Jenis Operasi Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan Pada 2026

Iki Radio - BPJS Kesehatan menanggung berbagai layanan kesehatan, termasuk tindakan operasi, bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun perlu diketahui bahwa tidak seluruh jenis operasi dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan karena adanya ketentuan dan batasan layanan yang telah diatur dalam regulasi.

Dilansir dari laman resmi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Jumat (2/1/2026), untuk memperoleh layanan operasi dengan pembiayaan BPJS Kesehatan, peserta wajib mengikuti prosedur berjenjang. 

Pasien harus terlebih dahulu berobat ke fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Apabila diperlukan tindakan lanjutan, faskes tingkat pertama akan menerbitkan rujukan ke rumah sakit yang menjadi mitra BPJS.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan JKN, terdapat sedikitnya 19 jenis operasi yang ditanggung BPJS Kesehatan. Meski demikian, Permenkes juga menetapkan sejumlah pengecualian. 

Berikut layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan :

1. Operasi yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan BPJS Kesehatan.

2. Operasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam kondisi darurat.

3. Operasi yang biayanya telah dijamin oleh program lain, seperti jaminan kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas wajib.

4. Operasi yang dilakukan di luar negeri.

5. Operasi untuk tujuan estetika atau kosmetik.

6. Operasi yang bertujuan mengatasi infertilitas.

7. Operasi ortodonsi atau tindakan bedah untuk meratakan gigi yang bersifat nonmedis.

8. Operasi akibat tindakan menyakiti diri sendiri atau aktivitas yang membahayakan diri secara sengaja.

9. Operasi yang merupakan bagian dari pengobatan alternatif, komplementer, atau tradisional yang belum terbukti secara ilmiah.

10. Operasi yang masih bersifat percobaan atau eksperimental.

11. Operasi yang berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi atau tujuan nonkesehatan lainnya.

12. Operasi yang timbul akibat bencana pada masa tanggap darurat atau kejadian luar biasa.

13. Operasi akibat kesalahan atau kelalaian medis yang seharusnya dapat dicegah.

14. Operasi lain yang tidak berkaitan langsung dengan manfaat jaminan kesehatan yang ditetapkan BPJS Kesehatan. 

Read More

Gading Marten Rayakan Tahun Baru 2026 Bersama Gempi dan Gisel

Iki Radio - Aktor Gading Marten membagikan momen perayaan Tahun Baru 2026 bersama putrinya, Gempi Nora Marten, serta mantan istrinya, Gisela Anastasia.

Aktor Gading Marten (paling kiri) bersama putrinya Gempita Nora Marten (Gempi) dan mantan istrinya sekaligus penyanyi dan akstris Gisella Anastasia di ulang tahun ke-10 Gempi.

Melalui unggahan di Instagram, Gading membagikan sejumlah foto kebersamaan mereka saat merayakan pergantian tahun.

Dalam potret tersebut, Gading, Gempi, dan Gisel terlihat berpose bersama sambil memegang kembang api.

Ada pula foto Gading dan Gempi yang berpose berdua dengan kembang api di tangan.

Dalam keterangan unggahannya, Gading menyampaikan rasa syukur sekaligus doa dan harapan untuk tahun 2026.

“HAPPY NEW YEAR 2026. Semoga di tahun ini kita semua diberikan kesehatan, berkat, kedamaian, kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, dan semua hal-hal baik,” tulis Gading, dikutip Jumat (2/1/2026).

“Thank u God for everything. In Your name we pray. Amen,” tutupnya.

Gading dan Gisel diketahui kerap menunjukkan kekompakan demi kebersamaan dengan putri mereka.

Terbaru, keduanya bahkan terlibat dalam satu proyek film berjudul Modual Nekad yang disutradarai Imam Darto.

Dalam film tersebut, Gading dan Gisel diceritakan kembali rujuk setelah bercerai pada film pertamanya, Modal Nekad.

Film Modual Nekad mengisahkan tiga kakak beradik, Saipul, Jamal, dan Marwan, yang masing-masing diperankan oleh Gading Marten, Tarra Budiman, dan Fatih Unru.

Dalam sekuel ini, ketiganya kembali dihadapkan pada persoalan baru.

Setelah berhasil keluar dari masalah besar di film pertama, mereka justru kembali terjerat persoalan ekonomi yang memaksa mereka mencari uang lagi.

Masalah bermula ketika uang yang sebelumnya mereka peroleh habis digunakan Marwan tanpa sepengetahuan Saipul dan Jamal.

