Bidik Pasar 3,3 Juta Jiwa, DPMPTSP Kabupaten Madiun Tawarkan Proyek Strategis RS Spesialis Siap Investasi (IPRO)

Iki Radio – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun secara resmi memperkenalkan peluang investasi strategis baru. 

Proyek yang masuk dalam kategori Investment Project Ready to Offer (IPRO) kali ini adalah pembangunan Rumah Sakit (RS) Spesialis yang dirancang untuk menjadi fasilitas kesehatan rujukan utama di wilayah Madiun Raya.

Sebagai proyek berstatus IPRO, rencana pembangunan ini dipastikan telah matang melalui kajian komprehensif. Artinya, proyek ini dinilai sangat layak dan siap untuk segera didanai oleh investor tanpa perlu mengkhawatirkan kendala perizinan atau sengketa lahan di tahap awal.

Melalui akun Instagram resminya, DPMPTSP Kabupaten Madiun menekankan bahwa aspek strategis menjadi kunci utama dari proyek ini. 

RS Spesialis tersebut menawarkan nilai investasi tinggi karena didukung oleh infrastruktur yang mapan serta lokasi yang sangat premium.

Proyek ini akan memanfaatkan lahan strategis milik Pemerintah Kabupaten Madiun yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 179, Kota Madiun (eks Kantor Disnaker Kabupaten Madiun) dengan luas lahan 6.850 meter persegi dan luas bangunan eksisting 1.657 meter persegi.

Berada di jalur utama dengan arus lalu lintas yang padat, lokasi ini menjamin kemudahan aksesibilitas. Selain dekat dengan kawasan militer Batalyon Infanteri 501/Bajra Yudha, calon RS Spesialis ini hanya berjarak 20 menit dari Gerbang Tol Madiun, sebuah keunggulan logistik yang memastikan kelancaran mobilitas pasien maupun distribusi alat kesehatan.

Kehadiran RS Spesialis ini diproyeksikan mampu melayani estimasi 3,3 juta penduduk di wilayah Madiun Raya. Target pasar utamanya mencakup pasien rujukan BPJS Kesehatan, pemegang asuransi swasta, dan pasien umum yang membutuhkan layanan subspesialistik tingkat lanjut.

Dengan status ready to offer, para investor dapat langsung melompati tahap perencanaan awal yang rumit dan memakan waktu.

Kehadiran RS Spesialis ini diharapkan tidak hanya mampu menjawab tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan subspesialistik yang berkualitas, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru di sektor kesehatan Madiun dan sekitarnya.(ir)

Read More

Dari 38 Kota dan Kabupaten di Jawa Timur, ini 33 Daerah Yang Raih WTP LHP LKPD Tahun 2025

Iki Radio - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 kepada 33 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. 

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Yuan Candra Djaisin, menyerahkan LHP atas LKPD Tahun 2025 kepada masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala Daerah di Kantor BPK Jawa Timur.

Rincian Opini atas LKPD Tahun 2025 dan prosentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2025 pada 33 pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 

Dengan demikian, 33 LHP LKPD yang diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah tersebut, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian laporan keuangan dan “bukan merupakan jaminan” bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya,” ujar Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Yuan Candra Djaisin, Jum'at (29/5/2026). 

Pada pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025 terhadap 33 pemerintah daerah, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhikewajaran atas penyajian LKPD. Permasalahan tersebut di antaranya:

1. Pengelolaan dan penatausahaan Aset diantaranya Aset Tetap, Aset Lain-Lain Rusak Berat, Aset Tak Berwujud dan Properti Investasi belum tertib;

2. Kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan;

3. Pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah belum sesuai ketentuan;

4. Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Modal;

5. Masih terdapat Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan atas Pekerjaan Konstruksi.

Sebelum LHP atas LKPD Tahun 2025 diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada 33 pemerintah daerah atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh 33 pemerintah daerah tersebut.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra, berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited), dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan pemerintah daerah, terutama terkait denganpenganggaran. 

“Meski memperoleh opini WTP, kami minta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP,” pesannya. 

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP.

Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah  LHP diterima. 

