Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Gelar HAI Fest 2026, Kemenkes Pamerkan Inovasi Kesehatan Karya Anak Bangsa

JAKARTA, Iki Radio – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan Health and Innovation Festival (HAI Fest) 2026 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada Senin (16/11/2026). Pameran ini menampilkan beragam inovasi kesehatan karya anak bangsa yang berasal dari berbagai instansi maupun pelaku industri di Tanah Air.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia, menyampaikan bahwa pameran ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

“Di sini kami menampilkan beberapa karya anak bangsa, mulai dari perguruan tinggi, kemudian poltekkes yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan, industri dan asosiasi farmasi dan alat kesehatan, serta pelayanan kesehatan rumah tangga,” ujar Rizka di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

Mengusung tema “Connecting Innovation and Delivering Health for All”, HAI Fest 2026 dirancang untuk menjembatani hasil riset dengan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, ajang ini menjadi wadah strategis untuk menyebarluaskan capaian reformasi kesehatan sekaligus meningkatkan edukasi dan pemahaman masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kemenkes menyediakan ruang kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan unsur pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, pelaku industri, akademisi, peneliti, asosiasi, organisasi profesi, hingga masyarakat luas. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekosistem inovasi kesehatan nasional.

“Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kementerian Kesehatan untuk menjembatani hasil riset dan inovasi kesehatan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan,” pungkas Rizka.

 

Polres Garut Gelar Operasi Zebra Lodaya 2026, Fokus Tekan Kecelakaan di Titik "Black Spot"

GARUT, Iki Radio – Kepolisian Resor (Polres) Garut resmi menggelar Operasi Zebra Lodaya 2026 selama 14 hari, terhitung mulai 16 hingga 29 November 2026. Operasi ini difokuskan pada pengawasan dan penertiban di seluruh titik krusial rawan kecelakaan (black spot) serta titik rawan kemacetan (trouble spot) di wilayah hukum Kabupaten Garut, Jawa Barat, termasuk jalur nasional Limbangan-Malangbong.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Garut, AKP Muthia Khansa Nurwijaya, menyatakan bahwa operasi serentak di wilayah hukum Polda Jawa Barat ini merupakan kelanjutan dari Operasi Patuh Lodaya 2026 sekaligus langkah awal persiapan pengamanan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Operasi ini mengedepankan pendekatan humanis dan edukasi untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, serta kelancaran lalu lintas dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru," ujar Muthia seusai Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Lodaya 2026 di Markas Polres Garut, Senin (16/11/2026).

Meski mengutamakan edukasi, pihak kepolisian tetap akan memberlakukan tindakan tegas berupa penerapan tilang elektronik (ETLE) maupun tilang manual bagi para pelanggar. Penindakan ini akan diintensifkan di titik-titik black spot guna menekan risiko fatalitas kecelakaan di jalan raya.

Muthia mengungkapkan, berdasarkan evaluasi operasi sebelumnya, pelanggaran lalu lintas di Garut masih didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm. Padahal, penggunaan helm sangat krusial untuk melindungi kepala dan meminimalkan risiko cedera fatal apabila terjadi kecelakaan.

"Untuk itu, di wilayah black spot kita akan melaksanakan penindakan-penindakan secara terukur," tegasnya.

Pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2026 yang mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, Lancar, dan Berkeselamatan" ini turut melibatkan personel gabungan dari unsur TNI, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Kehadiran petugas gabungan di lapangan diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

 

MPR Terima Surat Usulan Cawapres dari Presiden Prabowo, Rapat Gabungan Digelar Sore Ini

JAKARTA, Iki Radio — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait usulan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin, 16 November 2026. Berdasarkan laporan Antara, surat tersebut diterima pada pukul 11.10 WIB dan dijadwalkan untuk segera dibahas dalam Rapat Gabungan MPR pada pukul 15.00 WIB di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat tersebut, namun belum mengungkapkan nama tokoh yang diusulkan oleh Presiden. Menurut Muzani, seluruh isi surat baru akan dibedah bersama para pimpinan serta perwakilan lintas fraksi partai politik dalam rapat gabungan sore ini, dan hasilnya dipastikan akan diumumkan secara terbuka kepada publik.

"Memang tadi kami jam 11.10 WIB terima surat dari Presiden, nanti akan kita bahas di ragab (rapat gabungan). Apa hasilnya, segala macam tunggu sebentar, sabar, karena kami akan bicarakan di ragab. Kan semua harus disampaikan kepada masyarakat ya," ujar Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Pengiriman surat ini merupakan tindak lanjut dari kekosongan kursi wakil presiden menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengundang para ketua umum partai politik koalisi guna menjaring masukan terkait sosok pengganti Gibran.

