Ketok Palu, Wali Kota Madiun Nonaktif Maidi Divonis 5 Tahun Penjara

SURABAYA, Iki Radio — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, atas perkara tindak pidana korupsi pada sidang agenda putusan yang digelar Kamis (22/10/2026).

Selain itu, majelis hakim juga memvonis Maidi untuk membayar denda sebesar Rp250 juta serta uang pengganti senilai Rp6,7 miliar.

Tak hanya Maidi, majelis hakim turut menjatuhkan vonis bersalah kepada dua terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun Thariq Megah serta Direktur CV Sekar Arum Rochim Ruhdiyanto.

Berdasarkan pembuktian di persidangan, majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam amar putusannya, Thariq Megah dijatuhi hukuman empat tahun penjara, denda Rp250 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2,4 miliar. Sementara itu, Rochim Ruhdiyanto divonis hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Menanggapi putusan majelis hakim, Maidi menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Namun, ia memilih untuk mengambil sikap pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk peluang mengajukan banding.

Ditemui seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Maidi menilai putusan majelis hakim tergolong cukup baik karena permohonan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dikabulkan seluruhnya.

"Ya, cukup baguslah. Dari hasil putusan hari ini, saya pikir-pikir dulu karena permohonan jaksa di-reject semuanya," ujar Maidi, Kamis (22/10/2026).

Maidi mengaku belum bisa memastikan apakah akan menerima vonis tersebut atau menempuh upaya hukum banding. Ia menegaskan masih memerlukan waktu untuk berdiskusi dengan tim hukumnya.

"Apakah nanti berlanjut atau tidak, saya pikir-pikir dulu. Nanti akan kita diskusikan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Maidi menyinggung adanya perbedaan pandangan antara JPU dan majelis hakim. Sebelumnya, jaksa menuntut dirinya dengan hukuman 7,2 tahun penjara. Menurutnya, fakta dan data yang terungkap di persidangan seharusnya menjadi pertimbangan utama.

Meski enggan merinci poin putusan yang menjadi perhatian khususnya, Maidi menegaskan keyakinannya terkait penegakan kebenaran dalam kasus ini.

"Kebenaran itu bisa disalahkan, tapi tidak bisa dikalahkan. Siapa yang menyalahkan kebenaran? Nanti waktu yang akan menjawab," tegasnya.

Read More

Menlu Arrmanatha Nasir Imbau WNI di Eropa Waspada dan Tak Terlibat Politik Lokal

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di benua Eropa untuk selalu berhati-hati, menjaga keselamatan diri, serta tidak terlibat dalam dinamika politik lokal di negara tempat mereka tinggal.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul gelombang demonstrasi dan aksi protes massa yang marak terjadi di sejumlah negara Eropa selama beberapa pekan terakhir.

“Bagi warga negara Indonesia yang ada di Eropa tentunya kita meminta kepada mereka untuk berhati-hati, menjaga diri, dan tidak ikut-ikut campur dengan urusan politik yang berkembang di sana,” ujar Menlu yang akrab disapa Tata ini saat ditemui awak media di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menlu Tata menekankan agar para WNI, baik yang berstatus pelajar maupun pekerja, tetap berfokus pada agenda utama kegiatan mereka masing-masing tanpa harus terpancing oleh situasi sosial-politik yang tengah memanas.

“Fokus kepada tugas-tugas mereka di sana, apakah yang belajar atau yang bekerja,” tegasnya.

Gelombang Protes Mulai Rambah Eropa

Imbauan dari Kementerian Luar Negeri RI ini dikeluarkan menyusul serangkaian aksi unjuk rasa di berbagai kota di Eropa yang tercatat berlangsung sejak pertengahan September 2026.

Berdasarkan laporan ABC News, gelombang protes bermula di Créteil, tenggara Paris, Prancis, pada 17 September 2026. Aksi tersebut diawali oleh para tenaga pendidik yang menyuarakan protes terkait krisis kekurangan guru.

