Hanif Faisol resmi dilantik jadi wamenko pangan, segini total kekayaannya

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, mendampingi Zulkifli Hasan. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Senin (27/4/2026).

Adapun, Hanif sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Hanif tercatat telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2025. Dalam laporannya, Hanif tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp8,95 miliar.

Dalam LHKPN, Hanif melaporkan kekayaannya yang mencapai Rp8,95 miliar ini didominasi oleh aset properti berupa tanah dan bangunan.

Hanif diketahui memiliki dua bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Aset pertama berupa tanah seluas 518 meter persegi dengan bangunan seluas 472 meter persegi yang diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai pelaporan Rp3,5 miliar.

Aset kedua berupa tanah seluas 1.058 meter persegi dengan bangunan seluas 262 meter persegi, juga diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai pelaporan Rp4,5 miliar. Dengan demikian, total nilai aset properti yang dimiliki mencapai Rp8 miliar.

Selain itu, Hanif juga melaporkan kepemilikan transportasi berupa satu unit mobil Toyota Corolla Altis tahun 2011 dengan nilai Rp175 juta.

Pada komponen kas dan setara kas, tercatat sejumlah simpanan dengan total nilai Rp700 juta yang tersimpan dalam beberapa rekening perbankan atas nama yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam laporan tersebut tidak tercantum kepemilikan harta bergerak lainnya maupun surat berharga. Hanif juga tidak melaporkan adanya utang, sehingga seluruh nilai kekayaan yang dilaporkan merupakan total bersih.

Profil Hanif Faisol

Hanif Faisol lahir pada 21 Maret 1971. Dia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bojonegoro, yakni di SDN Kadipaten 2, SMPN 1 Bojonegoro, dan SMAN 1 Bojonegoro. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, untuk jenjang sarjana dan magister. Gelar doktor diraih dari Universitas Brawijaya, Malang.

Karier Hanif Faisol di sektor kehutanan dimulai pada 1993 sebagai staf data di Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, pada 1995, dia diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, Hanif Faisol dipercaya menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang, Kalimantan Selatan, sebelum kemudian menjabat posisi yang sama di BKPH Batulicin pada 1999.

Kariernya berlanjut sebagai Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Pada 2007, Hanif Faisol menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2016.

Sebelum diangkat menjadi menteri, Hanif menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.

Read More

Presiden Lantik Enam Pejabat Baru Kabinet Merah Putih

Iki Radio - Demi efektivitas jalannya pemerintahan menghadapi tantangan global, Presiden RI Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih 2024-2029. Untuk itu, Presiden melantik enam pejabat baru dalam jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sebanyak enam pejabat baru mengisi jabatan dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih, antara lain Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, dan Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin)

Adapun, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) menggantikan Hanif Faisol.

Pengangkatan Jumhur sebagai Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029 mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Pelantikan Hanif ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta, pada 27 April 2026.

Wamenko Pangan merupakan jabatan baru pada kementerian tersebut. Hanif nantinya akan bertugas mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk mewujudkan swasembada pangan dan juga program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) yang selama ini berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Sebelum menjadi menteri, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLHK).

Kemudian, Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggantikan Angga Raka Prabowo yang tetap menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sebelumnya, M Qodari menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Pengganti Qodari sebagai pimpinan Kantor Staf Presiden (KSP) adalah Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ke-33 itu sebelum menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Dudung menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Sementara, Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi setelah pernah menjadi Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) di era 2024-2025.

Sedangkan, mantan Menteri Mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran 2024-2025, Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Nasional. Politikus PKB tersebut menggantikan Sahat Manaor Panggabean untuk memimpin badan yang menyatukan fungsi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia.

Keenam pejabat pemerintahan yang baru itu sama-sama mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.

Acara pelantikan tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Kemudian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta akademisi Rocky Gerung dan aktivis senior Syahganda Nainggolan.

Read More

Banyuwangi Raih Peringkat Terbaik Kabupaten Berkinerja Tinggi se-Indonesia dari Kemendagri

Iki Radio - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menetapkan Banyuwangi sebagai peringkat pertama alias terbaik untuk kategori kabupqten dengan status "Kinerja Tinggi" dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini melengkapi prestasi Banyuwangi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia tahun 2025 dari Kemendagri.

