Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Eks ART dan Penjaga Warteg Asal Brebes Kembali Sekolah, Kini Bercita-Cita Jadi Pramugari

BREBES, Iki Radio – Cika Utami Putri, remaja asal Brebes, Jawa Tengah, akhirnya kembali mengenyam pendidikan melalui program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Brebes. 

Sebelum kembali ke bangku sekolah, ia sempat bekerja sebagai pengasuh anak (baby sitter), asisten rumah tangga (ART), hingga penjaga warteg demi membantu perekonomian keluarga setelah lulus SMP.

Keputusan Cika kembali bersekolah didorong oleh keinginan ibunya agar ia memiliki ijazah dan peluang kerja yang lebih baik di masa depan.

"Sebenarnya sih paksaan biar dapat ijazah masuk sini. Yang maksa mama, biar dapat ijazah, dapat kerjaan lebih baik, enggak jadi ART," ujar Cika, Sabtu (21/11/2026).

Keinginan untuk melanjutkan sekolah sebenarnya telah ada sejak lulus SMP. Namun, kondisi ekonomi keluarga memaksanya menunda pendidikan. Ayahnya, Pardoko, bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak menentu, sementara ibunya merantau ke Jakarta menjadi ART untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

"Soalnya mau sekolah lagi enggak ada biaya, kata mama di rumah saja, kataku mau kerja bantu (keluarga)," kenangnya.

Pada usia 16 tahun, Cika merantau ke Tangerang untuk bekerja sebagai pengasuh anak. Ia mengaku mengasuh anak orang lain tidak semudah merawat adiknya, Halimah Salfina Vatyah, sehingga memilih berhenti setelah lima bulan.

Cika kemudian berpindah kerja menjadi ART sekaligus mengasuh anak majikan di Jakarta Timur selama tujuh bulan. Setelah itu, ia bekerja sebagai ART di Depok selama lima bulan, lalu beralih menjadi penjaga warteg di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Capek pingin pulang, cuma dua bulan berhenti disuruh mama balik ke Brebes," ceritanya.

Dua hari setelah pulang ke Brebes, Cika memulai rutinitas baru sebagai siswa Sekolah Rakyat. Ia harus beradaptasi kembali dengan jadwal belajar, kegiatan ekstrakurikuler, serta aturan tinggal di asrama.

Selama masa penyesuaian, Cika mendapat pendampingan dari guru, wali asuh, dan wali asrama, serta dukungan keluarga dan teman sebaya. 

Fasilitas pendidikan dan ekstrakurikuler di sekolah tersebut juga memungkinkannya menyalurkan minat, termasuk di bidang olahraga.

Kini, Cika mulai menata kembali rencana masa depannya dan menyimpan cita-cita menjadi pramugari. Ia berharap ijazah dan pendidikan yang ditempuhnya di Sekolah Rakyat dapat membuka jalan menuju kehidupan dan pekerjaan yang lebih layak.

Disdagkop UM Kabupaten Madiun Pastikan Keluhan Atap Bocor Pasar Sambirejo Segera Diatasi Melalui PAK 2026

MADIUN, Iki Radio — Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Kabupaten Madiun memastikan keluhan pedagang terkait kebocoran atap di Pasar Sambirejo, Kecamatan Jiwan, telah mendapat tindak lanjut dan segera diselesaikan pada tahun ini.

Kepala Disdagkop UM Kabupaten Madiun, Kus Hendrawan, menjelaskan bahwa perbaikan sarana dan prasarana di pasar tradisional tersebut sebenarnya sudah terakomodasi dalam program kerja dinas dan masuk ke dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2026.

"Perbaikan itu sudah masuk pada PAK dan dikerjakan tahun ini," ujar Kus Hendrawan saat dikonfirmasi pada Sabtu (21/11/2026).

Ia mengakui sempat terjadi miskomunikasi di internal dinas terkait informasi progres perbaikan atap pasar saat musim hujan tersebut. 

Menurutnya, pejabat teknis yang menangani kegiatan perbaikan fisik pasar sedang bertugas di luar kota sehingga laporan detailnya belum sempat tersampaikan kepadanya. 

