Program MBG Diawasi Ketat, Transparansi Jadi Kunci

Iki Radio - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Soni Sonjaya, menegaskan pentingnya disiplin terhadap standar operasional prosedur (SOP) serta transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penegasan tersebut disampaikan saat rapat konsolidasi bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra yayasan seluruh Riau di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).

Soni menekankan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi kepada penerima manfaat, telah memiliki SOP yang jelas dan wajib dijalankan secara disiplin.

“Kehadiran kami di sini untuk memastikan tugas Kepala SPPG berjalan sesuai yang diharapkan. Semua tahapan sudah memiliki SOP yang jelas sehingga harus dijalankan dengan disiplin,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa berbagai kejadian menonjol di lapangan umumnya terjadi akibat kelalaian dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, Soni kembali menyampaikan ketentuan anggaran program MBG, yakni Rp15.000 per porsi untuk sasaran umum dan Rp13.000 per porsi bagi kelompok kecil seperti balita dan anak taman kanak-kanak. Transparansi penggunaan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program.

BGN juga mewajibkan seluruh Kepala SPPG memiliki akun media sosial sebagai sarana informasi publik. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengetahui menu harian, bahan yang digunakan, harga bahan, serta kandungan gizi makanan yang disajikan.

“Setiap SPPG wajib terbuka. Masyarakat berhak mengetahui hari ini memasak apa, bahan yang digunakan, berapa harganya, dan bagaimana kandungan gizinya,” tegasnya.

Soni turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai aktif berkolaborasi dengan SPPG dan mitra yayasan. Target pembangunan SPPG di Riau diproyeksikan mencapai 800 unit. Saat ini, sebanyak 633 titik telah berdiri dan sisanya masih dalam proses.

BGN, lanjutnya, telah menutup portal pendaftaran SPPG baru secara nasional. Jika masih terdapat kebutuhan tambahan di kecamatan tertentu, pemerintah daerah diminta mengajukan surat resmi melalui bupati atau wali kota untuk diverifikasi lebih lanjut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebutkan sebanyak 633 SPPG telah beroperasi di Riau dari target 677 unit yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Jumlah penerima manfaat mencapai 1,42 juta jiwa dengan dukungan 25.035 relawan aktif dalam pelaksanaannya.

Read More

Pemutakhiran Data PBI Secara Nasional Dilaksanakan Dua Tahap

Iki Radio - Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan pemutakhiran data melalui verifikasi langsung ke lapangan (ground check) peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang sebelumnya dinonaktifkan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kedua kiri), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar (kanan), dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi (kiri) saat meninjau ruang Command Center usai Pencanangan Ground Check Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Kamis (19/2/2026). (ANTARA FOTO)

"Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam dua tahap mulai Februari hingga akhir April 2026, melibatkan kolaborasi lintas sektor bersama Dinas Sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, Kamis (19/2/2026).

Ia menyampaikan bahwa proses ini merupakan bagian dari pemutakhiran data guna memastikan ketepatan sasaran program perlindungan sosial. 

“Seluruh BPS di Indonesia akan bergerak bersama-sama berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan pendamping PKH. Kami berkomitmen menghadirkan data yang semakin akurat agar kebijakan yang dirumuskan kementerian terkait menjadi lebih tepat sasaran,” ujar Amalia.

Tahap pertama akan segera dimulai setelah pencanangan dan pelatihan petugas. Pelaksanaan lapangan dijadwalkan berlangsung mulai pekan depan dan ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026. Pada tahap ini, pemutakhiran akan dilakukan terhadap sekitar 106.153 individu atau setara dengan kurang lebih 104 ribu keluarga penerima manfaat.

BPS juga menyiapkan tahap kedua yang persiapannya dimulai pada akhir Februari 2026. Pelaksanaan lapangan tahap kedua akan dimulai setelah libur Lebaran, yakni pada 1 April 2026, dan berlangsung selama kurang lebih satu bulan hingga akhir April 2026. 

Tahap kedua ini menyasar sekitar 11 juta individu atau setara dengan 5,9 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Menurut Amalia, kegiatan ini menjadi wujud komitmen BPS dalam memperkuat kualitas basis data sosial nasional. Data yang semakin mutakhir dan akurat diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan perlindungan sosial yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. 

"Pemutakhiran ini penting agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegas Kepala BPS. 

