Sambut Hari Pahlawan 2026, Presiden Prabowo Terima Rekomendasi Calon Pahlawan Nasional dari Menbud Fadli Zon

JAKARTA, Iki Radio — Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut digelar khusus untuk membahas rekomendasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengenai pengusulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh bangsa menjelang peringatan Hari Pahlawan 2026.

Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet (setkab.go.id), Jumat (6/11/2026), Menteri Kebudayaan menyampaikan secara langsung hasil rekomendasi Dewan GTK yang telah menempuh mekanisme penelitian dan pengkajian secara berjenjang dan ketat.

Proses seleksi diawali dari kajian di tingkat daerah oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) kabupaten/kota dan provinsi, dilanjutkan ke tingkat nasional melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial, hingga akhirnya dibahas dalam sidang Dewan GTK sebelum diserahkan kepada Presiden.

Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme formal negara untuk menyaring tokoh-tokoh terbaik yang dinilai memiliki rekam jejak jasa serta pengabdian luar biasa bagi bangsa dan negara.

Melalui tahapan seleksi tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, semangat patriotisme, persatuan, dan pengabdian demi menopang perjalanan Indonesia menuju masa depan.

 

Read More

Pemerintah Siapkan Aturan Khusus Batas Usia CPNS Bagi Tenaga Honorer dan PPPK

JAKARTA, Iki Radio — Pemerintah tengah menyiapkan regulasi khusus mengenai penyesuaian batas usia pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kebijakan ini dirancang untuk mengakomodasi tenaga honorer dari berbagai profesi serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu yang ingin beralih status menjadi PNS pada seleksi mendatang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penyesuaian ini diperlukan karena adanya realita kebutuhan lapangan yang membutuhkan perlakuan fleksibel, khususnya terkait persyaratan usia.

"Kita juga akan memikirkan untuk memberikan semacam pengaturan khusus oleh karena ada beberapa yang memang secara realita di lapangan kita membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus, terutama yang berkenaan dengan masalah batasan usia," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo menjelaskan, skema khusus ini disiapkan guna memberikan kesempatan setara bagi tenaga non-ASN yang telah diangkat menjadi PPPK penuh waktu agar dapat mengikuti seleksi CPNS yang dijadwalkan mulai tahun 2027.

Pertimbangan aturan ini mengacu pada beban kerja serta kondisi spesifik para petugas di lapangan. Beberapa sektor yang menjadi perhatian utama dalam penyesuaian batas usia ini antara lain tenaga kesehatan dan medis, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Perlakuan khusus ini maksudnya kalau nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS. Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia," pungkas Prasetyo.

 

Read More

Kabar Baik! Seleksi CPNS Resmi Dibuka Bulan Ini, Status PPPK Paruh Waktu Turut Diangkat Penuh Waktu

JAKARTA, Iki Radio — Pemerintah dipastikan akan segera membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung pelaksanaan berbagai program kerja pemerintah.

ilustrasi tes CPNS (istimewa)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa proses rekrutmen dijadwalkan mulai berjalan pada bulan ini.

"Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini juga sudah dilakukan proses pendaftaran," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum’at (6/11/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa rekrutmen CPNS kali ini akan diprioritaskan untuk menggantikan posisi pegawai yang memasuki purnatugas atau usia pensiun setiap tahunnya. Selain itu, pendaftaran seleksi juga difokuskan untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) pada berbagai program kerja strategis pemerintah.

Adapun seluruh rangkaian proses pendaftaran dan seleksi CPNS akan dipimpin langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini.

Terkait pelaksanaan seleksi tersebut, Prasetyo mengimbau masyarakat yang berminat menjadi ASN untuk terus memantau informasi resmi dan mulai mempersiapkan diri sejak dini.

"Kami sampaikan bahwa dipersilakan untuk mengikuti pengumuman dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengangkatan CPNS," tutur Prasetyo.

 

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu

Selain pengumuman rekrutmen CPNS, pemerintah juga membawa kabar baik bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah memutuskan untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara lintas profesi.

Keputusan tersebut diambil usai menggelar rapat finalisasi pembahasan ASN PPPK Paruh Waktu Lintas Sektor bersama DPR RI.

Prasetyo mengungkapkan, pada awalnya kebijakan pengangkatan tersebut memang difokuskan hanya untuk PPPK paruh waktu di bidang tenaga pendidikan atau guru. Namun, setelah melalui pembahasan mendalam, cakupan pengangkatan tersebut akhirnya diperluas.

"Setelah beberapa pembahasan, pemerintah memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu terhadap lintas profesi," pungkasnya.

 

Read More

Kemensos Resmi Rilis Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026, "Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan" Download Disini

JAKARTA, Iki Radio — Kementerian Sosial (Kemensos) secara resmi merilis logo serta tema utama untuk memperingati Hari Pahlawan 2026. Peluncuran identitas visual ini dihadirkan untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat pengabdian bagi bangsa dan negara.