Terlebih, Kus Hendrawan tercatat belum genap satu bulan menjabat sebagai nakhoda baru di Disdagkop UM Kabupaten Madiun.

"Yang menangani kegiatan itu (perbaikan pasar) sedang di luar kota dan belum disampaikan ke saya," imbuhnya.

Sebelumnya, keluhan mengenai kondisi fisik pasar mencuat saat Bupati Madiun, Hari Wuryanto, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga dan stok bahan pokok menjelang Tahun Baru 2027 di Pasar Sambirejo pada Jumat (20/11/2026). 

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pedagang mengadukan langsung kepada Bupati bahwa area pasar kerap bocor saat turun hujan sehingga mengganggu aktivitas jual beli.

UMP Banten 2027 Resmi Naik 8,77 Persen Jadi Rp3,37 Juta, Gubernur Tolak Paradigma Upah Murah

SERANG, Iki Radio — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten Tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,77 persen atau bertambah Rp271.947,30 dibandingkan dengan UMP tahun sebelumnya.

Ketetapan ini dituangkan secara resmi dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.

Gubernur Banten, Andra Soni, menjelaskan bahwa keputusan kenaikan upah ini diambil setelah memperhitungkan berbagai indikator ekonomi daerah. Indikator tersebut mencakup laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja, hingga aspek keberlangsungan dunia usaha di Banten.

"Alhamdulillah, hari ini Pemprov Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30. Peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi Banten," ujar Andra dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Andra juga menegaskan bahwa daya saing investasi di Provinsi Banten ke depannya tidak boleh lagi bertumpu pada standar upah buruh yang rendah. Ia mendorong agar iklim investasi dibangun melalui peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia (SDM), inovasi, serta hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

"Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis. Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten," tegasnya.

Lebih lanjut, Andra menilai bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari ruang tumbuh dunia usaha, tetapi juga dari dampak langsungnya terhadap taraf hidup pekerja. Pemprov Banten menargetkan pertumbuhan investasi dan daya saing industri dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

"Banten harus maju dengan investasi yang kuat, dunia usaha yang berdaya saing, dan pekerja yang sejahtera. Inilah komitmen Pemprov Banten untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat," tutup Andra.

 

UMP Sulsel 2027 Ditetapkan Naik 7,98 Persen Jadi Rp4,23 Juta

MAKASSAR, Iki Radio – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel Tahun 2027 sebesar Rp4.233.913. Besaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,98 persen atau Rp312.824,46 dibandingkan UMP tahun sebelumnya dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

Penetapan UMP beserta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, menyampaikan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah.

"Setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan serta memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 sebesar Rp4.233.913," ujar Andi di Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Andi menjelaskan bahwa komponen upah minimum tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Lebih lanjut, Andi memaparkan bahwa persentase kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2026 yang naik 7,21 persen. Sebagai perbandingan historis, UMP Sulsel tercatat naik 6,5 persen pada 2025, 1,45 persen pada 2024, dan 6,9 persen pada 2023.

Selain meningkat secara persentase, nilai UMP 2027 (angka persis Rp4.233.913,25) juga melampaui estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026 yang berada di angka Rp3.915.118. Terdapat selisih lebih tinggi sebesar Rp318.795,25 atau setara sekitar 8,14 persen di atas estimasi KHL tersebut.

Menurut Andi, penetapan ini bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus mempertahankan keberlangsungan dunia usaha. Ia menekankan pentingnya mengimbangi kenaikan upah dengan peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, serta daya saing industri.

"Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, memastikan proses perumusan hingga pengumuman UMP/UMSP berjalan lancar melalui dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

"Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar," ucap Jayadi.

Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Sulsel berkomitmen memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta terus mendorong perluasan kesempatan kerja di wilayah Sulawesi Selatan.

 

Polsek Cengkareng Tangkap Pengedar Sabu di Kapuk Raya Berkat Laporan Warga

JAKARTA, Iki Radio — Polsek Cengkareng menangkap seorang pria berinisial H alias C alias Ceco atas dugaan pengedaran narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Kapuk Raya, RT 002/012, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan transaksi jual beli narkoba di lokasi tersebut.


"Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan adanya aktivitas transaksi jual beli narkotika di kawasan Jalan Kapuk Raya, RT 002/012, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, pada Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 16.00 WIB," ujar Kapolsek Cengkareng AKP Rahis Fadhlillah di Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.

Kronologi Penangkapan dan Barang Bukti

Menindaklanjuti laporan warga, tim Opsnal Subnit Narkoba Polsek Cengkareng yang dipimpin Panit 2 Reskrim Iptu Lasaro Atmaja segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Di lokasi, polisi menemukan seorang pria dengan ciri-ciri sesuai laporan dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan.

"Dari hasil penggeledahan, ditemukan satu plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat netto 4,75 gram," kata Rahis.

Selain sabu, polisi turut mengamankan barang bukti lain berupa satu unit telepon genggam dan satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna biru.

Proses Penyidikan dan Jeratan Hukum

Usai penggeledahan, pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolsek Cengkareng untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan kasus lebih lanjut.

"Pria berinisial H alias C diamankan bersama barang bukti ke Polsek Cengkareng untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut," ucap Rahis.

Kini, H telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU Penyesuaian Pidana," pungkas Rahis.

 

UMP DIY 2027 Resmi Naik 12,72 Persen Menjadi Rp2.725.000

YOGYAKARTA, Iki Radio – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp2.725.000. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,72 persen atau Rp307.505 dibandingkan UMP tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp2.417.495.

Penetapan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, di Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026). Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2027, yang disusun berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY (unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi) serta menyesuaikan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Selain UMP, Gubernur DIY juga menerbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027. Penetapan UMSP ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan mempertimbangkan sektor unggulan daerah, karakteristik kerja khusus, dan risiko kerja tinggi berdasarkan kajian akademisi.

 

Rincian besaran UMSP DIY 2027 meliputi:

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (perhotelan dan penyediaan makanan): Rp2.745.000 (naik 0,734 persen).

Sektor konstruksi: Rp2.740.000 (naik 0,550 persen).

Sektor aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya: Rp2.735.000 (naik 0,367 persen).

Ni Made menegaskan bahwa pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah di perusahaan masing-masing. Aturan ini menjadi pedoman pengupahan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan tingkat produktivitas.

Sebagai penutup, Ni Made mengakui bahwa tekanan ekonomi masyarakat saat ini cukup besar di tengah kondisi kegiatan ekonomi yang belum pulih 100 persen. Menurutnya, keputusan besaran upah ini merupakan titik kompromi yang mempertimbangkan suara masyarakat, pekerja, serta kemampuan dunia usaha.

 

Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare dan Tertibkan PT GSL di Riau

PEKANBARU, Iki Radio — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan dua kawasan usaha yang terafiliasi dengan PT RAPP dan PT GSL di Provinsi Riau akibat dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk pencabutan izin usaha PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Anang Supriatna menyampaikan bahwa penertiban terhadap PT RAPP dilakukan di Kabupaten Pelalawan melalui pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.


Rincian Pelanggaran dan Sanksi

PT RAPP (Kabupaten Pelalawan): Sanksi pencabutan PBPH seluas sekitar 338.536 hektare dijatuhkan menyusul temuan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, dan kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare. Satgas PKH juga mencatat gangguan pada kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak pada habitat gajah Sumatera.

PT GSL (Kabupaten Kuantan Singingi): Perusahaan pengelola pabrik kelapa sawit nonkebun ini terindikasi membeli dan mengolah hasil sawit ilegal dari kawasan hutan tanpa izin, yang diduga memicu perambahan hutan di sekitarnya. Satgas PKH merekomendasikan pembatalan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare serta pengambilalihan area tersebut.

"Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku," ujar Anang dalam keterangan tertulis pada Jumat, 20 November 2026.

 

Pengambilalihan Aset dan Komitmen Lanjutan

Seluruh aktivitas usaha di dalam areal perizinan yang terdampak kini dihentikan seiring penguasaan kembali lahan oleh negara. Terkait PT GSL, Anang menegaskan dugaan pelanggaran pengolahan hasil kebun ilegal menjadi dasar rekomendasi pembatalan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare.