Read More

Ngerandu Buko, Pasar Takjil Ramadan Suguhkan Aneka Kuliner Khas Banyuwangi

Iki Radio - Ramadan menjadi momen yang ditunggu masyarakat. Di Banyuwangi, salah satu cara menyambut Ramadan adalah dengan menggelar pasar takjil Ngerandu Buko (menunggu berbuka puasa). Warga menjual aneka kuliner menu berbuka puasa. 

Salah satu pasar Ngerandu Buko yang ramai berlokasi di wisata Pantai Marina Boom. Di hari pertama puasa Ramadan, pasar kuliner tersebut ramai dikunjungi warga yang ngabuburit. 

Mereka "berburu" aneka kudapan. Ada petula (patula), aneka jenis bubur, kolak, precet (olahan pisang khas Banyuwangi), darplok, hingga makanan berat seperti nasi tempong, dan aneka jenis muniman segar. 

"Salah satu spot berbuka puasa terbaik di Banyuwangi. Kita membatalkan puasa sambil menikmati senja di pinggir marina. Lokasi ini jadi andalan kita semua," kata Dela yang saat itu datang ramai-ramai bersama kawannya. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa pemkab terus mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan pasar takjil Ramadan di seluruh wilayah Banyuwangi.

"Pastinya dengan adanya pasar takjil ini ribuan warga dan UMKM terlibat. Momentum ini kita manfaatkan untuk menumbuhkan dan menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Bupati Ipuk, saat membuka Pasar Takjil Ramadhan “Ngerandu Buko”, di Pantai Marina Boom, Kamis (19/02/2026).

Ada sebanyak 250 pedagang yang berjualan di sana. Mereka berjualan dari sore hingga malam hari. Tidak hanya dikunjungi oleh warga setempat, sejumlah wisatawan asing juga tampak berbelanja di kawasan tersebut. Mereka mengaku sangat menikmati suasana pasar kuliner ini. 

“Pasar Ramadan ini sangat menarik. Saya tidak menyangka seramai ini perayaan Ramadan di Banyuwangi. Sangat berbeda sekali suasana Banyuwangi, baik dengan Bali maupun Lombok. Sangat menarik,” kata Glenn, turis asal Amerika Serikat. 

Ipuk berpesan agar pelaksanaan pasar takjil dikoordinasikan dengan baik, terutama masalah sampah. Ia menyarankan kepada pembeli maupun pedagang agar membawa kantong dari rumah untuk mengurangi sampah plastik.

“Sampah, terutama material plastik, adalah masalah besar bangsa ini. Program membawa tas belanja sendiri adalah upaya kita melaksanakan komitmen Banyuwangi ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), guna mendukung kebijakan Presiden untuk penanganan sampah dan penataan lingkungan.

“Selain itu, untuk menjaga higienitas makanan yang dijual, Laboratorium dari Dinas Kesehatan akan rutin berkeliling untuk mengecek apakah makanan yang dijajakan layak dikonsumsi,” kata Ipuk. (*)

Read More

BPS Validasi 47.686 Rumah Rusak, Siap Jadi Basis Penyaluran Bantuan

Iki Radio - Pemerintah memastikan penyaluran bantuan rumah rusak pascabencana dilakukan berbasis data tunggal yang tervalidasi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Bersama Pimpinan DPR RI.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, BPS telah memverifikasi dan memvalidasi puluhan ribu data rumah terdampak untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi.

Langkah ini merupakan tindak lanjut penugasan pemerintah kepada BPS untuk melakukan pengumpulan data prabencana dan pascabencana, termasuk respons cepat pendataan lapangan serta pemadanan data dengan pemerintah daerah.

Dalam proses percepatan, BPS mengerahkan sekitar 550 mahasiswa dan pegawai ke wilayah terdampak bencana. Mereka melakukan verifikasi dan validasi langsung terhadap usulan rumah rusak yang diajukan kepala daerah.

Data yang dihimpun tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Seluruhnya kemudian diintegrasikan dalam satu dashboard data tunggal yang dapat diakses Satgas penanganan bencana dan BNPB.  

“Setiap progres sejak 28 Januari kami laporkan kepada Ketua dan Wakil Ketua Satgas. Data ini menjadi dasar verifikasi sebelum penyaluran bantuan,” ujar Amalia, dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Per 17 Februari 2026, tercatat 37 kabupaten/kota telah menandatangani surat keputusan (SK) tiga pihak sebagai dasar penyaluran bantuan. Dari total 85.627 laporan rumah rusak yang masuk, BPS menemukan sejumlah persoalan, seperti nomor induk kependudukan (NIK) ganda, data kosong, hingga satu keluarga tercatat lebih dari sekali.

