Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap Dijaga Hingga Akhir 2026 Meski Harga Minyak Dunia Melonjak

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Komitmen ini tetap dipertahankan pemerintah di tengah tren peningkatan harga minyak mentah dunia yang berpotensi menambah beban anggaran subsidi energi.

"Pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan. Jadi, untuk BBM subsidi, insyaallah tidak ada kenaikan," ujar Bahlil saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).

Tekanan Harga Minyak Mentah (ICP) terhadap APBN

Bahlil menjelaskan bahwa saat ini rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) telah mencapai kisaran US$92 per barel. Angka ini melonjak cukup jauh dibanding asumsi dasar macro ICP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.

Meskipun kenaikan ini berpotensi memperbesar alokasi anggaran penambal subsidi energi, pemerintah memperkirakan tren ICP masih dapat dikendalikan di bawah batas psikologis tertentu.

"Sekarang rata-rata ICP di angka US$92 per barel. Padahal di dalam APBN itu sekitar US$70. Kita targetkan kalau begini terus mungkin di bawah US$100 per barel," kata Bahlil.

Capaian Sektor ESDM dan Arahan Presiden Prabowo

Dalam rapat evaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut, Bahlil turut menyampaikan kinerja positif sektor energi dan sumber daya mineral:

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Target awal sebesar Rp133 triliun diperkirakan bakal terlampaui hingga menembus lebih dari Rp160 triliun.

Devisa Ekspor Batu Bara: Kendati volume produksi mengalami penurunan, devisa hasil ekspor batu bara diproyeksikan melampaui US$30 miliar, melampaui target awal sebesar US$27 miliar.

Menutup keterangannya, Bahlil menegaskan arahan Presiden Prabowo kepada seluruh jajaran kabinet agar senantiasa bergerak cepat tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku.

"Catatannya harus kerja cepat, eksekusi cepat, jangan lambat, sesuai aturan, dan jangan melanggar aturan," pungkas Bahlil.

Read More

Polri Tetapkan 11 Korporasi Tersangka Karhutla, 3 di Antaranya Perusahaan Asing (PMA)

JAKARTA, Iki Radio — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari total korporasi tersebut, tiga di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA).

“Kita sudah tetapkan 11 tersangka korporasi. Tiga di antaranya adalah PMA, sementara masih dalam proses,” ujar Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Kendati demikian, pihak kepolisian belum membeberkan secara terperinci identitas maupun nama-nama perusahaan yang telah dijerat sebagai tersangka. Jenderal bintang empat tersebut menjelaskan bahwa langkah itu diambil karena proses penanganan perkara dan penyidikan masih terus berjalan.

Suyudi juga menegaskan bahwa jajaran kepolisian tidak menghadapi kendala berarti dalam mengusut tuntas kasus karhutla ini. Penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan sendiri menjadi salah satu sorotan utama serta fokus penegakan hukum yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto.

“Tak ada tantangan,” tegas Suyudi saat ditanya mengenai hambatan dalam proses penyidikan.

Read More

BPR Resmi Berganti Badan Hukum, Komisaris Utama : Kami Ingin BPR Jadi Lembaga Sehat, Kuat, Terpercaya

MADIUN, Iki Radio – Perubahan bentuk badan hukum kini resmi dilakukan oleh BUMD milik Pemerintah Kabupaten Madiun. Langkah penyesuaian ini menindaklanjuti regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisaris Utama PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda), Puji Rahmawati, mengungkapkan bahwa perubahan bentuk badan hukum ini merupakan pemenuhan kewajiban regulasi.

"Perubahan bentuk badan hukum didasarkan pada alasan regulasi yang mengharuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang semula penyebutannya adalah Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, kini berubah menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun Perseroda," ujar Puji Rahmawati, Rabu (21/10/2026).

Puji menjelaskan, Bank Madiun—sebagai merek jasa dari PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun—diharapkan mampu memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi kemajuan daerah pasca-perubahan status hukum ini.

"Sebagai BUMD Kabupaten Madiun, Bank Madiun diharapkan semakin dapat mendorong perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta semakin menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)," tegasnya.

Menanggapi momentum penting ini, pihak Dewan Komisaris juga mendorong jajaran Direksi untuk bergerak cepat dan merumuskan langkah-langkah strategis demi pertumbuhan bisnis yang sehat.

"Sebagai Komisaris, kami berharap jajaran Direksi dapat memanfaatkan momentum ini untuk menyusun dan menjalankan strategi bisnis yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku," tambahnya.

