Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Kejuaraan Dunia 2026: Tampil Taktis, Jonatan Christie Tundukkan Wakil Jerman di Babak 64 Besar

Iki Radio — Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses melewati laga perdana Kejuaraan Dunia 2026 dengan hasil manis. 



Pemain yang menempati unggulan ketiga tersebut mengamankan kemenangan di babak 64 besar usai menundukkan wakil Jerman, Matthias Kicklitz, pada Selasa (18/8/2026).

Berlaga di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India, Jonatan tampil dominan sejak awal gim pertama. 

Pemain yang akrab disapa Jojo ini langsung melesat memimpin 3-0 memanfaatkan rentetan kesalahan yang dilakukan lawan.

Meski demikian, Kicklitz yang menduduki peringkat 99 dunia memberikan perlawanan yang ulet. Kualitas pukulan serta ketahanan defense pemain Jerman tersebut sempat menyulitkan dan memangkas jarak skor menjadi 7-9.

Merespons perlawanan lawan, Jonatan bergerak cepat mengubah strategi dengan menaikkan tempo permainan. Kombinasi netting tipis dan dropshot presisi di area depan net terbukti ampuh mengecoh pergerakan Kicklitz.

Usai interval, kontrol permainan sepenuhnya berada di tangan Jonatan hingga unggul 14-8. Laga sempat menyajikan adu serangan cepat dan reli sengit yang menghibur penonton, namun taktik matang Jonatan memastikan langkah mulusnya ke babak berikutnya.

Status Guru PPPK Paruh Waktu Tidak Ganggu Stabilitas Fiskal Negara

Iki Radio - Pemerintah memastikan langkah penguatan status Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, dilakukan dengan tetap menjaga keberlanjutan dan stabilitas fiskal negara.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR.

Pemerintah telah melakukan simulasi terhadap kebutuhan anggaran untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan tanpa membahayakan kondisi fiskal nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah telah melakukan perhitungan dan simulasi anggaran baik untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa langkah penguatan status guru PPPK dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan fiskal.

“Jadi berdasarkan hasil rapat tadi kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4 persen defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal,” ujar Menkeu Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan peningkatan kesejahteraan dan penguatan status tenaga pendidik berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan perencanaan dan simulasi anggaran yang telah dilakukan, kebutuhan pembiayaan kebijakan tersebut telah diperhitungkan dalam kerangka fiskal pemerintah.


Skema Penguatan Status ASN

Adapun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema penguatan status ASN bagi guru. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memberikan kesempatan kepada guru PPPK paruh waktu untuk menjadi PPPK penuh waktu.

Sebanyak 231 ribu PPPK paruh waktu yang berprofesi sebagai guru akan mendapatkan kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Selain itu, PPPK guru juga memiliki peluang untuk mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah menyiapkan skema penguatan status ASN guru. Sebanyak 231 ribu PPPK paruh waktu berprofesi sebagai guru akan mendapat kesempatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027, sementara PPPK guru juga berpeluang mengikuti seleksi PNS,” kata Rini.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di sektor pendidikan sekaligus memberikan kepastian yang lebih baik bagi para guru dalam menjalankan tugasnya.

Rini menambahkan, pemerintah memproyeksikan kebutuhan guru nasional mencapai lebih dari 526 ribu formasi. Kebutuhan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai satuan pendidikan, termasuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Pemenuhan kebutuhan guru tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pendidikan nasional serta kebijakan penataan dan penguatan ASN. Pemerintah juga terus memastikan agar kebijakan di bidang kepegawaian dapat berjalan selaras dengan kemampuan fiskal negara.

Dengan adanya simulasi dan perhitungan anggaran yang telah dilakukan, pemerintah memastikan penguatan status guru PPPK paruh waktu tidak menjadi beban yang mengganggu kesinambungan fiskal. Kebijakan tersebut ditempuh dengan tetap mempertahankan disiplin anggaran dan menjaga defisit fiskal 2027 pada level 2,4 persen, sehingga peningkatan kualitas layanan pendidikan dan penguatan status tenaga pendidik dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan.

