Pasar Banyuwangi-Inggrisan Bakal jadi Destinasi Heritage dan Wisata Kuliner

Iki Radio - Progres pembangunan Pasar Banyuwangi dan Asrama Inggrisan telah mencapai 90 persen. Dua bangunan yang terletak di pusat Kota Banyuwangi tesebut disiapkan menjadi destinasi wisata heritage dan kuliner.

Saat ini Pasar Banyuwangi dan Inggrisan tengah direvitaliasi oleh Kementerian PU.

"Progres dan hasilnya cukup bagus. Kita berharap ini bisa menjadi destinasi baru, khususnya heritage dan kuliner," kata Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi M Yanuar Bramuda, saat meninjau pembangunan pasar.

Turut meninjau Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Nanin Oktaviantie, Kepala Dinas Perhubungan I Komang Sudira Admaja, dan beberapa pejabat Pemkab, didampingi penanggungjawab pelaksana pembangunan pasar.

Pasar Banyuwangi akan menjadi pasar tradisional dengan konsep modern dan ikonik. Pasar ini didesain memiliki gedung utama yang terdiri atas dua lantai dengan arsitektur khas Osing, Banyuwangi. Pasar juga akan dibagi menjadi areal pasar basah, pasar kering, dan area kuliner dan juga dilengkapi dengan gedung parkir.

Sementara Asrama Inggrisan merupakan salah satu obyek cagar budaya. Asrama Inggrisan direvitalisasi sesuai ketentuan perundangan yang mengatur tentang cagar budaya. Orisinalitas bangunannya akan tetap dipertahankan. Nantinya akan menjadi destinasi wisata sejarah dan edukasi yang semakin meningkatkan daya tarik wisatawan.

Asrama Inggrisan merupakan komplek perkantoran telegrap yang menjadi penghubung dunia. Pada 1871, untuk pertama kalinya, Eropa dengan Australia tersambung kabel telegrap bawah laut. Di mana saat itu, Banyuwangi menjadi titik penghubungnya.

Dua gedung ini diharapkan bisa menunjang daya tarik menarik wisatawan untuk lebih betah tinggal di Banyuwangi.

"Kami berharap pembangunan yang segera dirampungkan dan segera bisa digunakan ini akan membawa rejeki yang lebih bagi para pedagang," ujar Bramuda. (*)

Read More

Kementerian PPN Dorong Pendataan Bansos Gunakan Teknologi Face Recognition

Iki Radio - Perencana Ahli Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Tubagus A. Choesni, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), agar lebih transparan dan akuntabel.

Perencana Ahli Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Tubagus A. Choesni, di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (22/1/2026). 

Pernyataan tersebut disampaikan Tubagus Choesni dalam kegiatan yang digelar di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). 

“Kami mengucapkan terima kasih karena sejak awal pertemuan hingga hari ini, terlihat komitmen dari semua pihak untuk terus meningkatkan layanan publik. Kita ditugaskan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Ia menyoroti penerapan sistem baru dalam penyaluran bansos yang mendorong keterlibatan langsung penerima manfaat (KPM), terutama dalam proses validasi dan pengisian data.  

“Dulu tidak ada agen bansos, sekarang ada sistem baru yang melibatkan agen seperti layanan perbankan ‘Laku Pandai’. Para KPM akan mengisi data secara mandiri, dengan dukungan teknologi seperti face recognition,” jelas Tubagus.

Ia menekankan pentingnya data yang akuntabel dan transparan agar tidak memunculkan konflik atau tudingan keliru di lapangan.  

“Jika tidak transparan, KPM bisa saja menuduh pendamping PKH melakukan kesalahan, padahal sumber masalahnya adalah data. Maka, tanggung jawab kini mulai dialihkan langsung kepada KPM,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui sistem ini masih dalam tahap penyempurnaan. Mengutip pernyataan mantan Menteri Sosial, Tubagus menganalogikan proses ini seperti “berlayar sambil memperbaiki kapal”.  

