Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Negara Jamin Masa Depan Keluarga Petugas dan Relawan Karhutla yang Gugur, Pastikan Beasiswa hingga Jenjang Tertinggi

BOGOR, Iki Radio — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk hadir mendampingi dan menjamin masa depan keluarga para relawan serta petugas yang gugur saat menjalankan tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana lainnya. 

Jaminan tersebut meliputi pengambilalihan tanggung jawab masa depan ahli waris hingga pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi anak-anak korban.

Komitmen ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan Bintang Jasa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). 

Penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan negara atas keberanian, pengabdian, dan pengorbanan para pahlawan kemanusiaan tersebut.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa negara akan mengambil alih semua tanggung jawab masa depan bagi para ahli waris dan keluarga yang ditinggalkan," ujar Sugiono.

Sebagai bentuk konkret dari perhatian tersebut, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi khusus kepada Menko PMK agar seluruh anak dari relawan dan petugas yang gugur mendapatkan jaminan pendidikan. 

Mereka akan disekolahkan di lembaga terbaik dengan dukungan beasiswa penuh hingga jenjang pendidikan tertinggi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan santunan langsung kepada keluarga yang ditinggalkan.

Sugiono menilai pengabdian para petugas dan relawan yang gugur di tengah tugas berat penanganan karhutla patut menjadi teladan bagi seluruh masyarakat. Di saat sebagian pihak sibuk saling tuding dalam menyikapi bencana, para relawan justru turun tangan dengan tulus ikhlas hingga mendedikasikan jiwa raga mereka demi melindungi warga dan lingkungan.

"Berbicara saja tidak akan menyelesaikan masalah, tapi harus ada hal-hal dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah tersebut," pungkas Sugiono.


14 November 2026 HUT Ke 81 Korps Brimob : Mengenal Lebih Dekat Dari Pasukan Polisi Istimewa hingga Garda Depan Operasi Khusus

JAKARTA, Iki Radio — Korps Brigade Mobil (Korps Brimob) merupakan salah satu kesatuan paling historis dan strategis di dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebagai kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter, Brimob memegang peran vital dalam menjaga keamanan dalam negeri, mulai dari penanganan terorisme domestik, penumpasan kelompok bersenjata, hingga misi kemanusiaan.

Berikut adalah rekam jejak, struktur, serta perjalanan sejarah Korps Brimob Polri dari masa ke masa.

 

Akar Sejarah: Cikal Bakal Institusi Polri

Sejarah Brimob berakar dari masa pendudukan Jepang pada 29 April 1943 ketika dibentuk pasukan Tokubetsu Keisatsutai (Pasukan Polisi Istimewa). Di bawah pimpinan Inspektur Polisi I Mochammad Jasin, pasukan ini memainkan peran heroik dalam Pertempuran Surabaya melawan tentara Sekutu, serta menjadi satuan pertama yang dianugerahi penghargaan Sakanti Yana Utama oleh Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno.

Pada 14 November 1945, berbagai kesatuan Polisi Istimewa dilebur menjadi Mobile Brigade (Mobrig) atas prakarsa Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Nama tersebut kemudian resmi diubah menjadi Korps Brigade Mobil (Korps Brimob) oleh Presiden Soekarno pada 14 November 1961, bertepatan dengan diterimanya Pataka Nugraha Sakanti Yana Utama.

 

Cabang Utama: Gegana dan Pelopor

Korps Brimob Polri terbagi menjadi dua cabang utama dengan spesialisasi tugas yang berbeda:

Satuan Gegana: Berfokus pada operasi kepolisian khusus yang sangat spesifik, seperti penjinakan bahan peledak (Jihandak), penanganan ancaman Kimia, Biologi, dan Radioaktif (KBR), serta penanggulangan teror.

Satuan Pelopor: Mengemban tugas-tugas paramiliter yang lebih luas, termasuk penanganan huru-hara, pencarian dan penyelamatan (SAR), pengamanan instalasi vital, perlawanan teror, hingga pertempuran hutan terbatas dan gerilya.

 

Peran dan Operasi Bersejarah

Sepanjang sejarah Republik, Brimob selalu berada di garis depan dalam menghadapi berbagai gejolak keamanan nasional. Beberapa catatan penting keterlibatan Brimob meliputi:

Penumpasan Pemberontakan: Berperan aktif dalam menumpas Peristiwa Madiun 1948, DI/TII, PRRI/Permesta, hingga RMS.

Operasi Trikora & Seroja: Terlibat dalam pendaratan di Irian Barat (Papua) serta bergabung dalam Operasi Seroja di Timor Timur melalui Detasemen Khusus Alap-alap.

