Perkuat Sinergi, Dekopinda Madiun Siap Rangkul Seluruh Koperasi

Iki Radio – Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Madiun menyatakan kesiapannya untuk mengawal integrasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ataupun Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) ke dalam ekosistem koperasi daerah. 

Langkah ini diambil guna memastikan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Madiun berjalan selaras dan profesional.

Ketua Dekopinda Kabupaten Madiun, Sarwono, menegaskan bahwa hadirnya KDMP dan KKMP secara otomatis menambah daftar anggota Dekopinda sesuai dengan amanat undang-undang. 

"Karena lembaganya adalah koperasi, maka secara undang-undang mereka adalah anggota Dekopinda. Kami memiliki kewajiban menjalankan tiga tugas utama, yaitu advokasi terkait perlindungan hukum, fasilitasi jaringan usaha, serta edukasi untuk peningkatan kapasitas," ujar Sarwono usai pengukuhan pengurus Dekopinda Kabupaten Madiun periode 2025 - 2026, di Ruang Eka Kapti, Puspem Kabupaten Madiun, Senin (20/4/2026).

Sesuai arahan Bupati Madiun, Sarwono menjelaskan bahwa fokus utama Dekopinda saat ini adalah pada bidang pendidikan.

Melalui Lembaga Pendidikan Koperasi (Lapenkopda) Kabupaten Madiun, pihaknya akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk menggodok kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Fokus kami adalah mempersiapkan SDM yang mumpuni, baik dari sisi tata kelola organisasi maupun manajemen usahanya. Kami ingin koperasi baru ini tidak hanya berdiri, tapi juga sehat secara manajerial," tambahnya.

Masuknya unit-unit baru dari KDMP dan KKMP memberikan dampak signifikan terhadap basis data keanggotaan Dekopinda. 

Berdasarkan data yang ada, sebelumnya terdapat sekitar 350 koperasi aktif di Kabupaten Madiun. Dengan tambahan sekitar 206 unit baru, kini total koperasi di bawah naungan Dekopinda melampaui angka 500 unit.

Keanggotaan ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari Koperasi Wanita (Kopwan), Koperasi Pegawai, Koperasi Fungsional (TNI/Polri), Koperasi Simpan Pinjam, KUD, hingga koperasi di sektor pertanian dan kehutanan.

Menanggapi kekhawatiran terkait potensi gesekan atau persaingan antar koperasi, Dekopinda telah menyiapkan strategi khusus melalui Badan Otonom Jaringan Usaha antar Koperasi Daerah (JUKDA).

Sarwono menekankan pentingnya kolaborasi antara koperasi senior yang sudah berpengalaman dengan koperasi yang baru terbentuk. 

"Strategi kami adalah koordinasi. Melalui JUKDA, kami akan mengarahkan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat. Sebaliknya, kami ingin membangun kemitraan di mana pengalaman koperasi lama bisa disinergikan dengan semangat unit-unit baru, termasuk melibatkan sektor UMKM," jelasnya.

Dekopinda berkomitmen untuk terus menjadi fasilitator dan jembatan komunikasi bagi seluruh elemen koperasi di Kabupaten Madiun. 

Dengan komunikasi yang intensif, diharapkan potensi konflik dapat diminimalisir dan diarahkan menjadi kolaborasi produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun secara luas.(ir)

Read More

Evaluasi WFH, Bupati Madiun Wacanakan Tempat Tugas Guru Dekat Domisili

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun terus memantau efektivitas kebijakan Bekerja dari Rumah atau Work From Home (WFH) yang telah memasuki minggu kedua.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk melihat dampak nyata kebijakan tersebut terhadap kinerja ASN dan efisiensi anggaran.

Menurut Hari Wuryanto, hasil dari penerapan WFH tidak bisa dilihat secara instan.

Diperlukan beberapa siklus kerja agar data yang dihasilkan lebih akurat sebelum dipaparkan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) mendatang.

"Evaluasinya akan kita lihat pertama dari kinerja pada saat Rapim berikutnya. Kalau saat ini belum bisa, harus beberapa kali siklus baru terlihat hasilnya. Apakah betul-betul bisa efisiensi di bidang energi, termasuk bahan bakar," ujar Bupati Madiun.