Penindakan terhadap kedua perusahaan ini merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memulihkan fungsi kawasan hutan sekaligus menata ulang tata kelola pemanfaatannya. Satgas PKH memastikan penertiban akan berjalan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan dengan melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

 

Dekranasda Kabupaten Madiun Janjikan Alat Khusus Upcycle, Dorong Perajin Sulap Limbah Denim Jadi Produk Unggulan

MADIUN, Iki Radio — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Madiun berencana mengupayakan pengadaan peralatan khusus upcycle bagi para perajin agar kegiatan produksi maupun pelatihan tidak lagi bergantung dengan menyewa alat di luar daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dekranasda Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto usai membuka Pelatihan Produk Kriya – Upcycle Jeans bertajuk "Menyulap Limbah Denim Menjadi Produk Kriya Unggulan" yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM), Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, ketersediaan mesin dan peralatan khusus sangat dibutuhkan untuk mendukung kreativitas perajin, khususnya mereka yang memiliki talenta menjahit. Ia berharap alat tersebut nantinya dapat disediakan langsung di tingkat kabupaten sehingga perajin bisa berlatih dan memproduksi secara mandiri tanpa harus menyewa di kota.

"Insyaallah nanti Dekranasda bisa mengupayakan, pemerintah daerah mengupayakan alat-alat itu. Jadi kita enggak menyewa di kota. Nanti bisa di kabupaten harus buat pelatihan sendiri," ujarnya.

Selain persoalan peralatan, pihaknya juga menyoroti tantangan konsistensi produksi dan pemasaran yang kerap dihadapi perajin di Kabupaten Madiun. Kata Erni, perajin sering kali mampu memproduksi barang, namun masih menemui kendala dalam menembus pasar. Hal ini diharapkan dapat ditangani seiring kepemimpinan kepala dinas yang baru dengan berbagai gagasan segar agar perajin kembali bergerak optimal.

Ia menekankan agar para peserta memanfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya untuk memperluas wawasan, berinovasi, dan menciptakan variasi produk yang tidak monoton. Produk hasil olahan bahan tak terpakai tersebut diharapkan dapat diterima pasar sekaligus menonjolkan ciri khas lokal Kabupaten Madiun guna mendorong ekonomi keluarga dan daerah.

"Harapannya peserta dengan diadakan pelatihan ini, peserta lebih berinovasi, mempunyai wawasan agar nanti bisa menambah produk-produknya itu semakin bervariasi, enggak monoton gitu saja. Semoga ini bisa mendorong perekonomian keluarga khususnya dan umumnya pada pemerintah daerah," kata dia.

Sementara itu, Kepala Disdagkop UM Kabupaten Madiun, Kus Hendrawan, menyampaikan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 20 pelaku usaha mikro terpilih. Dari total 1.950 pelaku usaha mikro yang ada, pihaknya melakukan seleksi untuk menjaring peserta yang sesuai dengan bidang upcycle jeans.

"Kalau jumlah seluruhnya pelaku usaha mikro itu ada 1.950. Dari jumlah itu, yang sesuai dengan bidang pelatihan upcycle jeans ini kami seleksi akhirnya ada 20 yang berhak mengikuti pelatihan," jelas Kus Hendrawan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi Tahun Anggaran 2026. Tujuannya mengarahkan perajin dan pelaku usaha mikro sektor kriya di Kabupaten Madiun mengolah limbah denim bekas menjadi produk bernilai tambah dan berdaya jual tinggi.

Salah satu peserta, Tri, warga Desa Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, menyambut antusias pelatihan tersebut. Ia mengaku senang dapat menambah ilmu baru untuk mengembangkan usaha kerajinan tangan yang selama ini telah ditekuninya.

"Kalau yang sudah berjalan ini saya membuat handcraft, dan ini menjadi pengalaman baru saya untuk dapat dikembangkan lagi," tutur Tri.

 

close
Pasang Iklan Disini