Prabowo Beri Waktu Sepekan bagi Koalisi Usulkan Nama Cawapres, PAN Serahkan Sepenuhnya ke Presiden

BOGOR, Iki Radio — Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada para ketua umum partai politik koalisi pemerintah untuk mendiskusikan serta mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pertemuan bersama jajaran pimpinan partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden meminta para pimpinan partai untuk menggelar pembahasan internal terlebih dahulu sebelum kembali bertemu pekan depan. Menurut laporan Antara, Jumat (13/11/2026), Zulkifli menyatakan partainya memutuskan untuk tidak menyodorkan nama kader dan menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada Kepala Negara.

"Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu usai menghadiri pertemuan di Istana Bogor.

Zulhas menegaskan bahwa meskipun PAN tetap akan menggelar pembahasan internal mengikuti arahan Presiden, penentuan akhir mengenai sosok pendamping tetap menjadi hak prerogatif Kepala Negara.

"Semua terserah kepada bapak Presiden. Tetapi kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," kata Zulhas.

Terkait waktu pengumuman resmi nama cawapres, Zulhas menjelaskan bahwa hal tersebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Presiden Prabowo dijadwalkan menyelesaikan sejumlah agenda kenegaraan terlebih dahulu, yakni menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, serta bertolak ke Manila, Filipina, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Pertemuan lanjutan antara Presiden dan para pimpinan partai koalisi baru akan digelar setelah rangkaian agenda luar daerah dan lawatan luar negeri tersebut rampung. Pertemuan itu nantinya akan difokuskan untuk mematangkan dua nama usulan cawapres yang akan diserahkan kepada MPR RI.

"Nah, pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada (Presiden)," tutup Zulhas.

Read More

Polda NTT Selidiki Dugaan Kekerasan Seksual yang Seret Nama Bupati Kupang

KUPANG, Iki Radio — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) tengah menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Penyelidikan ini dilakukan setelah seorang korban berusia 21 tahun resmi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib.

Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, mengatakan laporan itu telah diterima pada Kamis, 12 November 2026, dan teregistrasi dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

"Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan," ujar Henry di Kupang, Jumat, 13 November 2026.

Berdasarkan keterangan awal pelapor, peristiwa bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi usai mendapat informasi mengenai tawaran pekerjaan. Di tempat tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang mengarah pada dugaan kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor. Setelah kejadian itu, korban berhasil menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan dijemput meninggalkan lokasi.

Henry menegaskan bahwa Polda NTT menangani perkara ini secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, serta mengacu pada hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ia juga mengimbau masyarakat agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjaga privasi korban guna menghindari tekanan psikologis tambahan.

"Kami meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu, menyampaikan bahwa penyidik telah mengambil sejumlah langkah awal, mulai dari penerbitan administrasi penyelidikan, pengajuan Visum et Repertum (VER), hingga pemeriksaan awal terhadap korban dan saksi.

Penyidik juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis. Selain itu, Polda NTT menggandeng Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT untuk memberikan pendampingan, perlindungan, dan fasilitas rumah aman bagi korban jika dibutuhkan.

Selanjutnya, penyidik akan terus mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi tambahan, melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, serta melaksanakan gelar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Read More

Eks Kapolsek Dompu Dipecat Usai Setubuhi Tahanan hingga Hamil, DPR Desak Pelaku Dijerat Pidana Maksimal

MATARAM, Iki Radio — Keputusan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendapatkan dukungan luas. Namun, sanksi etik tersebut dinilai belum cukup dan harus dikawal dengan proses hukum pidana secara maksimal.

ilustrasi (Ai)

"Saya minta pemecatan saja tidak cukup, Polda NTB harus pastikan pelaku juga dijerat pidana maksimal," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).

Sahroni mengaku geram dengan perbuatan bejat yang dilakukan oleh oknum perwira polsek tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng dan memberikan dampak buruk yang luar biasa bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Ini benar-benar keterlaluan dan sangat memalukan institusi Polri,” ungkap Sahroni dengan tegas.

Di sisi lain, Sahroni turut mengapresiasi ketegasan Polri dalam mengambil langkah cepat menjatuhkan sanksi etik. Penindakan tegas terhadap oknum pelanggar ini, kata dia, menjadi bukti nyata bahwa tidak ada seorang pun di negeri ini yang kebal hukum, tanpa memandang latar belakang jabatan.