Selain kebijakan WFH, Pemkab Madiun tengah menggodok perencanaan strategis untuk melakukan penataan ulang penugasan tenaga pendidik dan pegawai. 

Rencananya, para guru akan didekatkan lokasinya dengan tempat tinggal masing-masing.

Langkah ini diambil sebagai upaya jangka panjang dalam menekan konsumsi bahan bakar dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dari sisi efisiensi waktu serta biaya transportasi.

"Insyaallah guru-guru dan tenaga kita akan ditugaskan dekat dengan rumahnya. Yang penting tetap operasional dan tidak melanggar regulasi," tegasnya.

Bupati Hari Wuryanto juga memberikan simulasi sederhana mengenai dampak ekonomi dari kebijakan pendekatan lokasi tugas ini. Menurutnya, angka penghematan yang dihasilkan bisa sangat signifikan jika diterapkan secara massal.

Jika jumlah guru 2.000 orang, akan menghemat BBM 1 liter per orang perhari. Sehingga bisa menghemat 2.000 liter per hari. Sehingga dalam satu bulan, bisa menghemat 60.000 liter per bulan.

"Itu sangat luar biasa," tambahnya. 

Dengan kebijakan ini, Pemkab Madiun berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif sekaligus berkontribusi positif pada pengurangan emisi dan penghematan energi di wilayah Kabupaten Madiun.(ir)

Read More

Kabar Gembira! Tahun Ini Kuota Beasiswa Mahasiswa Kabupaten Madiun Naik Menjadi 180 Orang

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) memastikan bahwa program beasiswa untuk mahasiswa tetap berjalan di tahun 2026 ini.

Bahkan kuota tahun ini, mengalami peningkatan. 

Kepala Dispendikbud Kabupaten Madiun, Agus Sucipto menegaskan, meski saat ini sedang dilakukan efisiensi di berbagai lini anggaran, sektor pelayanan masyarakat, khususnya hak atas pendidikan, tidak akan terganggu.

Kata Agus, jumlah penerima beasiswa tahun 2026 ini ditambah sebanyak 30 kuota. 

Dari yang sebelumnya dialokasikan untuk 150 mahasiswa, kini menjadi 180 mahasiswa.

Setiap penerima beasiswa akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp10 juta per orang.

"Untuk hak masyarakat tidak akan kami ganggu gugat. Justru tahun ini kuotanya kami tambah dari 150 menjadi 180 orang," ujar Agus Sucipto.

Saat ini, pihak dinas tengah melakukan tahap inventarisasi data. Prioritas utama penerima beasiswa adalah masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2, yakni kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan finansial agar proses pendidikan mereka dapat berjalan tanpa hambatan biaya.

Untuk menjaga akuntabilitas dan ketepatan sasaran, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna memvalidasi data calon penerima.

Pendaftaran rencananya akan dibuka secara resmi pada Juli mendatang. Informasi ini juga terus disosialisasikan kepada masyarakat melalui program "Satu Hari di Desa" bersama Tim KOBER (Komunikasi Bersahaja).

"Insya Allah pendaftaran dibuka bulan Juli. Nanti akan kami luncurkan secara resmi dan terbuka untuk umum," tambah Agus.

Program beasiswa ini tidak membatasi pilihan program studi mahasiswa. Pemerintah Kabupaten Madiun membebaskan para mahasiswa untuk memilih jalur pendidikan sesuai minat dan keinginan mereka, baik itu pendidikan keguruan, teknik, kesehatan, maupun bidang lainnya.

Goal atau tujuan utama dari program ini adalah peningkatan kompetensi individu agar generasi muda Kabupaten Madiun memiliki bekal yang kuat untuk bertahan hidup (survive) dan bersaing di masa depan.

