Pemerintah Siapkan Anggaran Rp42 Triliun untuk Percepat Rehabilitasi Pascabencana di Sumatra

JAKARTA, Iki Radio — Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp42 triliun untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada awal 2027. Pengalokasian dana ini bertujuan untuk memastikan pemulihan infrastruktur serta perbaikan kehidupan masyarakat terdampak dapat berjalan optimal.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, merinci bahwa total anggaran tersebut terdiri atas Rp33 triliun untuk alokasi kementerian/lembaga (K/L) pada 2027, serta sekitar Rp9 triliun dari anggaran 2026 yang belum terealisasi dan diluncurkan ke tahun depan.

“Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan. Tahun depan itu, kami sampaikan Bapak Presiden tadi adalah anggarannya lebih kurang Rp42 triliun. Bukannya kepada saya ya, tapi kepada Kementerian Lembaga, PU, Kementerian Dasar,” ujar Tito usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Tito menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran tersebut telah disusun berdasarkan target pemulihan yang terukur. Alokasi dana akan mencakup pembangunan serta perbaikan jalan, jembatan, fasilitas sekolah, rumah ibadah, pasar, hingga program pemulihan ekonomi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah pascabencana.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo menegaskan kesiapan pemerintah untuk menyokong kebutuhan dana tersebut. Kepastian kepastian anggaran ini diberikan sedini mungkin agar K/L terkait dapat segera merancang program tanpa perlu menanti tahun anggaran berjalan.

Guna menunjang percepatan di lapangan, Tito mengusulkan mekanisme perizinan anggaran sedini mungkin agar K/L dapat segera mengajukan permohonan ke Kementerian Keuangan dan memulai proses lelang dini (early bidding).

“Begitu sudah mengajukan ke Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan yang penting sudah mengeluarkan surat setuju, maka K/L bisa melakukan lelang dini. Lelang cepat,” jelas Tito.

Dengan skema lelang cepat tersebut, pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatra sudah mulai beroperasi kembali pada Januari atau paling lambat Februari 2027, sehingga terhindar dari hambatan administrasi.

“Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer, Januari, paling lambat Februari sudah kita harus running lagi. Jangan terjadi stagnan karena masalah administrasi keuangan dan kesediaan keuangan... Kasihan masyarakat makin lama menunggu,” pungkasnya.

 

Read More

Tiga Kecamatan di Pidie Jaya Aceh Kembali Terendam Banjir, Tebing Sungai Darurat Jebol

PIDIE JAYA, Iki Radio – Sejumlah wilayah di tiga kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, kembali dikepung banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan hulu sejak Minggu malam (8/11/2026). Ketinggian air yang merendam permukiman warga tercatat bervariasi antara 50 hingga 150 sentimeter.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Bahron Bakti, menjelaskan bahwa curah hujan ekstrem memicu peningkatan debit air yang sangat drastis di beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS).

"Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan debit air di sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS), di antaranya Krueng Meureudu, Krueng Putu, dan Krueng Jeulanga. Luapan sungai kemudian mengakibatkan permukiman warga kembali terendam dan sejumlah tebing sungai darurat jebol akibat derasnya arus air," ujar Bahron, Selasa (10/11/2026).

Selain menggenangi rumah penduduk, derasnya arus sungai juga merusak infrastruktur vital seperti jalan, tanggul, dan fasilitas sekolah. Salah satu kerusakan terparah dilaporkan terjadi pada tebing sungai darurat di Gampong Dayah Usien, Kecamatan Meurah Dua.

Berdasarkan data BPBA, berikut adalah rincian gampong yang terdampak di tiga kecamatan:

• Kecamatan Bandar Dua: Gampong Baroh Cut, Alue Sane, dan Babah Krueng.
• Kecamatan Meureudu: Gampong Manyang Cut, Mesjid Tuha, Meunasah Krueng (Simpang Tiga), Beurawang, dan Meunasah Lhok.
• Kecamatan Meurah Dua: Gampong Dayah Usien, Meunasah Mancang, Dayah Kruet, Pante Beureune, dan Gampong Beuringen.

