Gelar Konferensi Pers, KPK Tetapkan Tiga Tersangka Hasil OTT di Kota Madiun

Iki Radio- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa malam (20/1/2026).

Dalam konferensi pers itu dijelaskan, dari hasil OTT di Kota Madiun pada Senin (19/1/2026) KPK menetapkan tiga tersangka, diantaranya Walikota Madiun (MD), Kepala DPUPR KOta Madiun (TM) dan seorang dari pihak swasta (RR).

Ketiganya langsung ditahan selama 20 hari kedepan untuk penyidikan lebih lanjut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalamkonferensi pers yang juga disiarkan langsung melalui kanal youtube KPK menjelaskan, perkara ini bermula pada Juli 2025. 

MD diduga mengarahkan pengumpulan uang melalui pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Permintaan itu ditujukan kepada Yayasan salah satu perguruan tinggi di Madiun yang sedang mengurus perubahan status menjadi universitas.

Yayasan diminta menyerahkan Rp350 juta dengan dalih dana CSR Kota Madiun, terkait pemberian izin akses jalan selama 14 tahun. Menurut KPK, skema tersebut tidak sesuai dengan tata kelola CSR yang diatur perundang-undangan.

Pada 9 Januari 2026, uang tersebut ditransfer ke rekening CV SA yang dikuasai RR

Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan sembilan orang dari unsur pejabat pemerintah, pihak yayasan, serta swasta. 

Penyidik menyita uang tunai Rp550 juta, terdiri atas Rp350 juta dari Rochim Ruhdiyanto dan Rp200 juta dari TM.

Selain perkara CSR, penyidik menemukan dugaan permintaan fee perizinan kepada pelaku usaha hotel, minimarket, dan waralaba di Kota Madiun.

KPK juga mengungkap dugaan gratifikasi dalam proyek pemeliharaan jalan paket II senilai Rp5,1 miliar. MD melalui Kepala Dinas PUPR meminta fee sebesar 6 persen, yang kemudian disepakati 4 persen atau sekitar Rp200 juta.

Dalam periode 2019 hingga 2022, penyidik mencatat total dugaan penerimaan gratifikasi lain oleh MD mencapai Rp1,1 miliar.

Pada Juni 2025, MD juga diduga meminta Rp600 juta kepada pihak pengembang melalui perantara pihak swasta, yang disalurkan dalam dua kali transfer rekening.

Atas perbuatannya, MD dan RR dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pemerasan. Sementara MD bersama TM dijerat Pasal 12B terkait gratifikasi.

Asep Guntur Rahayu menegaskan penggunaan dana CSR sebagai alat pemerasan merupakan bentuk penyimpangan serius terhadap tujuan pembangunan sosial.

“Dana CSR seharusnya memberi manfaat langsung kepada masyarakat, bukan menjadi sumber keuntungan pribadi,” kata Asep.

KPK menilai perkara ini menjadi penindakan kedua terhadap Wali Kota Madiun dalam dua periode berbeda. 

Fakta tersebut menunjukkan pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada penindakan, tetapi harus disertai pembenahan sistem tata kelola pemerintahan daerah.

“Kami mendorong seluruh pemerintah daerah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan,” ujar Asep.

Read More

Menkomdigi: Tanpa Keterampilan Inklusif, Transformasi Digital Bisa Perlebar Ketimpangan

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan bahwa transformasi digital dan perkembangan teknologi global tidak otomatis membawa manfaat bagi semua orang. Tanpa kebijakan pengembangan keterampilan yang inklusif, perubahan dunia kerja justru berisiko memperlebar ketimpangan sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam sesi Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce di Indonesia Pavilion, World Economic Forum (WEF) 2026, Davos, Swiss, Selasa (20/1/2026).

Menurut Meutya, tantangan utama dunia kerja saat ini bukan sekadar hilangnya pekerjaan, melainkan kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dan kebutuhan ekonomi masa depan.

“Pekerjaan tidak benar-benar hilang. Yang berubah adalah keterampilan. Jika negara gagal menyiapkan warganya secara merata, transformasi teknologi justru akan meninggalkan banyak orang di belakang,” ujar Meutya.

Meutya mengutip laporan Future of Jobs Report World Economic Forum yang memproyeksikan terciptanya sekitar 170 juta pekerjaan baru secara global hingga 2030, meski 92 juta peran lama akan tergeser. Perubahan ini menuntut proses reskilling dan upskilling dalam skala besar agar peluang kerja baru tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Sebagai negara demokrasi besar dengan lebih dari 230 juta pengguna internet dan populasi muda yang dominan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan transformasi digital.