"Harapan kami, masyarakat dapat meningkatkan kompetensinya. Yang terpenting, mereka memiliki bekal untuk survive di masa depan," pungkasnya.(ir)

Read More

KKP Siap Manfaatkan Kapal Eks Illegal Fishing

Iki Radio - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali siap memanfaatkan empat kapal ikan yang sebelumnya digunakan dalam praktik ilegal fishing. Keempat kapal telah melalui proses hukum dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di pengadilan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono saat menerima empat kapal illegal fishiing hasil rampasan negara dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI di Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Dok. KKP)

Kapal-kapal tersebut berstatus dirampas negara, selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 

Kesiapan pemanfaatan kapal ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) atas barang rampasan negara berupa empat kapal perikanan dari Kejaksaan Republik Indonesia kepada KKP pada Kamis kemarin (16/4/2026) oleh Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

Langkah ini merupakan aksi nyata dari kebijakan “Tangkap-Manfaat” atas kapal-kapal pelaku illegal fishing yang diringkus oleh armada kapal pengawas KKP dan telah melalui proses penyidikan hingga putusan pengadilan serta telah berkekuatan hukum tetap dirampas untuk negara.

“KKP bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan kapal-kapal yang telah inkrah bagi kesejahteraan nelayan dan kepentingan pengawasan, tidak lagi dimusnahkan atau ditenggelamkan,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Sebanyak tiga kapal diantaranya diperuntukkan bagi pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan atau koperasi perikanan, serta satu kapal MV Run Zeng 03 yang akan direkondisi sebagai kapal pengawas. Kapal “raksasa” ini memiliki bobot lebih dari 800 GT.

Dirjen PSDKP yang akrab disapa Ipunk itu, menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan dijadikannya MV. Run Zeng 03 menjadi kapal pengawas nantinya, ini menjadi bukti bahwa hasil kejahatan bisa dimanfaatkan dan menjadi aset negara yang produktif, serta sarana penegakan hukum.

Selain itu, pihaknya juga akan memastikan agar kapal-kapal yang diserahkan kepada nelayan benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan tidak akan mentolerir terjadinya penyalahgunaan di lapangan.

Senada dengan Ipunk, Kepala BPA, Kuntadi, menyebutkan bahwa prinsip penanganan barang rampasan negara adalah memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara. 

“Prosesi penyerahan kali ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi nyata antara KKP dan Kejaksaan RI dalam mendukung program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan," ungkap Kuntadi.

Proses Panjang Penegakan Hukum

Ia menambahkan bahwa penyelesaian barang rampasan merupakan bagian dari proses panjang penegakan hukum, di mana kami memastikan barang tersebut mampu mendatangkan manfaat. Untuk itu, kami berterima kasih kepada KKP karena telah mengoptimalkan penggunaan barang rampasan untuk mengamankan kekayaan negara dari illegal fishing.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Saiful Umam dalam laporannya merinci lokasi keberadaan saat ini dari keempat kapal tersebut, yaitu FB. Loui-04 (85 GT), FB. LB. MV-01 (23 GT), dan FB. LB. MV-02 (23 GT) berada di Bitung, Sulawesi Utara, sedangkan MV Run Zeng 03 (870 GT) berada di Tual, Maluku.

Saliful Umam juga menambahkan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya, sejak 2022 hingga saat ini, pihaknya telah menerima 18 kapal dari kejaksaan, dengan empat kapal telah diserahkan kepada lembaga pendidikan tinggi KKP, tujuh kapal dihibahkan dari KKP kepada pemerintah daerah untuk kepentingan nelayan, satu kapal untuk armada pengawasan, serta enam kapal dalam proses hibah kepada nelayan melalui pemerintah daerah.

Langkah kolaboratif dengan Kejaksaan ini sesuai dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti, Wahyu Trenggono yang menyampaikan komitmennya untuk mengedepankan penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan ekonomi. Dengan tangkap manfaat, pihaknya optimis dapat mendongkrak produktivitas serta kesejahteraan masyarakat nelayan Indonesia.

Read More

Bagi Sembako, Ekspo Banjarbaru 2026 Buka Ribuan Lowongan Kerja

Iki Radio - Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Expo dan Job Fair yang dirangkaikan dengan pembagian 550 paket sembako dalam rangka Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru 2026. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan dr. Murdjani, Jumat (17/4/2026).

Acara dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, serta dihadiri jajaran perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Erna menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Di usia ke-27 ini, Banjarbaru terus bergerak maju. Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Ekspo dan Job Fair bukan sekadar perayaan, melainkan bentuk nyata dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.