Sumbar Siapkan 5 Ton Rendang untuk Korban Gempa NTT, BPOM Pastikan Keamanan Pangan

Iki Radio — Bentuk kepedulian masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) terhadap bencana gempa bumi yang melanda Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), diwujudkan melalui aksi kemanusiaan. Melalui Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), masyarakat Sumbar tengah menyiapkan sebanyak 5 ton rendang untuk disalurkan kepada para korban terdampak.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI), Taruna Ikrar


Ketua LKAAM, Fauzi Bahar, menyatakan bahwa bantuan rendang tersebut dikumpulkan dari swadaya berbagai lapisan masyarakat hingga pengusaha rendang lokal, dengan target pengumpulan selesai dalam sepuluh hari ke depan. Pemilihan rendang sebagai bantuan pangan dinilai sangat praktis dan relevan bagi para pengungsi di daerah bencana.

"Pertama sekali dia (rendang) tahan lama, kedua siap saji. Orang ketika rumahnya runtuh tidak siap untuk memasak, nah hanya dengan nasi putih dan rendang saja sudah enak," ujar Fauzi, Selasa (18/8/2026).

Menanggapi aksi solidaritas ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI), Taruna Ikrar, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal ketat keamanan dan kelayakan pangan sebelum dikirimkan ke lokasi bencana.

"Tentu, Badan POM akan intervensi karena itu kewajiban kami. Kami juga berkoordinasi dengan berbagai lembaga yang berhubungan dengan pengiriman makanan," kata Ikrar saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Ikrar menambahkan, sejumlah asosiasi masyarakat lain saat ini juga aktif berkoordinasi dengan BPOM untuk menyalurkan bantuan makanan serupa. BPOM bertugas memastikan seluruh produk makanan darurat yang dikirim memenuhi standar, belum mendekati masa kedaluwarsa, dan aman dikonsumsi.

Guna mengoptimalkan proses pengawasan bantuan logistik, BPOM akan menerjunkan tim khusus yang fokus pada intensifikasi pengawasan mutu obat, suplemen, serta makanan darurat bagi para pengungsi.

"Badan POM hadir dan punya rasa empati yang sangat besar terhadap saudara kita yang mengalami bencana alam di sana. Kami bahkan membentuk tim khusus untuk membantu hal itu," pungkasnya.

OJK Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Generasi Muda

Iki Radio - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan generasi muda untuk membangun kecakapan mengelola keuangan secara bijak, membentuk perilaku finansial yang positif, dan mempersiapkan kesejahteraan di masa depan.

Berbagai kegiatan literasi keuangan yang menargetkan generasi muda terus digelar OJK, seperti agenda Program Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2026 yang digelar di dalam rangkaian Jambore Nasional XII Tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta, Selasa (18/8/2026). (Dok. OJK)


Berbagai kegiatan literasi keuangan yang menargetkan generasi muda terus digelar OJK, seperti agenda Program Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2026 yang digelar di dalam rangkaian Jambore Nasional XII Tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono dalam Talkshow Leaders Insight Pramuka Cakap Keuangan mengatakan, bahwa kemampuan mengelola keuangan perlu dibangun sejak usia muda melalui kebiasaan yang dilakukan secara konsisten.

Menurutnya, generasi muda perlu memiliki kemampuan mengambil keputusan keuangan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh tren maupun gaya hidup. “Kunci masa depan yang kita bisa lakukan itu ada di cara kita mengelola keuangan. Mengelola keuangan itu artinya adalah jalan menuju bahagia,” kata Dicky.

Dicky Kartikoyono menekankan pentingnya membangun perilaku keuangan yang positif melalui kebiasaan sederhana, termasuk menabung, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Leaders Insight tersebut juga menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI, Prof. Atip Latipulhayat, serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Mayjen TNI (Purn.) Bachtiar Utomo sebagai narasumber.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, menyampaikan mengenai pentingnya membangun kebiasaan finansial individu sejak dini, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki dampak terhadap perekonomian nasional.  “Satu kebiasaan baik menabung sejak dini membangun karakter finansial untuk masa depan Indonesia,” ujar Anis.