Tahun 2026 ini merupakan kali-4 Banyuwangi menjadi kabupaten berkinerja terbaik (peringkat pertama) se-Indonesia. Penilaian ini didapat dari Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan mekanisme tahunan dari Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Terdapat  606 indikator penilaian yang mencakup beragam aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kementerian Dalam Negeri Jakarta, yang dipimpin langsung Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Jakarta, Senin (27/04/2026).

“Para kepala daerah yang hadir hari ini telah menunjukkan di balik retorika ada angka dan indikator yang memiliki makna terkait kinerja pemerintahan. Namun, kepala daerah jangan berhenti di angka itu. Sesuai pesan Presiden, untuk terus menghadirkan program-program yang efektif dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan,” pesan Wamendagri Bima Arya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kemendagri.

“Pasti Banyuwangi belum sempurna, kami mohon maaf, dan kami terus berbenah. Terima kasih kepada para kiai, segenap anggota DPRD Banyuwangi, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. InsyaAllah apresiasi dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” ujar Ipuk.

Menurut Ipuk, program pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Seperti program pengentasan kemiskinan, urusan pendidikan dan kesehatan.

“Tadi sudah arahan arahan dari Kemendagri, bahwa perlu menjadi perhatian daerah agar bisa memperkuat SDM daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Ini akan menjadi perhatian juga kami ke depan,” kata Ipuk.

Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi Budi Santoso menambahkan terdapat  606 indikator penilaian mulai dari aspek makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Alhamdulillah Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8202 dengan status kinerja Tinggi. Kinerja pembangunan Banyuwangi dinilai menunjukkan tren positif,” kata Budi.

Persentase Penduduk Miskin juga terus menurun, angka kemiskinan Banyuwangi sempat meningkat di masa Pandemi Covid yakni 8,07 pada tahun 2021. Namun dengan kolaborasi dan kerja keras semua pihak kemiskinan Banyuwangi dapat terus ditekan menjadi 7,51 (2022), 7,34 (2023), 6,54 (2024), 6,13 (2025).

“Angka Ini merupakan angka kemiskinan terendah yang pernah dicapai Banyuwangi. Perdapatan perkapita masyarakat juga terus naik, tahun 2025 mencapai Rp 67,08 juta dari yang sebelumnya Rp 62,08 juta (2024), IPM Banyuwangi juga naik pada 2025 sebesar 75,17 meningkat dari 2024 sebesar 74,3,” beber Budi.

Evaluasi juga dilakukan pada kinerja pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Banyuwangi berjalan dengan maksimal seperti pelayanan terhadap balita, ibu hamil, bersalin, dan menyusui mencapai 100 persen.

Banyuwangi juga telah menjadi Kabupaten terinovatif versi Kemendagri selama 8 kali berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Banyuwangi juga meraih Predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil meraih predikat AA. (*)

Read More

Kasus Kekerasan di Daycare Berulang, KPAI Desak Penegakan Hukum dan Evaluasi Menyeluruh

Iki Radio - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kekerasan terhadap anak di salah satu daycare di Kota Yogyakarta, serta menegaskan agar penanganan kasus dilakukan cepat, transparan, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

KPAI mengapresiasi langkah cepat KPAID Kota Yogyakarta, Polresta Yogyakarta, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3) Provinsi DIY yang telah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan pendekatan ramah anak.

Anggota KPAI Diyah Puspitarini menegaskan, penanganan kasus harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 59A agar korban segera memperoleh pendampingan psikososial, bantuan sosial, perlindungan hukum, serta proses hukum yang akuntabel.

“Kami juga mendorong adanya perlindungan dari LPSK, mengingat adanya laporan beberapa keluarga korban yang didatangi oleh pihak tidak dikenal. Negara wajib memastikan rasa aman bagi korban dan keluarganya,” ujar Diyah dalam keterangan KPAI di Jakarta, Senin (27/4/2026). 

KPAI turut mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan daycare, termasuk pendataan lembaga yang berizin maupun belum, serta memperkuat pembinaan dan pengawasan. Daycare yang terbukti melakukan pelanggaran serius harus ditindak tegas hingga penutupan permanen.

Menurut KPAI, sejumlah daycare bermasalah masih beroperasi dengan orientasi bisnis tanpa mengindahkan aturan, termasuk perizinan dan koordinasi dengan masyarakat sekitar. Padahal, pendirian daycare wajib memperoleh izin dari dinas pendidikan dan pemerintah daerah setempat.

