduran diri tersebut diajukan langsung oleh Wartono atas kehendak sendiri dengan alasan kondisi kesehatan yang kian menurun. Langkah ini diawali melalui Surat Nomor 00103/Umum/2026 tertanggal 13 Agustus 2026.

Menindaklanjuti hal itu, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby meneruskan usulan pemberhentian tersebut kepada DPRD melalui surat Nomor 00011-550/Wali Kota/2026 tertanggal 14 Oktober 2026, yang juga dilengkapi dengan dokumen medis pendukung.

Ketua DPRD Banjarbaru, Syahrial, menjelaskan bahwa persetujuan dalam rapat paripurna ini merupakan tahapan administratif penting sebelum berkas diproses ke tingkat pusat.

"Setelah persetujuan paripurna, berkas pengusulan pemberhentian Wartono akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan," kata Syahrial.

Proses mekanisme pemberhentian ini mengacu pada Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kendati telah disetujui DPRD, pengunduran diri politikus PDI Perjuangan tersebut belum berlaku secara resmi karena masih menunggu penerbitan surat keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri.

Read More

Koptu MT Nekat Pakai Atribut Jenderal Bintang Empat di Bandara Juanda, Kodim 0816 Sidoarjo Ungkap Riwayat Gangguan Kejiwaan

SIDOARJO, Iki Radio — Aksi nekat dilakukan oleh seorang prajurit TNI Angkatan Darat (TNI AD) berinisial Koptu MT. Ia kedapatan mengenakan seragam dinas lengkap dengan atribut jenderal bintang empat saat hendak terbang menuju Palembang di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi tersebut sontak diamankan oleh petugas keamanan bandara dan dengan cepat menjadi viral di media sosial.

Komandan Kodim (Dandim) 0816/Sidoarjo, Letkol Arh Muhammad Ansyari, membenarkan adanya peristiwa yang melibatkan anggotanya tersebut.

"Bahwa betul anggota yang bernama Koptu MT jabatan di Tantama Kodim 0816 yang pada hari Senin kemarin viral menggunakan seragam atribut yang tidak sesuai dengan TNI AD pada saat ataupun ditemukan di Bandara Juanda," ujar Letkol Arh Ansyari, Rabu (4/11/2026).

Riwayat Gangguan Kejiwaan dan Vonis Medis

Pihak TNI AD mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan mental Koptu MT memang telah bermasalah sejak lama. Gejala tersebut mulai terdeteksi saat proses mutasi dari Yon Zikon 12 ke Kodim V/Korem 084, di mana ia sempat mengamuk sebelum akhirnya dipindahtugaskan ke Kodim 0816/Sidoarjo setelah kondisinya dinilai membaik.

Secara medis, Koptu MT telah divonis mengidap gangguan kejiwaan kategori J4 pada tahun 2025 lalu. Vonis tersebut dikeluarkan usai ia menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Tingkat II Soepraoen di bawah pimpinan Kolonel CKM Zainal. Sejak saat itu, yang bersangkutan diwajibkan untuk rutin menjalani pengobatan di bawah pengawasan dokter spesialis kejiwaan di wilayah Surabaya.

Lantaran kondisi kejiwaannya tersebut, Koptu MT selama ini hanya diberikan tugas-tugas ringan di lingkungan markas, seperti pembersihan. Namun, beban mental dan psikisnya diduga kembali memburuk menyusul kepergian kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia.

"Pada kondisi setelah orang tuanya kurang lebih beberapa waktu ke belakang meninggal, itu kondisi kejiwaannya semakin memburuk. Jadi beban pikirannya semakin bertambah semenjak ditinggal oleh ibunya pada saat itu," jelas Ansyari.

Niat Pulang ke Keluarga Berujung Diamankan

Terkait insiden di Bandara Juanda, Koptu MT sebenarnya berniat untuk pulang kampung ke Palembang guna menemui istri dan anak-anaknya. Sehari-hari, prajurit tersebut tinggal bersama keluarga atau saudaranya di wilayah Sidoarjo.

Nahas, penampilannya yang tidak lazim dengan menyandang pangkat bintang empat serta lencana TNI DLU langsung memicu kecurigaan dari Satgas Pengamanan Bandara Juanda hingga akhirnya diamankan.

Rekomendasi Pensiun Dini

Menanggapi situasi yang terus berulang serta kondisi kejiwaan anggotanya yang kian memburuk, pihak Kodim 0816 Sidoarjo mengambil langkah tegas. Satuan tempatnya berdinas telah merekomendasikan agar Koptu MT dapat menjalani purnatugas lebih awal demi kebaikannya.

"Saran dari kami selaku komandan Kodim ataupun dari satuan yang bersangkutan agar melaksanakan pensiun dini ataupun pemberhentian dengan hormat dari ikatan kedinasan sebagai prajurit," pungkasnya.

 

 

Read More

Helikopter Penerbad Pengangkut Satgas Karhutla Jatuh di Seruyan, Kalteng, 8 Personel Dilaporkan di Dalamnya

KALTENG, Iki Radio — Sebuah helikopter milik Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) yang tengah mengemban misi kemanusiaan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan mengalami kecelakaan (crash) di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026).

ilustrasi (Ai)

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas membenarkan adanya insiden nahas tersebut. Saat dikonfirmasi, ia menyatakan bahwa jajaran terkait saat ini tengah berfokus pada proses penanganan di lapangan.

"Informasi awal seperti itu, sedang dilaksanakan penanganan," ujar Mayjen TNI Muhammad Nas, Rabu (4/11/2026). Ia juga memastikan bahwa insiden tersebut terjadi ketika burung besi itu sedang bertugas melakukan operasi pemadaman karhutla.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi di wilayah Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Terkait dengan kondisi para awak, Kapuspen TNI menyebutkan bahwa helikopter tersebut membawa delapan orang personel di dalamnya (crew on board). Kendati demikian, pihak TNI belum dapat merinci lebih jauh mengenai kronologi pasti kejadian maupun kepastian adanya korban jiwa atau luka-luka dalam insiden ini.

"Crew on board 8 orang, (untuk korban) agar menunggu (informasi selanjutnya), sedang dilaksanakan penanganan," tambahnya.

Pihak TNI memohon doa dari masyarakat luas agar seluruh proses evakuasi dan penanganan darurat di lokasi kejadian dapat berjalan lancar, serta para prajurit yang bertugas senantiasa diberikan keselamatan.

"Mohon doanya semoga bisa diatasi dan personel yang sedang bertugas selalu dalam lindungan Allah SWT," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih berkoordinasi untuk mendalami penyebab kecelakaan serta melakukan evakuasi terhadap kru helikopter di titik lokasi kejadian.

 

Read More