Tugas Kontemporer: Menangani kejahatan berintensitas tinggi bersenjata, pengamanan unjuk rasa massa, serta operasi bantuan kemanusiaan SAR.

 

Kepemimpinan Saat Ini

Berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2017, nomenklatur pimpinan Korps Brimob resmi berganti dari Kepala Korps menjadi Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol). Saat ini, Korps Brimob Polri dipimpin oleh Komjen Pol. Ramdani Hidayat, yang meneruskan kepemimpinan dalam menjaga profesionalisme dan kesiapsiagaan pasukan elite Polri ini.

 

Buka OPOP Expo 2026 di Surabaya, Gubernur Khofifah Tekankan Penguatan Tiga Pilar Ekonomi Pesantren

SURABAYA, Iki Radio  – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri pembukaan One Pesantren One Product (OPOP) Expo 2026 yang digelar di Atrium Royal Plaza Surabaya, Jumat (13/11/2026). Mengusung tema "Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera", pameran produk unggulan pesantren yang ke delapan kalinya ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 November 2026.

Dalam sambutannya yang disampaikan melalui video conference, Khofifah menekankan pentingnya memperkuat ekosistem OPOP yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni Santripreneur, Pesantrenpreneur, dan Sosiopreneur. Menurutnya, penguatan tersebut membutuhkan ikhtiar, sinergitas, dan semangat bersama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di lingkungan pesantren, alumni, maupun santri.

“Ekosistem OPOP ini betul-betul bisa mengantarkan kemandirian dan keberdayaan ekonomi, baik pesantrennya, alumninya, maupun santrinya. Insyaallah ketika tiga pilar ini bisa kita kuatkan, Dakwah Bil Mal makin mengemuka, Jihad Bil Mal makin kuat,” ujar Khofifah.

Melalui program OPOP, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mendorong potensi ekonomi pesantren agar tumbuh menjadi kekuatan yang produktif dan berdaya saing, sekaligus melahirkan wirausaha muda baru yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat luas.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, Endy Alim Abdi Nusa, berharap ajang ini dapat mempererat kolaborasi lintas sektor. Tahun ini, OPOP Expo diikuti oleh 34 stan peserta yang difasilitasi sebagai ruang promosi serta perluasan akses pasar bagi produk-produk unggulan pondok pesantren.

Acara pembukaan turut dirangkai dengan berbagai agenda strategis dan sosial, di antaranya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan koperasi pondok pesantren terkait penyaluran zakat produktif untuk modal usaha bergulir. Selain itu, dilakukan penyerahan sertifikat perlindungan merek, fasilitasi badan hukum koperasi pesantren, santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris, serta pemberian piagam penghargaan kepada Plt. Bupati Tulungagung atas dukungannya dalam pelaksanaan program Ekonomi Masyarakat Berbasis Pesantren (Eko-Tren) OPOP.

Sebagai informasi tambahan, seremoni pembukaan diawali dengan penampilan Tari Saman dari santri Pondok Pesantren Amanatul Ummah serta pembacaan ayat suci Al-Qur’an Surat Al-Fathir ayat 29–30 oleh Ustazah Lutfiyah Harisma, Juara 2 Aksi Indosiar Tahun 2025. Selama tiga hari penyelenggaraan, pengunjung dan pelaku usaha juga dapat memanfaatkan berbagai layanan gratis, mulai dari Klinik KUKM, pemeriksaan kesehatan gratis, talkshow KUKM, hingga sesi business matching.

Prabowo Beri Waktu Sepekan bagi Koalisi Usulkan Nama Cawapres, PAN Serahkan Sepenuhnya ke Presiden

BOGOR, Iki Radio — Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada para ketua umum partai politik koalisi pemerintah untuk mendiskusikan serta mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pertemuan bersama jajaran pimpinan partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden meminta para pimpinan partai untuk menggelar pembahasan internal terlebih dahulu sebelum kembali bertemu pekan depan. Menurut laporan Antara, Jumat (13/11/2026), Zulkifli menyatakan partainya memutuskan untuk tidak menyodorkan nama kader dan menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada Kepala Negara.

"Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu usai menghadiri pertemuan di Istana Bogor.

Zulhas menegaskan bahwa meskipun PAN tetap akan menggelar pembahasan internal mengikuti arahan Presiden, penentuan akhir mengenai sosok pendamping tetap menjadi hak prerogatif Kepala Negara.

"Semua terserah kepada bapak Presiden. Tetapi kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," kata Zulhas.