Setelah proses pembersihan dan penunggalan data, BPS memvalidasi 52.776 record dari 37 kabupaten/kota yang telah menandatangani SK tiga pihak. Hasil akhirnya, sebanyak 47.686 keluarga dinyatakan layak dan tervalidasi sebagai basis penyaluran bantuan. 

“Prinsipnya satu keluarga satu bantuan. Tidak boleh ada dobel,” tegas Kepala BPS.

Dari jumlah tersebut, 44.742 rumah telah teridentifikasi jenis kerusakannya, terdiri atas 20.423 rusak ringan, 8.972 rusak sedang, dan 12.731 rusak berat. Sementara 2.944 rumah lainnya masih dalam proses identifikasi karena jenis kerusakan belum tercantum jelas dalam SK daerah.

BPS telah meminta pemerintah daerah segera melengkapi data tersebut agar seluruh penerima dapat segera diproses.

Sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan, BPS membangun dashboard data tunggal berbasis geotagging. Melalui sistem ini, Satgas dapat melihat secara detail lokasi rumah terdampak, kondisi sebelum dan sesudah bencana, serta progres penyaluran bantuan.

Setiap titik rumah yang terdata dapat ditelusuri berdasarkan koordinat, identitas penerima, dan kategori kerusakan. Dashboard ini telah diberikan akses kepada Satgas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memantau secara real time.

Dengan sistem ini, pemerintah dapat memetakan jumlah rumah rusak per kabupaten/kota, baik kategori ringan, sedang, maupun berat, sekaligus memastikan proses penyaluran bantuan berjalan akuntabel.

Amalia menegaskan, integrasi dan validasi data menjadi kunci percepatan pemulihan. 

“Data yang sudah tervalidasi inilah yang menjadi basis resmi bagi Satgas untuk menyalurkan bantuan secara tepat dan terukur,” ujarnya.

Read More

Cegah Penyimpangan Dana Desa, Tim Tipikor Polres Madiun Beri Penyuluhan Hukum bagi Perangkat Desa

Iki Radio - Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor (Polres) Madiun, mewanti wanti perangkat desa di wilayah Kabupaten Madiun, agar tidak terjebak dalam tindak pidana korupsi dana desa.

Guna mencegah terjadinya malaadministrasi maupun potensi tindak pidana korupsi di tingkat desa, Polres Madiun melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menggelar penyuluhan hukum secara intensif.

Pengelolaan anggaran dan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi kunci kemajuan wilayah.

“Sebagai mitra, kami siap mendukung jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan pemahaman hukum yang baik, kita bisa mencegah terjadinya kesalahpahaman maupun potensi pelanggaran di kemudian hari. Ingat, pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan,” ujar Bhabinkamtibmas Desa Sirapan, Aipda Budianto, Rabu (18/2/2026).

Sosialisasi Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2026 ini, dihadiri lintas perangkat desa, tidak hanya dari Desa Sirapan, namun juga dihadiri Pj. Kades Tanjungrejo, serta Sekretaris Desa (Sekdes) dari Sumberejo dan Tulungrejo.

Budianto juga menekankan pentingnya aspek sosial dalam kepemimpinan desa. Ia mengajak seluruh perangkat desa, baik dari Sirapan maupun desa tetangga yang hadir, untuk membangun komunikasi dua arah yang sehat dengan masyarakat.

“Serap aspirasi penduduk dengan baik. Jika ada permasalahan di lapangan, mari kita kedepankan musyawarah mufakat. Jangan ragu untuk berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa agar situasi tetap kondusif,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi benteng bagi para pemangku kebijakan di desa agar tidak tergelincir dalam kasus hukum yang merugikan negara dan publik.(hms/ir)

Read More

Hilal Tak Terlihat di Batang, LF PCNU Pastikan Awal Puasa 19 Februari 2026

Iki Radio - Pantauan hilal yang dilakukan Lembaga Falakiyah PCNU Batang di kawasan Jembatan Sigandu Batang, Kabupaten Batang, Selasa (17/2/2026) malam tidak membuahkan hasil. Berdasarkan perhitungan hisab, posisi hilal berada di bawah ufuk sehingga mustahil untuk dirukyat.

Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Batang Abdul Kafi menjelaskan, secara astronomis hilal telah terbenam lebih dahulu dibanding Matahari saat waktu pengamatan.

“Berdasarkan hisab atau perhitungan dari berbagai metode kontemporer, antara hilal dan matahari yang terbenam lebih dahulu adalah hilalnya. Jadi dalam posisi minus. Secara otomatis tidak mungkin dirukyat karena hilalnya sudah terbenam duluan,” jelasnya.