Dalam sambutannya pada acara Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa proses pencarian pengganti wakil presiden akan difokuskan segera setelah ia merampungkan agenda kunjungan kerjanya ke luar negeri, yakni ke Manila, Filipina untuk menghadiri KTT ASEAN serta ke Shenzhen, Tiongkok. Hingga surat tersebut diserahkan ke parlemen, pihak Istana maupun Presiden belum membeberkan kriteria spesifik ataupun nama kandidat yang diajukan.

 

OJK dan BI Perkuat LAPS-SK: Sengketa Jasa Keuangan & Sistem Pembayaran Wajib Lewat Jalur Luar Pengadilan

JAKARTA, Iki Radio — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) resmi memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Kebijakan ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bersama mengenai tata cara kerja sama dan koordinasi dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SK), yang kini juga diperluas mencakup penyelenggara di bidang sistem pembayaran.

Penguatan tersebut diumumkan dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa seluruh permasalahan perdata di industri jasa keuangan yang tidak tuntas di tingkat internal wajib diarahkan ke LAPS-SK sebelum melangkah ke pengadilan.

"Kalau semua permasalahan perdata yang tidak bisa diselesaikan oleh internal dispute resolution, akan masuk semuanya ke LAPS," ujar Dicky.

Melalui aturan baru ini, konsumen yang mengalami kendala dengan penyelenggara jasa keuangan harus melalui tahapan terstruktur berikut:

Internal Dispute Resolution (IDR): Konsumen wajib mengajukan pengaduan terlebih dahulu kepada penyelenggara jasa keuangan terkait.

LAPS-SK: Jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa wajib dibawa ke LAPS-SK. Penyelenggara jasa keuangan kini diwajibkan untuk mengikuti proses penyelesaian melalui lembaga ini.

Jalur Pengadilan (Opsi Terakhir): Berbeda dengan sistem sebelumnya di mana konsumen dapat langsung membawanya ke pengadilan, kini lembaga peradilan meminta agar sengketa perdata diselesaikan terlebih dahulu di LAPS-SK guna mengurangi beban perkara di pengadilan.

Proses di LAPS-SK sendiri akan didampingi oleh mediator, arbiter, serta adjudikator independen yang bersertifikat dan berkompeten.

Kompleksitas transaksi keuangan modern yang melibatkan banyak pihak—mulai dari perbankan, payment gateway, pedagang (merchant), platform digital, hingga telekomunikasi—menuntut koordinasi yang erat antarlembaga.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa koordinasi kuat antara BI dan OJK krusial untuk memastikan pengaduan konsumen terselesaikan secara efektif dan terintegrasi. Juklak Bersama OJK-BI ini mencakup pedoman kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, hingga pemberian perintah tertulis sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Langkah strategis ini juga memangkas birokrasi pengaduan yang kerap membuat konsumen bingung. Konsumen kini tidak perlu lagi mengadu secara berulang (redundant) ke berbagai pintu yang berbeda seperti BI, OJK, dan penyelenggara secara terpisah.

Penguatan penyelesaian sengketa ini merupakan bagian dari pilar program GEBER PK 2027, yang mengusung tiga pilar utama: Empower Consumer (pemberdayaan konsumen), Stronger Protection (penguatan pelindungan), serta Collaborative Action (kolaborasi antarpemangku kepentingan).

 

Bareskrim Polri Usut TPPU Judi Online Website A, Blokir 302 Rekening dan Sita Aset Rp28 Miliar

JAKARTA, Iki Radio — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal dari praktik judi online yang dioperasikan melalui situs berinisial A. Dalam pengungkapan ini, penyidik telah memblokir 302 rekening serta menyita total aset senilai Rp28,010 miliar.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, mengungkapkan bahwa peningkatan status perkara ini didasarkan pada hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Berdasarkan analisis PPATK, penyelidik meningkatkan status ke penyidikan dan telah melakukan pemblokiran rekening sebanyak 302 rekening, dengan total aset keseluruhan yang disita itu sebesar Rp28,010 miliar," ujar Suhasto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026). Resmi bergulirnya penyidikan ini juga dikuatkan dengan surat perintah penyidikan bertanggal 26 Oktober 2026.

Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan oleh Subdit IV Dirtipideksus Bareskrim Polri sejak tahun 2025. Dari hasil penyelidikan, sindikat tersebut mengoperasikan perjudian online dengan memanfaatkan infrastruktur server yang berlokasi di luar negeri, yakni di Finlandia dan Amerika Serikat, guna menghindari pelacakan aparat penegak hukum.