Berdasarkan pedoman penyelenggaraan peringatan yang dirilis Kemensos, Hari Pahlawan 2026 mengusung tema "Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan." Tema tersebut mencerminkan ajakan untuk menjadikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan sebagai teladan dalam bergerak bersama membangun masa depan Indonesia.

Selain tema, Kemensos juga memaparkan filosofi mendalam di balik logo resmi Hari Pahlawan 2026 yang menampilkan kombinasi elemen visual sarat makna:

• Api (Fire Spirit): Melambangkan keberanian, semangat juang, dan cita-cita yang tidak pernah padam.
• Tangan (Unity in Diversity): Melambangkan persatuan dalam keberagaman, gotong royong, serta kekuatan masyarakat ketika bergerak bersama.
• Api dan Hati (Burning Heart): Melambangkan pengabdian yang lahir dari hati, rela berkorban, peduli terhadap sesama, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
• Arah ke Atas: Melambangkan harapan, kemajuan, dan langkah menuju masa depan, yang menghubungkan perjuangan masa lalu dengan tanggung jawab generasi hari ini.

 

Link DOWNLOAD LOGO DAN TEMA HARI PAHLAWAN

Read More

Menteri PANRB: Satu Data Indonesia dan Pemerintah Digital Harus Berjalan Seiring Demi Layanan Terpadu

JAKARTA, Iki Radio – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan tata kelola data dan sistem pemerintahan digital. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia yang digelar di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Dalam paparannya, Menteri Rini menyampaikan bahwa Kementerian PANRB, sebagai instansi yang mengoordinasikan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional, terus berupaya memastikan implementasi Satu Data Indonesia berjalan seiring dengan penguat sistem Pemerintah Digital.

"Langkah ini penting agar data yang berkualitas benar-benar dapat diwujudkan menjadi layanan publik yang semakin terpadu dan responsif bagi masyarakat," ujar Menteri Rini.

Acara sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, serta Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud beserta para narasumber dan jajaran pejabat terkait.

 

Read More

Dorong Satu Data Indonesia, Mendagri Sebut Kepala Daerah Tak Perlu Lagi Berkeliling Cari Informasi

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai penerapan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dapat mengakhiri kebiasaan kepala daerah yang harus mendatangi berbagai kementerian dan lembaga hanya untuk mencari informasi program pembangunan di wilayahnya.

Melalui integrasi data pemerintah, kepala daerah diharapkan dapat mengetahui berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat secara lebih cepat tanpa harus berkoordinasi secara terpisah dengan setiap instansi.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara "Sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia" di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kamis (5/11/2026).

Tito mencontohkan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud yang selama ini harus aktif mencari informasi ke sejumlah kementerian guna mengetahui program pusat apa saja yang sedang berjalan di wilayahnya. Menurut Tito, kesulitan mengakses informasi pembangunan seperti ini tidak hanya dialami tingkat provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten, kota, hingga tingkat desa.

"Bagaimana kalau desa, Pak Anwar Sadat? Mau tanya, saya pikirkan dari provinsi, kabupaten, kementerian/lembaga, mengerjakannya apa sih di desa saya? Bapak susah kan untuk bertemu bupati itu, bertemu gubernur apalagi? Apalagi bertemu menteri?" kata Tito.

Oleh karena itu, Tito menekankan pentingnya interoperabilitas data—yaitu kemampuan berbagai sistem informasi pemerintah untuk saling terhubung dan bertukar data.

"Kita membayangkan, kami melihat bahwa untuk memutus kesulitan-kesulitan itu, ini berarti kita mungkin mengintegrasikan semua pemilik data dalam satu sistem, yaitu Satu Data Indonesia," jelasnya.

Dengan integrasi ini, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai program pusat yang sedang berjalan. Informasi lengkap tersebut akan membantu daerah menyelaraskan program pembangunan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi.

 

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI)

Selain integrasi data, Mendagri juga menyinggung potensi penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mempercepat pencarian informasi pembangunan. Ia membayangkan kepala daerah kelak cukup mengakses satu sistem berbasis AI untuk mengetahui seluruh program kementerian dan lembaga di daerahnya.

"Dengan Satu Data ini, nanti AI, Pak Rudi cukup mengeklik saja, AI program kementerian, misalnya pemerintah pusat di Kalimantan Timur, keluar," ujar Tito.

Informasi yang dapat ditampilkan mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan jalan nasional dan provinsi, program pertanian dan irigasi, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketersediaan data ini diyakini mampu membantu pemerintah daerah menentukan prioritas secara tepat dan menghindari tumpang tindih program antartingkat pemerintahan.