Namun Meutya menegaskan bahwa potensi tersebut hanya dapat diwujudkan jika investasi keterampilan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Generasi muda, perempuan, pekerja sektor informal, dan kelompok dengan akses terbatas harus menjadi bagian dari agenda keterampilan nasional. Inklusi bukan tambahan, tetapi syarat utama agar transformasi digital menghasilkan keadilan sosial,” katanya.

Menkomdigi menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memprioritaskan pengembangan keterampilan digital, pembelajaran sepanjang hayat, serta kebijakan yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan kemajuan teknologi meningkatkan mobilitas sosial dan memperkuat daya saing nasional, bukan menciptakan jurang baru di masyarakat.

“Keterampilan digital harus berjalan seiring dengan kemampuan manusia seperti berpikir kritis, adaptasi, dan kolaborasi. Di situlah masa depan kerja ditentukan,” kata Meutya.

Menutup pernyataannya, Meutya menegaskan bahwa dekade ini akan menjadi periode penentu bagi arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah transformasi digital menjadi jalan naik kelas bersama, atau justru memperlebar ketimpangan. Indonesia memilih menyiapkan seluruh warganya agar siap menghadapi perubahan,” ujarnya.

Sesi diskusi ini turut menghadirkan Founder dan CEO AI Academy Asia Bolor Erdene Battsengel serta CEO dan Co-Founder Teach For All Wendy Kopp. Diskusi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor pendidikan untuk membangun ekosistem keterampilan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

Read More

Walikota Madiun Terjaring OTT KPK, Ini Kata Gubernur Jawa Timur

Iki Radio - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal Wali Kota Madiun Maidi yang terjaring OTT oleh KPK pada Senin (19/1/2026).

Gubernur Jawa Timur saat Sosialisasi Pengembangan Talenta Digital di kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Selasa (20/1/2026).

Khofifah mengaku sudah mendengar terkait kejadian OTT pada Wali Kota Madiun Maidi.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Jawa Timur menghormati proses hukum yang berlaku.

“Kalau soal itu ya kita serahkan pada tim penegak hukum dari KPK,” katanya singkat usai membuka kegiatan Sosialisasi Pengembangan Talenta Digital di kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Selasa (20/1/2026).

Wali Kota Madiun, Maidi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK bersama 14 orang lain yang turut diperiksa.

Usai melakukan operasi senyap, lembaga antirasuah itu langsung membawa 9 terduga pelaku dan sejumlah barang bukti berupa uang tunai ke Jakarta. 

Read More

Kemenkes Dorong Optimalisasi Obat Kesehatan Jiwa untuk Perluas Layanan Kuratif

Iki Radio - Kementerian Kesehatan memperkuat layanan kesehatan jiwa nasional melalui peningkatan signifikan alokasi obat kesehatan jiwa pada 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah dalam memperluas akses layanan kuratif bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Direktur Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan, penambahan alokasi obat kesehatan jiwa yang hampir mencapai lima kali lipat merupakan respons atas tingginya beban gangguan kesehatan jiwa di Indonesia serta masih terbatasnya ketersediaan obat di fasilitas layanan tingkat pertama.  

“Ini momentum yang tidak boleh kita sia-siakan. Dukungan penambahan obat kesehatan jiwa harus dimanfaatkan secara optimal agar benar-benar berdampak pada peningkatan layanan di Puskesmas,” ujar Imran dalam Sosialisasi Obat Kesehatan Jiwa 2026, secara daring, Selasa (20/1/2026). 

Imran Pambudi menjelaskan, isu kesehatan jiwa kini menjadi perhatian strategis nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, kesehatan jiwa disepakati sebagai salah satu isu prioritas yang akan dipantau secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tantangan global dan kondisi sosial ekonomi yang berpotensi meningkatkan tekanan psikososial masyarakat.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi depresi pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen. Sementara itu, prevalensi keluarga dengan anggota rumah tangga yang memiliki gangguan jiwa tercatat sebesar 4 per 1.000 penduduk. 

Data Institute for Health Metrics and Evaluation juga menunjukkan bahwa gangguan jiwa menempati peringkat kedua penyebab years lived with disability atau tahun produktif yang hilang akibat disabilitas.  