“Sistem ini belum sempurna, namun terus kami benahi berdasarkan berbagai masukan dari masyarakat, termasuk di Banyuwangi. Beberapa saran telah kami integrasikan ke dalam sistem,” tambahnya.

Karena itu, Tubagus juga menyoroti pentingnya menekan dua jenis kesalahan dalam penyaluran bantuan, yakni exclusion error (orang layak tidak menerima bantuan) dan inclusion error (orang tidak layak menerima bantuan). 

“Masih banyak warga miskin yang enggan menerima bantuan karena merasa tidak pantas, padahal mereka berhak. Sebaliknya, ada pula yang tidak layak tapi tetap menerima. Di sinilah peran kader Dasawisma dan pendamping PKH untuk melakukan pendataan secara tepat,” katanya.

Ia berharap para penerima manfaat dan petugas di lapangan terus menjalin komunikasi dan memahami sistem baru ini demi mewujudkan penyaluran bansos yang adil dan bertanggung jawab. 

“Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak,” tutup Tubagus.

Read More

Menpora Erick Thohir Hadiri FIFA World Cup 2026 Trophy Tour di Jakarta

Iki Radio - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir menghadiri rangkaian FIFA World Cup 2026 Trophy Tour yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Menpora RI Erick Thohir menghadiri rangkaian FIFA World Cup 2026 Trophy Tour yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (22/1/2026). (Foto Humas Kemenpora)

Kehadiran trofi asli Piala Dunia di Indonesia menjadi simbol pengakuan FIFA terhadap posisi strategis Indonesia dalam peta pengembangan sepak bola global.

Menpora Erick menyampaikan bahwa dipilihnya Indonesia sebagai salah satu negara singgah trofi Piala Dunia merupakan sinyal positif atas kepercayaan internasional terhadap potensi dan arah pembangunan sepak bola nasional.  

“Sekarang Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih untuk disinggahi trofi Piala Dunia yang asli. Ini tentu hal yang sangat positif dan kita sambut sebagai bagian dari upaya membangun sepak bola nasional untuk mencapai mimpi ke depan,” ujar Menpora Erick.

Menurutnya, perhatian FIFA terhadap Indonesia semakin nyata dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut ditandai dengan kepercayaan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17, pembukaan Kantor FIFA di Jakarta, rencana penyelenggaraan FIFA Series pada Maret 2026, hingga pelaksanaan FIFA World Cup 2026 Trophy Tour di Jakarta.

Acara ini turut dihadiri legenda sepak bola Brasil dan FIFA Gilberto Silva, serta mantan pemain Tim Nasional Indonesia Evan Dimas dan pemain Timnas Egy Maulana Vikri, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menpora Erick menegaskan bahwa pemerintah menempatkan pemuda dan olahraga sebagai program prioritas nasional, sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia unggul.

“Pemuda harus menjadi yang terdepan. Banyak program kepemudaan yang akan kami dorong, seperti pembangunan karakter, kepemimpinan, dan kesehatan mental. Kita juga ingin organisasi kepemudaan dan keolahragaan tidak terpecah, tetapi bersatu,” tegasnya.

Menpora menilai, penyelenggaraan event olahraga berskala internasional tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan indeks kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi olahraga.  

“Kami terbuka untuk mendorong event-event besar, baik di Jakarta maupun daerah lain. Membangun industri olahraga tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan sektor swasta dan kolaborasi lintas pihak,” pungkas Menpora Erick.

Kehadiran trofi Piala Dunia 2026 di Indonesia diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, sekaligus memperkuat optimisme pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Read More

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

Iki Radio - Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 19 Januari 2026, LPS menetapkan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan dalam Rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta TBP simpanan dalam valuta asing di bank umum.

Konferensi pers Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait kebijakan Tingkat Bunga Penjaminan di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

TBP simpanan Rupiah pada Bank Umum sebesar 3,50 persen dan TBP simpanan Rupiah pada BPR sebesar 6,00 persen. 