“Jangan ada perlindungan hanya karena seragam atau jabatan. Justru Polri harus menunjukkan bahwa institusinya berani membersihkan dirinya sendiri agar kepercayaan publik tetap terjaga,” imbuhnya.

Sebelumnya, Polda NTB resmi menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan kepada eks Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani. Keputusan ini diambil karena Sarbani terbukti secara sah melanggar kode etik profesi Polri, termasuk melakukan hubungan badan dengan seorang tahanan perempuan yang berujung kehamilan.

Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Mohammad Kholid, menjelaskan bahwa sanksi berat tersebut merupakan hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang telah digelar di Ruang Sidang Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB pada Senin (9/11/2026).

"Melalui putusan ini, Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota, terutama yang terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Kholid saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Kholid juga menegaskan bahwa majelis KKEP menjatuhkan putusan pemecatan tersebut berdasarkan prosedur yang transparan, objektif, dan tegas, sesuai dengan aturan serta perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Polri.

Read More

Eks Kapolsek Dompu Dipecat Tidak Hormat Usai Terbukti Berhubungan Badan dengan Tahanan

MATARAM, Iki Radio — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap eks Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani. Yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik profesi Polri, termasuk melakukan hubungan badan dengan seorang tahanan perempuan di lingkungan kantor polisi.

Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Mohammad Kholid, mengungkapkan bahwa putusan pemecatan tersebut merupakan hasil dari sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang dilangsungkan di Ruang Sidang Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB pada Senin, 9 November 2026.

"Melalui putusan ini, Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota, terutama yang terbukti melakukan pelanggaran berat," ujar Kholid saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026). 

Kholid menegaskan, majelis KKEP menjatuhkan sanksi tersebut melalui prosedur yang transparan, objektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan di lingkungan Korps Bhayangkara.

Dalam persidangan etik tersebut, majelis KKEP menghadirkan sedikitnya 10 orang saksi untuk menguak rangkaian pelanggaran berat yang dilakukan Sarbani selama memimpin Polsek Dompu. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Sarbani terbukti melakukan serangkaian pelanggaran asusila dan disiplin, di antaranya dugaan persetubuhan yang pertama kali terjadi pada 28 Juli 2026. Perbuatan tercela tersebut berulang pada Agustus 2026, di mana Sarbani sempat mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek Kota Dompu sebelum melakukan hubungan badan di luar nikah.

Puncak pelanggaran terungkap saat Sarbani nekat berhubungan badan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Persidangan juga mengungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut akibat perbuatan itu.

Atas serangkaian tindakan melanggar hukum dan etika tersebut, majelis KKEP menyatakan Sarbani bersalah. Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis turut menjatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.

Putusan pemecatan ini mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Menanggapi putusan berat tersebut, Kombes Kholid menyampaikan bahwa Ipda Sarbani telah mengajukan banding. Pihak Polda NTB memastikan akan menindaklanjuti proses hukum lanjutan itu secara profesional sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Read More

Pasutri Asal Blitar Diringkus Polisi, Produksi Video Porno Raup Puluhan Juta Per Bulan

BLITAR, Iki Radio — Satreskrim Polres Blitar Kota meringkus pasangan suami istri (pasutri) asal Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, karena memproduksi dan memperjualbelikan konten video serta foto pornografi melalui media sosial dan situs online. Dari bisnis ilegal yang dijalankan sejak Maret 2025 hingga November 2026 ini, kedua tersangka mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo mengungkapkan, pengungkapan kasus ini bermula dari kegiatan patroli siber yang dilakukan oleh jajarannya. Petugas mendapati adanya konten video porno dengan latar sebuah penginapan di Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, yang diunggah ke sebuah situs web.

Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa para pelaku berdomisili di Bali. Anggota Satreskrim Polres Blitar Kota kemudian bergerak ke Kota Denpasar dan berhasil menangkap kedua tersangka di rumah kos mereka.

"Setelah kami lakukan penyelidikan, pelaku merupakan warga Kabupaten Blitar yang berdomisili di Kota Denpasar. Anggota kemudian melakukan penangkapan di rumah kos pelaku di Denpasar. Kedua pelaku ini adalah pasangan suami istri," kata AKBP Kalfaris, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, pasutri tersebut berinisial PEK (40) dan K (38) alias Ce Crystine. Motif utama di balik aksi nekat ini adalah faktor ekonomi akibat usaha sang suami (PEK) yang mengalami kebangkrutan.

