Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Dekranasda Kabupaten Madiun Janjikan Alat Khusus Upcycle, Dorong Perajin Sulap Limbah Denim Jadi Produk Unggulan

MADIUN, Iki Radio — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Madiun berencana mengupayakan pengadaan peralatan khusus upcycle bagi para perajin agar kegiatan produksi maupun pelatihan tidak lagi bergantung dengan menyewa alat di luar daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dekranasda Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto usai membuka Pelatihan Produk Kriya – Upcycle Jeans bertajuk "Menyulap Limbah Denim Menjadi Produk Kriya Unggulan" yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM), Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, ketersediaan mesin dan peralatan khusus sangat dibutuhkan untuk mendukung kreativitas perajin, khususnya mereka yang memiliki talenta menjahit. Ia berharap alat tersebut nantinya dapat disediakan langsung di tingkat kabupaten sehingga perajin bisa berlatih dan memproduksi secara mandiri tanpa harus menyewa di kota.

"Insyaallah nanti Dekranasda bisa mengupayakan, pemerintah daerah mengupayakan alat-alat itu. Jadi kita enggak menyewa di kota. Nanti bisa di kabupaten harus buat pelatihan sendiri," ujarnya.

Selain persoalan peralatan, pihaknya juga menyoroti tantangan konsistensi produksi dan pemasaran yang kerap dihadapi perajin di Kabupaten Madiun. Kata Erni, perajin sering kali mampu memproduksi barang, namun masih menemui kendala dalam menembus pasar. Hal ini diharapkan dapat ditangani seiring kepemimpinan kepala dinas yang baru dengan berbagai gagasan segar agar perajin kembali bergerak optimal.

Ia menekankan agar para peserta memanfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya untuk memperluas wawasan, berinovasi, dan menciptakan variasi produk yang tidak monoton. Produk hasil olahan bahan tak terpakai tersebut diharapkan dapat diterima pasar sekaligus menonjolkan ciri khas lokal Kabupaten Madiun guna mendorong ekonomi keluarga dan daerah.

"Harapannya peserta dengan diadakan pelatihan ini, peserta lebih berinovasi, mempunyai wawasan agar nanti bisa menambah produk-produknya itu semakin bervariasi, enggak monoton gitu saja. Semoga ini bisa mendorong perekonomian keluarga khususnya dan umumnya pada pemerintah daerah," kata dia.

Sementara itu, Kepala Disdagkop UM Kabupaten Madiun, Kus Hendrawan, menyampaikan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 20 pelaku usaha mikro terpilih. Dari total 1.950 pelaku usaha mikro yang ada, pihaknya melakukan seleksi untuk menjaring peserta yang sesuai dengan bidang upcycle jeans.

"Kalau jumlah seluruhnya pelaku usaha mikro itu ada 1.950. Dari jumlah itu, yang sesuai dengan bidang pelatihan upcycle jeans ini kami seleksi akhirnya ada 20 yang berhak mengikuti pelatihan," jelas Kus Hendrawan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi Tahun Anggaran 2026. Tujuannya mengarahkan perajin dan pelaku usaha mikro sektor kriya di Kabupaten Madiun mengolah limbah denim bekas menjadi produk bernilai tambah dan berdaya jual tinggi.

Salah satu peserta, Tri, warga Desa Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, menyambut antusias pelatihan tersebut. Ia mengaku senang dapat menambah ilmu baru untuk mengembangkan usaha kerajinan tangan yang selama ini telah ditekuninya.

"Kalau yang sudah berjalan ini saya membuat handcraft, dan ini menjadi pengalaman baru saya untuk dapat dikembangkan lagi," tutur Tri.

 

Polisi Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Dugaan Pemerkosaan

KUPANG, Iki Radio — Tim gabungan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menggeledah rumah dinas Bupati Kupang Yosef Lede di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Jumat (20/11/2026) malam. Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan pemerkosaan terhadap perempuan berinisial RWM (21).


Belasan penyidik tiba di lokasi sekitar pukul 20.00 Wita. Mereka berkoordinasi dengan petugas jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sambil menunjukkan surat penetapan penggeledahan dari Pengadilan Negeri Kupang. Proses penggeledahan berlangsung dengan pendampingan anggota Satpol PP serta ketua RT setempat sebagai saksi. Saat penggeledahan berlangsung, Yosef Lede tidak terlihat di lokasi.

Lokasi yang digeledah tersebut merupakan tempat kejadian perkara (TKP) dugaan pemerkosaan yang dilaporkan terjadi pada Rabu (11/11/2026) malam. Berdasarkan laporan polisi, korban RWM mendatangi rumah dinas setelah dijanjikan pekerjaan di salah satu perusahaan daerah Kabupaten Kupang oleh terlapor.