Menanggapi bencana ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya bersama unsur TNI/Polri, relawan SAR, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), perangkat kecamatan, serta warga setempat langsung diterjunkan ke lapangan untuk membantu proses evakuasi dan pendataan.

Bahron memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir kali ini. Saat ini, kondisi air di beberapa titik dilaporkan sudah mulai berangsur surut.

"Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Kondisi terakhir, air banjir mulai berangsur surut di beberapa titik. Meski demikian, genangan air dan lumpur masih ditemukan di sejumlah lokasi permukiman. Warga bersama petugas kini tengah melakukan pembersihan material lumpur," pungkasnya.

 

Read More

Pelunasan Bipih Haji 2027 Resmi Dibuka Mulai Hari Ini, Cek Syarat dan Rincian Biaya per Embarkasi

JAKARTA, Iki Radio — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia secara resmi membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler tahun 1448 H/2027 M mulai hari ini, Selasa (10/11/2026). 

Pelunasan ini dilaksanakan sesuai regulasi teknis penetapan kuota, besaran biaya, dan petunjuk tata cara pelunasan Bipih reguler musim haji 2027.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota keberangkatan untuk segera memanfaatkan alokasi waktu pelunasan yang telah ditentukan.

"Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif," ujar Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Jadwal dan Pembagian Tahapan Pelunasan

Proses pelunasan Bipih Reguler berlangsung setiap hari kerja pukul 08.00–15.00 WIB dan dibagi menjadi dua tahapan:

Tahap I (10 November – 10 Desember 2026): Dikhususkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah kuota keberangkatan tahun berjalan, serta prioritas jemaah haji lanjut usia.

Tahap II (16 – 31 Desember 2026): Diberlakukan jika masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama. Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah yang mengalami gagal bayar akibat gangguan sistem, pendamping lansia/disabilitas, jemaah terpisah mahram/keluarga, jemaah cadangan (50%), serta pembimbing KBIHU.

Nurchalis menegaskan skema dua tahap ini dirancang agar penyerapan kuota daerah berjalan optimal dan transparan, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi dapat terserap secara maksimal.

Kuota dan Besaran Bipih per Embarkasi

Pemerintah menetapkan total kuota haji reguler 1448 H/2027 M sebanyak 203.320 jemaah, yang terdiri atas:

• 191.419 kuota jemaah tahun berjalan
• 10.166 kuota prioritas lansia
• 871 kuota pembimbing KBIHU
• 864 kuota Petugas Haji Daerah

Setiap jemaah reguler menerima subsidi Nilai Manfaat dari BPKH rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 serta dukungan Pemerintah sebesar Rp3.200.000,00.

Berikut daftar besaran Bipih yang dibayarkan jemaah berdasarkan embarkasi: 

Embarkasi - Besaran Bipih (Rp)

1. Aceh 43.695.779
2. Medan 44.020.279
3. Padang 44.148.779
4. Balikpapan 49.891.779
5. Banjarmasin 50.128.779
6. Lombok 50.366.779
7. Batam 51.531.279
8. Palembang 52.161.279
9. Solo dan Yogyakarta 52.710.779
10. Jakarta 53.543.779
11. Kertajati 55.101.279
12. Makassar 55.428.465
13. Surabaya dan Dhoho 58.146.279

Syarat Ketentuan dan Tata Cara Pembayaran

Untuk melakukan pelunasan, jemaah harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan kriteria baku:

• Status aktif di SISKOHAT dan terdaftar aktif pada Program JKN (BPJS Kesehatan).
• Berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027.
• Memenuhi syarat istitaah kesehatan.
• Belum pernah berhaji atau sudah berhaji minimal 18 tahun lalu.
• Kriteria Prioritas Lansia: Berusia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan mendaftar sebelum 10 April 2022.

Pembayaran dilakukan pada BPS Bipih awal atau BPS pengganti sebesar Bipih embarkasi setelah dikurangi setoran awal dan saldo Virtual Account. Transaksi dapat diakses melalui layanan non-teller (ATM dan mobile banking) maupun kas keliling untuk area banking blankspot.

Setelah pembayaran berhasil, jemaah diwajibkan melapor dan menyerahkan bukti pelunasan ke Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota setempat agar proses pendorongan kloter dan pemberkasan dokumen berjalan lancar.