Sedangkan untuk TBP simpanan valas pada bank umum sebesar 2,00 persen. TBP tersebut akan berlaku sejak 1 Februari sampai dengan 31 Mei 2026.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1/2026), Pgs. Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba menjelaskan keputusan penetapan TBP LPS dilakukan secara kredibel dengan mempertimbangkan berbagai aspek. 

"Aspek tersebut antara lain tingkat suku bunga pasar (SBP) untuk simpanan yang trennya relatif menurun, jumlah simpanan di perbankan yang tumbuh positif dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai, tingkat cakupan penjaminan simpanan yang jauh di atas mandat Undang-Undang, serta pertimbangan prospek dan momentum pertumbuhan ekonomi dan risiko makroekonomi global dan nasional. Kami berharap agar perbankan senantiasa memperhatikan TBP dalam rangka penghimpunan simpanan dari nasabah,” ujar Ferdinan.

Dalam konferensi tersebut juga disampaikan beberapa data perkembangan industri perbankan nasional, antara lain meliputi fungsi intermediasi perbankan yang tetap terjaga diikuti dengan kondisi permodalan dan likuiditas yang kuat, serta tingkat risiko kredit yang terkendali.

Per Desember 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,63 persen (year on year/yoy) ditopang penyaluran kredit investasi yang tinggi. 

Sementara itu dana pihak ketiga (DPK) tumbuh membaik sebesar 13,83 persen (yoy) dikontribusi terutama dari peningkatan aktivitas belanja pemerintah dan korporasi.

Selanjutnya, ketahanan permodalan perbankan berada pada level yang tinggi sebagai upaya bank dalam memitigasi potensi risiko kredit dan risiko pasar. Rasio permodalan (KPMM) industri perbankan terjaga di level 26,05 persen per November 2025. 

Sementara itu, kondisi likuiditas industri perbankan masih memadai.

Per Desember 2025, rasio AL/DPK berada di level 28,57 persen, jauh di atas threshold yang sebesar 10 persen. 

Adapun program penjaminan LPS dengan nilai simpanan dijamin maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank mencakup penuh 99,94% dari total rekening bank umum dan 99,97 persen. Cakupan program penjaminan ini jauh di atas mandat Undang-Undang sebesar 90 persen.

Selanjutnya, Ferdinan mengimbau agar bank transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini. 

Diantaranya melalui penempatan informasi tersebut di tempat yang mudah diketahui nasabah atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah.

“Dan dalam rangka memperkuat perlindungan dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan, LPS juga mengimbau agar bank selalu menginfomasikan TBP LPS kepada nasabahnya. TBP merupakan bagian dari 3 syarat penjaminan LPS yang dikenal dengan 3T, yaitu 3T, yakni simpanan nasabah Tercatat dalam pembukuan bank, nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi Tingkat bunga yang telah ditetapkan oleh LPS, dan nasabah tidak diindikasikan dan/atau terbukti melakukan Tindakan melanggar hukum yang merugikan bank,” pungkas Ferdinan.

Read More

Sah! Durian Merah Banyuwangi Ditetapkan Sebagai Indikasi Geografis Pertama di Indonesia

Iki Radio - Durian Merah Banyuwangi ditetapkan sebagai produk Indikasi Geografis (IG). Komuditas hortikultura khas Banyuwangi ini menjadi yang pertama kali diterbitkan di Indonesia untuk buah durian.

Sertifikat IG tersebut diterbitkan Kementerian Hukum melalui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis setelah melalui proses panjang sejak pertama kali diajukan pada 2023.

"Alhamdulilah, sertifikat IG Durian Merah Banyuwangi sudah terbit. Dan ini pertama yang ada di Indonesia IG untuk durian merah," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Rabu (21/1/2026).

Ipuk merasa bangga dan berterima kasih kepada pemerintah pusat atas diberikannya sertifikat IG pada salah satu produk Banyuwangi yaitu Durian Merah. 

Ia berharap pengakuan IG ini bisa menjadi alat promosi, semakin meningkatkan produktifitas petani terutama di wilayah Kecamatan Songgon sebagai sentra durian merah, sekaligus mendorong kunjungan wisata ke Banyuwangi.

