MADIUN, Iki Radio – Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo
Hadi, menekankan pentingnya sinergi dan harmonisasi antara Pemerintah Desa
(Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh lembaga
kemasyarakatan desa untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang terukur dan
berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dr. Purnomo Hadi usai Sarasehan
Kepala Desa dan Lembaga Desa se-Kecamatan Pilangkenceng dalam rangka
harmonisasi mewujudkan Kabupaten Madiun Bersahaja, Senin (16/11/2026).
Menurut Purnomo Hadi, struktur pemerintahan di tingkat
desa pada hakikatnya memiliki sistem yang serupa dengan pemerintahan di
atasnya. Kepala desa beserta perangkat bertindak sebagai pihak eksekutif,
sementara BPD menjalankan fungsi legislatif. Keduanya merupakan representasi
rakyat yang dipilih secara demokratis sehingga wajib berkolaborasi dan saling
menghargai dalam merumuskan Peraturan Desa (Perdes) maupun mengawasi jalannya
pembangunan.
"Yang paling penting harus ada sinergi dan
kolaborasi yang saling menghargai. Harus terjalin harmonisasi karena mereka
semuanya adalah wakil-wakil rakyat," ujar Purnomo Hadi.
Ia menambahkan, kolaborasi yang solid antara Pemdes, BPD,
serta lembaga kemasyarakatan desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun
2018—seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, ILP, dan LPMD—akan melahirkan
perencanaan pembangunan desa berkonsep SMART (Specific, Measurable, Achievable,
Relevant, Time-bound). Masukan dari seluruh lini tokoh masyarakat dinilai
krusial agar program pembangunan di wilayah Kecamatan Pilangkenceng
menghasilkan luaran (outcome) nyata bagi kemajuan warga.
Menghadapi agenda pembangunan tahun 2027, termasuk
potensi pengembangan kawasan industri di wilayah Kabupaten Madiun, Wabup
meminta desa-desa di Kecamatan Pilangkenceng dan Saradan mulai bersiap
menangkap peluang efek domino hilirisasi investasi.
"Dengan efek hilirisasi investasi, harusnya desa
mampu menambah Pendapatan Asli Desa (PAD)-nya masing-masing. Jika PAD
meningkat, kesejahteraan perangkat desa, BPD, dan masyarakatnya pasti akan ikut
meningkat," jelasnya. Ia pun mengapresiasi kondisi di Pilangkenceng yang
sejauh ini dinilai kondusif tanpa kendala berarti dalam hal koordinasi lintas
lembaga.
Sementara itu, Camat Pilangkenceng, Edy Sudarko,
menjelaskan bahwa kegiatan sarasehan ini merupakan agenda rutin sebagai upaya
penyegaran serta penyamaan persepsi antar-elemen desa.
"Di beberapa desa mungkin ada anggota BPD yang baru.
Melalui forum ini, kita ajak mereka untuk menyamakan pandangan agar selaras
dengan visi dan misi Kabupaten Madiun, sekaligus menjalin sinkronisasi
antardesa di wilayah Pilangkenceng," ungkap Edy.
Di sisi lain, Kepala Desa Ngale, Lilik Indarto Gunawan,
mengamini bahwa komunikasi efektif menjadi kunci kelancaran pembangunan di
tingkat desa. Di wilayahnya, setiap rencana program selalu dikomunikasikan
terlebih dahulu dengan seluruh pemangku kepentingan sebelum dieksekusi.
"Sebelum program dilaksanakan, kami selalu
mengomunikasikannya dengan berbagai pihak terkait. Sinergi tiga pilar—yakni
Pemdes, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa—serta lembaga-lembaga desa terus kami
jaga. Asalkan komunikasi berjalan baik, semua program akan berjalan sesuai
harapan demi memajukan desa dan menyejahterakan masyarakat," pungkas
Lilik.