Ia menegaskan, tujuan akhir dari transformasi ini adalah membawa Bank Madiun menjadi lembaga keuangan daerah yang makin tangguh, tepercaya, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.

"Pada akhirnya, kami ingin BPR tumbuh menjadi lembaga keuangan yang sehat, kuat, terpercaya, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat. Tentunya, pencapaian harapan tersebut membutuhkan sinergi dan komitmen dari seluruh organ perusahaan, pemegang saham, serta para pemangku kepentingan," pungkas Puji.

Read More

Atasi Kemarau Panjang, Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Air Bersih Rp307 Juta di Ngawi

NGAWI, Iki Radio — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan air bersih dan sarana penanganan kekeringan senilai Rp307,1 juta kepada warga Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Rabu (21/10/2026).

Langkah ini diambil guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah puncak kemarau panjang yang melanda wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, alokasi bantuan sebesar Rp307.115.065 tersebut meliputi 225 rit distribusi air bersih, 420 unit jeriken (kapasitas 15 liter), 25 unit tandon air (kapasitas 1.200 liter), dan 200 lembar terpal penampung air.

Khofifah menjelaskan bahwa dari 25 kabupaten di Jatim yang membutuhkan dropping air bersih, sebanyak 24 daerah telah menetapkan Status Kedaruratan Kekeringan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah.

 

Mitigasi Komprehensif Dampak El Nino

Menurut Khofifah, penanganan kekeringan tahun ini memerlukan mitigasi menyeluruh karena adanya pembaruan prakiraan cuaca dari BMKG. Kemarau diperkirakan berlangsung lebih lama dari prediksi awal.

"Dulu diprediksi September puncak kemarau dan Oktober sudah mulai turun hujan. Namun update terbaru BMKG menyebutkan kemungkinan hujan baru turun Desember hingga Februari 2027. Jadi praktis tahun ini dan tahun depan hanya ada tiga bulan masa hujan. Oleh karena itu, mitigasi harus dilakukan secara lebih komprehensif," ujar Gubernur Khofifah.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Jatim berkoordinasi dengan Pemkab Ngawi mendatangkan Tim Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk menguji kelayakan pipanisasi sepanjang 2 kilometer dari sumber air terdekat. Jika memungkinkan secara teknis tanpa mengganggu pasokan desa asal, jaringan pipa ini diharapkan memangkas ketergantungan warga Dusun Gagan pada distribusi air armada truk.

Selain itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berkoordinasi dengan BMKG, serta menerbitkan surat edaran imbauan Salat Istisqa secara luas melibatkan MUI, DMI, ormas Islam, dan pesantren.

Jeritan Warga dan Duka Penanganan Karhutla

Dampak kekeringan dirasakan nyata oleh warga Dusun Gagan. Rusmini, salah seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa sumur-sumur warga yang tergolong dangkal sudah mulai mengering sejak bulan April.

"Sumur-sumur di sini dangkal, cuma seperti penampung air hujan. Kalau tidak ada hujan ya kering. Solusinya nyari ke sungai, bikin sumur-sumur kecil di sana. Bantuan air yang masuk biasanya habis untuk kebutuhan dua hari saja," tutur Rusmini.

Di sisi lain, Pemprov Jatim terus memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jumlah titik panas (hotspot) di Jatim berhasil ditekan signifikan dari lebih dari 600 titik menjadi 92 titik.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya relawan karhutla di kawasan Gunung Bromo.

"Kita juga berduka atas wafatnya lima relawan karhutla di Bromo. Semula empat, dan kemarin pagi satu relawan yang dirawat di RSUD Dr. Soetomo terkonfirmasi meninggal dunia. Saat ini masih ada satu personel lagi yang dirawat. Kita doakan semoga yang wafat husnul khotimah dan yang dirawat segera sembuh. Penyelamatan serta keamanan tim relawan karhutla harus selalu menjadi prioritas utama," tegasnya.

Melalui bantuan darurat dan rencana teknis dari Dinas SDA, Pemprov Jatim berkomitmen menjaga ketersediaan air bersih secara rutin sekaligus menghadirkan solusi pemenuhan air yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

 

Read More

Tekan Inflasi dan Bantu Warga, Dispertahan Ponorogo Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak

PONOROGO, Iki Radio — Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahan) Kabupaten Ponorogo menggelar kegiatan “Gerakan Pangan Murah Serentak” pada Rabu (21/10/2026). Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, menekan laju inflasi, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dispertahan Kabupaten Ponorogo, Endah Widuri, menjelaskan bahwa kegiatan ini terselenggara berkat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Bulog, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), pelaku UMKM lokal, serta mitra strategis lainnya.