Diyah menambahkan, kasus ini memiliki indikasi serius karena diduga terdapat pola perlakuan terhadap anak yang dilakukan secara sistematis, berulang, dan masif.

“Jika benar terdapat praktik yang dilakukan secara terstruktur dan melibatkan lebih dari satu pengasuh, maka hal ini tidak bisa dipandang sebagai tindakan individual. Perlu penelusuran hingga ke tingkat pimpinan dan pemilik yayasan,” tegasnya.

KPAI juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis menyeluruh bagi seluruh anak di daycare tersebut, termasuk anak usia di bawah satu tahun yang tetap berpotensi mengalami dampak psikologis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Kami turut prihatin atas kasus ini. Pendampingan psikologis harus segera diberikan agar proses pemulihan anak dapat berjalan optimal,” tambah Diyah.

Sementara itu, Anggota KPAI Ai Rahmayanti menilai kasus ini sebagai alarm keras bagi sistem perlindungan anak, khususnya layanan pengasuhan. Ia menegaskan bahwa ketika daycare yang seharusnya menjadi ruang aman justru menjadi tempat kekerasan, maka evaluasi harus menyasar tidak hanya pelaku, tetapi juga sistem perlindungan yang ada.

“Ini menunjukkan bahwa child safeguarding atau protokol keselamatan anak di layanan pengasuhan belum menjadi standar yang kuat dan wajib diterapkan,” ujarnya.

Ai menambahkan, berulangnya kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa aspek pencegahan belum menjadi arus utama dalam tata kelola pengasuhan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan serta kompetensi pengasuh yang belum terstandardisasi.

Dalam konteks tersebut, KPAI menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan kasus, memastikan pemenuhan hak korban, serta mendorong penegakan hukum dan pembenahan kebijakan agar tidak terus muncul korban baru.

KPAI menekankan bahwa pengawasan tidak cukup bersifat administratif, tetapi harus substantif dan berorientasi pada keselamatan anak. Untuk itu, KPAI mendorong tiga langkah utama, yakni memastikan seluruh daycare tertib legalitas dan standar layanan, memperkuat kapasitas SDM pengasuh melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis child safeguarding, serta melakukan pengawasan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Read More

Dekatkan Layanan Adminduk ke Desa, Pemkab Madiun Luncurkan Inovasi "SARAPAN PECEL"

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun resmi meluncurkan inovasi terbaru di bidang administrasi kependudukan yang diberi nama "SARAPAN PECEL" (Sistem Administrasi Kependudukan Terdepan di Pedesaan, Pelayanan Efektif Cepat dan Langsung).

Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, di Pendopo Muda Graha pada Senin (27/4/2026).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, menjelaskan bahwa inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik guna menunjang visi Kabupaten Madiun "BERSAJA" (Bersih, Sehat, dan Sejahtera).

"Masyarakat kini tidak perlu jauh-jauh ke Mall Pelayanan Publik (MPP). Melalui SARAPAN PECEL, layanan administrasi kependudukan kini hadir langsung di tingkat desa. Pelayanan dipastikan mudah, aman, cepat, efisien, dan yang terpenting adalah gratis tanpa pungut biaya," ujar Sigit Budiarto yang juga menjabat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.

Menurutnya, program ini melengkapi layanan digital yang sudah ada sebelumnya, seperti IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang dapat diakses online 24 jam, SENOPATI (Sistem online pelayanan adminduk terintegrasi) yang juga dapat diakses 24 jam, serta LELADI SESAMI (Layanan keliling pada hari Sabtu dan Minggu).

“Jadi Dukcapil tidak mengenal hari libur,” lanjutnya.

Sementara itu Bupati Madiun Hari Wuryanto, menekankan bahwa meskipun administrasi kependudukan bukan pelayanan dasar, namun ia merupakan dasar dari semua pelayanan publik lainnya.

Akurasi data menjadi kunci agar program pemerintah, seperti pemberian bantuan sosial, tidak salah sasaran.

"Jangan sampai ada bantuan ganda atau warga yang seharusnya berhak tapi tidak terdata karena pendataan kurang akurat. Dengan teknologi dan inovasi SARAPAN PECEL ini, kita meminimalisir kesalahan data otentik," tegas Bupati.

Bupati juga mengingatkan para kepala desa dan camat untuk terus mendorong aktivasi IKD guna mencegah penipuan identitas yang marak terjadi. Ia berpesan agar digitalisasi dibarengi dengan kewaspadaan tinggi, terutama di era Artificial Intelligence (AI).