Pasca-kejadian di Prancis, gelombang aksi serupa dengan isu yang beragam meluas ke berbagai negara pendukung kawasan Eropa, di antaranya :

• Spanyol (26 September)
• Belgia (1 Oktober)
• Italia (5 Oktober)
• Portugal (10 Oktober)
• Albania (12 Oktober)

Meskipun rentetan demonstrasi terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, pemicu aksi di tiap negara tergolong bervariasi. Di Spanyol, misalnya, massa menyoroti krisis keterjangkauan hunian (housing crisis). Sementara di negara-negara lainnya, aksi dipicu oleh lonjakan biaya hidup (cost of living), pemangkasan dana layanan publik, hingga kebijakan pendidikan pemerintah setempat.

Pemerintah RI melalui perwakilan diplomatik di Eropa terus memantau perkembangan situasi dan mengimbau WNI untuk segera menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) terdekat apabila berada dalam kondisi darurat.

 

Read More

Hari Santri 2026: Puan Maharani Minta Pemerintah Buka Ruang dan Libatkan Santri dalam Pembangunan

JAKARTA, Iki Radio — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional 2026 kepada seluruh santri dan keluarga besar pesantren di Indonesia. Dalam momentum yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober ini, Puan turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para kiai, nyai, ustaz, ustazah, serta keluarga pesantren atas ketekunan dan pengabdian mereka dalam membimbing para santri.

"Selamat Hari Santri Nasional tahun 2026. Terima kasih kepada keluarga besar pesantren yang terus merawat ilmu dan menumbuhkan tanggung jawab kepada masyarakat," ujar Puan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (22/10/2026).

Puan berharap para santri dan santriwati masa kini semakin percaya diri untuk mengambil peran serta memberikan manfaat nyata bagi bangsa. Ia meneladani semangat perjuangan pendiri Nahdlatul Ulama, KH. Hasyim Asy'ari, yang menggelorakan Resolusi Jihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

"Kita ingat Resolusi Jihad yang diserukan KH. Hasyim Asy'ari saat berjihad melakukan perlawanan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Semangat seperti itu yang harus terus dikobarkan di kalangan santri, meski saat ini konteks perjuangannya sudah berbeda," tuturnya.

Mendorong Keterlibatan Santri Menuju Indonesia Emas

Menyoroti tema Hari Santri 2026, “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”, Puan menegaskan bahwa tema tersebut harus diwujudkan secara konkret. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kepercayaan penuh kepada para santri untuk menyumbangkan gagasan dan kemampuan mereka. Menurutnya, kedekatan santri dengan masyarakat memberikan mereka kepekaan serta pemahaman mendalam terkait kebutuhan dan potensi lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, mantan Menko PMK ini mendorong Pemerintah—baik pusat maupun daerah—untuk membuka ruang yang lebih luas bagi para santri agar inovasi dan karya mereka mendapatkan dukungan nyata.

"Banyak gagasan lahir dari pengalaman santri mendampingi masyarakat. Pemerintah perlu mendengarnya dengan sungguh-sungguh dan membantu gagasan yang baik memperoleh jalan untuk diwujudkan," tegas cucu Bung Karno tersebut.

Ia juga menyarankan agar keterlibatan santri dimulai sejak tahap pemetaan masalah hingga perumusan solusi, sehingga pengalaman lapangan mereka dapat memperkaya kebijakan publik yang diambil.

Kemitraan Pemerintah dan Pesantren hingga ke Pelosok

Lebih lanjut, Ketua DPR RI perempuan pertama ini meminta pemerintah memperkuat kemitraan strategis dengan pondok pesantren dalam mengenali kebutuhan pembangunan nasional. Ia menggarisbawahi pentingnya pemerataan kesempatan hingga ke pesantren yang jauh dari pusat pemerintahan.