Berbagai komoditas pangan dipasarkan dalam kegiatan tersebut, di antaranya beras SPHP, gula pasir, minyak goreng, ikan nila, bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam, hingga daging ayam.

“Gerakan Pangan Murah dari Dinas Pertahankan ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pemerintah memberikan dukungan nyata untuk menekan inflasi yang ada,” ujar Endah.

Endah menambahkan, program ini merupakan agenda kerja rutin dari Bidang Ketahanan Pangan Dispertahan Ponorogo. Karena keterbatasan waktu dan anggaran, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu dengan target minimal lima kali pelaksanaan dalam setahun—termasuk saat peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur serta momen menyambut Natal dan Tahun Baru.

Antusiasme Warga Memburu Bahan Pokok

Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Warga tampak memadati stan penjualan untuk berbelanja kebutuhan mendasar. Dari sekian banyak bahan pangan yang disediakan, ikan, telur, dan minyak goreng menjadi produk yang paling diburu warga.

Salah seorang pembeli, Retno (42), mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Menurutnya, selisih harga yang ditawarkan cukup lumayan dibanding harga pasaran biasa.

“Gerakan Pangan ini sangat membantu warga untuk berbelanja di sini, soalnya harganya agak miring dari pasar,” ungkap Retno.

Ia pun berharap pemerintah daerah bisa menggelar kegiatan serupa lebih sering agar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat terus menikmati bahan pokok berharga terjangkau.

“Semoga sering-sering mengadakan acara seperti ini, karena sangat membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah,” pungkasnya.

 

Read More

Pesan 5 Kg Ganja Daring dari Sumbar, Petani Asal Pujon Diringkus Polres Batu

BATU,Iki Radio — Jajaran Satresnarkoba Polres Batu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ganja kering seberat lima kilogram. Seorang petani asal Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berinisial DK alias S (33), ditangkap setelah nekat memesan barang haram tersebut secara daring dari Sumatra Barat.

Tersangka diringkus tanpa perlawanan di kediamannya di Desa Ngroto pada Selasa (13/10/2026) sekitar pukul 04.30 WIB. Penangkapan dilakukan setelah petugas kepolisian melacak pengiriman kargo mencurigakan yang dikirim dari Kota Padang.

Kapolres Batu, AKBP Panji Gedhe Prabawa, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan lalu lintas pengiriman narkotika jalur darat yang mengarah ke wilayah Malang Raya. Petugas kemudian mengendus dan melacak keberadaan paket tersebut melalui jasa logistik kargo dengan resi tertanggal 30 September 2026.

“Setelah kami pastikan isinya adalah ganja kering, anggota langsung melakukan penyelidikan mendalam terhadap sosok penerimanya. Begitu identitasnya dipastikan jelas, kami bergerak cepat mengamankan tersangka di rumahnya,” tegas AKBP Panji Gedhe Prabawa saat menggelar konferensi pers, Rabu (21/10/2026).

 

Disamarkan Tumpukan Kain Bekas

Untuk mengelabui petugas dan jasa pengiriman, pelaku menyamarkan lima kilogram ganja kering tersebut di bawah tumpukan kain bekas di dalam kardus berbalut bubble wrap hitam.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka DK mengaku membeli barang haram tersebut seharga Rp25 juta dari seorang pemasok berinisial H yang berdomisili di Padang. Komunikasi hingga transaksi pembayaran dilakukan melalui media sosial. Saat ini, kepolisian telah menetapkan sosok H ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan terus melakukan pengejaran.

Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti 5 kilogram daun ganja kering, kardus pengiriman berbalut bubble wrap hitam, potongan kain bekas pembalut paket, lembar resi pengiriman kargo, 1 unit ponsel pintar warna biru milik tersangka.

 

Ancaman 20 Tahun Penjara

Atas perbuatannya, tersangka DK kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Batu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Atas jeratan pasal tersebut, tersangka terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara.

 

Read More

Menaker Siapkan Estimasi KHL sebagai Acuan Penetapan UMP 2027

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang menghitung dan menyiapkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Langkah ini dilakukan sebagai salah satu bahan acuan penting dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027.

Yassierli menjelaskan bahwa proses kalkulasi ini memanfaatkan dan mengolah berbagai data yang telah dikumpulkan serta dievaluasi oleh kementerian terkait. Pemerintah menargetkan hasil perhitungan estimasi KHL ini dapat segera dirilis dan dipublikasikan kepada publik.