Ia menambahkan, momen ijtima atau konjungsi juga belum terjadi saat Matahari terbenam. Berdasarkan perhitungan, ijtima baru berlangsung pukul 19.02 WIB, setelah waktu maghrib.

“Artinya saat matahari terbenam, ijtimak belum terjadi. Sehingga di seluruh wilayah Indonesia, seluruh rukyat yang diselenggarakan bisa dipastikan tidak akan berhasil melihat hilal,” terangnya.

Dengan kondisi tersebut, bulan Syakban disempurnakan menjadi 30 hari sehingga awal Ramadan diperkirakan jatuh pada Kamis (19/2/2026). Meski demikian, hasil rukyat tetap dilaporkan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari prosedur.

“Nantinya yang mengikuti sidang isbat adalah pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Penetapan resmi tetap menunggu keputusan pemerintah,” imbuhnya.

Abdul Kafi menyebutkan, lokasi pengamatan kali ini dipilih di Jembatan Sigandu karena pertimbangan teknis. Biasanya, pemantauan hilal dilakukan di rooftop Gedung Rifaiyah maupun kawasan Pantai Ujungnegoro.

“Iya, biasanya kita di rooftop Rifaiyah, kadang di Pantai Ujungnegoro. Ini karena keterbatasan dan kondisi hilal memang di bawah ufuk, kita di sini sekadar melaporkan bahwa telah melaksanakan rukyatul hilal. Karena isbat itu berdasarkan laporan rukyat,” ungkapnya.

Menurutnya, pelaksanaan rukyat tetap dilakukan sebagai tanggung jawab kelembagaan, meskipun secara hisab sudah dapat dipastikan hilal tidak mungkin terlihat.

Ia juga menyebutkan, pada Rabu (18/2/2026), LF PCNU Batang kembali menggelar pemantauan di Gedung Rifaiyah. Namun kegiatan tersebut hanya bersifat verifikasi dan pembelajaran, bukan sebagai dasar penetapan awal bulan.

“Kalau besok itu sifatnya verifikasi. Kita sudah melakukan hisab, posisi hilalnya sudah tinggi di atas ufuk. Nah, besok itu untuk verifikasi dan pembelajaran, tidak untuk dilaporkan,” tandasnya.

Ia berharap, kegiatan ini menjadi sarana edukasi falakiyah bagi anggota dan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah.

“Dengan hasil hisab yang menunjukkan hilal berada di bawah ufuk saat matahari terbenam, besar kemungkinan umat Islam di Indonesia akan memulai ibadah puasa Ramadan secara serentak pada Kamis, menunggu penetapan resmi pemerintah melalui sidang isbat,” pungkasnya.

Read More

Dekatkan Layanan, PDAM Kabupaten Madiun Hadir di BAHANA BERSAHAJA

Iki Radio - Sebagai bentuk kontribusi ke pemerintah daerah, dan memberikan layanan terbaik pada masyarakat, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun, hadir dalam kegiatan Bakti Harmoni Madiun Bersih Sehat dan Sejahtera (BAHANA BERSAHAJA), yang dilaksanakan di Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Rabu (11/2/2026).

Dalam kegiatan BAHANA BERSAHAJA itu, PDAM Kabupaten Madiun membuka ruang informasi bagi masyarakat, tentang berbagai layanan. Termasuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “YOIKI” yang di produksi oleh Perumdam Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun.

“Sesuai arahan Bapak Bupati, PDAM harus memberikan kontribusi terhadap penyediaan air minum di Kabupaten Madiun, dan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Direktur Utama PDAM Kabupaten Madiun, Imansyah Novianto, ditemui di lokasi kegiatan BAHANA BERSAHAJA.

Dikatakan, pada tahun 2026 ini PDAM Kabupaten Madiun mentargetkan akan menambah jumlah cakupan layanan hingga 2.500 pelanggan.

“Kami menjaring pemasangan gratis dari dana APBN, kami berharap bisa menjangkau sampai 1.500 pelanggan baru untuk program pasang gratis,” lanjutnya.

Dijelaskan, program pasang gratis tersebut dikhususkan bagi pelanggan rumah tangga, dan bukan untuk pelanggan sosial seperti fasilitas umum, atau tempat ibadah.

“Kami harap masyarakat mengetahui program pemasangan gratis ini. Saat ini kami usulkan ke pusat untuk prosesnya,” tambahnya.