Situasi semakin rumit saat Marwan secara tak sengaja menemukan sebuah petunjuk di dalam koper yang menyeretnya ke dalam rahasia besar yang melibatkan seorang tokoh terkenal.

Ia menemukan sebuah flashdisk berisi informasi penting.

Awalnya, Saipul menolak terlibat dalam persoalan tersebut.

Namun, tekanan ekonomi yang semakin berat membuatnya akhirnya ikut dalam rencana Jamal dan Marwan.

Ketiganya pun kembali terseret ke dalam masalah besar, meski iming-iming uang miliaran rupiah telah ada di depan mata.

Read More

Wali Kota Pontianak Tekankan OPD Segera Eksekusi Anggaran

Iki Radio - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengeksekusi anggaran 2026. Berdasarkan catatan di 2025, beberapa program terlambat dilaksanakan. Hal tersebut menjadi perhatiannya untuk diperbaiki.

“Kepala dinas, kepala Badan, yang menerima DPA, saya berharap segera dipelajari, dicermati dan dilaksanakan. Yang tidak jelas silakan dikoordinasikan,” katanya usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Jumat (2/1/2026).

Dia menjelaskan APBD merupakan investasi penting untuk pembangunan di Kota Pontianak. Muaranya adalah kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi momen tahun baru saat yang tepat untuk menumbuhkan semangat dalam memberikan kinerja terbaik kepada warga kota. Menjadikan semua lebih baik, optimal dan profesional.

“Saya berharap 2026 ini ASN bekerja dengan ikhlas dan semangat sesuai dengan prinsip pelayanan prima. Saya ingin tidak ada permasalahan hukum yang disebabkan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan,” sebutnya.

Di 2026 ini, Pemkot Pontianak telah melakukan realokasi anggaran sebagai respon terhadap efisiensi anggaran dari pusat. Kebutuhan layanan langsung masyarakat tetap jadi fokus. Edi juga meminta OPD berinovasi agar program tetap berjalan di tengah kondisi keuangan yang terbatas.

Akan tetapi yang tidak kalah penting, anggaran yang sudah dikeluarkan di 2025 pasti diminta pertanggungjawabannya. Biasanya di akhir Januari, Badan Pemeriksa Keuangan akan mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah. Ia pun meminta seluruh hal terkait disiapkan dengan baik.

“Saya minta untuk dirapikan administrasi, kalau pengadaan dicek barangnya, apakah tersedia, berfungsi atau tidak, dan untuk proyek harus dituntaskan,” tegasnya.

Ia berharap 2026 membawa perubahan lebih baik untuk Pontianak. Untuk itu, dia memberikan catatan penting atas apa yang terjadi di tahun lalu. Selain soal eksekusi anggaran, ia menekankan pentingnya menghadapi mitigasi bencana terutama rob. 

“Di Januari ini diperkirakan ketinggian akan mencapai 2 meter, Desember (2025) kemarin 1,8 meter. Kita harap tidak dibarengi hujan dan angin,” katanya.

Selain mitigasi bencana, hal lain yang perlu digarisbawahi adalah jumlah kebakaran rumah yang mencapai 87 kasus dengan 80 persen bangunan habis, dan kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang menimbulkan korban jiwa.

Read More

Awal 2026, DKP Batang Cek Kendaraan Dinas

Iki Radio - Di awal 2026, tidak diawali dengan rutinitas kantor biasa di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Batang. Deretan mobil dan motor dinas tampak berjejer rapi di halaman kantor untuk menjalani "pemeriksaan kesehatan" perdana di tahun yang baru.

Plt Kepala DKP Batang Agung Wisnu Barata (kiri), memantau kendaraan dinas saat pemeriksaan kendaraan di halaman DKP Batang, Kabupaten Batang.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiagaan armada sebelum terjun ke lapangan sepanjang tahun. Plt Kepala DKP Batang Agung Wisnu Barata memimpin, langsung apel kendaraan operasional tersebut.

“Iya, jadi hari ini, kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan Batang mengadakan apel kendaraan operasional untuk kantor,” katanya saat ditemui di halaman DKP Batang, Kabupaten Batang, Jumat (2/1/2026).

Agung Wisnu menilai, pengecekan ini krusial agar program kerja yang menyasar masyarakat pesisir tidak terhambat kendala teknis di tengah jalan. Ia mengibaratkan armada dinas seperti kondisi fisik manusia yang harus dipantau kelayakannya.

“Kita awali di 2026 ini untuk persiapan untuk kegiatan berikutnya, bulan-bulan berikutnya. Kalau orang itu berbicara kesehatan, kalau kendaraan apakah ini rusak atau tidak,” jelasnya.

