Iki Radio - Transformasi penyaluran bantuan sosial melalui aplikasi perlindungan sosial (Perlinsos) dirancang untuk menjawab persoalan klasik distribusi bantuan yang selama ini kerap memunculkan keluhan masyarakat.
Dicontohkan, mulai dari penerima yang dinilai tidak tepat sasaran hingga ketidakjelasan alasan seseorang tidak mendapatkan bantuan.
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan menyebut aparatur desa dan pendamping di lapangan sering berada pada posisi sulit ketika warga meminta penjelasan, sementara dasar penetapan penerima bantuan belum terbuka dan tidak seragam.
“Pernah tidak mengalami kondisi ketika ditanya warga ‘kenapa saya tidak dapat bansos’, lalu Bapak Ibu tidak punya jawaban? Atau diprotes karena penerimanya itu-itu saja?” kata Andy Kurniawan dalam sosialisasi Perlinsos di Pendopo Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (23/1/2026).
Ia juga menyinggung temuan di lapangan yang masih dijumpai, yakni warga yang dinilai mampu termasuk memiliki kendaraan namun tercatat sebagai penerima bantuan.
Menurutnya, situasi tersebut harus diselesaikan melalui pembenahan data dan mekanisme penetapan yang lebih objektif.
Andy Kurniawan menekankan pentingnya perubahan paradigma publik mengenai bantuan sosial. Ia mengingatkan bahwa besaran kuota bantuan sosial di suatu daerah berkorelasi dengan angka kemiskinan.
Karena itu, ia mengajak pemerintah daerah dan masyarakat tidak menjadikan banyaknya bantuan sebagai tujuan.
“Banyak bantuan sosial sama dengan banyak orang miskin. Jangan berlomba dapat bantuan. Pilihannya dua: bantuan banyak atau masyarakatnya tidak ada yang miskin,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila angka kemiskinan menurun, maka kuota bantuan yang dihitung berdasarkan indikator kemiskinan juga cenderung ikut menurun.
Dalam konteks itu, tujuan utama adalah memastikan bansos yang terbatas benar-benar diberikan kepada yang paling membutuhkan agar penurunan kemiskinan dapat terjadi lebih cepat.
Dalam paparan yang menekankan pentingnya data, Andy menyebut berbagai program penanggulangan kemiskinan—mulai dari pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, hingga pencegahan kemiskinan antargenerasi—memerlukan data yang presisi agar intervensi tepat.
Ia mencontohkan, nilai subsidi dan bantuan sosial secara nasional sangat besar, tetapi efektivitasnya menurun ketika penyaluran tidak tepat sasaran.
Andy menyebut bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial—termasuk PKH dan BPNT—perlu diperkuat akurasinya karena masih ada indikasi salah sasaran pada sebagian penerima.
Ia menjelaskan, salah sasaran dapat terjadi karena mekanisme pendataan lama yang sangat dipengaruhi proses usulan dan verifikasi manual, sehingga kualitas data bergantung pada ketelitian dan integritas pelaksana di tingkat bawah.
Lebih lanjut, Andy Kurniawan menjelaskan bahwa dalam Perlinsos, penilaian kelayakan penerima menggunakan konsep desil, yakni pengelompokan tingkat kesejahteraan penduduk dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi.
“Desil itu pengelompokan orang dari yang paling tidak mampu sampai yang paling mampu,” ujarnya.
Menurutnya, adanya desil membantu pemerintah menempatkan bantuan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Namun, ia menilai masih ada realitas di mana penerima bantuan berada pada desil yang seharusnya tidak menjadi prioritas.
Ia mencontohkan adanya penerima PKH yang masih berada pada kelompok desil tinggi.
Kondisi tersebut, kata Andy, bukan semata-mata mencari pihak yang harus disalahkan, tetapi menjadi alasan kuat mengapa pembenahan data dan cara penetapan penerima harus dilakukan secara sistemik.
Untuk itu, Andy Kurniawan menekankan aspek penting yang perlu dipahami publik, yakni perbedaan antara status layak dan status ditetapkan menerima.
Ia menjelaskan bahwa jumlah warga yang layak bisa lebih besar dibanding kuota yang tersedia, sehingga diperlukan pemeringkatan untuk menentukan prioritas.
Dalam forum itu, ia mencontohkan situasi di Banyuwangi, di mana jumlah warga yang dinilai layak dapat melebihi kuota penerima yang tersedia.
Karena itu, pemeringkatan menjadi mekanisme untuk memilih penerima dari kelompok yang paling membutuhkan.
“Yang layak belum tentu langsung menerima. Ada kuota. Maka harus ada pemeringkatan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pesan ini penting disampaikan sejak awal untuk menjaga komunikasi publik, terutama saat pengumuman hasil dan masa sanggah, agar tidak menimbulkan salah paham di tengah masyarakat.
Andy menegaskan Perlinsos dirancang untuk menghadirkan transparansi, termasuk membuka alasan layak atau tidak layak berdasarkan data.
Dengan cara ini, kepala desa dan pendamping tidak lagi menjadi pihak yang selalu disalahkan karena keputusan tidak bersumber pada subjektivitas personal, melainkan hasil penilaian berbasis data.
Selain itu, mekanisme sanggah disiapkan sebagai ruang koreksi jika warga merasa data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia menyebut, proses koreksi data menjadi krusial untuk mengurangi exclusion error, yakni kondisi ketika warga yang semestinya layak justru tidak masuk penerima.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya mencegah inclusion error, yaitu warga yang tidak layak tetapi tercatat sebagai penerima.
Andy menyampaikan bahwa target uji coba Perlinsos adalah menekan tingkat kesalahan sasaran hingga berada pada level yang jauh lebih rendah dibanding sebelumnya, dengan dukungan kolaborasi pemerintah daerah, perangkat desa, serta pendamping di lapangan.
Dalam penutupnya, Andy menyampaikan bahwa keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, terutama pemerintah desa dan pendamping yang bersentuhan langsung dengan warga. Ia menyebut mereka sebagai “wajah negara” yang paling sering berhadapan dengan pertanyaan, keluhan, dan protes masyarakat.
“Yang menghadapi warga sehari-hari itu kepala desa dan pendamping. Karena itu, mari kita jaga kepercayaan masyarakat dan jalankan program ini bersama-sama,” ujarnya.
Ia menyebut, keberanian untuk berubah harus dibangun secara kolektif agar pembenahan data dan mekanisme penyaluran bansos dapat benar-benar memberi dampak pada penurunan kemiskinan.
