JAKARTA, Iki Radio — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) mencatat cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini telah menjangkau hampir seluruh masyarakat Indonesia. Capaian positif tersebut turut ditopang oleh dana bantuan pemerintah yang mulai dicairkan secara bertahap.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa persentase kepesertaan JKN saat ini telah mencapai angka yang sangat signifikan.
"Dari KSD, sebesar 98,5 persen seluruh rakyat Indonesia sudah mendapatkan cakupan peserta JKN ini. Tapi kita akan terus memperkuat ke depan," ujar Prihati dalam konferensi pers Satya JKN Awards, Jumat (30/10/2026).
Untuk memperkuat pendanaan dan operasional program, Prihati menjelaskan bahwa pemerintah telah menyalurkan bantuan tahap pertama sebesar Rp10 triliun pada 24 Oktober 2026. Sementara itu, pencairan tahap kedua dijadwalkan akan menyusul pada bulan November mendatang.
"Yang kemarin bulan Oktober kita sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah tahap pertama Rp10 triliun sudah cair tanggal 24 Oktober. Dan nanti yang tahap kedua Rp10 triliun akan turun di bulan November," terangnya.
Selain pendanaan, BPJS Kesehatan juga terus melakukan evaluasi secara konsisten terhadap tingkat kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban JKN. Penilaian ini meliputi keaktifan pendaftaran pekerja, ketepatan pemotongan, hingga disiplin penyetoran iuran bulanan.
Dari total 360.000 badan usaha yang dinilai menggunakan indikator kepatuhan lengkap, sekitar 80 badan usaha dinilai berhasil dan diberikan penghargaan dalam ajang Satya JKN Awards.
Dalam kesempatan yang sama, Prihati memaparkan bahwa kontribusi terbesar dalam penghimpunan iuran JKN saat ini bersumber dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Kelompok pekerja formal ini mencatat jumlah kepesertaan yang sangat besar.
"Segmen PPU ini sebesar 39 juta pesertanya. Jadi ini adalah bagian yang sangat besar untuk mendukung pengumpulan iuran asuransi BPJS ini," kata Prihati.
Adapun mekanisme iuran untuk segmen PPU dilakukan secara gotong royong melalui pemotongan gaji bulanan pekerja dengan total besaran lima persen. Dari angka tersebut, satu persen ditanggung oleh karyawan, sementara empat persen sisanya dibayarkan oleh pemberi kerja.
"Kita sangat dibantu oleh segmen PPU, dibantu oleh badan usaha untuk mengumpulkan iurannya dengan memotong upah sebesar lima persen, satu persen dari karyawan, empat persen dari pemberi kerja," pungkasnya.

