Terkait waktu pengumuman resmi nama cawapres, Zulhas menjelaskan bahwa hal tersebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Presiden Prabowo dijadwalkan menyelesaikan sejumlah agenda kenegaraan terlebih dahulu, yakni menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, serta bertolak ke Manila, Filipina, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Pertemuan lanjutan antara Presiden dan para pimpinan partai koalisi baru akan digelar setelah rangkaian agenda luar daerah dan lawatan luar negeri tersebut rampung. Pertemuan itu nantinya akan difokuskan untuk mematangkan dua nama usulan cawapres yang akan diserahkan kepada MPR RI.

"Nah, pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada (Presiden)," tutup Zulhas.

Polda NTT Selidiki Dugaan Kekerasan Seksual yang Seret Nama Bupati Kupang

KUPANG, Iki Radio — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) tengah menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Penyelidikan ini dilakukan setelah seorang korban berusia 21 tahun resmi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib.

Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, mengatakan laporan itu telah diterima pada Kamis, 12 November 2026, dan teregistrasi dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan," ujar Henry di Kupang, Jumat, 13 November 2026.

Berdasarkan keterangan awal pelapor, peristiwa bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi usai mendapat informasi mengenai tawaran pekerjaan. Di tempat tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang mengarah pada dugaan kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor. Setelah kejadian itu, korban berhasil menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan dijemput meninggalkan lokasi.

Henry menegaskan bahwa Polda NTT menangani perkara ini secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, serta mengacu pada hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ia juga mengimbau masyarakat agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjaga privasi korban guna menghindari tekanan psikologis tambahan.

"Kami meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu, menyampaikan bahwa penyidik telah mengambil sejumlah langkah awal, mulai dari penerbitan administrasi penyelidikan, pengajuan Visum et Repertum (VER), hingga pemeriksaan awal terhadap korban dan saksi.

Penyidik juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis. Selain itu, Polda NTT menggandeng Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT untuk memberikan pendampingan, perlindungan, dan fasilitas rumah aman bagi korban jika dibutuhkan.

Selanjutnya, penyidik akan terus mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi tambahan, melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, serta melaksanakan gelar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Eks Kapolsek Dompu Dipecat Usai Setubuhi Tahanan hingga Hamil, DPR Desak Pelaku Dijerat Pidana Maksimal

MATARAM, Iki Radio — Keputusan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendapatkan dukungan luas. Namun, sanksi etik tersebut dinilai belum cukup dan harus dikawal dengan proses hukum pidana secara maksimal.

ilustrasi (Ai)

"Saya minta pemecatan saja tidak cukup, Polda NTB harus pastikan pelaku juga dijerat pidana maksimal," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).

Sahroni mengaku geram dengan perbuatan bejat yang dilakukan oleh oknum perwira polsek tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng dan memberikan dampak buruk yang luar biasa bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Ini benar-benar keterlaluan dan sangat memalukan institusi Polri,” ungkap Sahroni dengan tegas.

Di sisi lain, Sahroni turut mengapresiasi ketegasan Polri dalam mengambil langkah cepat menjatuhkan sanksi etik. Penindakan tegas terhadap oknum pelanggar ini, kata dia, menjadi bukti nyata bahwa tidak ada seorang pun di negeri ini yang kebal hukum, tanpa memandang latar belakang jabatan.

“Jangan ada perlindungan hanya karena seragam atau jabatan. Justru Polri harus menunjukkan bahwa institusinya berani membersihkan dirinya sendiri agar kepercayaan publik tetap terjaga,” imbuhnya.

Sebelumnya, Polda NTB resmi menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan kepada eks Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani. Keputusan ini diambil karena Sarbani terbukti secara sah melanggar kode etik profesi Polri, termasuk melakukan hubungan badan dengan seorang tahanan perempuan yang berujung kehamilan.

Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Mohammad Kholid, menjelaskan bahwa sanksi berat tersebut merupakan hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang telah digelar di Ruang Sidang Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB pada Senin (9/11/2026).

"Melalui putusan ini, Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota, terutama yang terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Kholid saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Kholid juga menegaskan bahwa majelis KKEP menjatuhkan putusan pemecatan tersebut berdasarkan prosedur yang transparan, objektif, dan tegas, sesuai dengan aturan serta perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Polri.

Eks Kapolsek Dompu Dipecat Tidak Hormat Usai Terbukti Berhubungan Badan dengan Tahanan

MATARAM, Iki Radio — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap eks Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani. Yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik profesi Polri, termasuk melakukan hubungan badan dengan seorang tahanan perempuan di lingkungan kantor polisi.

Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Mohammad Kholid, mengungkapkan bahwa putusan pemecatan tersebut merupakan hasil dari sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang dilangsungkan di Ruang Sidang Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB pada Senin, 9 November 2026.

"Melalui putusan ini, Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota, terutama yang terbukti melakukan pelanggaran berat," ujar Kholid saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026). 

Kholid menegaskan, majelis KKEP menjatuhkan sanksi tersebut melalui prosedur yang transparan, objektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan di lingkungan Korps Bhayangkara.

Dalam persidangan etik tersebut, majelis KKEP menghadirkan sedikitnya 10 orang saksi untuk menguak rangkaian pelanggaran berat yang dilakukan Sarbani selama memimpin Polsek Dompu. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Sarbani terbukti melakukan serangkaian pelanggaran asusila dan disiplin, di antaranya dugaan persetubuhan yang pertama kali terjadi pada 28 Juli 2026. Perbuatan tercela tersebut berulang pada Agustus 2026, di mana Sarbani sempat mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek Kota Dompu sebelum melakukan hubungan badan di luar nikah.

Puncak pelanggaran terungkap saat Sarbani nekat berhubungan badan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Persidangan juga mengungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut akibat perbuatan itu.

Atas serangkaian tindakan melanggar hukum dan etika tersebut, majelis KKEP menyatakan Sarbani bersalah. Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis turut menjatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.

Putusan pemecatan ini mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Menanggapi putusan berat tersebut, Kombes Kholid menyampaikan bahwa Ipda Sarbani telah mengajukan banding. Pihak Polda NTB memastikan akan menindaklanjuti proses hukum lanjutan itu secara profesional sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pasutri Asal Blitar Diringkus Polisi, Produksi Video Porno Raup Puluhan Juta Per Bulan

BLITAR, Iki Radio — Satreskrim Polres Blitar Kota meringkus pasangan suami istri (pasutri) asal Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, karena memproduksi dan memperjualbelikan konten video serta foto pornografi melalui media sosial dan situs online. Dari bisnis ilegal yang dijalankan sejak Maret 2025 hingga November 2026 ini, kedua tersangka mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo mengungkapkan, pengungkapan kasus ini bermula dari kegiatan patroli siber yang dilakukan oleh jajarannya. Petugas mendapati adanya konten video porno dengan latar sebuah penginapan di Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang diunggah ke sebuah situs web.

Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa para pelaku berdomisili di Bali. Anggota Satreskrim Polres Blitar Kota kemudian bergerak ke Kota Denpasar dan berhasil menangkap kedua tersangka di rumah kos mereka.

"Setelah kami lakukan penyelidikan, pelaku merupakan warga Kabupaten Blitar yang berdomisili di Kota Denpasar. Anggota kemudian melakukan penangkapan di rumah kos pelaku di Denpasar. Kedua pelaku ini adalah pasangan suami istri," kata AKBP Kalfaris, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, pasutri tersebut berinisial PEK (40) dan K (38) alias Ce Crystine. Motif utama di balik aksi nekat ini adalah faktor ekonomi akibat usaha sang suami (PEK) yang mengalami kebangkrutan.

Melihat kondisi tersebut, PEK mendapatkan ide untuk memproduksi konten asusila yang kemudian disetujui oleh istrinya (K). Sang suami mendaftarkan akun di situs porno menggunakan identitas istrinya, sementara sang istri bertindak sebagai model dalam konten-konten yang dihasilkan.

Modus operandi yang digunakan tersangka adalah mengunggah foto dan video bermuatan ketelanjangan yang menampilkan tersangka K. Konten tersebut hanya dapat diakses oleh pengikut (follower) yang telah berlangganan dengan tarif sekitar 10 USD atau setara dengan Rp181 ribu per bulan. Dalam seminggu, pelaku rutin mengunggah minimal dua kali konten baru.

Melalui skema berlangganan tersebut, pasutri ini mampu mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta per bulan, dengan total perolehan mencapai kurang lebih Rp400 juta selama beroperasi. Uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain situs web berbayar, tersangka K juga aktif melakukan siaran langsung (live streaming) berunsur pornografi di platform media sosial.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk memproduksi konten porno, di antaranya unit telepon genggam iPhone, tripod, alat bantu seks (vibrator), minyak pelumas, pakaian dalam jenis lingerie dan G-string, serta buku rekening tabungan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka kini harus mendekam di tahanan dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para tersangka terancam hukuman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar berdasarkan UU ITE, serta pidana penjara hingga 10 tahun berdasarkan UU KUHP.

close
Pasang Iklan Disini