TANGERANG, Iki Radio — Sebanyak 105 jemaah umrah asal
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terpaksa harus menghadapi kenyataan
pahit setelah gagal berangkat ke Tanah Suci sesuai jadwal yang dijanjikan.
Ironisnya, alih-alih beribadah di Baitullah, para jemaah justru
terkatung-katung di Tangerang, Banten, akibat pihak travel diduga melalaikan
kewajiban pembayaran biaya penginapan.
Menanggapi insiden ini, Kementerian Haji dan Umrah
(Kemenhaj) bergerak cepat. Selain memprioritaskan keselamatan dan pemenuhan
kebutuhan dasar para jemaah, pemerintah kini tengah menelusuri dugaan
pelanggaran berat yang melibatkan perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah
umrah (PPIU).
Dari laman resmi Kementerian Haji dan Umrah, Kasubdit
Pengawasan Umrah Kemenhaj, Andi M Taufik, mengungkapkan bahwa rombongan
tersebut terdiri atas 103 jemaah dan 2 orang mutawif. Saat ini, mereka
menempati Hotel Huswah Airport, Tangerang.
"Kami mendapatkan info ada rombongan jemaah umrah
yang terdiri 103 jemaah dan 2 orang mutawif menginap di Hotel Huswah Airport
berasal dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat," ujar Andi di
Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kronologi Penelantaran Jemaah
Berdasarkan data yang dihimpun Kemenhaj, rentetan masalah
ini bermula pada 3 November 2026. Sebanyak 105 orang jemaah kala itu mulai
memasuki Asrama Haji sebagai persiapan keberangkatan menuju Arab Saudi yang
dijadwalkan pada 4 November 2026 melalui Kuala Lumpur, Malaysia.
Namun, rencana keberangkatan tersebut urung terwujud.
Hingga 5 November 2026, jemaah tak kunjung diberangkatkan tanpa adanya
kejelasan informasi dari pihak penyelenggara travel. Situasi kian
memprihatinkan ketika seluruh rombongan dipindahkan ke Hotel Huswah Airport
untuk menunggu kejelasan nasib.
Alih-alih mendapatkan kepastian, jemaah justru dihadapkan
pada masalah baru. Pihak hotel menyatakan tidak dapat melanjutkan layanan
penginapan karena biaya akomodasi belum dilunasi oleh pihak travel.
"Akibatnya, 105 orang tersebut berada dalam kondisi
tanpa kepastian keberangkatan maupun penyelesaian hak-hak mereka," tegas
Andi.
Kemenhaj Telusuri Dugaan Penyalahgunaan SISKOPATUH
Di tengah upaya penyelamatan jemaah, Kemenhaj juga
mendalami dugaan pelanggaran administratif dan hukum yang melibatkan dua
entitas travel, yakni PT SK dan PT KBB.
Berdasarkan temuan awal, PT SK diduga memiliki status
perizinan yang tidak aktif. Kendati demikian, perusahaan tersebut nekat
memberangkatkan jemaah dengan memanfaatkan akses atau data Sistem Komputerisasi
Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) atas nama PT KBB.
Dugaan penyalahgunaan sistem resmi pemerintah ini menjadi
sorotan serius Kemenhaj. Selain masalah tersebut, Kemenhaj mencatat sejumlah
pelanggaran lain meliputi kegagalan pemberangkatan sesuai jadwal, tidak
terpenuhinya pembayaran akomodasi dan tiket penerbangan pulang-pergi, serta
ketiadaan pertanggungjawaban pihak travel terhadap hak-hak jemaah.
Penanggung Jawab Travel Segera Dipanggil
Sebagai langkah lanjutan, Kemenhaj berkoordinasi dengan
instansi terkait untuk memastikan keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta
proses pemulangan 105 jemaah kembali ke daerah asal mereka di Sumatera Barat.
Di sisi lain, langkah penegakan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap penyelenggara travel juga mulai disiapkan. Kemenhaj segera
menjadwalkan pemanggilan dan permintaan klarifikasi kepada penanggung jawab PT
SK dan PT KBB. Pendalaman juga akan difokuskan pada aliran dana serta kepatuhan
pemenuhan hak jemaah.
Andi menegaskan, apabila dari hasil pemeriksaan terbukti
ada pelanggaran hukum atau administratif, pihaknya tidak akan segan-segan
menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Tindakan tersebut termasuk rekomendasi pemblokiran
akses SISKOPATUH terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan sistem
tersebut," pungkas Andi.