Read More

Banyuwangi 14 Kali Berturut-Turut Pertahankan WTP dari BPK

Iki Radio - Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Banyuwangi, kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini merupakan ke-14 kalinya secara berturut-turut.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, pada Jumat (29/5/2026). Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni'mah.

Predikat WTP merupakan opini tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Penilaian tersebut diberikan berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. 

Yuan mengucapkan selamat atas prestasi Banyuwangi serta kabupaten dan kota lain yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP. 

"Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap bisa segera ditindak lanjuti,” ujarnya.

Bupati Ipuk bersyukur Banyuwangi berhasil mempertahankan tata kelola keuangan daerah. Bagi Ipuk, mempertahankan capaian opini WTP dari BPK bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan yang berlaku.

"Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, serta bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Ipuk.

“Terima kasih kepada BPK yang telah memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah dan DPRD Banyuwangi atas sinergi yang baik selama ini, sehingga Banyuwangi mampu mempertahankan opini WTP selama 14 tahun bertutut-turut sejak 2012," imbuhnya.

Torehan WTP kali ke-14 ini membuat Ipuk yakin bahwa menciptakan program pelayanan publik bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan, terutama di tengah efisiensi anggaran seperti saat ini.

Penerapan efisiensi anggaran, kata Ipuk, menumbuhkan tantangan tersendiri bagi daerah, bagaimana program pembangunan tetap berjalan optimal, meski dengan alokasi anggaran yang terbatas.

“Dalam kondisi ini, kami memilih untuk fokus. Tidak semua program kami geber, melainkan memilih skala prioritas. Sehingga dengan anggaran sedikit, bisa dioptimalkan untuk tujuan yang kita rancang. Kami juga selalu memastikan agar semua transaksi akuntabel, dan bisa dipertanggung jawabkan,” ujarnya.

“Selain segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, kami akan terus memperkuat konsolidasi antar OPD dan unsur terkait untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah,” tambah Ipuk. 

Read More

Tak Sekadar Administrasi, WTP Kedelapan Lumajang Jadi Modal Perbaikan Layanan

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Raihan tersebut menjadi capaian kedelapan secara berturut-turut bagi Pemkab Lumajang dalam pengelolaan keuangan daerah.

Opini WTP diterima Bupati Lumajang, Indah Amperawati, bersama Ketua DPRD Kabupaten Lumajang saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur (Jatim), Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jatim, pada Jumat (29/5/2026).

Indah menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurut dia, opini WTP menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku.

“Hari ini saya bersama Ketua DPRD menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI. Alhamdulillah, hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.

Ia menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta partisipasi berbagai pihak dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Meski demikian, Indah menilai opini WTP bukan tujuan akhir. Capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan agar mampu mendukung pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.

“Kami ingin agar tata kelola keuangan dan pemerintahan tidak hanya baik secara administrasi, tetapi juga mampu mendukung pelayanan publik yang semakin efektif dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut menunjukkan komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun budaya kerja yang akuntabel, profesional, dan bertanggung jawab.

Menurut Agus, capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk terus memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lumajang.

“Delapan kali berturut-turut meraih opini WTP tentu menjadi capaian yang patut disyukuri. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kualitas tata kelola keuangan yang baik tersebut mampu mendukung pelayanan publik yang semakin berkualitas dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian dari mekanisme evaluasi untuk memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan program pembangunan daerah.

Menurut Agus, opini WTP tidak hanya mencerminkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja, efektivitas program, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Opini WTP bukan sekadar capaian administrasi, tetapi menjadi fondasi untuk terus memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah dalam melayani masyarakat,” tambahnya.

Pemkab Lumajang berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dengan capaian WTP kedelapan secara berturut-turut, Pemkab Lumajang optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

 

Read More

Hari Pancasila, BPIP Angkat Semangat Persatuan Bangsa dan Perdamaian Dunia

Iki Radio - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar konferensi pers persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung BPIP, Jakarta, Jumat (29/5/2026). Konferensi pers tersebut dihadiri seluruh jajaran pimpinan di lingkungan BPIP.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar konferensi pers persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung BPIP, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan secara teknis bahwa persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan digelar pada 1 Juni 2026 sudah disiapkan secara matang. Dirinya juga mengingatkan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan memiliki makna yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Momen peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan wujud komitmen kita bersama bahwa Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujarnya.