Namun, hasil dari "diagnosa" tersebut menunjukkan potret yang cukup memprihatinkan. Dari total aset yang ada yakni lima unit mobil dan 44 unit sepeda motor hanya 40 persen saja yang benar-benar dalam kondisi prima.

Agung secara blak-blakan merinci kondisi sisanya. Sisanya 30 persen rusak ringan dan 30 persen rusak berat. Ia tidak menutup-nutupi fakta yang ada.

“Bukan tanpa alasan armada tersebut "babak belur". Kendaraan operasional DKP, terutama milik para penyuluh, memiliki jam terbang tinggi di medan yang ekstrem. Artinya bahwa mayoritas kendaraan yang rusak berat adalah produk lama yang dipaksa bekerja keras di lapangan,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris DKP Batang Hermanto menjelaskan, bahwa faktor alam menjadi musuh utama bagi ketahanan kendaraan mereka. Lokasi kegiatan yang berfokus di wilayah pesisir membuat kendaraan rentan terhadap proses pengeroposan.

“Iya, tantangannya lokasi kegiatan kita banyak di wilayah pesisir. Yaitu pasti ada rob, ada arus, ini mengakibatkan kendaraan itu cepat keropos, cepat rusak. Tak hanya air laut, medan pelosok untuk menjangkau pembudidaya ikan juga menjadi ujian berat bagi mesin dan bodi kendaraan,” ungkapnya.

Meski kondisi armada jauh dari kata ideal dan terbentur kebijakan efisiensi anggaran, pihak DKP tetap memberikan apresiasi kepada para pegawai yang masih telaten merawat kendaraan dinas mereka.

“Kami juga terima kasih ini kepada teman-teman, perawatan kendaraan termasuk bagus sih sebenarnya. Karena kita adanya efisiensi akhirnya sangat terbatas sekali,” ujar dia.

Kini, fokus utama DKP Batang adalah melakukan perbaikan secara bertahap, agar layanan kepada nelayan dan pembudidaya tetap optimal. Hermanto pun tetap optimis armada yang rusak berat tersebut bisa segera "sehat" kembali.

Read More

Awal 2026, Wali Kota Singkawang Tekankan Disiplin ASN dan Percepatan Kinerja

Iki Radio - Pemerintah Kota Singkawang menegaskan disiplin dan percepatan kerja aparatur sebagai agenda utama awal 2026. Hal itu disampaikan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, saat Apel Gabungan ASN yang dirangkaikan dengan pengangkatan 813 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Jumat (2/1/2026) di halaman kantor Wali Kota.

Dalam arahannya, Tjhai Chui Mie meminta seluruh ASN segera menyusun jadwal kerja yang terukur agar program pembangunan dan pelayanan publik berjalan tepat waktu. Menurutnya, kerapian perencanaan kerja berpengaruh langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

“Ini babak baru di awal 2026. Disiplin harus dijaga dan timeline kerja disusun lebih rapi sesuai program yang telah direncanakan,” kata Tjhai Chui Mie.

Ia menekankan bahwa keterlambatan administrasi dan lemahnya koordinasi masih menjadi keluhan masyarakat. Karena itu, kepuasan publik diminta menjadi prioritas utama setiap perangkat daerah.

“Jangan sampai ada lagi masyarakat yang merasa pelayanannya lambat, apalagi dipersulit. Laporan dan administrasi harus tertib, terutama yang menyangkut pelayanan publik,” katanya.

Selain soal kinerja, Ia juga mengingatkan soal disiplin kehadiran. Ia memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mendata ASN yang tidak hadir dalam apel tanpa alasan jelas.

“Kepala OPD harus tegas. ASN yang bolos apel tanpa keterangan akan diberikan sanksi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemkot Singkawang mengangkat 813 PPPK paruh waktu yang terdiri atas 728 tenaga teknis, 45 guru, dan 40 tenaga kesehatan. Kepada para PPPK tersebut, Tjhai Chui Mie menekankan bahwa pengangkatan ini bukan sekadar perubahan status, melainkan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Kita angkat para honorer menjadi PPPK paruh waktu agar lebih bersemangat bekerja dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” katanya.

Read More

Menteri KKP tak Tolerir Kontraktor Nakal Garap Proyek KNMP

Iki Radio - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengecek langsung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah titik Pulau Jawa yang saat ini progres rata-ratanya sudah di atas 90 persen.