Menurut Anis, perspektif menabung harus bergeser dari sebagai aktivitas finansial menjadi menabung sebagai fondasi pembentukan karakter finansial.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI, Prof. Atip Latipulhayat, yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan, bahwa literasi keuangan merupakan salah satu fondasi Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. “Literasi keuangan bukan hanya terkait menghitung uang, tetapi juga membentuk perilaku mampu menahan diri dari keinginan konsumtif. Anak yang mampu membentuk perilaku dalam mengendalikan tubuh dan emosinya lewat 7 kebiasaan ini akan lebih mudah mengendalikan keuangannya saat dewasa nanti,” kata Atip.

Sementara itu, Sekjen Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Mayjen TNI (Purn.) Bachtiar Utomo mengatakan, bahwa pembiasaan menabung dan bijak kelola keuangan sangat sesuai dengan nilai-nilai Pramuka. Dalam Dasa Dharma Pramuka ke-7 anggota diharapkan dapat menjadi pribadi yang hemat, cermat dan bersahaja. “Urusan menabung ini ada kaitannya dengan Dasa Dharma ketujuh: hemat, cermat, dan bersahaja,” tutur Bachtiar.

Menurutnya, kebiasaan menabung sejak usia muda dapat membantu dalam membentuk jiwa entrepreneur di masa depan.

Kegiatan LIKE IT tersebut diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri sebanyak 3.500 anggota Pramuka Penggalang. Dari kegiatan ini para peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya membangun kebiasaan menabung, mengelola uang secara bijak, serta mempersiapkan kebutuhan dan tujuan keuangan sejak usia muda.

Aliansi strategis yang dibangun antara OJK, Kemendikdasmen, dan Kwarnas Gerakan Pramuka dalam Leaders Insight merupakan upaya bersama dalam mencetak anggota pramuka yang kelak menjadi Pemimpin Bangsa Indonesia sebagai agen perubahan melalui duta literasi keuangan.

Semangat tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai kepramukaan yang mendorong generasi muda agar menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan.


Rangkaian Kegiatan Edukasi Keuangan Jambore Nasional XII

Rangkaian kegiatan edukasi keuangan dalam Jambore Nasional XII Tahun 2026 dilaksanakan pada 15–16 dan 18–20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur dan ditujukan bagi anggota Pramuka tingkat Penggalang berusia 11–15 tahun.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, anggota Pramuka memperoleh edukasi mengenai pentingnya menabung, pengelolaan keuangan secara bijak, pengenalan produk dan layanan jasa keuangan, serta pemahaman mengenai peran dan fungsi OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam ekosistem sektor keuangan.

Kegiatan Pramuka Cerdas Keuangan dilaksanakan OJK bersama Kementerian Keuangan, BI, dan LPS dengan bersinergi bersama Kwarnas Gerakan Pramuka sebagai bagian dari program LIKE IT 2026.

Kolaborasi OJK dan Kwarnas Gerakan Pramuka dalam penguatan kecakapan keuangan telah terjalin sejak 2023 melalui revisi Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Penabung dan SKK Cakap Keuangan. Implementasi kedua SKK tersebut menjadi salah satu upaya berkelanjutan untuk membekali anggota Pramuka dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan.


Tenda Kampung Finansial, Belajar Keuangan secara Interaktif

Selain Leaders Insight, edukasi keuangan dalam rangkaian LIKE IT 2026 juga dilaksanakan melalui Tenda Kampung Finansial yang menggunakan sistem rotasi selama pelaksanaan Jambore Nasional XII Tahun 2026.

Di area tersebut, anggota Pramuka memperoleh edukasi dari OJK, BI, Kementerian Keuangan, LPS, serta sejumlah pelaku industri jasa keuangan melalui berbagai aktivitas interaktif, antara lain talkshow, permainan dan kuis edukatif, serta booth edukasi keuangan.

Konsep edukasi interaktif tersebut memungkinkan peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengenal lebih dekat produk dan layanan jasa keuangan serta memahami cara menggunakan produk dan layanan tersebut secara bijak sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya interaksi selama kegiatan berlangsung. Hingga rangkaian kegiatan berakhir, tercatat sekitar 7.500 anggota Pramuka atau peserta Jambore Nasional XII Tahun 2026 telah mengunjungi Tenda Kampung Finansial.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus membekali anggota Pramuka dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap finansial yang positif untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran berbasis pengalaman (experience-based learning).