“Dampak gangguan jiwa sangat besar terhadap produktivitas individu dan pembangunan. Karena itu, layanan kesehatan jiwa harus diperkuat, terutama di layanan primer,” kata Imran.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2022–2029, terdapat sejumlah indikator kinerja utama kesehatan jiwa yang masih perlu digenjot. Capaian layanan depresi pada 2025 baru mencapai 0,7 persen dari target 5 persen. 

Sementara itu, layanan bagi orang dengan gangguan jiwa baru mencapai 56,84 persen dari target 70 persen, dan Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa baru mencapai 47,46 persen dari target 70 persen.

Menurutnya, salah satu tantangan utama terletak pada ketersediaan obat kesehatan jiwa di Puskesmas. Meskipun hampir 80 persen tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan, Puskesmas yang memiliki obat kesehatan jiwa masih sekitar 40 persen. 

Kondisi ini mendorong Kementerian Kesehatan melakukan pengadaan obat kesehatan jiwa secara terpusat melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Selain penguatan pengadaan obat, Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan daring berbasis Massive Open Online Course, termasuk pelatihan kesehatan jiwa terpadu dan tata kelola gangguan penggunaan zat. 

Upaya lainnya adalah memasukkan layanan pelacakan serta pendampingan minum obat bagi orang dengan gangguan jiwa ke dalam dukungan Dana BOK.

Imran Pambudi berharap, dengan ketersediaan obat yang lebih memadai, keberanian tenaga kesehatan dalam memberikan terapi psikofarmaka dasar di Puskesmas juga semakin meningkat. 

“Jika layanan di Puskesmas kuat, maka sistem rujukan akan berjalan lebih tertata dan tidak menumpuk di rumah sakit,” ujarnya.

Melalui penguatan kebijakan, pembiayaan, dan layanan di tingkat primer, Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan kesehatan jiwa yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

 

Read More

Paska OTT KPK, Sejumlah Agenda Batal, Balai Kota Madiun Sepi

Iki Radio - Paska Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, Kantor Balai Kota Madiun di Jalan Pahlawan Kota Madiun, Jawa Timur, terlihat sepi, Selasa pagi (20/1/2026).

Hanya terlihat beberapa mobil dinas terparkir di halaman kantor, diantaranya mobil damkar. Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) terlihat berada di pojok halaman Kantor Balai Kota Madiun.

Ruang kerja wali kota Madiun tampak tertutup. Begitu pula ruang rapat yang berada di depan ruang kerja wali kota Madiun.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintahan Kota Madiun.

"Dari tadi pagi Pak Wawali sama Pak Sekda tidak ada di tempat," ujar salah satu pegawai, Selasa (20/1/2026).

Sejumlah agenda kegiatan pun dibatalkan.

"Tidak ada kegiatan hari ini. Seluruh kegiatan dibatalkan semua," ujar seorang ASN Pemkot Madiun.

Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun yang dihubungi wartawan melalui telepon seluler dan pesan WhatsApp sejak kemarin terkait OTT KPK, tidak merespons sampai hari ini.

Sementara Sekda Kota Madiun, Soeko Dwi Hardianto yang dikonfirmasi via WhatsApp terkait pelayanan publik paska-OTT KPK terhadap Maidi, juga belum memberikan respon.

Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi membawa sembilan terperiksa dalam rangkaian operasi tangkap tangan Wali Kota Madiun, Maidi, Senin (19/1/2026).

Sembilan terperiksa yang dibawa KPK ke Jakarta mulai dari Wali Kota Madiun, ASN Pemkot Madiun hingga pengusaha.

Read More

Ubah Wajah Alun-alun, Pemkab Bojonegoro Alokasikan Dana Rp 28 Miliar

Iki Radio - Ikon pusat kota, yaitu alun-alun Bojonegoro dipastikan akan mendapatkan sentuhan baru di 2026. Pemkab Bojonegoro telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28 miliar untuk memperbarui fungsi ruang publik tersebut agar lebih terintegrasi dengan fasilitas publik lainnya.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Satito Hadi, menjelaskan bahwa revitalisasi alun-alun tidak dilakukan dengan pembongkaran total. 

Melainkan penataan ulang yang signifikan agar lebih nyaman bagi masyarakat. 

Langkah ini sesuai dengan aspirasi masyarakat dan arahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah. 

