JAKARTA, Iki Radio — Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) mempercepat proses
registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini diambil agar
berbagai bentuk layanan publik di Indonesia dapat terselenggara secara lebih efektif
dan tepat sasaran melalui integrasi data kependudukan.
Instruksi tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi
Perlinsos Digital yang diikuti para gubernur, bupati, dan wali kota
se-Indonesia secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat
(6/11/2026).
Tito menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan
titik awal dari agenda besar pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan
digital berbasis Government Technology (GovTech).
"Arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai
digitalisasi pemerintahan dan integrasi data menjadi landasan untuk
menghubungkan berbagai layanan publik dalam satu ekosistem yang lebih
efektif," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Dalam ekosistem ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri berperan menyediakan basis data
identitas penduduk yang terintegrasi dengan data biometrik. Nomor Induk
Kependudukan (NIK) disiapkan sebagai pengenal tunggal (single identity number)
warga negara.
"Baik layanan dari Kementerian Kesehatan,
pendidikan, kepolisian (kendaraan bermotor), maupun ATR/BPN, nantinya cukup
diakses melalui satu sistem single sign-on menggunakan satu nomor unik yang
dipegang oleh masing-masing warga negara," ungkap Tito. Verifikasi
biometrik juga diterapkan untuk memastikan keabsahan pemilik identitas secara
presisi.
Validasi Penerima Bantuan Sosial
Khusus pada sektor
perlindungan sosial, integrasi data memungkinkan pemerintah mencocokkan
identitas penduduk dengan kondisi sosial ekonomi serta kepemilikan aset. Hasil
penyepadanan ini menjadi instrumen penting dalam menilai kelayakan warga yang
berhak menerima bantuan tunai maupun nontunai, tanpa mengesampingkan kriteria
dan mekanisme penetapan bantuan yang berlaku.
Untuk mengejar efektivitas di lapangan, Tito menekankan
pentingnya keterlibatan aktif dari pemda. Pasalnya, tidak semua lapisan
masyarakat memiliki telepon pintar (smartphone) atau mampu mengoperasikan
aplikasi secara mandiri. Oleh sebab itu, peran agen Perlinsos sangat krusial
untuk mendampingi masyarakat selama proses registrasi dan verifikasi.
Berdasarkan data dashboard Perlinsos Digital Kementerian
Sosial per Jumat (6/11/2026), sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah
terdaftar. Selain itu, terdapat lebih dari 1,05 juta agen yang terdaftar dengan
lebih dari 502.000 agen di antaranya berstatus aktif. Provinsi Aceh (51,25%)
dan Bali (50,73%) mencatatkan capaian registrasi tertinggi saat ini.
Pembentukan Satgas Daerah
Guna mempercepat cakupan
registrasi, Mendagri mendorong pemda segera membentuk tim atau Satuan Tugas
(Satgas) Perlinsos di daerah masing-masing. Satgas ini melibatkan Dinas Sosial
dan Dinas Dukcapil secara langsung, dengan Sekretaris Daerah (Sekda) bertindak
sebagai pengawas dan Kepala Daerah sebagai penanggung jawab.
"Digitalisasi Perlinsos ini sangat bermanfaat untuk
membantu daerah," tegas Tito.
Selain menjamin ketepatan penyaluran bansos, sistem ini
membantu pemda memetakan kebutuhan warganya secara detail, termasuk dalam
merancang program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting. Bagi
Ditjen Dukcapil sendiri, penguatan integrasi data ini menjadi pilar utama dalam
mewujudkan pelayanan publik yang akurat, inklusif, dan saling terhubung di
seluruh Indonesia.