Terkait kegiatan BAHANA BERSAHAJA yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Madiun, PDAM Kabupaten Madiun sangat mendukung. Selain sebagai bentuk sinergi bersama seluruh layanan PDAM Kabupaten Madiun nantinya bisa lebih dekat dengan masyarakat.

“Ini perdana di BAHANA. PDAM berkomitmen bisa berpartisipasi terhadap pelayanan di event BAHANA BERSAHAJA dan sebagainya. Pembayaran, pasang baru, layanan kebocoran, pindah meter bisa kita layani disini,” tambahnya.

Selain itu, sebagai upaya dalam layanan air minum bagi masyarakat, PDAM Kabupaten Madiun menyediakan AMDK “YOIKI” produksi Perumdam Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun.

Dalam kesempatan ini, Bupati Madiun Hari Wuryanto, beserta Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, juga berkesempatan menikmati segarnya air minum YOIKI.

“Alhamdulillah.., segar polll,” ujar Wabup dr. Purnomo Hadi di stand PDAM Kabupaten Madiun.

Sedangkan saat ini, AMDK “YOIKI” juga telah menjangkau sejumlah daerah bukan hanya di wilayah Kabupaten Madiun.

Informasi lebih lanjut untuk layanan PDAM Kabupaten Madiun, pelanggan dan masyarakat dapat menghubungi Whatsapp (WA) Live Chat LAPOR PDAM, di nomor : 081-1351-91-11 online 24 jam.

Melalui layanan tersebut masyarakat dapat mengakses berbagai informasi, mulai pasang baru, hingga pengaduan.

Untuk layanan air minum "YOIKI" bisa langsung menghubungi nomor 0811-3033-455. Baik untuk pemesanan atau pembelian.(ir)

Read More

Kementerian PU Percepat Jalan KSPP Wanam-Muting untuk Buka Akses Logistik Papua Selatan

Iki Radio - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan Jalan Kawasan Strategis Penghubung Produksi (KSPP) Wanam–Muting di Provinsi Papua Selatan sebagai upaya membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan konektivitas logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

 Proyek pembangunan Jalan Kawasan Strategis Penghubung Produksi (KSPP) Wanam–Muting di Provinsi Papua Selatan. (Foto: Humas Kemen PU)

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa Jalan KSPP Wanam–Muting merupakan proyek strategis yang berperan penting dalam menghubungkan pusat-pusat produksi dengan jalur distribusi di wilayah selatan Papua.  

“Pembangunan Jalan KSPP Wanam–Muting ini tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas fisik, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Infrastruktur jalan yang andal akan mempermudah mobilitas orang dan barang, menurunkan biaya logistik, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Papua Selatan,” ujar Menteri Dody dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir pada Selasa (10/2/2026).

Saat ini, Kementerian PU tengah melaksanakan pembangunan Segmen II berupa jalan sepanjang ±80,02 kilometer yang dilengkapi jembatan dengan total panjang 480 meter di tiga lokasi serta box culvert di empat lokasi. 

Lingkup pekerjaan mencakup pembangunan jalan at grade, jembatan, box culvert, serta jalan akses pendukung.

Untuk mendukung percepatan pekerjaan, proyek ini ditopang mobilisasi alat berat, antara lain 35 unit excavator, 7 unit bulldozer, 8 unit compactor, dan 2 unit grader.

Sementara itu, pada Segmen I, Kementerian PU merencanakan pembangunan jalan dengan total penanganan sepanjang 58,00 kilometer. 

Jalan dirancang memiliki lebar badan 7,5 meter dengan median dan lebar bahu 1,5 meter. Infrastruktur pendukung mencakup pembangunan empat unit jembatan, terdiri dari tiga jembatan bentang 50 meter dan satu jembatan bentang 40 meter, serta pile slab sepanjang 6,1 kilometer dengan lebar 11 meter dan 17 unit box culvert.

Selain aspek teknis, Menteri Dody menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam pelaksanaan proyek, terutama pada wilayah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat adat.  

“Kami memastikan seluruh tahapan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Pembangunan harus membawa manfaat nyata dan diterima oleh masyarakat setempat,” tambah Menteri Dody.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PU bersinergi dengan pemerintah daerah secara intensif telah melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat adat sejak Oktober 2025 hingga Januari 2026 di berbagai kampung dan distrik di Papua Selatan.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan Jalan KSPP Wanam–Muting secara tepat mutu, tepat waktu, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan yang inklusif serta berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Selatan.

Read More