Yakni agar wajah kota Bojonegoro lebih modern namun tidak melepas peran sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Beberapa hal yang diperhatikan pada perencanaan, diantaranya tidak mengubah nilai historis antara Masjid Agung Darussalam, Alun-alun Bojonegoro, Pendopo Malowopati dan keberadaan Pasar Kota. 

Sehingga penataan yang komprehensif sangat diperlukan. Fungsi sosial seperti penataan lahan parkir dan sentralisasi pedagang kaki lima juga mendapat atensi penuh. 

Selain itu fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak kalah penting untuk menjaga kualitas udara dan ruang sehat bagi masyarakat.

Pada 2025 lalu, revitalisasi alun-alun ini telah melalui tahap Masterplan, tahap perencanaan induk strategis jangka panjang yang merangkum gambaran keseluruhan dan visi pengembangan suatu area atau proyek, mencakup tata ruang, infrastruktur, fasilitas, alokasi lahan, hingga pendanaan. 

Diproyeksikan pengerjaan fisik revitalisasi Alun-alun Bojonegoro ini pada pertengahan 2026. 

"Alun-alun adalah wajah kota. Maka fokus kami adalah menjadikannya lebih representatif sebagai ruang publik. Kita akan menata ulang agar lebih ideal bagi pengunjung yang ingin bersantai maupun melakukan aktivitas sosial. Mohon dukungannya," ujarnya Senin (19/01/2026).

Revitalisasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bojonegoro untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkualitas di tengah kota. Pengerjaan akan dipantau ketat untuk memastikan fungsi tetap terjaga selama proses perbaikan berlangsung. 

Read More

Sebentar Lagi Menikah, Florencia Lolita Wibisono Jadi Korban Pesawat ATR 42- 500

Iki Radio - Kisah pilu Florencia Lolita Wibisono, pramugari yang jadi korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 di Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026).

Florencia Lolita Wibisono

Pihak keluarga tidak menyangka peristiwa nahas ini menimpa perempuan yang akrab disapa Olen itu. 

"Kami masih menunggu kabar Olen, ini begitu menyakitkan bagi kami," kata kerabat Florencia Lolita Wibisono bernama Anastasya kepada wartawan, Minggu (18/1/2026).

Mereka berharap Florencia Lolita Wibisono ditemukan dalam keadaan selamat meski harapannya kecil.

"Semoga mukjizat nyata dan Olen segera ditemukan," harap Anastasya.

Menurut kerabat Florencia Lolita Wibisono, sang pramugari akan menikah dalam waktu dekat.

Namun tidak diungkapkan secara pasti kapan tepatnya pernikahan itu akan digelar. 

"Olen somo kaweng (mau nikah)," ucap kerabat tersebut.

Kronologi Pesawat ATR 42-500 Jatuh di Maros

Pesawat ATR 42-500 milik PT Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak saat menjalani penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar pada Sabtu, 17 Januari 2026.

Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Adisutjipto pada pagi hari setelah dinyatakan memenuhi seluruh prosedur keamanan dan operasional penerbangan.

Dalam penerbangan itu, pesawat membawa tujuh kru dan tiga penumpang.

Tiga penumpang tersebut adalah pegawai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, yaitu Ferry Irawan sebagai Analis Kapal Pengawas, Deden Mulyana sebagai Pengelola Barang Milik Negara, dan Yoga Naufal sebagai Operator Foto Udara, yang sedang melaksanakan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara. 

Saat mendekati Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, pesawat diketahui tidak berada pada jalur yang seharusnya.

Petugas pemandu lalu lintas udara sempat memberikan arahan koreksi posisi kepada awak pesawat.

Namun, komunikasi antara ATC dan pesawat tiba-tiba terputus sebelum pesawat berhasil kembali ke jalur pendaratan.

Menindaklanjuti hilangnya kontak tersebut, ATC menetapkan status darurat penerbangan.

Berdasarkan data koordinat terakhir, posisi pesawat diperkirakan berada di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Tim SAR gabungan segera dikerahkan untuk melakukan pencarian melalui jalur darat dan udara.

Kondisi cuaca saat kejadian dilaporkan berawan, dengan jarak pandang yang masih memungkinkan penerbangan.

Dalam proses pencarian, masyarakat setempat melaporkan adanya suara ledakan dan munculnya titik api di kawasan pegunungan.

Wilayah yang dimaksud berada di sekitar Gunung Bulusaraung dan Gunung Bawakaraeng.