"Ayo datang ke Banyuwangi, nikmati durian merahnya. Karena durian merah Banyuwangi sangat unik yang tak dimiliki daerah lain," ajak Ipuk.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Banyuwangi, Ilham Juanda menambahkan, Durian Merah Banyuwangi (Durio Zibethinus L) memiliki keunikan warna daging buah merah, cita rasa khas, serta aroma yang kuat. Kekhasan ini terbentuk dari kombinasi faktor alam seperti tanah, iklim, dan ketinggian wilayah, serta pengetahuan lokal dan praktik budidaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat.

Durian merah ini dikelompokkan dalam beberapa gradasi warna daging, yakni merah, merah pelangi, dan merah semburat. Karakteristik fisiknya meliputi bentuk buah bulat hingga lonjong, warna kulit kuning-hijau, jumlah juring 4-7, ketebalan daging 4,2-18,5 milimeter, serta porsi daging mencapai 41,7 persen. 

"Dari sisi organoleptik, durian ini memiliki aroma kuat, rasa manis-pahit seimbang, tekstur lembut dan pulen, serta kandungan gizi tinggi seperti antioksidan, vitamin C, dan lemak yang relatif rendah," ujar Ilham.

Ia mengatakan, durian merah Banyuwangi tergolong jenis durian langka. Tercatat baru 6 pohon induk yang sudah didaftarkan IG dengan perkiraan produksi rata-rata 4 ton per pohon.

Durian Merah Banyuwangi ini berasal dari 6 varietas unggul nasional. Diantaranya ada Balqis, SOJ, Gandrung, Sayu Wiwit, Tawangalun, dan Madu Blambangan. Keenam varietas tersebut ditanaman di wilayah Kecamatan Songgon, Rogojampi, Singojuruh, Glagah, Licin, dan Srono.

"Sejak tahun 2015 tercatat sudah 12 jenis durian lokal Banyuwangi yang didaftarkan sebagai varietas unggul. Dari 12 jenis durian unggul lokal tersebut, 6 jenis adalah durian merah," terangnya.

Secara keseluruhan, luas panen durian di Banyuwangi mencapai 3.262 hektare dengan produksi buah durian mencapai 27.890 ton. Tersebar di Kecamatan Songgon, Licin, Glenmore, Kalibaru, Rogojampi, Singojuruh, Glagah dan Srono.

Ilham menambahkan, pihaknya mewakili Bupati Banyuwangi telah menyerahkan sertifikat IG Durian Merah Banyuwangi kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Durian Merah Banyuwangi di Songgon.

"Dengan perlindungan ini, kekayaan genetik lokal Banyuwangi tidak bisa dicuri, diklaim, dan penyalahgunaan pihak luar," ujar dia.(*)

Read More

GAYATRI Capai Pucak Produksi Telur, Pemkab Bojonegoro Akan Salurkan ke 4.400 KPM di 2026

Iki Radio - Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) yang menjadi program prioritas Pemkab Bojonegoro, terus menunjukkan hasil membanggakan. 

Program ini terbukti memberikan manfaat nyata bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui budidaya ayam petelur sebagai sumber tambahan penghasilan.

Kepala Bidang Peternakan, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bojonegoro Fajar Dwi Nurrizki menyampaikan menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, penyaluran paket ayam GAYATRI telah menjangkau ribuan penerima dari berbagai sumber pendanaan.

“Untuk GAYATRI yang bersumber dari APBD Induk 2025 telah disalurkan kepada 400 KPM. Kemudian dari Perubahan APBD 2025 sebanyak 5.000 KPM, dari CSR sejumlah 575 KPM, sedangkan untuk yang bersumber dari APBDes, data lengkapnya berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD),” jelas Fajar.

Memasuki tahun 2026, Pemkab Bojonegoro kembali mengalokasikan Program GAYATRI dengan jumlah penerima yang cukup signifikan. 

Fajar menyebutkan bahwa pada tahun ini telah dianggarkan GAYATRI untuk 4.400 KPM.