Melalui ekspo, pemerintah memperkenalkan produk unggulan UMKM sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat. Sementara itu, Job Fair menjadi sarana strategis untuk membuka akses kerja dan menekan angka pengangguran.

Sebanyak 21 perusahaan bersama BP3MI Provinsi Kalimantan Selatan berpartisipasi dengan menyediakan 1.553 lowongan pekerjaan.

Wali Kota mengimbau para pencari kerja agar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, serta mendorong perusahaan memberikan peluang kerja yang adil dan terbuka bagi tenaga kerja lokal.

Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan dan pembukaan pelatihan tenaga kerja difabel sebagai bentuk komitmen terhadap inklusi dan kesetaraan kesempatan kerja.

Sebagai bagian dari kegiatan sosial, Pemerintah Kota Banjarbaru menyalurkan 550 paket sembako kepada keluarga prasejahtera di lima kecamatan dan 20 kelurahan.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Banjarbaru yang lebih sejahtera,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Read More

Negara Siapkan 129 Ribu Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah

Iki Radio - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung Program 3 Juta Rumah dengan menyiapkan lebih dari 129 ribu hektare lahan. Langkah ini menjadi titik krusial dalam menjawab persoalan klasik perumahan nasional: bukan sekadar pembangunan, tetapi ketersediaan tanah yang legal, siap bangun, dan tepat sasaran.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam siaran persnya pada Jumat (17/4/2026), menegaskan bahwa penyediaan lahan kini tidak lagi bersifat sporadis, melainkan dirancang dalam kerangka besar pembangunan hunian vertikal dan kota satelit.

Dari total 129.764 hektare lahan teridentifikasi, sekitar 37.709 hektare dinilai siap dimanfaatkan. 

"Angka ini menunjukkan bahwa persoalan bukan lagi pada ketersediaan data, melainkan kesiapan implementasi di lapangan—mulai dari status hukum tanah hingga sinkronisasi tata ruang," jelas Menteri Nusron Wahid.

Kebijakan ini langsung berkaitan dengan Program 3 Juta Rumah yang didorong pemerintahan Prabowo Subianto, yang menargetkan percepatan pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam konteks ini, lahan menjadi faktor penentu keberhasilan, bukan sekadar pelengkap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bahkan menegaskan bahwa tanpa kepastian tanah, program perumahan akan selalu terjebak dalam siklus janji tanpa realisasi.

Namun demikian, pendekatan pembangunan tidak lagi bertumpu pada pola lama horizontal yang memperluas kota tanpa kendali. Pemerintah kini mengarahkan strategi ke dua skema utama: Hunian vertikal di perkotaan, untuk menekan kepadatan dan meningkatkan efisiensi lahan dan kota satelit di kawasan penyangga, untuk mengurangi tekanan urbanisasi di kota besar

Secara spasial, pendekatan ini juga menjadi bagian dari koreksi atas ketimpangan tata ruang yang selama ini memicu kemacetan, urban sprawl, hingga tingginya biaya logistik perkotaan.

Meski demikian, tantangan implementasi tidak ringan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa hambatan utama bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada konflik lahan dan legalitas, lambatnya integrasi antarkementerian/lembaga, keterbatasan akses pembiayaan bagi MBR serta inkonsistensi kebijakan daerah

Jika tidak ditangani, ketersediaan lahan justru berisiko menjadi stok pasif tanpa realisasi pembangunan.

Langkah penyediaan lahan skala besar ini menjadi indikator awal bahwa negara mulai menggeser fokus dari wacana ke eksekusi konkret. 

Namun, keberhasilan Program 3 Juta Rumah tidak hanya ditentukan oleh luas lahan yang disiapkan, melainkan pada konsistensi kebijakan, kecepatan implementasi, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat.

Dalam kerangka Asta Cita, kebijakan ini mencerminkan upaya memperkuat pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif sekaligus mendorong pemerataan ekonomi. Di sisi lain, integrasi tata ruang dan perumahan juga menjadi fondasi penting dalam membangun kota yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Jika eksekusi berjalan konsisten, program ini bukan hanya menjawab backlog perumahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membentuk wajah baru pembangunan nasional Indonesia.