Melihat kondisi tersebut, PEK mendapatkan ide untuk memproduksi konten asusila yang kemudian disetujui oleh istrinya (K). Sang suami mendaftarkan akun di situs porno menggunakan identitas istrinya, sementara sang istri bertindak sebagai model dalam konten-konten yang dihasilkan.

Modus operandi yang digunakan tersangka adalah mengunggah foto dan video bermuatan ketelanjangan yang menampilkan tersangka K. Konten tersebut hanya dapat diakses oleh pengikut (follower) yang telah berlangganan dengan tarif sekitar 10 USD atau setara dengan Rp181 ribu per bulan. Dalam seminggu, pelaku rutin mengunggah minimal dua kali konten baru.

Melalui skema berlangganan tersebut, pasutri ini mampu mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta per bulan, dengan total perolehan mencapai kurang lebih Rp400 juta selama beroperasi. Uang hasil kejahatan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain situs web berbayar, tersangka K juga aktif melakukan siaran langsung (live streaming) berunsur pornografi di platform media sosial.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk memproduksi konten porno, di antaranya unit telepon genggam iPhone, tripod, alat bantu seks (vibrator), minyak pelumas, pakaian dalam jenis lingerie dan G-string, serta buku rekening tabungan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka kini harus mendekam di tahanan dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Para tersangka terancam hukuman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar berdasarkan UU ITE, serta pidana penjara hingga 10 tahun berdasarkan UU KUHP.

Read More

Presiden Anugerahkan Bintang Jasa kepada 23 Relawan dan Petugas Kemanusiaan yang Gugur serta Cedera

BOGOR, Iki Radio — Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada 23 relawan dan petugas yang gugur maupun mengalami cedera saat menjalankan tugas kemanusiaan. Penganugerahan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 94 TK Tahun 2026 yang ditetapkan di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026).

Penghargaan tersebut diberikan kepada 15 relawan dan petugas yang gugur dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan rincian menerima Bintang Jasa Pratama. Sementara itu, delapan tenaga kesehatan yang mengalami cedera saat bertugas di daerah bencana—terutama di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT)—menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya.

Dalam acara penganugerahan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan serta memberikan apresiasi atas pengorbanan luar biasa para pahlawan kemanusiaan tersebut.

Sebagai bentuk kehadiran negara, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan santunan finansial serta menjamin pendidikan penuh hingga jenjang tertinggi bagi anak-anak dari petugas yang gugur.

"Saya ingin menyampaikan bahwa kalian tidak akan menghadapi masa depan sendiri. Negara akan mendampingimu. Kita akan memberi tentunya santunan sehingga saudara bisa hidup dengan aman dan nyaman," ujar Prabowo.

"Dan untuk semua anakmu, pemerintah menjamin pendidikannya dengan memberi beasiswa penuh sampai tingkat tertinggi, melihat anak-anakmu ingin dan mampu mencapai," sambungnya.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan sejumlah menteri untuk memastikan anak-anak para petugas yang gugur dapat mengakses pendidikan di sekolah-sekolah unggulan milik pemerintah, seperti SMA Taruna Nusantara dan SMA Garuda.

"Ini jelas tidak bisa mengganti kehilanganmu, tapi minimal kalian tidak sendiri," pungkas Prabowo, menutup acara dengan kembali mengapresiasi dedikasi dan pengorbanan para relawan serta tenaga kesehatan.

Read More

Dirut Bulog Pastikan Jajarannya Tak Terlibat Kasus Beras SPHP Oplosan

MAKASSAR, Iki Radio — Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa tidak ada jajarannya yang terlibat dalam kasus pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hasil penelusuran internal bersama aparat penegak hukum menunjukkan bahwa praktik kecurangan tersebut murni dilakukan oleh oknum masyarakat.

"Dari hasil penelusuran kami dengan teman-teman Bareskrim, termasuk teman-teman dari Intel, masing-masing Polda dan sebagainya yang terindikasi kemarin itu murni dari oknum masyarakat," ujar Rizal usai menyalurkan bantuan pangan di Makassar, Jumat (13/11/2026).

Rizal menjamin seluruh personel Bulog bersih dari praktik ilegal tersebut. "Jadi dari oknum Bulog tidak terlibat sama sekali dan clear and clean," tegasnya.