"Pemerintah daerah dapat membantu mengenali karya serta pengabdian yang telah berjalan, lalu menghubungkannya dengan dukungan yang sesuai. Cara ini akan memberi kesempatan lebih merata kepada santri yang belum memiliki jaringan luas," terangnya.

Dukungan Berkelanjutan dan Peran Pengawasan DPR

Puan menekankan bahwa apresiasi terhadap santri tidak boleh berhenti hanya saat seremoni Hari Santri semata, melainkan harus berkelanjutan. Kepercayaan santri akan tumbuh ketika mereka melihat kontribusinya benar-benar dihargai dan berdampak jangka panjang bagi kehidupan bermasyarakat.

Ia memastikan DPR RI siap mengawal seluruh kebijakan dan dukungan negara bagi santri serta pesantren sesuai dengan fungsi serta kewenangan legislatif yang dimiliki.

"Santri dan santriwati perlu melihat masa depan dengan keyakinan bahwa ilmu dan pengabdiannya memiliki tempat dalam pembangunan bangsa. Dengan memberi kepercayaan serta ruang untuk berkontribusi, kita memperkuat kemampuan Indonesia menjawab kebutuhan masyarakat," pungkas Puan.

 

Read More

Hari Santri 2026, Bupati Madiun Tekankan Akhlakul Karimah dan Digitalisasi Pesantren

MADIUN, Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan Hari Santri Nasional 2026 di halaman Pendopo Ronggo Djumeno, Caruban, pada Kamis (22/10/2026). Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran santri dalam pembangunan daerah sekaligus membentengi generasi muda dengan akhlak mulia.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Madiun, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, serta ratusan santri dari berbagai pondok pesantren di wilayah Kabupaten Madiun.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, berharap momentum peringatan Hari Santri ke-12 tahun 2026 ini dapat menjadi pijakan kuat dalam mengokohkan persatuan bangsa menuju visi Indonesia Emas.

"Mudah-mudahan dengan peringatan Hari Santri ini betul-betul kita bisa menguatkan negeri, kemudian menuju Indonesia Emas. Kami berharap karakter anak-anak kita ke depan betul-betul mempunyai akhlakul karimah. Dengan karakter yang baik dan berakhlak mulia, insyaallah tatanan masyarakat yang aman dan tenteram dapat terwujud," ujar Hari Wuryanto usai upacara.

Menjawab tantangan zaman, Pemkab Madiun terus berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas para santri, khususnya dalam penguasaan keilmuan dan keahlian teknologi. Dukungan ini diwujudkan melalui sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pondok pesantren.

Bupati menambahkan bahwa Pemkab Madiun rutin berkolaborasi dengan ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyelenggarakan berbagai ajang pembinaan bakat, salah satunya Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Pembinaan berkesinambungan ini telah membuahkan hasil nyata, di mana perwakilan santri dari Kabupaten Madiun berhasil meraih medali emas di tingkat nasional.

"Ini adalah bentuk nyata bahwa kita memberdayakan anak-anak kita. Pesan saya kepada para santri dan pengasuh pondok, tetap tingkatkan keilmuan dan penguasaan teknologi, namun ingat bahwa akhlakul karimah tetap menjadi modal utama," tegasnya.

 

Read More

Menag Nasaruddin Umar Dorong Santri Kuasai IPTEK dan Jamin Keamanan Pesantren Lewat Program 'Safe Santri'

JAKARTA, Iki Radio — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2026. Pembentukan Ditjen baru di bawah Kementerian Agama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, memperkuat mutu pendidikan, pembinaan dakwah, serta pemberdayaan ekonomi dan masyarakat pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa kehadiran Ditjen Pesantren merupakan wujud komitmen nyata pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar kepada pesantren, sekaligus memperkuat peran strategisnya dalam pembangunan nasional.