Peluncuran SARAPAN PECEL ini juga menjadi langkah strategis Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026, setelah sebelumnya berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2024.

"Kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai arahan Bapak Presiden RI melalui Asta Cita, yaitu menjadi pelayan masyarakat yang terdepan," pungkas Bupati Hari Wuryanto.

Dengan adanya inovasi ini, diharapkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Madiun semakin meningkat, memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan hak-hak sipilnya secara cepat dan transparan.

Peluncuran inovasi SARAPAN PECEL ini juga dihadiri Ahmad Ridwan, S.E., M.Si. dan Septiadi Trinugroho dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Madiun. (ir)

Read More

Suasana Haru dan Khidmat, 457 Calon Jamaah Haji Kabupaten Madiun Resmi Diberangkatkan

Iki Radio - Isak tangis haru dan lantunan doa mengiringi pemberangkatan ratusan calon jamaah haji asal Kabupaten Madiun tahun 1447 H / 2026 M. 

Prosesi pelepasan para tamu Allah ini dipimpin langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, di Pendopo Ronggo Jumeno, Caruban Kabupaten Madiun, Senin (27/4/2026).

Sebanyak 457 jamaah dipastikan berangkat menuju Tanah Suci setelah melalui rangkaian persiapan panjang sejak Agustus 2025.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun, H. Bisri Mustafa, dalam laporannya menegaskan bahwa seluruh jamaah telah melewati tahapan pembinaan, pendampingan, hingga manasik haji yang intensif.

"Alhamdulillah, jamaah dalam kondisi sehat dan siap. Kami bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Imigrasi, Dukcapil, dan berbagai stakeholder untuk memastikan dokumen serta fisik jamaah dalam kondisi prima," ujar H. Bisri.

Dari total 457 jamaah, rinciannya terdiri dari 449 Jamaah reguler, 3 Petugas Haji Daerah (PHD), 4 Jamaah cadangan (masuk kloter 50), 1 Jamaah yang kembali ke kuota Jatim setelah kendala visa mutasi.

Tahun ini, komposisi jamaah didominasi oleh perempuan dengan jumlah 254 orang, sementara laki-laki berjumlah 203 orang. 

Tantangan kesehatan menjadi perhatian khusus mengingat terdapat 83 jamaah lansia (di atas 65 tahun) dan 85 jamaah kategori risiko tinggi (risti).

Dua sosok yang mencuri perhatian adalah Sarmi binti Subari (89) asal Balerejo, Kebonsari, sebagai jamaah tertua, dan Nadin Syarifah Salsabila (18) asal Nglambangan, Wungu, sebagai jamaah termuda.

Jamaah Kabupaten Madiun terbagi dalam dua kelompok terbang, yakni Kloter 24 yang dijadwalkan masuk Asrama Haji pukul 10.30 WIB, didampingi oleh KH. Mizan Basyari (Gus Mizan) dan dr. Hj. S. Yulistiana.

Sedangkan Kloter 25 Bergabung dengan jamaah dari Pacitan dan Surabaya, masuk asrama pukul 18.50 WIB, didampingi oleh Muhammad Maksum.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengingatkan para jamaah untuk senantiasa bersyukur. Mengingat antrean haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun, kesempatan berangkat tahun ini adalah anugerah besar.

"Saya berpesan kepada seluruh jamaah untuk disiplin mengatur waktu dan menjaga kesehatan. Kondisikan diri agar seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci dapat dijalankan dengan tuntas dan lancar," tutur Bupati.

Acara pelepasan diakhiri dengan doa bersama. Pemerintah Kabupaten Madiun berharap seluruh jamaah dapat menjalankan rukun Islam kelima dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.(ir)

Read More

Menhaj Tinjau Layanan Fast Track Haji di Bandara Soekarno Hatta

Iki Radio - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, meninjau langsung pelaksanaan layanan fast track di Bandara Soekarno-Hatta, Peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji sejak dari Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menhaj menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi atas keberlanjutan program fast track yang dinilai efektif mempercepat proses keberangkatan jemaah.