Pramuka Goes to Office ke Kantor Pusat OJK

Sebagai bagian dari rangkaian Jambore Nasional XII Tahun 2026, terdapat agenda kunjungan “Pramuka Goes to Office ke Kantor OJK” yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Agustus 2026. Melalui kegiatan ini, peserta yang terpilih berkesempatan mengunjungi Kantor Pusat OJK dan memperoleh edukasi keuangan secara langsung.

Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi anggota Pramuka untuk mengenal lebih dekat OJK, termasuk peran dan fungsinya sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan, serta upaya OJK dalam meningkatkan literasi keuangan dan pelindungan konsumen.

Rangkaian edukasi keuangan Pramuka Cerdas Keuangan dalam Jambore Nasional XII Tahun 2026 merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat literasi keuangan generasi muda secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan tersebut, anggota Pramuka diharapkan tidak hanya tumbuh menjadi generasi yang aktif, produktif, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab, tetapi juga memiliki kecakapan dalam mengelola keuangan, membangun budaya menabung, serta mengenali dan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan.

Minimalisasi Dampak dan Pengaruh Narkoba, Pemkab Madiun Segera Bentuk BNN

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mulai bersiap membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat kabupaten.

Langkah awal pembentukan lembaga tersebut ditandai dengan diterbitkannya regulasi pendukung berupa Peraturan Bupati (Perbup) Madiun Nomor 5 Tahun 2026, dan telah ditetapkan pada 10 Februari 2026 lalu.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan bahwa regulasi tersebut menjadi fondasi hukum yang kuat untuk mempercepat hadirnya BNN di Kabupaten Madiun. Perbup tersebut mengatur tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah setempat.

"Persiapan pembentukan BNN sudah kita awali dengan Perbup pembentukan P4GN, yakni Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Madiun," ujar Hari Wuryanto dikonfirmasi Selasa (18/8/2026).

Kehadiran Perbup P4GN diharapkan tidak hanya menjadi payung hukum bagi pembentukan BNN Kabupaten Madiun, tetapi juga dapat mengoptimalkan upaya pencegahan, edukasi, serta penindakan peredaran gelap narkoba secara lebih terintegrasi demi melindungi masyarakat Madiun dari bahaya narkotika.

Peraturan Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2026


Diketahui, kejahatan narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi dan lain sebagainya, bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik maka akan merusak bangsa dan negara.

Oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penangulangan penyalaggunaan narkoba.

Masyarakat Kabupaten Madiun berharap, dengan dibentukan BNN Kabupaten Madiun, akan meminimalkan berbagai kasus narkoba di Madiun.

Adanya pemahaman masyarakat dan generasi muda tentang bahaya narkoba di sekolah dan lingkungan. Menindak tegas pelaku kejahatan narkotika secara profesional. Dan memberi layanan rehabilitasi (pengobatan) bagi pecandu agar sembuh secara fisik dan mental.(ir)

 

 

BPOM Jawa Timur Sita Obat Bahan Alam dan Kosmetik Ilegal Senilai Rp1,03 Miliar di Berbagai Daerah

Iki Radio — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Surabaya berhasil membongkar sejumlah peredaran obat dan makanan ilegal di berbagai kawasan Jawa Timur. Dalam penindakan terbaru, total nilai temuan produk berbahaya tanpa izin edar tersebut menembus angka lebih dari Rp1,03 miliar.

Kepala BPOM Surabaya, Yudi Noviandi (kemeja putih) saat pemusnahan barang temuan ilegal, di BPOM Surabaya (6/8/2026)


Kepala BPOM di Surabaya, Yudi Noviandi, menyampaikan bahwa penindakan ini dilakukan secara intensif di beberapa daerah penindakan guna melindungi masyarakat dari risiko produk ilegal dan berbahaya.

"Kami terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat," tegas Yudi Noviandi di Surabaya (6/8/2026).

Penindakan dilakukan di wilayah Sidoarjo, Kediri, Trenggalek, hingga Lumajang.

Di Sidoarjo, petugas melakukan penyitaan produk obat bahan alam (jamu) dan obat keras tanpa izin edar senilai Rp75.870.000. Pada kasus lain di Sidoarjo, petugas melakukan penindakan jamu/obat bahan alam ilegal dengan estimasi nilai barang mencapai Rp429.550.000.