Tito menegaskan bahwa penerapan Satu Data Indonesia tidak hanya bertujuan mempermudah akses informasi, tetapi juga mendukung keseluruhan proses pembangunan—mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi—berdasarkan data yang lebih lengkap dan akurat.

 

Read More

Aksi Teror di Amman: Petugas Keamanan Tewas Ditikam di Depan Kedutaan Besar Sri Lanka

AMMAN-YORDANIA, Iki Radio — Seorang petugas keamanan Yordania tewas setelah menjadi korban penikaman di luar kantor Kedutaan Besar Sri Lanka di Amman, Yordania, pada Kamis (5/11/2026) siang waktu setempat. Insiden berdarah ini dikonfirmasi oleh Direktorat Keamanan Publik Yordania (PSD) sebagai tindakan terorisme.

Identitas korban tewas diketahui bernama Kopral Jawad Ali Khalaf Al Salaita, seorang anggota unit keamanan diplomatik yang bertugas menjaga keamanan kedutaan tersebut.

Juru bicara PSD, Kolonel Amer Al Sartawi, menjelaskan bahwa insiden bermula ketika seorang pria secara tiba-tiba menyerang dan menikam korban menggunakan benda tajam di Jalan Medina Al Munawwara, kawasan Sweifieh, Amman bagian barat, tepatnya pada pukul 12.20 siang.

Menurut laporan dari stasiun televisi pemerintah Yordania, Al Mamlaka, yang merujuk pada pemberitaan Al Jazeera, pelaku yang lahir pada tahun 1994 mendatangi pos penjagaan dan menikam korban di bagian leher saat korban berada di dalam pos. Pelaku diketahui membawa dua senjata tajam berupa belati dan pisau, serta sempat berupaya merebut senjata api milik Kopral Al Salaita.

Melihat situasi tersebut, seorang letnan dua yang bertugas di lokasi segera turun tangan dan melakukan perlawanan untuk menghentikan pelaku. Dalam pergulatan tersebut, sang letnan dua mengalami luka di bagian wajah, namun berhasil melumpuhkan pelaku sebelum senjata api berhasil direbut.

Tim patroli dan aparat keamanan yang segera tiba di lokasi langsung memasang garis polisi di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang berada di tengah keramaian pelintas jalan.

Kopral Al Salaita sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah yang dialaminya. Sementara itu, petugas yang terluka dalam pergulatan dilarikan ke Rumah Sakit Medical City dan saat ini dilaporkan berada dalam kondisi stabil. Di sisi lain, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Dar Al Salam dalam kondisi kritis.

Pihak PSD Yordania menegaskan bahwa penyelidikan awal menunjukkan aksi penyerangan ini merupakan sebuah "tindakan teroris yang pengecut" dan pelaku telah merencanakan aksi tersebut untuk menyasar para petugas Direktorat Keamanan Publik. Hingga kini, pihak berwenang masih terus mendalami motif di balik serangan tersebut.

 

Read More

Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Grand National Museum di Kawasan Monas

JAKARTA, Iki Radio — Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembangunan Museum Agung Nasional atau Grand National Museum di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Langkah ini diambil untuk menghadirkan sarana sejarah, pendidikan, hiburan, dan rekreasi berskala besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Rencana tersebut mengemuka usai Presiden Prabowo memanggil Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Pertemuan tersebut membahas penataan kawasan Monas hingga pengembangan transportasi publik.

"Setelah selesainya revitalisasi Galeri Nasional dan Museum Gajah, Bapak Presiden ingin Indonesia memiliki museum berskala besar yang menjadi pusat sejarah, pendidikan, hiburan, dan rekreasi, khususnya bagi para pelajar dan generasi muda," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/11/2026).

Selain pembangunan museum, Presiden Prabowo mendorong revitalisasi kawasan Monas secara menyeluruh agar semakin indah, nyaman, dan berorientasi edukasi. Pembenahan juga akan menyasar Stasiun Gambir yang belum pernah direnovasi sejak tahun 1970-an, untuk ditransformasikan menjadi stasiun nasional terpadu sekaligus pusat wisata keluarga.

Tak hanya berfokus di Jakarta, penataan fasilitas publik dan transportasi juga menyasar kawasan luar Jawa. Presiden menargetkan pembangunan jalur kereta api di Bali yang akan menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ke sejumlah titik pariwisata utama seperti Kuta, Legian, Seminyak, Canggu, hingga ke wilayah utara Bali.

Teddy menegaskan bahwa seluruh rangkaian penataan ini dirancang untuk mendongkrak kualitas layanan publik sekaligus memperkuat kebanggaan nasional.

"Bapak Presiden berkeinginan agar revitalisasi kawasan Monas, Stasiun Gambir, pembangunan Grand Museum, serta pengembangan layanan kereta api di Bali tidak hanya menghadirkan fasilitas publik yang lebih baik, tapi juga menjadi nation pride atau kebanggaan nasional," tutup Seskab Teddy.

 

Read More