Read More

Bulog Resmikan Media Center Baru: Perkuat Sinergi dan Akses Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA, Iki Radio — Perum Bulog secara resmi meluncurkan fasilitas Media Center melalui acara Tasyakuran Peresmian Media Center yang berlangsung di kawasan Rumah Dinas Bulog Patra, Jakarta, Senin (9/11/2026). 

Peresmian ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, bersama jajaran Direksi, manajemen, serta insan pers yang tergabung dalam Forum Wartawan Bulog (Forwabul).

Kehadiran Media Center ini diinisiasi langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap pentingnya sarana komunikasi yang representatif. Fasilitas ini dirancang untuk memudahkan interaksi dan koordinasi antara Divisi Humas Bulog dengan rekan-rekan wartawan dalam menyampaikan informasi terkait ketahanan pangan nasional secara akurat dan profesional.

Sebagai langkah konkret mempermudah aksesibilitas media, Bulog juga memindahkan ruang kerja Divisi Humas dari lantai 16 Kantor Pusat Perum Bulog ke lokasi Media Center yang lebih strategis dan ramah jurnalis.

"Alhamdulillah, pagi hari ini kami dari Bulog melaksanakan kegiatan *launching* Media Center yang dimiliki oleh Bulog. Selama ini Bulog belum memiliki Media Center khusus untuk berinteraksi dengan mudah bersama teman-teman media, maka kami berinisiatif perlu dibangun Media Center ini," ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Media Center Perum Bulog dirancang sebagai ruang kerja multifungsi. Fasilitas ini tidak hanya menjadi pusat aktivitas kehumasan, tetapi juga tempat singgah (transit), berdiskusi, dan berkoordinasi bagi insan pers. Untuk mendukung produktivitas wartawan, Bulog melengkapi ruangan ini dengan berbagai fasilitas penunjang seperti jaringan Wi-Fi, perangkat komputer, perlengkapan kerja, hingga fasilitas konsumsi.

"Untuk teman-teman media yang habis meliput dari mana saja bisa langsung transit di sini. Kami siapkan Wi-Fi, komputer, kertas, dan lain sebagainya. Bahkan kami juga siapkan makan dan minum kalau memang berkenan," tambah Ahmad Rizal.

Inisiatif ini mendapat sambutan hangat dari kalangan wartawan. Perwakilan Forwabul menyampaikan apresiasinya atas penyediaan fasilitas yang nyaman dan strategis tersebut, yang dinilai menjadi simbol eratnya keterbukaan komunikasi antara Bulog dan media.

Rangkaian acara tasyakuran tersebut diisi dengan doa bersama serta penyerahan santunan kepada anak-anak yatim piatu sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian sosial perusahaan.

Menutup sambutannya, Ahmad Rizal berharap keberadaan Media Center ini mampu memperkuat kolaborasi, transparansi, serta kualitas diseminasi informasi publik.

"Semakin kita bersinergi, semakin kita berkolaborasi, maka semua tantangan tugas, insya Allah, akan bisa terselesaikan dengan baik," pungkasnya.

Read More

OJK Minta Perbankan Tingkatkan Kewaspadaan, 999 Ribu Serangan Siber Sasar Sektor Keuangan

JAKARTA, Iki Radio — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta industri perbankan nasional untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul eskalasi ancaman serangan siber yang kian meningkat belakangan ini. Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan dapat terus menjalankan transaksi perbankan seperti biasa dengan tetap mengutamakan protokol keamanan rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pihak regulator menaruh perhatian yang sangat serius terhadap ancaman siber di sektor keuangan. Sejak Jumat (6/11/2026), pengawas teknologi informasi (TI) perbankan OJK telah berkoordinasi secara intensif dengan personel TI dari seluruh bank guna memperketat pengamanan sistem.