Ia menjelaskan, modus pengoplosan beras SPHP dilakukan oleh oknum pengelola Rumah Pangan Kita (RPK) melalui pemanfaatan aplikasi Klik SPHP. Menurutnya, pengawasan menjadi lebih menantang setelah beras program pemerintah tersebut didistribusikan dan beredar luas di pasaran.

"Begitu beras sudah keluar di pasaran, bukan tidak kami kontrol lagi. Tetap kami kontrol, tapi pengawasannya agak sulit," ungkap Rizal.

Untuk mencegah penyalahgunaan serupa, Rizal mengimbau masyarakat yang menemukan indikasi penyelewengan beras SPHP agar segera melapor melalui layanan Call Center Bela. Ia berjanji pihaknya akan langsung menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Sebelumnya, kasus beras SPHP oplosan ini sempat mencuat dan berujung pada pencopotan enam pejabat di lingkungan Perum Bulog, termasuk pimpinan Kantor Wilayah Perum Bulog DKI Jakarta.

 

Read More

MPR Gelar Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026

JAKARTA, Iki Radio – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan Rapat Paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat gabungan tertutup yang digelar pada Jumat (13/11/2026), yang dihadiri oleh sembilan pimpinan MPR serta perwakilan fraksi dari unsur DPR dan DPD.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2026," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai rapat gabungan.

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa secara konstitusional, MPR sebenarnya memiliki tenggat waktu hingga 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, atau hingga 10 Januari 2027. Namun, setelah pimpinan MPR, DPR, dan DPD berkonsultasi dengan Presiden, disepakati bahwa proses pengisian jabatan perlu dipercepat.

"Intinya adalah makin cepat makin baik," tegasnya.

Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan MPR juga menyepakati tiga langkah tindak lanjut:

Pengiriman Surat ke Presiden: Pimpinan MPR mengirimkan surat permintaan pengajuan dua nama calon wakil presiden kepada Presiden pada hari ini, Jumat (13/11/2026).

Pembentukan Tim Verifikasi: MPR membentuk tim beranggotakan 5 persen dari total anggota MPR untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan dua calon wakil presiden yang diusulkan Presiden.

Pembentukan Tim Ad Hoc: Sebanyak 36 anggota ditunjuk ke dalam tim ad hoc untuk mempersiapkan draf ketetapan MPR terkait pengangkatan wakil presiden terpilih.

Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari, merinci tahapan konstitusional pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Alur ini merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 46–49 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta Pasal 134–142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

1. Rapat Gabungan MPR (Pasal 134 Tata Tertib MPR)

• Batas waktu: Paling lama 3 x 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan.
• Agenda: Pimpinan MPR bersama fraksi dan kelompok DPD menentukan jadwal Sidang Paripurna pemilihan wakil presiden pengganti, yang pelaksanaannya tidak boleh melebihi 60 hari sejak jabatan kosong.

 

2. Pemberitahuan kepada Presiden (Pasal 135 Tata Tertib MPR)

• Batas waktu: Paling lama 3 x 24 jam setelah Rapat Gabungan.
• Agenda: Pimpinan MPR mengirimkan surat resmi kepada Presiden terkait hasil keputusan Rapat Gabungan, lengkap dengan jadwal Sidang Paripurna dan ketentuan syarat calon wakil presiden.

 

3. Pengajuan Calon Wakil Presiden (Pasal 136 Tata Tertib MPR)

• Batas waktu: Paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna MPR.
• Agenda: Presiden mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan syaratnya kepada Pimpinan MPR. Di tahap ini, MPR juga membentuk Tim Verifikasi paling lama $2 \times 24$ jam sebelum batas waktu pengajuan calon.

 

4. Verifikasi Calon Wakil Presiden (Pasal 137–139 Tata Tertib MPR)

• Batas waktu: Paling lama 7 hari sejak dokumen persyaratan calon diserahkan.
• Agenda: Tim Verifikasi memeriksa keabsahan dokumen kedua calon dan melaporkannya dalam Rapat Gabungan. Jika ada dokumen yang kurang, Presiden diminta melengkapinya sesuai tenggat waktu. Setelah dinyatakan lengkap, Pimpinan MPR menetapkan kedua calon untuk mengikuti proses pemilihan di Sidang Paripurna.

 

Read More