Pada tahun ini, peringatan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. 

Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Peringatan bersejarah ini juga akan menggunakan logo resmi lambang negara, Garuda Pancasila.

Guna memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peringatan secara nasional, telah diterbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026. Surat edaran ini menjadi panduan pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila bagi lembaga negara, kementerian, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga instansi pendidikan.

“Kami mengajak kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat desa untuk menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara serentak,” imbaunya.

Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan secara luring pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, tepat pukul 10.00 WIB, bertempat di lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan hadir langsung dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Selain itu, akan hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, serta para tokoh nasional.

Dalam pelaksanaannya yang mengedepankan sinergi kebangsaan, susunan perangkat upacara akan diisi oleh para pimpinan lembaga negara. Ketua MPR akan bertugas membacakan teks Pancasila, Ketua DPD akan membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan bertugas memimpin pembacaan doa.

Adapun peserta dan perangkat pendukung upacara juga telah dipersiapkan dengan matang. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada upacara terpusat akan menggunakan "Formasi Pancasila". Formasi istimewa ini terdiri atas lima kelompok yang mencerminkan kelima sila pada Pancasila.

Sementara itu, untuk menjaga keseragaman dan kekhidmatan, para tamu undangan pria diwajibkan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), tamu undangan wanita mengenakan Pakaian Nasional, dan anggota TNI/Polri mengenakan Pakaian Dinas Upacara III (PDU III).

Menutup paparannya, Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang terus hidup dan dihayati oleh masyarakat luas.

"Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan terus hidup," pungkasnya.

Read More

Wujudkan SPMB Objektif dan Bebas Pungli, Dispendikbud Kabupaten Madiun Gelar Deklarasi Bersama dan Pakta Integritas

Iki Radio – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Madiun mengambil langkah tegas untuk menjamin pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 berjalan bersih. 

Langkah ini ditandai dengan menggelar Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Bersama di Gedung Dwijahayu Dispendikbud Kabupaten Madiun, Jumat (29/5/2026).

Kegiatan ini bertujuan utama untuk memastikan seluruh sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Madiun berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta mutlak bebas dari pungutan liar (pungli).

Kepala Dispendikbud Kabupaten Madiun, Agus Sucipto, memberikan apresiasi tinggi kepada Sekretaris Dinas (Sekdin) beserta jajaran panitia yang telah merampungkan tahapan persiapan SPMB 2026. Ia menegaskan bahwa dasar regulasi yang digunakan tahun ini masih sama dengan tahun lalu, baik dari petunjuk teknis (juknis) maupun Peraturan Bupati (Perbup).

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 sampai 6, terdapat penyesuaian nomenklatur di mana sebutan bagi peserta didik kini resmi diganti kembali menggunakan istilah "Murid".

‘’Dasar pelaksanaan SPMB tahun 2026 ini adalah meritokrasi dan keadilan. Harus sesuai regulasi agar tidak ada lagi asas like and dislike (suka tidak suka) dan tidak ada masyarakat yang tidak terakomodir dalam mendapatkan layanan pendidikan,’’ tegas Agus.

Perbedaan mendasar sekaligus inovasi dalam SPMB tahun ini adalah adanya sinergi lintas jalur dengan melibatkan secara aktif jalur pendidikan informal dan non-formal, mulai dari PAUD, IGTKI, IGRA, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Agus memaparkan, selama ini koordinasi SPMB cenderung hanya terfokus pada konteks sekolah formal di jenjang SD dan SMP. Padahal, penataan karakter harus dimulai sejak usia dini secara berkesinambungan demi mengikis masalah "patahan kurikulum" yang kerap dikeluhkan masyarakat.

"Kemarin-kemarin terjadi patahan. Di PAUD sudah bagus, dasarnya terputus saat masuk SD. Begitu juga dari SD ke SMP, akhirnya sekolah saling menyalahkan. Tahun ini kita ubah parameternya. Kurikulum di PAUD, SD, SMP, hingga PKBM harus memiliki irisan yang jelas dan berkelanjutan (continuous sustainability),’’ jelasnya.