“Pemerintah Indonesia mengapresiasi Pemerintah Arab Saudi atas layanan fast track yang sangat membantu kelancaran proses keberangkatan jemaah haji Indonesia. Ke depan, saat fase kepulangan, akan disiapkan teknologi face recognition untuk semakin mempercepat layanan,” ujarnya pada  sebagaimana dilansir Kemenhaj di Jakarta, Minggu (26/4/2026). 

Layanan fast track memungkinkan seluruh proses pemeriksaan imigrasi Arab Saudi diselesaikan di embarkasi Indonesia. Dengan demikian, setibanya di Jeddah atau Madinah, jemaah tidak perlu lagi mengantre panjang dan dapat langsung menuju transportasi ke akomodasi.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, yang turut hadir dalam peninjauan tersebut, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Arab Saudi dalam meningkatkan pelayanan jemaah Indonesia.

“Kehadiran fast track sangat memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi jemaah,” ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, menegaskan bahwa program fast track merupakan arahan langsung dari Raja Arab Saudi sebagai bentuk pelayanan optimal bagi para tamu Allah.

“Program ini adalah instruksi langsung agar seluruh layanan kepada tamu Allah dapat dipermudah, terlebih Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar,” ungkapnya.

Pada tahun 2026, layanan fast track dioperasikan di empat bandara embarkasi, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Adisoemarmo, Bandara Juanda, dan Bandara Sultan Hasanuddin.

Secara rinci, layanan ini melayani 13.751 jemaah dari embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG), 12.295 jemaah dari Jakarta Bekasi (JKS), dan 9.218 jemaah dari Banten (JKB) di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, Bandara Adisoemarmo melayani 29.133 jemaah, Bandara Juanda 44.080 jemaah, serta Bandara Sultan Hasanuddin 16.757 jemaah.

Secara total, sebanyak 125.234 jemaah haji Indonesia akan menikmati layanan fast track tahun ini, termasuk penambahan layanan di Makassar.

Kementerian Haji dan Umrah menegaskan bahwa perluasan layanan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi jemaah sejak keberangkatan hingga tiba di Tanah Suci.

Read More

Pemberangkatan Haji 2026 Stabil Layanan Fast Track Jangkau 125 Ribu Jemaah

Iki Radio - Operasional haji 1447 H/2026 M memasuki hari keenam dengan tren pemberangkatan yang stabil. Hingga 26 April 2026, sebanyak 72 kelompok terbang (kloter) atau 28.274 jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Salah satu terobosan utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini adalah optimalisasi layanan fast track (Makkah Route) yang menjangkau lebih dari 125 ribu jemaah. Melalui skema ini, proses keimigrasian Arab Saudi diselesaikan di Indonesia, sehingga jemaah tidak perlu antre saat tiba di Jeddah atau Madinah.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, menyatakan layanan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kenyamanan jemaah, khususnya bagi kelompok lanjut usia dan rentan.

“Layanan fast track ini secara nyata mempercepat proses kedatangan jemaah di Tanah Suci. Jemaah bisa langsung menuju hotel tanpa harus melalui antrean panjang imigrasi,” ujarnya pada Minggu (26/4/2026). 

Layanan fast track saat ini tersedia di empat embarkasi utama, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Adisoemarmo, Bandara Juanda, serta Bandara Sultan Hasanuddin. Penambahan Makassar menjadi langkah strategis untuk memperluas cakupan layanan.

Dari sisi transportasi udara, pemerintah memastikan kesiapan operasional penerbangan melalui Garuda Indonesia dan Saudia Airlines yang berpengalaman dalam melayani penerbangan haji.

“Sejak di embarkasi, kami pastikan jemaah mendapatkan layanan lengkap, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembagian dokumen, hingga akomodasi dan konsumsi yang memadai agar jemaah siap berangkat dalam kondisi prima,” tambah Maria.

Pada tahap embarkasi, jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan serta menerima dokumen penting seperti paspor, living cost sebesar 750 riyal Arab Saudi, gelang identitas, hingga kartu Nusuk. Fasilitas akomodasi dan konsumsi juga disiapkan guna menjaga kondisi fisik jemaah sebelum keberangkatan.

Kementerian Haji dan Umrah mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, memastikan dokumen tersimpan dengan aman, serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran ibadah.

Penyelenggaraan haji tahun ini juga mengusung prinsip layanan inklusif melalui konsep Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan sekaligus memastikan seluruh jemaah mendapatkan pengalaman ibadah yang aman, nyaman, dan bermartabat.

Read More