Sebelum penggeledahan dilakukan, tim joint investigation Polda NTT telah menaikkan status perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan pada Kamis (19/11/2026) melalui gelar perkara khusus.

"Pada hari ini Kamis, 19 Nopember 2026, tim joint investigasi Polda NTT telah menggelar perkara khusus dengan meningkatkan penanganan dugaan kekerasan seksual berdasarkan LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 Nopember 2026 ke tahap penyidikan dengan korban RWM dengan terlapor seorang pejabat publik atas nama YL," ujar Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra. 

Penanganan perkara ini ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda NTT. Hingga Kamis (19/11/2026), polisi telah memeriksa 13 saksi dan lima saksi tambahan, serta mengumpulkan bukti pendukung berupa visum et repertum dan keterangan ahli psikologis, medis, serta pidana.

Dalam konfirmasi terpisah pada Sabtu (14/11/2026), Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan di Polda NTT dan berjanji akan memenuhi panggilan penyidik jika diminta memberikan keterangan. Ia juga berharap kasus tersebut dapat segera diproses sesuai aturan hukum agar menjadi terang benderang.

 

 

Dorong Daya Saing Daerah, Kemendagri Beri Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Maluku dan Nusa Tenggara

JAKARTA, Iki Radio – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara dalam gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III. Acara yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Jumat (20/11/2026) malam ini bertujuan memacu peningkatan kinerja, inovasi, serta daya saing daerah dalam mempercepat pembangunan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penghargaan ini dirancang untuk menciptakan kompetisi yang sehat agar setiap daerah mampu menunjukkan capaian terbaik sesuai karakteristik wilayahnya. Terdapat tiga kategori utama yang dinilai dalam ajang ini, yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Terbaik, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Pada kategori Forkopimda Terbaik, penghargaan diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Mendagri menilai kekompakan unsur pimpinan daerah sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

"Kekompakan forum koordinasi ini sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah. Masalah bencana misalnya, perlu ada TNI, ada Polri," ujar Tito dalam sambutannya.

Sementara itu, pada kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, penghargaan tingkat provinsi diberikan kepada Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi NTT. Untuk tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur, sedangkan tingkat kota diberikan kepada Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, dan Kota Ambon.

Tito menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator paling vital dalam menilai kinerja kepala daerah, terutama untuk mendukung target pertumbuhan nasional sebesar 8 persen. Ia mendorong Pemda untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mengembangkan potensi ekonomi lokal dan produk UMKM agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

"Karena kita prosesnya yang menarget 8 persen. Pertumbuhan ekonomi menurut saya angka yang sangat penting bahkan paling penting bagi seluruh kepala daerah untuk menilai kinerja kepala daerah," tandasnya.

Adapun untuk kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penghargaan tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Ende, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai. Sementara untuk tingkat kota diberikan kepada Kota Bima, Kota Kupang, dan Kota Mataram.

Menurut Tito, penguatan administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik, pengembangan e-government, serta implementasi Satu Data Indonesia.

"Data Dukcapil sangat-sangat diperlukan, baik di masa lalu, saat ini dan ke depan. Data Dukcapil ini adalah data yang paling lengkap tentang penduduk Indonesia bahkan menggunakan biometrik," jelasnya.

Acara malam penganugerahan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara dan kementerian, di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, serta tiga Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), yakni Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus.

 

Kejati Jatim Tahan Empat Tersangka Korupsi Keuangan PDTS KBS Rp3,2 Miliar

SURABAYA, Iki Radio – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026 dengan nilai kerugian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3,2 miliar. Keempat tersangka itu diduga bersekongkol menyedot kas perusahaan untuk membayar pengacara demi menutupi perkara hukum serta membuat dokumen fiktif.

Empat tersangka yang ditahan terdiri dari tiga petinggi dan pengawas internal KBS serta seorang advokat, yakni Moch. Nahroni (Direktur Keuangan dan SDM KBS), Nurika Widyasanti (Direktur Operasional KBS), Eliya Emi Suprapto (Anggota Badan Pengawas KBS) dan Muhammad Ma’ruf Syah (Advokat dari Ma’ruf Syah & Partners).

“Empat orang ini diduga berusaha menutupi kasus hukum dengan membayar pengacara menggunakan uang perusahaan,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia, di Surabaya, Jumat (20/11/2026).