Menteri Trenggono bahkan meminta pemegang proyek segera melakukan perbaikan saat menemukan kondisi bangunan yang dinilainya belum baik. Dia tak memberikan tolerir, karena menurutnya hal-hal detail perlu diperhatikan supaya bangunan yang dihasilkan berkualitas.

“Tadi saya lihat beberapa kualitas pekerjaannya perlu diperbaiki. Saya minta kontraktor segera perbaiki,” ungkap Menteri Trenggono kepada wartawan usai meninjau pembangunan KNMP di Desa Poncosari, Kabupaten Bantul, DIY, Jumat (2/1/2026).

Fasilitas perikanan yang disiapkan KKP di KNMP Poncosari terdiri dari infrastruktur bangunan, sarana prasarana rantai dingin, serta sarana penangkapan ikan. Untuk infrastruktur bangunan, diantaranya berupa kantor pengelola, kios perbekalan, gudang beku, gedung pabrik es, shelter coolbox, bengkel nelayan, balai nelayan, sentra kuliner, hingga shelter perbaikan jaring.

Sedangkan sarana prasarana rantai dingin meliputi mesin gudang beku portabel, pabrik es portabel, mobil berpendingin, serta puluhan unit coolbox. Lalu sarana prasarana penangkapan ikan meliputi 10 unit kapal di atas 5 GT, 100 unit mesin kapal, serta ratusan alat tangkap ikan ramah lingkungan.

Pada kunjungan kerjanya di lokasi-lokasi KNMP, Menteri Trenggono juga ingin memastikan ketersediaan semua fasilitas perikanan yang nantinya dikelola oleh pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebelum ke Poncosari, dia lebih dulu meninjau pembangunan KNMP di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pati, serta Cirebon.

“Kami juga akan melihat di Indonesia timur progresnya seperti apa karena kami targetkan Januari ini sudah selesai. Kami ingin ini berjalan dengan baik supaya nelayan penghasilannya meningkat berkali-kali lipat seperti di Biak Papua, sehingga nilai tukarnya juga meningkat,” ungkap Menteri Trenggono.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP, Trian Yunanda menambahkan dari 65 lokasi pembangunan KNMP tahap pertama tahun 2025, sudah ada yang rampung 100 persen, salah satunya di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Selatan.

Sedangkan sebagian besarnya diselesaikan bertahap dengan target hingga akhir Januari 2026. Kecuali lokasi pembangunan yang terkena imbas bencana alam banjir dan longsor penyelesaiannya paling lambat pada Februari 2026.

“Kami sedang mengejar prosesnya sehingga akhir Januari semua selesai. Namun memang ada pengecualian beberapa lokasi yang secara tidak langsung terdampak bencana, seperti di Langsa, Bireun, Aceh Utara dan Padang Pariaman. Meski begitu, kami tetap berkomunikasi dengan kontraktor, pemda setempat, mudah-mudahan juga bisa selesai di Januari,” ungkap Trian.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelontorkan dana hingga Rp1,34 triliun untuk membangun 65 Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah lokasi Indonesia. Program ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa nelayan melalui peran aktif koperasi dan masyarakat.

Read More

Kemenkes Pastikan Influenza A(H3N2) Subclade K tidak Lebih Parah, Situasi Nasional Terkendali

Iki Radio - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa situasi influenza A(H3N2) subclade K di Indonesia hingga akhir Desember 2025 masih dalam kondisi terkendali dan tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan dibandingkan clade maupun subclade influenza lainnya.

Ilustrasi (foto : Kemenkes RI)

Direktur Penyakit Menular Kemenkes Prima Yosephine menjelaskan bahwa secara global peningkatan kasus influenza A(H3) mulai terpantau di Amerika Serikat sejak minggu ke-40 tahun 2025, seiring dengan masuknya musim dingin.

Subclade K pertama kali diidentifikasi oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat pada Agustus 2025 dan hingga kini telah dilaporkan di lebih dari 80 negara.

“Berdasarkan penilaian WHO dan data epidemiologi yang tersedia, influenza A(H3N2) subclade K tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan. Gejala yang muncul umumnya serupa dengan flu musiman, seperti demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan nyeri tenggorokan,” ujar Prima, Jumat (2/1/2026).

Lanjutnya, dikawasan Asia, subclade K telah dilaporkan di sejumlah negara, antara lain Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Thailand sejak Juli 2025. Meskipun influenza A(H3) menjadi varian dominan, tren kasus influenza di negara-negara tersebut menunjukkan penurunan dalam dua bulan terakhir.