"Saya juga sudah mengirimkan surat kepada direksi bank beberapa kali terkait keamanan siber ini, dan terakhir minggu lalu mengingatkan agar manajemen bank selalu dalam posisi alert terkait peningkatan serangan cyber akhir-akhir ini, serta melakukan langkah-langkah preventif yang kita elaborate dalam surat saya itu," ujar Dian melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Melalui instruksi tersebut, OJK mewajibkan perbankan untuk memperketat pemantauan terhadap transaksi yang signifikan dan segera menghentikan sementara transaksi yang menunjukkan anomali guna dilakukan klarifikasi lebih lanjut.

Selain itu, OJK mengingatkan bank untuk konsisten menjalankan ketentuan ketahanan digital. Langkah-langkah tersebut mencakup pelaksanaan pengujian penetrasi (penetration testing), simulasi serangan siber, dan audit teknologi informasi secara berkala. Menurut Dian, aspek keamanan TI bersifat sangat dinamis dan harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar perbankan dapat responsif mengantisipasi berbagai bentuk ancaman baru.

Sebagai langkah mitigasi tingkat lanjut, OJK bersama Bank Indonesia (BI) juga telah mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan keamanan digital.

Imbauan untuk Nasabah

Di tengah kekhawatiran publik mengenai isu keamanan perbankan, OJK meminta masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh informasi spekulatif yang beredar di media sosial. Nasabah diimbau untuk:

Tetap bertransaksi secara normal dengan mematuhi protokol keamanan rekening yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Mengakses informasi hanya melalui saluran resmi perbankan.

Memastikan kebenaran informasi terlebih dahulu sebelum membagikannya ke ruang publik.

Lonjakan Serangan Siber Global

Kekhawatiran ini beralasan mengingat tingginya aktivitas ancaman di dunia maya. Berdasarkan data dasbor peta ancaman langsung FortiGuard Labs yang diakses pada Senin (9/11/2026) pukul 15.02 WIB, tercatat sebanyak 1,9 juta serangan siber berhasil diblokir dalam kurun waktu 24 jam terakhir, dengan laju serangan mencapai 22 serangan per detik.

Dari angka tersebut, sektor perbankan, keuangan, and asuransi menjadi target utama dengan catatan sekitar 999.000 serangan. Disusul oleh sektor teknologi dengan 421.000 serangan, serta sektor pemerintahan yang mencapai 101.000 serangan.

Data ini menjadi pengingat yang kuat bagi lembaga keuangan maupun masyarakat pengguna layanan perbankan akan pentingnya memperkuat pertahanan digital secara kolektif.

Read More

Hari Pahlawan 2026 : Mensos Gus Ipul Ajak Masyarakat Teladani Semangat Perjuangan dan Perkuat Kesetiakawanan Sosial

JAKARTA, Iki Radio — Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menyampaikan amanat penting dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.”

Dalam amanatnya, Mensos menekankan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar momentum untuk mengenang jasa para pendahulu bangsa, melainkan sebuah panggilan moral untuk meneguhkan kembali tanggung jawab bersama dalam mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan kesetiakawanan sosial.

Menghidupkan Nilai Kepahlawanan di Era Modern

Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa tantangan zaman telah berubah, sehingga bentuk pengabdian yang dibutuhkan bangsa pun turut bergeser. Kini, wujud perjuangan dapat diterjemahkan melalui kerja sungguh-sungguh, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kepada masyarakat, serta menghadirkan kehidupan yang bermartabat bagi seluruh rakyat.

"Pahlawan telah meninggalkan teladan tentang keberanian, pengabdian, persatuan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa. Nilai-nilai tersebut tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan kita saat ini," ujar Mensos, dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional (10/11/2026).

Jantung Konstitusi dan Asta Cita Menuju Kesejahteraan

Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga mengingatkan kembali pentingnya memaknai warisan luhur para pendiri bangsa melalui UUD 1945, khususnya Pasal 31 (pendidikan), Pasal 33 (pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat), dan Pasal 34 (perlindungan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar).

Ia menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja cepat mewujudkan kesejahteraan melalui program-program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta perluasan akses pendidikan yang berkualitas, termasuk melalui inisiatif Sekolah Rakyat. Seluruh upaya ini sejalan langsung dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita.