Sementara di Kediri kasus Obat Bahan Alam Ilegal, petugas mepalukan penertiban peredaran obat bahan alam tanpa izin edar senilai Rp46.905.000.

Pada kasus Obat Bahan Alam Ilegal di Trenggalek, petugas mengamankan produk obat bahan alam ilegal bernilai Rp48.200.000.

Sedangkan di Lumajang, penyitaan obat bahan alam tanpa izin edar dengan nilai barang Rp27.117.600, serta pengungkapan peredaran kosmetik tanpa izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya dengan total nilai mencapai Rp406.495.000.

“Dari rangkaian penindakan di wilayah Jawa Timur tersebut, BBPOM mengamankan seluruh barang bukti dengan total nilai ekonomi mencapai Rp1.034.137.600,” lanjutnya.

Yudi Noviandi menegaskan pihak BPOM tidak akan segan menindak tegas pelaku usaha atau pihak-pihak yang sengaja memproduksi maupun mengedarkan produk obat, jamu, dan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan serta legalitas hukum.

Masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk Obat dan Makanan.(ir)

 

Bulan Agustus Ini, PAD Kota Madiun Tembus Rp 101 Miliar

Iki Radio – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun tahun anggaran 2026 menunjukkan tren positif. Hingga bulan Agustus ini, penerimaan PAD tercatat telah menembus angka Rp101,16 miliar atau setara 70,17 persen dari total target yang ditetapkan sebesar Rp144,17 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun, Jariyanto, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil optimalisasi berbagai sektor pajak dan retribusi daerah yang terus digenjot sepanjang tahun berjalan.

Meski secara keseluruhan perolehan PAD sudah melampaui separuh target, Jariyanto mengakui bahwa realisasi dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat ini masih terbilang rendah. Kendati demikian, pihak Bapenda menilai kondisi tersebut sebagai hal yang lumrah sesuai dengan pola pembayaran masyarakat.

"Untuk PBB memang batas akhir pemungutan masih terbilang satu bulan lebih, yakni hingga 30 September 2026. Biasanya, capaian PBB ini akan mengalami peningkatan drastis saat memasuki bulan September atau menjelang jatuh tempo," ujar Jariyanto.

Pihak Bapenda Kota Madiun mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran PBB tepat waktu guna menghindari sanksi denda administrasi serta mendukung kelancaran pembangunan di Kota Madiun.(ir)

 

HUT ke-81 RI, Gresik Beri Diskon PBB dan BPHTB

Iki Radio - Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Pemkab Gresik memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta membebaskan denda atas tunggakan pajak daerah.

Kebijakan tersebut berlaku dalam periode terbatas mulai 17 Agustus 2026 dan diharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak. Untuk PBB-P2, Pemkab Gresik memberikan diskon 20 persen bagi ketetapan pajak mulai Rp0 hingga Rp1 juta. Keringanan ini berlaku 17 Agustus hingga 17 September 2026.

Sementara itu, masyarakat memperoleh diskon 50 persen BPHTB untuk perolehan hak karena waris serta hibah dari orang tua kepada anak. Program tersebut berlaku lebih panjang, yakni 17 Agustus hingga 16 Oktober 2026. Pemkab Gresik juga menghapus sanksi administratif berupa denda atas seluruh tunggakan pajak daerah. Pembebasan denda ini berlaku pada 17 Agustus hingga 17 September 2026.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban yang lebih ringan.

“Momentum kemerdekaan ini kami manfaatkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kami berharap keringanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat bisa menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan lebih ringan,” ujar Fandi Akhmad Yani.

Menurutnya, pajak daerah memiliki posisi penting dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, kepatuhan membayar pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk gotong royong untuk membangun Gresik,” katanya.

Pemkab Gresik mengimbau masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut sesuai jenis dan periode yang telah ditetapkan. Masyarakat juga diminta tidak menunda pembayaran agar manfaat program tidak terlewat. “Jangan sampai kesempatan ini terlewat. Silakan dimanfaatkan selama periodenya masih berlangsung,” pungkasnya.

Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Gresik tidak hanya memberikan insentif pada momentum kemerdekaan, tetapi juga mendorong penyelesaian tunggakan dan memperkuat basis kepatuhan pajak daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak diharapkan tetap menopang keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

 

close
Pasang Iklan Disini