SURABAYA, Iki Radio — Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) berhasil membongkar praktik bisnis ilegal jual beli akun WhatsApp dan Telegram yang menggunakan data kependudukan milik orang lain. Praktik lancung ini tidak berhenti pada perdagangan akun semata, melainkan telah berkembang menjadi layanan promosi judi daring (judol) yang terhubung langsung dengan jaringan di Kamboja.
Dalam pengungkapan kasus ini, aparat kepolisian menetapkan seorang pria berinisial DS sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan, DS diketahui telah menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak tahun 2023 dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Kartu Keluarga (KK) milik warga lain untuk meregistrasi kartu SIM secara ilegal.
Wakil Direktur Reserse Siber Polda Jatim, AKBP Daniel Somanonasa Marunduri, menjelaskan bahwa tersangka menjalankan dua modus kejahatan utama. Modus pertama adalah membuat akun WhatsApp dan Telegram menggunakan data kependudukan orang lain untuk kemudian diperjualbelikan melalui platform Telegram.
"Tersangka melakukan registrasi kartu SIM menggunakan data milik orang lain, kemudian membuat akun WhatsApp dan Telegram untuk diperjualbelikan melalui platform Telegram dengan harga bervariasi," ujar Daniel di Mapolda Jatim, Surabaya.
Dari bisnis perdagangan akun tersebut, akun WhatsApp dijual dengan kisaran harga Rp500 hingga Rp5.000 per akun. Sementara itu, akun Telegram dipasarkan seharga Rp1.000 hingga Rp3.000. Dari aktivitas ilegal ini, tersangka diperkirakan telah meraup keuntungan pribadi sekitar Rp100 juta.
Bisnis ilegal yang dijalankan DS kian meluas. Sejak November 2025, tersangka mulai mengembangkan usahanya dengan menyediakan jasa promosi judi daring. Guna memuluskan aksinya, DS membuat sebuah perangkat lunak berbasis situs web bernama `sengmanda.com` yang dirancang untuk mengirimkan iklan perjudian secara massal melalui aplikasi WhatsApp.
Cara kerjanya tergolong sistematis; pelanggan cukup mengirimkan materi promosi beserta daftar nomor telepon sasaran, kemudian sistem otomatis menyebarkan pesan iklan ke nomor-nomor yang telah ditentukan. Hasil penyidikan lebih lanjut mengungkap adanya kerja sama langsung antara tersangka dengan administrator jaringan perjudian daring di Kamboja, dengan nilai transaksi dalam bisnis haram tersebut mencapai Rp1 miliar.
Dalam penggerebekan dan penyidikan ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti krusial, di antaranya:
- 1 unit komputer rakitan
- 13 unit telepon seluler (ponsel)
- Sekitar 6.000 kartu SIM dari operator XL, Axis, dan By.U
- Dokumen mutasi rekening serta tangkapan layar transaksi
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Jules Abraham Abast, mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menyerahkan data pribadi kepada pihak lain karena sangat berpotensi disalahgunakan untuk tindak kejahatan.
“Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi, khususnya NIK dan nomor KK, serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar hukum,” tegas Jules.
Atas perbuatannya, tersangka DS dijerat dengan pasal berlapis yang mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perjudian.
“Ancaman hukuman dalam perkara tersebut mencapai 12 tahun penjara atau denda Rp12 miliar berdasarkan UU ITE, serta sembilan tahun penjara atau denda Rp2 miliar berdasarkan ketentuan lain yang disangkakan,” jelas Daniel.
Sebagai langkah antisipasi lanjutan, Direktorat Reserse Siber Polda Jatim telah membentuk tim khusus untuk menelusuri aset milik tersangka serta mengembangkan penyidikan guna membongkar kemungkinan keterlibatan pihak lain. Polda Jatim juga mengimbau masyarakat yang mengetahui atau menemukan aktivitas serupa untuk segera melapor melalui layanan pengaduan di nomor 08811043007.