Aliran Dana Penutupan Perkara hingga Rp2,4 Miliar

Kasus ini berawal pada Februari 2025 saat direksi dan sejumlah karyawan KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya terkait aduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant. Nurika dan Nahroni kemudian menghubungi Eliya untuk mencarikan pengacara guna menutup persoalan tersebut hingga akhirnya dipertemukan dengan Ma’ruf.

Dalam pendampingan hukum itu, Ma’ruf meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan uang penutupan perkara Rp500 juta. Direksi menyetujui pencairan dana dari kas perusahaan, namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Surabaya.

Pola serupa berulang pada April 2025 ketika direksi dan badan pengawas KBS diperiksa Kejati Jatim terkait pengelolaan keuangan periode 2013–2024. Ma’ruf kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan uang penutupan perkara Rp995 juta, disusul permintaan dana tambahan yang lebih besar hingga totalnya mencapai Rp2,4 miliar.

“Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim dan pemeriksaan PDTS KBS tetap berlanjut,” ujar I Gede Punia.


Manipulasi Dokumen dan Temuan Kas Fiktif

Untuk menyamarkan aliran dana tersebut agar terlihat sebagai pengeluaran sah, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama layanan jasa hukum. Mereka menyusun review SOP KBS, Perjanjian Kerja Sama (PKS) fiktif, serta menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan hukum senilai dana yang telah dikeluarkan untuk Ma’ruf.

Selain itu, catatan kas KBS juga mencatat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp700 juta pada 2025 dan Rp152 juta pada 2026, yang diklaim untuk operasional BBM, pembayaran THR, dan honorarium. Berdasarkan hasil audit BPKP Jatim, total keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan direksi KBS pada periode 2025–2026 mencapai Rp3,2 miliar.


Pemeriksaan, Masa Penahanan, dan Jeratan Pasal

Sebelum penahanan, keempat tersangka tiba di Kejati Jatim dan langsung menjalani pemeriksaan intensif sejak pagi hari di ruang pemeriksaan.

Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP serta ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan subsider Pasal 604 KUHP.

“Bahwa selanjutnya para tersangka tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 19 November 2026 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” pungkas I Gede Punia.

 

Banjir Melanda Empat Kabupaten di Sumbar, Ribuan Rumah dan Lahan Pertanian Terdampak

PADANG, Iki radio – Hujan lebat berintensitas tinggi memicu banjir di empat kabupaten di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada 17–18 November 2026. Wilayah terdampak meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Dharmasraya, dan Lima Puluh Kota.

"Banjir menggenangi permukiman warga serta berdampak pada lahan pertanian, akses jalan, dan fasilitas pendidikan," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan, dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 November 2026.

Rincian Dampak di Tiap Kabupaten

Dampak banjir bervariasi di setiap daerah, mulai dari genangan permukiman hingga kerusakan lahan pertanian dan infrastruktur:

Kabupaten Pasaman Barat: Banjir terjadi di empat kecamatan pada empat nagari akibat luapan sungai setelah hujan lebat. Berdasarkan data sementara, sekitar 873 unit rumah terendam dan pendataan masih berlangsung.

Kabupaten Lima Puluh Kota: Luapan Sungai Batang Harau berdampak pada 347 kepala keluarga (KK) atau 1.147 jiwa, 344 unit rumah, 494,5 hektare sawah, 15 ruas jalan, dan delapan sekolah. Air berangsur surut di sebagian besar titik saat pembaruan laporan.

Kabupaten Dharmasraya: Banjir melanda Kecamatan Timpeh yang mencakup lima nagari akibat hujan lebat ekstrem sejak Selasa (17/11/2026) pukul 18.00 WIB hingga Rabu (18/11/2026) pukul 02.33 WIB. Sebanyak 300 KK atau 936 jiwa terdampak, 10 KK mengungsi, 273 rumah terendam, dan 32 hektare sawah terdampak.

Kabupaten Pesisir Selatan: Luapan Sungai Batang Tapan menggenangi Nagari Kampung Tengah dan Nagari Talang Balarik, berdampak pada 17 KK dan merendam 15 unit rumah. "Kondisi terkini menunjukkan air mulai surut dan hujan berintensitas ringan," ujar Berton.

Upaya Penanganan Darurat

BPBD bersama pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat melakukan penanganan di lokasi terdampak sesuai kebutuhan tiap wilayah:

Dharmasraya: Evakuasi warga, pendirian dapur umum, serta penetapan status tanggap darurat selama tujuh hari.

Pasaman Barat: Kaji cepat bersama instansi terkait dan pengamanan jalur.