Lebih jauh, keterlibatan PKBM didorong penuh untuk menyisir masyarakat berusia di atas 21 tahun yang terkendala aturan pembatasan usia di sekolah reguler, namun belum memiliki ijazah SD, SMP, atau SMA. Langkah ini krusial mengingat data Dispendikbud mencatat masih ada sekitar 3.400 warga Kabupaten Madiun yang belum menyelesaikan program wajib belajar 13 tahun.

‘’Hak menikmati pendidikan dijamin UUD 1945 Pasal 31 sampai 33. Alangkah naifnya jika di Kabupaten Madiun masih ada 3.400 warga yang belum menyelesaikan wajib belajar 13 tahun. Sekolah formal tidak boleh menghalang-halangi masyarakat yang ingin bersekolah di jalur non-formal. Kita harus bergandengan tangan dengan PKBM demi menyukseskan visi-misi Pak Bupati, yaitu Kabupaten Madiun yang Bersahaja: Bersih, Sehat, dan Sejahtera. Sejahtera itu awalnya dari pendidikan,’’ urainya.

Terkait pembiayaan, Agus memberikan maklumat keras kepada seluruh panitia pelaksanaan SPMB dan para kepala sekolah di Kabupaten Madiun. Pihaknya menjamin seluruh pembiayaan wajib belajar 13 tahun difasilitasi secara gratis tanpa dibebankan satu sen pun kepada masyarakat.

Dispendikbud juga telah berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Madiun mengenai fleksibilitas penggunaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kepala sekolah diberikan hak sepenuhnya untuk melakukan improvisasi dan inovasi anggaran sesuai kebutuhan riil masyarakat, bukan memaksakan kurikulum yang sulit diterima. Sekolah dituntut menerapkan slogan Education for Sustainable Development agar terus berinovasi secara istikamah dan akuntabel.

‘’Saya tegaskan, SPMB ini gratis. Tidak boleh ada suara satu sen pun yang beredar atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum culas. Jika panjenengan (kepala sekolah atau masyarakat) menemukan pelanggaran dan tidak berani melapor ke siapa-siapa, langsung datang ke saya. Saya yang akan serahkan langsung ke Pak Inspektur, Pak Kasat, atau Ketua Komisi A," tutur Agus.

Melalui komitmen bersama ini, Dispendikbud Kabupaten Madiun berharap seluruh pihak dapat menjalankan tugasnya secara profesional demi membangun kembali kepercayaan (trust) masyarakat luas terhadap integritas sekolah di Kabupaten Madiun.

Acara ini dihadiri dan disaksikan langsung oleh Inspektur Kabupaten Madiun, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun, Perwakilan BBPMP Provinsi Jawa Timur. Kapolres Madiun (diwakili oleh Kasat Binmas Polres Madiun).

Selain itu, hadir pula unsur pelaksana lapangan seperti pengawas TK, SD, dan SMP, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K2S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), perwakilan kepala sekolah TK, SD, SMP, hingga ketua PKBM se-Kabupaten Madiun.(ir)

 

Read More

Hebat! Kabupaten Madiun Raih Opini WTP 13 Kali Berturut-turut dari BPK

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Madiun sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Raihan ini menjadi sangat spesial karena menandai keberhasilan Kabupaten Madiun dalam mempertahankan predikat WTP selama 13 tahun berturut-turut.

Penghargaan tertinggi dalam audit keuangan negara ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, pada Jumat (29/5/2026).

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Menurutnya, opini WTP ke-13 ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga transparansi.

“Alhamdulillah secara administrasi kami telah melaksanakan tugas dengan baik. Ini menjadi parameter bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Madiun berjalan baik dan ujungnya adalah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Hari Wuryanto.

Bupati yang akrab disapa Hari Wur ini menambahkan bahwa mempertahankan predikat WTP jauh lebih menantang daripada meraihnya untuk pertama kali. Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah sekadar prestasi di atas kertas, melainkan motivasi untuk terus menjaga akuntabilitas karena diaudit langsung oleh lembaga independen.

Meskipun meraih opini tertinggi, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Madiun. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan tahun ini meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni mendorong penggalian potensi daerah demi memperkuat fiskal Kabupaten Madiun.