“Di tahun 2026 ini, program GAYATRI tetap berlanjut dengan sasaran 4.400 KPM. Harapannya semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dan mampu mandiri secara ekonomi,” ujarnya.

Terkait progres produksi ayam petelur dari program tersebut, Fajar menyampaikan bahwa ayam GAYATRI yang bersumber dari APBD Induk 2025 saat ini telah memasuki masa puncak produksi telur.

“Untuk GAYATRI APBD Induk (2025) sudah masuk masa puncak produksi dengan capaian sekitar 82 persen. Sementara untuk yang bersumber dari Perubahan APBD, produksinya masih variatif, mulai dari 30 persen dan terus meningkat,” terangnya.

Lebih lanjut, Fajar berharap seluruh KPM GAYATRI dapat menjalankan budidaya ayam petelur dengan baik sesuai dengan materi bimbingan teknis yang telah diberikan.

“Kami berharap KPM mampu menerapkan manajemen kandang dan pemberian pakan dengan benar, sehingga ayam tetap sehat dan produktivitasnya terjaga. Dengan demikian, program ini benar-benar bisa memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga,” pungkasnya.

Ia juga mengimbau agar KPM dapat menabung secara rutin dari hasil produksi telur untuk persiapan pembelian ayam pullet berikutnya, ketika masa produksi ayam yang diterima telah berakhir, sehingga keberlanjutan usaha ternak ayam petelur dapat terus terjaga. 

Read More

Konsultasi Publik RKPD 2027, Blora Fokus Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Blora menggelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2027 di Aula Lantai 2 Bapperida, Rabu (21/1/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi menyampaikan paparan dalamKonsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora 2027

Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan dan saran dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Konsultasi publik tersebut dihadiri oleh peserta dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah di lingkungan Pemkab Blora, instansi vertikal, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta unsur LSM dan organisasi kemasyarakatan.

Mengusung tema “Peningkatan Produktivitas Daerah dan Pengembangan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif”, kegiatan ini dibuka oleh Bupati Blora  Arief Rohman, yang mengikuti acara secara daring melalui Zoom.

Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam konsultasi publik RKPD tersebut.

“Tentunya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara ini. Pak Sekda, mohon dikawal dengan baik penyelenggaraan Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Blora Tahun 2027,” ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sepanjang tahun 2025 dalam menyukseskan berbagai agenda pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur.

Namun demikian, ia mengakui adanya tantangan fiskal yang dihadapi daerah.

“Kami mohon maaf karena adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp370 miliar, sehingga pada tahun 2026 pembangunan belum bisa dimaksimalkan. Meski demikian, kami terus mengupayakan pembangunan melalui dukungan Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan masukan konstruktif untuk menggali serta mengembangkan potensi daerah.

“Kami mohon saran dan masukan dari seluruh stakeholder, agar potensi-potensi yang ada dapat kita tingkatkan dan kembangkan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya,” pungkasnya.

Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD ini didasarkan pada Pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik guna memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, yang sekaligus memandu sesi diskusi dan tanya jawab.

Sekda menjelaskan bahwa penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ia menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban menyusun dan menetapkan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah.

Dalam paparannya, Sekda juga menyampaikan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2025 yang tergolong sangat baik.

Beberapa indikator strategis menunjukkan tren positif, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,35, Indeks Pembangunan Gender (IPG) 85,8, tingkat pembangunan infrastruktur daerah 82,24 persen.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,83, serta Indeks Reformasi Birokrasi 78,95. Selain itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,21 persen dengan laju inflasi terkendali pada angka 1,71 persen.

Capaian lainnya meliputi penurunan persentase penduduk miskin menjadi 10,58 persen, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan rata-rata lama sekolah 7,45 tahun dan angka harapan lama sekolah 12,83 tahun, serta usia harapan hidup mencapai 75,23 tahun.

Kualitas hidup perempuan juga mengalami peningkatan dengan indeks mencapai 73,96, disertai berbagai capaian kinerja positif lainnya.

Kegiatan konsultasi publik ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif.