Read More

Dispendikbud Kabupaten Madiun, Libatkan Tim KOBER Untuk Pengawasan Selamat ASRI

Iki Radio - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Madiun, melibatkan tim Komunikasi Bersahaja (KOBER) dalam pengawasan implementasi gerakan Selamat ASRI (Selasa Jum'at Aman Sehat Resik dan Indah), di seluruh tingkatan satuan pendidikan.

Kepala Dispendikbud Kabupaten Madiun, Agus Sucipto menuturkan, gerakan Selamat ASRI di sekolah, sebagai bentuk implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2026, tentang Gerakan Selasa Jumat Bersih.

Gerakan Selamat ASRI ini diterapkan di semua satuan pendidikan, mulai dari PAUD sampai SMP. Kegiatan ini dinilai relevan dengan visi-misi Pemerintah Kabupaten Madiun, "BERSAHAJA" yaitu Bersih, Sehat dan Sejahtera. 

"Pelaksanaan gerakan "Selamat Asri" ini bukan sebuah hal baru, melainkan maksimalisasi program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, disesuaikan dengan karakteristik masing masing sekolah.

"Kami membebaskan semua satuan pendidikan untuk mengekspresikan dan merealisasikan gerakan "Selamat Asri" sesuai dengan kebutuhan yang ada," lanjutnya.

Sedangkan guna memastikan program berjalan maksimal, Diapendikbud membentuk Tim KOBER (Komunikasi Bersahaja) untuk melakukan monitoring.

"Monitoring ini merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan kesuksesan dan efektivitas program," imbuhnya.

Gerakan Selamat ASRI yang digagas Pemkab Madiun ini, merupakan tindaklanjut program nasional Gerakan ASRI, yang dicanangkan presiden Prabowo.

Harapannya kembali meningkatkan kesadaran masyarakat, terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan.(ir)

Read More

Ciptakan Lingkungan Bersih, Pemkab Madiun Luncurkan Selamat ASRI

Iki Radio - Selaras dengan program nasional Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan gerakan Selamat ASRI (Selasa Jum'at Aman, Sehat, Resik dan Indah), Jum'at, (17/4/2026).

Selamat ASRI merupakan gerakan bersama yang dilakukan seluruh pihak untuk menjaga keamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan.

"Kalau kita kaitkan dengan visi Kabupaten Madiun 'Bersahaja' (Bersih, Sehat, dan Sejahtera), sebenarnya sudah linier dengan Gerakan Indonesia ASRI," ujar Bupati Madiun, Hari Wuryanto.

Bahkan Pemerintah Kabupaten Madiun mempertegas dengan sudah diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Gerakan Selasa Jumat Bersih.

"Kita berharap di setiap hari Selasa dan Jumat semua bisa melakukan kegiatan bersih-bersih," tambahnya.

Tidak hanya di lingkungan pendidikan, namun gerakan Selamat ASRI ini juga ditekankan pelaksanannya pada seluruh kantor, dinas dan instansi, hingga lingkungan mulai tingkat RT, RW dan seterusnya.

"Sudah kami sampaikan, jadi di lingkungan kantor, desa, RT, RW, semuanya harus melakukan itu. Makanya Perbup-nya sudah kita sebarkan ke seluruh stakeholder yang ada supaya dipahami, kemudian merencanakan dan memprogramkan kegiatan bersih-bersih setiap Selasa atau Jumat," lanjut Bupati.

Untuk memastikan pelaksanaan pelaksanaan Gerakan Selamat ASRI Kabupaten Madiun ini berjalan sebagaimana yang diharapkan, Pemkab Madiun akan mengintensifkan pengawasan, sebagai bahan laporan ke pusat.

"Karena setiap dua minggu sekali kami harus melaporkan hasilnya ke pusat, baik kegiatan yang sudah dilakukan maupun dokumentasinya," pungkasnya.

Launching Gerakan Selamat ASRI Kabupaten Madiun ini, dikemas melalui kegiatan bersepeda bersama Bupati Madiun bersama Forpimda dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Diawali dari Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, menuju SDN Kincang, kemudian dilanjutkan dengan apel dan kerja bakti bersama.

Selanjutnya, rombongan menuju SMP Negeri 1 Jiwan, untuk kerja bakti dan dilanjutkan dengan peluncuran Gerakan Selamat ASRI.(ir)

Read More