Situs A menyediakan berbagai macam jenis permainan taruhan, seperti hot game, live casino, race, togel, taruhan olahraga, crash game, poker, hingga e-sport. Guna memfasilitasi transaksi para pemain, sindikat ini menggunakan beragam metode pembayaran, mulai dari QRIS, virtual account, transfer bank, e-money, hingga transfer pulsa.

Dalam menelusuri aliran dana dan membongkar pola transaksi yang digunakan pelaku untuk menyamarkan hasil kejahatan, Bareskrim Polri menggandeng PPATK untuk mengidentifikasi rekening-rekening perorangan yang dijadikan penampung deposit.

Selain itu, kepolisian juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memutus akses situs tersebut. Saat ini, website A telah diblokir dan masuk ke dalam database Trust Positive Komdigi sehingga tidak dapat diakses secara publik di wilayah Indonesia.

Kendati demikian, karena server utamanya berada di luar negeri, situs tersebut terpantau masih beroperasi dengan menggunakan identitas lama maupun berganti identitas baru. Oleh karena itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa penyidikan masih terus dikembangkan.

"Ini masih dikembangkan oleh penyidik dan jumlahnya bisa lebih besar dari ini mengingat website ini masih terus berjalan," pungkas Suhasto.

 

Wabup Madiun Tekankan Sinergi Pemdes dan BPD Guna Genjot Pembangunan di Kecamatan Pilangkenceng

MADIUN, Iki Radio – Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menekankan pentingnya sinergi dan harmonisasi antara Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh lembaga kemasyarakatan desa untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang terukur dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dr. Purnomo Hadi usai Sarasehan Kepala Desa dan Lembaga Desa se-Kecamatan Pilangkenceng dalam rangka harmonisasi mewujudkan Kabupaten Madiun Bersahaja, Senin (16/11/2026).

Menurut Purnomo Hadi, struktur pemerintahan di tingkat desa pada hakikatnya memiliki sistem yang serupa dengan pemerintahan di atasnya. Kepala desa beserta perangkat bertindak sebagai pihak eksekutif, sementara BPD menjalankan fungsi legislatif. Keduanya merupakan representasi rakyat yang dipilih secara demokratis sehingga wajib berkolaborasi dan saling menghargai dalam merumuskan Peraturan Desa (Perdes) maupun mengawasi jalannya pembangunan.

"Yang paling penting harus ada sinergi dan kolaborasi yang saling menghargai. Harus terjalin harmonisasi karena mereka semuanya adalah wakil-wakil rakyat," ujar Purnomo Hadi.

Ia menambahkan, kolaborasi yang solid antara Pemdes, BPD, serta lembaga kemasyarakatan desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018—seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, ILP, dan LPMD—akan melahirkan perencanaan pembangunan desa berkonsep SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Masukan dari seluruh lini tokoh masyarakat dinilai krusial agar program pembangunan di wilayah Kecamatan Pilangkenceng menghasilkan luaran (outcome) nyata bagi kemajuan warga.

Menghadapi agenda pembangunan tahun 2027, termasuk potensi pengembangan kawasan industri di wilayah Kabupaten Madiun, Wabup meminta desa-desa di Kecamatan Pilangkenceng dan Saradan mulai bersiap menangkap peluang efek domino hilirisasi investasi.

"Dengan efek hilirisasi investasi, harusnya desa mampu menambah Pendapatan Asli Desa (PAD)-nya masing-masing. Jika PAD meningkat, kesejahteraan perangkat desa, BPD, dan masyarakatnya pasti akan ikut meningkat," jelasnya. Ia pun mengapresiasi kondisi di Pilangkenceng yang sejauh ini dinilai kondusif tanpa kendala berarti dalam hal koordinasi lintas lembaga.

Sementara itu, Camat Pilangkenceng, Edy Sudarko, menjelaskan bahwa kegiatan sarasehan ini merupakan agenda rutin sebagai upaya penyegaran serta penyamaan persepsi antar-elemen desa.

"Di beberapa desa mungkin ada anggota BPD yang baru. Melalui forum ini, kita ajak mereka untuk menyamakan pandangan agar selaras dengan visi dan misi Kabupaten Madiun, sekaligus menjalin sinkronisasi antardesa di wilayah Pilangkenceng," ungkap Edy.

Di sisi lain, Kepala Desa Ngale, Lilik Indarto Gunawan, mengamini bahwa komunikasi efektif menjadi kunci kelancaran pembangunan di tingkat desa. Di wilayahnya, setiap rencana program selalu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan seluruh pemangku kepentingan sebelum dieksekusi.