"Dengan menjalankan ketiga fungsinya secara optimal—pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat—pesantren akan semakin berperan dalam pembangunan nasional dan menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, tanpa kehilangan jati diri dan tradisi luhur yang menjadi kekuatannya," tegas Nasaruddin saat menyampaikan amanat pada Upacara Peringatan Hari Santri, Kamis (22/10/2026).

Peringatan Hari Santri 2026 mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. Menag mengingatkan kembali sejarah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dicetuskan oleh Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, di mana membela tanah air ditetapkan sebagai hukum fardu ain (kewajiban individu).

Jika dahulu santri berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kata Nasaruddin, tantangan hari ini telah bergeser. Santri dituntut untuk menguatkan negeri melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan akhlak mulia.

"Santri tidak boleh merasa kecil dan tidak boleh membatasi diri. Santri bisa menjadi apa saja, mulai dari ulama, ilmuwan, pendidik, pengusaha, hingga pemimpin bangsa," ujar Menag.

Peluncuran Program 'Safe Santri' dan Satgas Hukum

Bersamaan dengan momentum Hari Santri 2026, Kementerian Agama juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui peluncuran program ‘Safe Santri’.

Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, menjelaskan bahwa program 'Safe Santri' akan didukung oleh kelompok kerja dan satuan tugas (satgas) khusus. Satgas ini melibatkan unsur tokoh masyarakat, pemerintah, hingga aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

"Jika ada kasus-kasus pelanggaran atau tindak pidana di lingkungan pesantren, dengan adanya satgas ini kita dapat dengan mudah dan cepat membawanya ke ranah hukum," kata Basnang.

Selain penegakan hukum, program 'Safe Santri' mencakup penyediaan layanan konseling bagi para santri, pendataan serta sertifikasi pengasuh pesantren, hingga pelibatan para pemengaruh (influencer) untuk mengedukasi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu membentuk karakter santri yang berdaya saing tinggi tanpa mengesampingkan rasa aman dan perlindungan di lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut.

 

Read More

Hari Santri Nasional 2026, Kajari Kabupaten Madiun : Ini Sebagai Pengingat Peran Penting Santri

MADIUN, Iki Radio – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, bersama Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Daerah Kabupaten Madiun, Ny. Suri Mayangkoro, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2026.

Ucapan tersebut disampaikan bersama seluruh jajaran pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun serta pengurus dan anggota IAD Daerah Kabupaten Madiun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi besar para santri di seluruh penjuru tanah air.

Mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas", momentum Hari Santri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat akan peran historis dan strategis para santri dalam menjaga nilai-nilai keislaman, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menanamkan semangat cinta tanah air.

"Mari jadikan momentum Hari Santri sebagai pengingat akan peran penting para santri dalam menjaga nilai-nilai keislaman, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menanamkan semangat cinta tanah air," ujar Kajari Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro.

Lebih lanjut, jajaran Kejari Kabupaten Madiun dan IAD Daerah Kabupaten Madiun menaruh harapan besar agar para santri terus tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berintegritas, dan berakhlak mulia demi kemajuan bangsa.

"Semoga para santri senantiasa menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, berintegritas, dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045. Santri Hebat, Indonesia Kuat!" pungkasnya.

 

Sumber : kejari-kabupatenmadiun.kejaksaan.go.id

 

Read More

Surya Paloh Lantik Pengurus DPP Petani NasDem Periode 2026–2029 di NasDem Tower

JAKARTA, Iki Radio — Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, menghadiri sekaligus melantik langsung pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Petani NasDem periode 2026–2029 di NasDem Tower, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).

Surya Paloh tiba di lokasi acara sekitar pukul 10.00 WIB dengan didampingi Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim. Setibanya di lokasi, Surya Paloh menyapa dan menyalami sejumlah pengurus serta kader partai yang hadir.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disusul dengan Hymne Partai NasDem. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penyampaian laporan kegiatan dari Ketua Panitia, Muslim Ayub, sebelum memasuki prosesi pelantikan utama.