"Nanti kita evaluasi, kita estimasi, kita hitung dari data yang ada. Nanti kita targetkan kita keluar dengan estimasi kira-kira KHL itu seperti apa. Tahun lalu kan kita sudah punya per provinsi," ujar Yassierli saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).

Ditempuh Lewat Pembahasan Tripartit dan Hukum yang Berlaku

Lebih lanjut, Menaker menerangkan bahwa seluruh formulasi pengupahan akan terus dibahas secara intensif bersama jajaran Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional serta Dewan Pengupahan Nasional (Depernas). Rangkaian pembahasan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap amanat undang-undang yang mengatur tindak lanjut sistem pengupahan dan penetapan batas upah minimum.

Terkait penetapan besaran akhir UMP, Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berpegang teguh pada regulasi yang berlaku, yakni Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Ini kan selesai undang-undang nanti ada pembahasan di LKS Tripartit Nasional, nanti pembahasan karena ada amanatnya itu terkait dengan KHL, terkait dengan survei, nanti kita akan lihat. Nanti di Depernas seperti apa rekomendasinya," terangnya.

Keputusan Akhir di Tangan Gubernur

Di samping pembahasan tingkat nasional, Yassierli menyampaikan bahwa penetapan angka resmi UMP di masing-masing daerah nantinya akan disahkan secara langsung oleh para gubernur berdasarkan masukan serta rekomendasi teknis dari Dewan Pengupahan Provinsi (Depprov).

Pemerintah berkomitmen untuk mengawal seluruh proses perhitungan ini secara transparan guna menciptakan keseimbangan yang adil antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan dunia usaha.

"Nanti kan itu kan Gubernur nanti sesuai dengan masukan dari Depprov. Depernas nanti yang membahas," pungkas Yassierli.

 

Read More

Menpan RB Tegaskan Belum Ada Rencana Dialihkannya Pembayaran Gaji PNS ke Kopdes Merah Putih

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyatakan bahwa pihak pemerintah saat ini belum memiliki rencana untuk mengalihkan mekanisme pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Rini menegaskan bahwa skema pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) masih mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku selama ini. Fokus utama pemerintah adalah memastikan pencairan hak ASN berlangsung lancar dan tanpa kendala.

"Sebenarnya kita belum ada rencana untuk mengalihkan (gaji PNS melalui Kopdes). Kan yang paling penting itu adalah bagaimana para ASN itu mendapatkan layanan untuk penggajian tuh nyaman, transparan, mudah, seperti itu," ujar Rini saat ditemui di Taman Kota Peruri, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Lebih lanjut, Rini menjelaskan bahwa pembahasan teknis terkait pengupahan dan pencairan anggaran berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Ia mengaku masih perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai wacana yang beredar tersebut.

"Tentunya kalau penggajian-penggajian itu mestinya nanti kita masih nyari informasi dulu dari Menteri Keuangan, begitu. Tapi pada prinsipnya saya tetap ingin para ASN itu dimudahkan di dalam mendapatkan haknya," tambahnya.

Kementerian Keuangan Pastikan Skema Transfer Langsung Tetap Berjalan

Pernyataan Menpan RB sejalan dengan penegasan dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Pada Selasa (20/10/2026), Menkeu Suahasil memastikan bahwa skema pembayaran gaji ASN tidak akan mengalami perubahan. Pemerintah akan tetap menyalurkan gaji secara langsung ke rekening pribadi masing-masing ASN.

"Akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer, tetap seperti sekarang," pungkas Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Asal-Usul Wacana Penggajian Lewat Koperasi

Wacana pencairan gaji pegawai negeri dan pensiunan melalui koperasi sebelumnya dihembuskan oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Ferry mengungkapkan bahwa pihaknya sedang membahas kemungkinan menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa pembayaran gaji ASN bersama Kementerian Keuangan.

"Kemarin kami juga membicarakan tentang bagaimana saya bersama Menteri Keuangan akan memastikan koperasi bisa menjadi unit layanan jasa untuk membayar gaji pegawai negeri dan pensiun," ungkap Ferry pada Selasa (6/10/2026).

Ferry menjelaskan, langkah ini digagas guna memperkuat penetrasi layanan koperasi di tengah masyarakat serta meningkatkan daya saing koperasi terhadap lembaga perbankan konvensional.

Wacana tersebut juga masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian di DPR, yang turut mengusulkan pembentukan badan pengawas koperasi independen di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta perluasan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melindungi dana simpanan masyarakat di koperasi.

 

Read More