"Sebelum program dilaksanakan, kami selalu mengomunikasikannya dengan berbagai pihak terkait. Sinergi tiga pilar—yakni Pemdes, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa—serta lembaga-lembaga desa terus kami jaga. Asalkan komunikasi berjalan baik, semua program akan berjalan sesuai harapan demi memajukan desa dan menyejahterakan masyarakat," pungkas Lilik.

 

Dinas Pendidikan Kota Mataram Larang Guru Merokok di Sekolah, Siapkan Sanksi hingga Razia Miras

MATARAM, Iki Radio — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), secara tegas melarang seluruh tenaga pendidik merokok di area sekolah. Larangan ini diberlakukan demi menjaga lingkungan pendidikan yang sehat sekaligus memastikan guru memberikan teladan positif bagi pembentukan karakter dan akhlak mulia para peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, menyatakan bahwa kebiasaan merokok di lingkungan sekolah sangat bertentangan dengan upaya guru dalam memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya.

"Guru harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, agar peserta didik dapat meniru, menyerap, dan menerapkan nilai-nilai positif serta membentuk karakter, akhlak mulia, dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Yusuf, Senin (16/11/2026).

Peringatan keras ini merupakan tindak lanjut atas masukan dari sejumlah anggota DPRD Kota Mataram yang menyoroti pentingnya pelarangan rokok di sekolah serta upaya antisipasi terhadap potensi peredaran minuman keras (miras). Menanggapi hal tersebut, Disdik Kota Mataram berencana menerbitkan surat imbauan resmi yang memuat larangan merokok dan peredaran miras di lingkungan pendidikan.

Meski belum menerima laporan langsung terkait peredaran miras di sekolah, Disdik tetap mengambil langkah proaktif dengan meminta pihak sekolah meningkatkan pengawasan internal. Sebagai bentuk pencegahan konkret, Disdik berencana menggelar razia mendadak ke sekolah-sekolah guna memastikan lingkungan pendidikan bersih dari hal-hal yang berdampak negatif.

Selain itu, Yusuf menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika mendapati guru yang nekat merokok di area sekolah. Sanksi tegas sesuai ketentuan akan dijatuhkan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

 

"Sanksi mulai dari tingkat ringan, sedang, hingga berat," pungkasnya.

 

 

 

Polisi Temukan Barang Bukti Celana dan Periksa 6 Saksi dalam Kasus Dugaan Kekerasan Seksual yang Menyeret Bupati Kupang

KUPANG, Iki Radio - Penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengamankan satu helai celana dan memeriksa enam orang saksi dalam penyelidikan kasus dugaan kekerasan seksual. Perkara ini dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial RWM (21), dengan Bupati Kupang Yosef Lede sebagai terlapor.

Direktur Reserse PPA-PPO Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu, mengungkapkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan saat petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Senin, 16 November 2026.

"Dari hasil olah TKP, kami menemukan satu celana yang digunakan pada saat korban mengganti celana miliknya. Itu barang bukti yang kami dapatkan," ujar Nova dalam konferensi pers di Mapolda NTT.

Selain mengamankan celana, polisi juga telah mengajukan pemeriksaan visum terhadap pelapor serta berkoordinasi dengan lembaga terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Hingga saat ini, penyidik telah meminta keterangan dari enam orang saksi, yang meliputi pelapor, orang tua pelapor, serta dua perempuan berinisial EK and LS yang mengantar korban ke rumah jabatan bupati.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, polisi belum menemukan indikasi keterlibatan EK dan LS dalam tindak pidana tersebut, meskipun keduanya masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Penyidik juga mendalami temuan uang sebesar Rp3.100.000 yang sempat diberikan oleh terlapor kepada korban pasca-peristiwa, yang kemudian dikembalikan melalui EK.

Setelah merampungkan keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti, penyidik berencana untuk segera memeriksa Yosef Lede selaku terlapor. Kasus ini sendiri bermula ketika korban yang merupakan mahasiswa semester lima mendapat tawaran pekerjaan dan dibawa ke rumah jabatan bupati tanpa penjelasan tujuan yang jelas.

Kapolda NTT, Irjen Pol Reza Arief, menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional menggunakan metode Scientific Crime Investigation agar prosesnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia memastikan kepolisian tidak akan memandang status sosial maupun jabatan dalam menegakkan aturan.

"Kita akan menegakkan hukum ini sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa melihat status jabatan dan apa pun itu. Seluruh masyarakat mempunyai perlakuan yang sama di hadapan hukum," tegas Reza.

Dalam perkara ini, terlapor dijerat dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Beleid tersebut mengatur tentang penyalahgunaan kedudukan, wewenang, atau kerentanan untuk memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta.

 

close
Pasang Iklan Disini