Kekuatan “Melangkah Bersama” dan Kesetiakawanan Sosial

Mengusung subtema “Melangkah Bersama”, Mensos mengajak seluruh elemen bangsa—mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas—untuk bahu-membahu membangun bangsa. Menurutnya, tidak ada pembangunan yang dapat bertahan apabila hanya dikerjakan oleh satu pihak saja.

Di sinilah kesetiakawanan sosial menjadi fondasi utama agar tidak ada masyarakat yang dibiarkan menghadapi kesulitan seorang diri. Bantuan tidak selalu harus berupa materi yang besar; waktu, tenaga, pikiran, perhatian, dan kepedulian sekecil apa pun sangat berarti bagi sesama.

Pesan Penutup dan Ajakan Bergerak

Mengakhiri amanatnya, Menteri Sosial mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan serta terus memberikan manfaat bagi kebaikan bersama.

"Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya. Kini, kita melanjutkannya dengan membangun manusia, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Mari kita jaga semangat itu dalam kehidupan sehari-hari," pungkas Saifullah Yusuf.

Read More

Resmi! MUI Terbitkan Fatwa Haram untuk Penggunaan, Produksi, dan Perdagangan Vape

JAKARTA, Iki Radio — Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau vape. Dalam keputusan tersebut, MUI menetapkan bahwa seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik, mulai dari penggunaan, produksi, hingga perdagangan, berstatus hukum haram.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” tulis penetapan fatwa yang dikutip dari laman resmi MUI, dilansir Antara, Senin (9/11/2026).

Keputusan fatwa ini ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026 oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. KH. Aminuddin Yaqub. Ketetapan ini juga diketahui oleh Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Terbitnya fatwa ini dilandasi oleh pertimbangan utama berupa dampak buruk nyata dari penggunaan rokok elektrik bagi masyarakat, baik dari aspek kesehatan fisik maupun kondisi sosial.

Dalam fatwanya, MUI menjabarkan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup. MUI menyoroti kandungan nikotin di dalamnya yang bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Cakupan keharaman dalam fatwa ini tidak hanya menyasar konsumen atau pengguna akhir, melainkan diperluas hingga ke ranah bisnis dan potensi penyalahgunaannya. Poin kedua dan ketiga dalam ketetapan hukum tersebut secara eksplisit melarang penyalahgunaan *vape* untuk konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya. Begitu pula dengan aktivitas memproduksi hingga memperjualbelikan rokok elektrik yang diputuskan berstatus hukum haram.

Menindaklanjuti penetapan hukum tersebut, MUI memberikan rekomendasi mendesak kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyusun Undang-Undang yang mengatur pelarangan *vape* secara menyeluruh, disertai dengan penerapan sanksi yang tegas demi memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari paparan dampak negatifnya.

Read More

Raja Juli, Isyana, dan Giring Resmi Mundur dari Pengurus DPP PSI, Kaesang: Utamakan Pengabdian Negara

JAKARTA, Iki Radio — Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) resmi mengonfirmasi pengunduran diri tiga kader utamanya dari jajaran kepengurusan partai. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Isyana Bagoes Oka, menyusul langkah Raja Juli Antoni dan Giring Ganesha yang lebih dulu mengajukan surat pengunduran diri.

Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep, mengonfirmasi penerimaan surat pengunduran diri dari ketiga tokoh tersebut secara resmi.

"Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) telah menerima surat pengunduran diri Saudara Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha," ujar Kaesang melalui keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).

Kaesang menegaskan bahwa keputusan pelepasan jabatan struktural partai ini diambil agar ketiganya dapat sepenuhnya berfokus pada amanah dan pengabdian kepada bangsa serta negara.

"Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai," kata Kaesang.

Secara rincinya, DPP PSI memproses pengunduran diri Raja Juli Antoni dari posisi Sekretaris Jenderal DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI, serta Giring Ganesha dari jajaran pengurus pusat partai.

Mewakili seluruh jajaran pengurus dan kader PSI, Kaesang menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi serta kontribusi yang telah diberikan oleh ketiga tokoh tersebut selama berkiprah di PSI.

"DPP PSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi ketiganya selama mengabdi di PSI. Kami juga mendoakan agar ketiganya dapat semakin fokus dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Indonesia," pungkasnya.

Read More