Medan yang berupa pegunungan karst dengan hutan lebat serta tebing terjal menjadi tantangan utama bagi tim di lapangan.

Upaya pencarian juga terkendala kabut tebal, hujan, dan angin kencang.

Pada Minggu pagi, 18 Januari 2026, patroli udara mendeteksi serpihan berwarna putih di lereng Gunung Bulusaraung.

Temuan tersebut dikonfirmasi sebagai bagian dari pesawat ATR 42-500.

Tak lama kemudian, badan utama pesawat ditemukan di sisi puncak gunung.

Operasi pencarian intensif membuahkan hasil pada Minggu (18/1/2026), ketika tim SAR gabungan menemukan satu korban di Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, beserta sejumlah barang pribadi penumpang.

Meski medan pencarian sangat berat, namun tim berhasil menemukan beberapa bagian besar pesawat seperti jendela, ekor, dan badan pesawat, serta banyak serpihan kecil tersebar di berbagai titik. 

Serpihan-serpihan tersebut menjadi petunjuk penting dalam pencarian, dengan lokasi berada di perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep, sekitar 26,49 kilometer dari Bandara Sultan Hasanuddin. 

Pemerintah mengerahkan Basarnas, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, AirNav Indonesia, BMKG, dan pemerintah daerah untuk mempercepat pencarian dan evakuasi.

Daftar Kru Pesawat:

• Andy Dahananto (Kapten/Pilot)
• Farhan Gunawan (Kopilot)
• Hariadi (Flight Operation Officer)
• Restu Adi P (Engineer)
• Dwi Murdiono (Engineer)
• Florencia Lolita (Awak Kabin)
• Esther Aprilita S (Awak Kabin)

Daftar Penumpang:

• Deden Maulana
• Ferry Irawan
• Yoga Naufal

Read More

Modus Tipikor di KPP Madya Jakut, Nilai Pajak Dipangkas 80 Persen

Iki Radio - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik dugaan korupsi dalam proses pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, yang berpotensi merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik dugaan korupsi dalam proses pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, yang berpotensi merugikan keuangan negara puluhan miliar rupiah. Kasus ini terkuak melalui operasi tangkap tangan (OTT). (Foto: Dok KPK)

Kasus ini terkuak melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, masing-masing DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara, serta ABD konsultan pajak dan EY staf perusahaan wajib pajak berinisial PT WP. 

“Kelima tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 11 hingga 30 Januari 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK guna kepentingan penyidikan lebih lanjut,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangan, Senin (19/1/2026).

Konstruksi perkara bermula dari pemeriksaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT WP untuk tahun pajak 2023 yang dilakukan pada periode September hingga Desember 2025. 

Tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara awalnya menemukan potensi kekurangan pembayaran pajak sekitar Rp75 miliar.

Namun, dalam proses sanggahan yang diajukan pihak perusahaan, AGS diduga meminta pembayaran pajak secara “all in” senilai Rp23 miliar. 

Dari jumlah tersebut, Rp8 miliar disebut sebagai fee yang akan dibagikan kepada sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

PT WP kemudian hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp4 miliar. Kesepakatan tersebut berujung pada penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada Desember 2025, dengan nilai pajak yang harus dibayar hanya Rp15,7 miliar atau turun sekitar 80 persen dari temuan awal.

Untuk memenuhi permintaan fee, PT WP diduga mencairkan dana melalui kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan perusahaan PT NBK milik ABD. 

Dana tersebut kemudian ditukarkan ke dalam mata uang dolar Singapura dan didistribusikan oleh AGS dan ASB kepada sejumlah pihak di internal Ditjen Pajak.

Budi Prasetyo mengungkapkan, dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti senilai total Rp6,38 miliar, terdiri atas uang tunai Rp793 juta, uang tunai SGD165 ribu atau sekitar Rp2,16 miliar, serta logam mulia seberat 1,3 kilogram senilai kurang lebih Rp3,42 miliar.  

“Atas perbuatannya, pihak pemberi dan penerima suap dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, dengan ancaman pidana berat,” terangnya.

KPK menegaskan komitmennya menjaga integritas sistem perpajakan nasional dan mengimbau para wajib pajak agar tidak ragu melaporkan dugaan pemerasan atau praktik menyimpang kepada aparat penegak hukum. 

Langkah ini dinilai krusial sebagai bagian dari pengawasan publik sekaligus upaya nyata menjaga kedaulatan keuangan negara.

 

Read More