Berbagai masukan, saran, dan aspirasi dari peserta akan menjadi rujukan penting dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Blora ke depan, khususnya dalam upaya meningkatkan produktivitas daerah serta mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Read More

Generasi Milenial dan Gen Z Paling Rentan Terkena Scam

Iki Radio - Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir berbanding lurus dengan melonjaknya kasus penipuan digital atau scam. Pemerintah mencatat, hingga 2025 sekitar 80 persen dari total 284 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet, atau setara lebih dari 229 juta pengguna.

Ketua Tim Layanan Aduan Transaksi Elektronik Direktorat Pengawasan Sertifikasi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Nanik Ramini, menyampaikan bahwa peningkatan konektivitas digital membawa tantangan serius berupa maraknya penipuan berbasis sistem elektronik.  

“Semakin banyak masyarakat yang terkoneksi internet, semakin besar pula potensi kejahatan digital, termasuk scam. Ini menjadi tantangan bersama,” ujar Nanik dalam webinar Pencegahan Scam dan Kejahatan Siber di Lingkungan Pemerintah, Rabu (21/1/2026). 

Melalui layanan CekRekening.id yang beroperasi sejak 2017, Kemkomdigi telah menerima lebih dari 849 ribu laporan masyarakat terkait dugaan penipuan transaksi elektronik. 

Sementara itu, layanan AduanNomor.id yang diluncurkan pada 2022 mencatat sekitar 176 ribu aduan terkait penyalahgunaan nomor komunikasi.

Menurut Nanik, angka tersebut hanya merepresentasikan kasus yang dilaporkan, sementara potensi korban di lapangan diyakini jauh lebih besar. 

“Masih banyak korban yang enggan melapor karena nominal kerugian kecil atau merasa malu. Padahal laporan sangat penting untuk upaya pencegahan,” jelasnya.

Lonjakan aduan paling signifikan tercatat pada 2020–2021, seiring pandemi Covid-19 yang mendorong aktivitas belanja daring dan transaksi digital secara masif. 

Berdasarkan data pengaduan CekRekening.id, kelompok usia Gen Z (17–27 tahun) dan milenial (28–43 tahun) menjadi kelompok paling banyak melaporkan kasus scam. Padahal, kedua generasi ini dikenal sebagai kelompok yang paling akrab dengan teknologi digital.

Fenomena tersebut sejalan dengan riset Global Anti-Scam Alliance (GASA) Indonesian Chapter, yang menyebut hampir dua dari tiga orang dewasa di Indonesia pernah menghadapi upaya penipuan, dengan rata-rata percobaan terjadi setidaknya sekali dalam sepekan.

Menariknya, sekitar 86 persen responden merasa yakin mampu mengenali scam, namun 35 persen di antaranya tetap menjadi korban. 

“Kepercayaan diri berlebihan atau overconfidence justru menjadi celah. Banyak korban berasal dari kelompok berpendidikan tinggi dan ekonomi mapan,” ungkap Nanik.

Modus Kian Canggih, Sasar Korban Terdidik

Scam digital saat ini tidak lagi menyasar masyarakat awam semata. Pelaku justru banyak membidik individu dengan literasi finansial tinggi melalui modus investasi instan, penyamaran sebagai instansi resmi, hingga rekayasa sosial dengan memanfaatkan testimoni palsu dan figur publik.

Dalam Undang-Undang ITE, praktik scam masuk dalam kategori penyebaran informasi bohong dan menyesatkan melalui sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1). 

“Scammer memanfaatkan psikologi sosial, seperti ikut-ikutan tren atau rasa takut ketinggalan. Ini yang harus diwaspadai,” tegas Nanik.

Sebagai langkah preventif, Kementerian Komdigi terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, melakukan verifikasi informasi, serta memanfaatkan layanan resmi pemerintah sebelum melakukan transaksi digital. 

“Kunci utama adalah tidak terburu-buru, selalu cek kebenaran informasi, dan jangan ragu bertanya. Pengetahuan tinggi harus diimbangi dengan sikap hati-hati,” pungkas Nanik.

 

Read More