Di Indonesia, hasil surveilans juga menunjukkan bahwa influenza A(H3) merupakan varian dominan. Tren kasus influenza nasional tercatat menurun dalam dua bulan terakhir.

Berdasarkan pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) yang diselesaikan pada 25 Desember 2025, subclade K terdeteksi sejak Agustus 2025 melalui sistem surveilans sentinel ILI-SARI di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

“Hingga akhir Desember 2025, tercatat 62 kasus influenza A(H3N2) subclade K yang tersebar di delapan provinsi, dengan jumlah terbanyak di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan kelompok usia anak,” jelasnya.

Dari total 843 spesimen positif influenza yang diperiksa, sebanyak 348 sampel menjalani pemeriksaan WGS. Seluruh varian yang terdeteksi merupakan varian yang telah dikenal dan saat ini bersirkulasi secara global dalam sistem surveilans WHO.

Kemenkes RI menegaskan akan terus memperkuat surveilans, pelaporan, serta kesiapsiagaan untuk merespons perkembangan situasi influenza sesuai dinamika yang ada.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menjaga daya tahan tubuh, serta mendapatkan vaksinasi influenza tahunan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit penyerta.

Vaksin influenza tetap efektif dalam mencegah sakit berat, rawat inap, dan kematian. Masyarakat juga diimbau untuk tetap berada di rumah saat mengalami gejala flu.

"Menggunakan masker, menerapkan etika batuk, serta segera mengakses fasilitas pelayanan kesehatan apabila gejala memburuk atau tidak membaik dalam lebih dari tiga hari," kata Prima.

Read More

Bantah Isu Pungli, Camat se Kabupaten Madiun dan Kadin PMD Datangi Kejari Madiun

Iki Radio - Puluhan Camat se Kabupaten Madiun, bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jum’at (2/1/2026).

Camat se Kabupaten Madiun bersama Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun saat klarifikasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jum'at (2/1/2026)

Kedatangan para pemangku wilayah kecamatan ini untuk memastikan, bahwa isu dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret aparatur desa dan institusi kejaksaan di Kabupaten Madiun dipastikan tidak berdasar.

Langkah ini diambil menyusul adanya pemberitaan mengenai dugaan penggalangan dana hingga Rp1,5 miliar serta kabar temuan uang puluhan juta rupiah yang dikaitkan dengan kepala desa.

Bahkan, isu ini sempat berujung klarifikasi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

“Tidak pernah ada penggalangan dana Rp1,5 miliar. Yang ada hanya klarifikasi berupa wawancara singkat di kantor, setelah itu aktivitas berjalan normal,” ujar Kepala Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jaenuri, Jum’at (2/1/2026).

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan hanya sebatas permintaan keterangan.

Jaenuri juga membantah adanya temuan uang Rp24 juta.

“Itu kegiatan anjangsana dan arisan bulanan. Besarannya sekitar Rp500 ribu ditambah konsumsi. Tidak ada kaitannya dengan dana desa dan bukan perintah dari siapa pun,” tegasnya.

Camat Balerejo, Suci Wuryani juga memastikan tidak pernah ada instruksi pengumpulan dana, baik dari kecamatan maupun DPMD.

“Kami hanya dimintai klarifikasi apakah pemberitaan itu benar. Jawaban kami tegas, tidak ada,” terang Suci.

Kepala DPMD Kabupaten Madiun, Supriadi, menjelaskan bahwa kegiatan yang dipersoalkan publik sejatinya merupakan pembinaan hukum kepada pemerintah desa.

“Tidak ada permintaan dana, tidak ada perintah, apalagi isu pemotongan 2 persen atau angka tertentu. Itu semua tidak benar,” kata Supriadi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, menegaskan hingga kini tidak ada laporan resmi dari camat maupun kepala desa terkait dugaan permintaan uang oleh oknum kejaksaan.

“Berdasarkan klarifikasi yang kami terima, termasuk dari Kepala DPMD, tidak ditemukan adanya permintaan uang,” katanya.

Meski demikian, pihaknya tidak ragu menindak tegas jika di kemudian hari terbukti ada oknum yang melakukan pungli dengan mengatasnamakan kejaksaan.

“Jika ada laporan, siapa pun pelakunya, termasuk anggota saya sendiri, akan kami proses sesuai aturan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur membenarkan telah melakukan klarifikasi terhadap seorang staf Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun terkait isu tersebut.

Kepala Kejati Jawa Timur Agus Sahat menyebut langkah itu sebagai bentuk respons cepat atas informasi yang beredar.(iw/IR)

 

Read More