Lima Puluh Kota: Kaji cepat terpadu bersama pemerintah daerah, TNI/Polri, dan warga.

Pesisir Selatan: Penurunan tim reaksi cepat (TRC) untuk pendataan dan evakuasi kelompok rentan.

Catatan Historis dan Imbauan Kesiapsiagaan

Data Direktorat Informasi Bencana (DIBI) BNPB menunjukkan bahwa selama 2021–2025, bencana hidrometeorologi basah di Sumbar didominasi banjir sebesar 49,7 persen, diikuti cuaca ekstrem (39,5 persen), tanah longsor (9,7 persen), serta gelombang pasang dan abrasi (1,1 persen), dengan rata-rata 107–108 kejadian per tahun. Pada November, banjir terjadi rata-rata enam hingga tujuh kali setiap tahun, dengan Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Pesisir Selatan termasuk wilayah yang paling sering terdampak.

"Data historis ini menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana," tutur Berton.

BNPB mengimbau warga memantau prakiraan cuaca dan peringatan dini BMKG, menghindari kawasan rawan banjir dan longsor, menyiapkan rute alternatif, tidak menerobos genangan air, menjauhi sungai atau saluran meluap, serta segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi saat air naik.

"Melalui peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bersama, masyarakat diharapkan dapat mengurangi risiko serta dampak bencana hidrometeorologi basah selama periode musim hujan," tutup Berton.

 

Polisi Ungkap Dugaan TPPO Berkedok Prostitusi Online di Madiun

MADIUN, Iki Radio – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Madiun Kota mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berkedok praktik prostitusi online di sebuah hotel di kawasan Jalan Kapuas, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Dalam kasus ini, seorang perempuan berusia 22 tahun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Madiun Kota.

ilustrasi (Ai)

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyelidikan polisi berdasarkan laporan polisi tertanggal 11 November 2026. Tempat kejadian perkara (TKP) diketahui berada di Hotel RedDoorz Jalan Kapuas, Kota Madiun.

Kapolres Madiun Kota AKBP Rizki Pratama Wida Prastianto menyatakan, penindakan ini merupakan langkah kepolisian dalam memberantas jaringan perdagangan orang yang memanfaatkan platform daring.

“Praktik perdagangan orang merupakan tindak pidana serius yang tidak boleh ditoleransi. Kami akan menindak tegas setiap pihak yang terlibat dan terus melakukan upaya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat, khususnya perempuan yang berpotensi menjadi korban eksploitasi,” ujar Kapolres, Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga menjalankan aksinya dengan melibatkan sejumlah joki untuk menawarkan korban melalui aplikasi MiChat. Koordinasi antara tersangka, joki, dan korban diatur melalui grup WhatsApp.

Setelah tarif disepakati bersama joki, pelanggan diarahkan menuju kamar hotel yang telah ditentukan untuk bertransaksi seksual dengan korban. Selama menjalankan praktik tersebut, tersangka diduga memfasilitasi korban mulai dari kamar hotel, uang makan, alat kontrasepsi, hingga biaya transportasi.

Penyidik juga menemukan dugaan skema pembagian uang bagi korban yang dihitung berdasarkan jumlah pelanggan, dengan rincian 35 pelanggan Rp1,7 juta, 70 pelanggan Rp3,5 juta, 100 pelanggan Rp5 juta, 200 pelanggan Rp10 juta.

Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan, yakni satu unit iPhone 12 Pro warna gold, uang tunai pecahan Rp300 ribu dan Rp500 ribu, sejumlah alat kontrasepsi, dua kunci kamar hotel, serta fotokopi buku tamu hotel.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 455 ayat (2) atau Pasal 420 atau Pasal 421 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

 

Polda Metro Jaya Tangkap 9 Tersangka Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Bekasi dan Jakarta Utara

JAKARTA, Iki Radio — Polda Metro Jaya membongkar empat kasus perbuatan cabul dan eksploitasi seksual terhadap anak di wilayah Bekasi dan Jakarta Utara dengan menangkap total sembilan tersangka. Pengungkapan ini merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026, di mana para pelaku beroperasi menggunakan aplikasi MiChat hingga berkedok kafe.

Dirres PPA PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo menyampaikan bahwa para tersangka menjerat korban—termasuk anak di bawah umur berusia 16 dan 17 tahun—dengan tarif mulai Rp300 ribu hingga Rp3 juta. Atas perbuatannya, mereka dijerat pasal berlapis dalam UU Perlindungan Anak dan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara serta pemberatan hukuman karena dijadikan mata pencaharian.