Dalam agenda hari ini, sebanyak 26 pengurus DPP Petani NasDem resmi dilantik. Organisasi sayap Partai NasDem ini kini dipimpin oleh Arif Rahman sebagai Ketua Umum. Penunjukan Arif Rahman tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 262-Kpts/DPP-NasDem/VIII/2026 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Petani NasDem Periode 2026–2029.

Di bawah kepengurusan baru ini, DPP Petani NasDem menetapkan beberapa fokus strategis. Selain memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke seluruh pelosok Indonesia, Petani NasDem berkomitmen untuk mendampingi para petani secara langsung di lapangan.

Tak hanya itu, organisasi sayap ini juga berfokus memperjuangkan hak-hak dasar petani, mencakup akses terhadap pupuk, benih unggul, teknologi pertanian modern, pembiayaan modal kerja, hingga memperluas akses pasar bagi hasil-hasil pertanian lokal.

 

Read More

Tegas! Presiden Prabowo Perintahkan Cabut Izin Perusahaan Terlibat Karhutla: Ini Terorisme Lingkungan

JAKARTA, Iki Radio — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk tidak ragu mencabut izin operasional perusahaan atau korporasi yang terbukti melanggar dan terlibat dalam aksi pembakaran lahan.

Instruksi keras tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

"Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas dan kali ini maaf kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja. Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan melanggar," tegas Prabowo.

Sebut Pembakaran Lahan Sebagai Terorisme Lingkungan

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, Prabowo mengungkapkan bahwa bencana karhutla yang terjadi tidak semata-mata dipicu oleh faktor iklim atau kondisi alamiah, melainkan terdapat campur tangan manusia yang sengaja membakar lahan.

Presiden pun menginstruksikan aparat penegak hukum—meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Kementerian Kehutanan, dengan dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)—untuk mengusut tuntas korporasi yang diduga bertindak irresponsibel.

"Karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab, rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan, ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita," tutur Prabowo.

32 Perusahaan Telah Dijatuhi Sanksi

Merespons arahan Presiden, Kementerian Kehutanan langsung bergerak cepat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengonfirmasi bahwa sejauh ini telah ada puluhan korporasi yang dijatuhi sanksi tegas atas keterlibatan mereka dalam kasus karhutla di berbagai daerah.

"Total per hari ini sudah ada 32 perusahaan yang kena sanksi administratif di sektor kehutanan," ujar Raja Juli Antoni di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Bentuk sanksi yang dijatuhkan sangat beragam, mulai dari pembekuan izin usaha, kewajiban paksaan pemulihan ekosistem hutan yang rusak, hingga pencabutan izin secara permanen.

Enam Korporasi di Kalimantan Dibekukan

Kementerian Kehutanan secara khusus menyoroti enam perusahaan di wilayah Kalimantan yang baru saja dijatuhi sanksi berupa pembekuan izin usaha serta kewajiban melakukan paksaan pemulihan ekosistem:

• PT Hasil Kalimantan Jaya (Gunung Mas) Luas Konsesi: 36.745 ha | Area Terbakar: 4.803 ha
• PT Taiyoung Engreen (Gunung Mas) Luas Konsesi: 59.810 ha | Area Terbakar: 1.049 ha
• PT Hutan Produksi Lestari (Kapuas) Luas Konsesi: 10.050 ha | Area Terbakar: 718 ha
• PT Ramang Aglo Lestari (Pulang Pisau) Luas Konsesi: 13.580 ha | Area Terbakar: 420 ha
• PT Puspa Warna Cemerlang (Gunung Mas) Luas Konsesi: 12.920 ha | Area Terbakar: 348 ha
• PT Sinergi Hutan Sejati (Barito Utara) Luas Konsesi: 68.286 ha | Area Terbakar: 193 ha

Langkah tegas ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah pusat bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan dan penyenang karhutla akan terus diperketat tanpa toleransi.

 

Read More