Selain itu, Pemkab Madiun harus lebih konsisten dalam penertiban aset daerah, yakni dengan melakukan inventarisasi dan penataan administrasi aset secara lebih tertib, baik fisik maupun dokumen.

"Kami diberi waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar ke depan lebih baik lagi. Harapannya ke depan tidak mengulangi kesalahan yang sama," tambah Bupati.

Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja eksekutif. Pencapaian ini dinilai sebagai bukti sinergi yang solid antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Namun, politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat menyelesaikan catatan dari BPK.

“Apapun yang telah direkomendasikan dari BPK nanti harus segera ditindaklanjuti. Batas waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK adalah 60 hari terhitung sejak hari ini,” tegas Fery.

Fery memastikan pihak DPRD akan terus mengawal proses tersebut secara ketat agar tidak muncul temuan berulang pada audit tahun-tahun berikutnya, demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun.(ir)

Read More

40 Balita Terdampak Banjir di Gorontalo Utara, Dinkes Lakukan Intervensi

Iki Radio - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, Sri Fenty N. Sagaf, mengtakan  sejumlah 40 balita korban banjir di Kecamatan Biau teridentifikasi mengalami masalah gizi sehingga memerlukan intervensi pangan dan pemantauan klinis secara ketat.

Kepala Dinas Anang S. Otoluwa, memimpin Briefing Klaster Pelayanan Kesehatan yang terdampak Banjir di Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara. 

“Tim kami dari puskesmas saat ini telah memetakan sebaran balita tersebut untuk mendistribusikan Makanan Pendamping ASI serta pemenuhan kebutuhan susu formula khusus,” tutur Sri Fenty di lokasi bencana, Kamis (28/5/2026).

Untuk memastikan pelayanan medis menjangkau seluruh warga secara merata, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara merilis peta distribusi tim medis pasca bencana dengan skema yang melibatkan bantuan personel dari berbagai puskesmas lintas kecamatan guna menyokong wilayah Kecamatan Biau.

Berdasarkan ringkasan penugasan di lapangan, sebaran posko kesehatan terdiri atas Tim Mobile Dinkes Gorut yang bergerak menyisir seluruh wilayah terdampak; Pos Kesehatan Desa Didingga di bawah Puskesmas Buloila; Pos Kesehatan Desa Bualo di bawah Puskesmas Sumalata; Pos Kesehatan Desa Omutu di bawah Puskesmas Tolinggula; Pos Kesehatan Desa Biau di bawah Puskesmas Limbato; serta Pos Kesehatan Desa Luhuto di bawah pelayanan RSTM.

“Kami bergerak cepat membagi tim medis dan logistik melalui pos-pos kesehatan ini, demi memastikan bantuan bisa menyentuh seluruh korban, khususnya kelompok rentan,” ujar Sri Fenty.

Sri Fenty menegaskan, seluruh kebutuhan dasar medis, dan pangan masyarakat akan dikawal ketat lewat posko yang ada agar kondisi lingkungan pasca banjir tidak menurunkan  kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, yang hadir langsung di lokasi banjir, menyatakan dukungan penuh dari jajaran pemerintah provinsi terhadap posko komando kesehatan berjejaring yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten.

“Tentunya apresiasi tinggi kepada seluruh nakes dari berbagai puskesmas yang tetap mengutamakan tugas kemanusiaan di tengah libur lebaran ini. Menempatkan posko di tiap desa terdampak adalah langkah mitigasi yang sangat tepat,” ungkap Anang.

Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kecamatan Biau, Selasa (26/5/2026), sehari menjelang Hari Raya Iduladha 1447 H, yang mengakibatkan 238 balita terdampak langsung serta menempatkan kelompok rentan pada risiko tinggi penularan penyakit berbasis lingkungan akibat genangan air dan lumpur.

Puluhan Tenaga Kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan personel Puskesmas di Kabupaten Gorontalo Utara diterjunkan langsung ke lokasi bencana banjir di Kecamatan Biau pada Kamis (28/5/2026), dengan aksi tanggap darurat yang tetap berjalan masif meskipun bertepatan dengan suasana libur nasional Hari Raya Iduladha 1447 H. 

Read More