Di Bekasi Barat, tepatnya di Jalan Alexander, Blok D, Jakasampurna, Ditres PPA PPO mengungkap kasus perbuatan cabul pada 18 November 2026 dan menangkap empat pria berinisial OM, MPM, MIH, serta MR.

OM berperan sebagai pemilik rumah yang menyewakan kamar seharga Rp600 ribu–Rp1,2 juta dengan komisi Rp15 ribu per tamu.

MPM, MIH, dan MR berperan sebagai penyalur bagi dua korban berusia 18–19 tahun.

Dari pengembangan di sekitar lokasi yang sama, polisi menemukan praktik eksploitasi seksual anak dan menangkap pemilik rumah berinisial PP. Ia diduga membiarkan sekaligus turut serta mengeksploitasi tiga korban—salah satunya anak berusia 17 tahun—dengan memanfaatkan aplikasi MiChat untuk mencari tamu.

Modus serupa melalui aplikasi MiChat juga dibongkar Unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi di Apartemen Tower Mahakam, Cikarang Utara, pada 19 November 2026. Polisi menangkap tiga tersangka—SR (18), BC (25), dan ZD (21)—yang menjajakan tiga perempuan dengan tarif Rp300 ribu–Rp400 ribu per tamu, termasuk satu korban berusia 16 tahun.

Sementara itu, Polres Metro Jakarta Utara membongkar kasus keempat di Mila Cafe, Cilincing, dengan menangkap pemilik sekaligus pengelola kafe berinisial J alias M. Tersangka mempekerjakan tiga perempuan, termasuk anak di bawah umur, sebagai pemandu lagu sekaligus penyedia layanan seksual dengan tarif Rp1 juta–Rp3 juta per hari per tamu, serta meraup keuntungan dari sewa kamar, penjualan minuman, dan pembayaran pelanggan.

 

Menurut Rita, penyidik menerapkan Pasal 76 huruf I juncto Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp200 juta. Selain itu, penyidik juga mengenakan Pasal 420 dan Pasal 421 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dengan pemberatan karena kejahatan tersebut dijadikan mata pencaharian.

 

Prilly Latuconsina Resmi Sandang Gelar S2 Ilmu Komunikasi, Soroti Ketimpangan Pendidikan di NTT

JAKARTA, Iki Radio – Aktris sekaligus figur publik Prilly Latuconsina resmi menyandang gelar Magister (S2) Ilmu Komunikasi dari Institut Komunikasi dan Bisnis (LSPR) dan tampil sebagai valedictorian yang menyampaikan pidato mewakili angkatannya. 

Dalam pidato kelulusannya, ia menyoroti ketimpangan pendidikan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan pengalamannya mengajar di SD Inpres Soe Un, Desa Kuatae, NTT, pada 2024.

Pengalaman terjun langsung mengajar di wilayah pelosok tersebut menjadi sorotan utama dalam pidato Prilly di hadapan wisudawan, civitas akademika, dan keluarga yang hadir. Melalui perspektif komunikasi, ia menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan agar anak-anak di daerah terpencil memperoleh kesempatan yang setara.

Capaian akademik di tingkat pascasarjana ini menambah catatan prestasi pendidikan Prilly. Sebelumnya, ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Ilmu Komunikasi di LSPR pada 2021 dengan predikat summa cum laude dan beasiswa penuh pascasarjana sebagai Best of The Best Graduate 2021, serta sempat terlibat sebagai dosen praktisi di Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2022.

Di luar dunia akademik, Prilly Mahatei Latuconsina (lahir 15 Oktober 1996) dikenal luas sebagai aktris, produser, penulis, pengusaha, dan aktivis. Ia mengawali karier di dunia hiburan sejak akhir 2000-an lewat program anak seperti Si Bolang dan Koki Cilik, sebelum menanjak lewat sinetron Ganteng-Ganteng Serigala serta sejumlah film box office dan peraih penghargaan, termasuk Piala Citra Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik FFI 2023 untuk Budi Pekerti.

Selain berkarya di depan dan belakang layar—termasuk mendirikan rumah produksi Sinemaku Pictures bersama Umay Shahab pada 2019—Prilly juga aktif di berbagai inisiatif sosial dan bisnis. Ia merintis sejumlah usaha di bidang kuliner, kecantikan, dan gaya hidup, terlibat dalam kepengurusan organisasi seperti PARFI 56 dan Festival Film Indonesia (FFI) periode 2024–2026, serta mendirikan komunitas pemberdayaan UMKM Yuk Tumbuh Bersama dan gerakan lingkungan Gerakan Peduli Bumi.

 

close
Pasang Iklan Disini