ICSF Ingatkan Bahaya AI Vulgar, Regulasi PDP Mendesak

Iki Radio – Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang makin canggih menyimpan ancaman serius bagi keamanan digital dan martabat warga negara jika tidak diimbangi dengan regulasi yang kuat. Penyalahgunaan AI untuk memanipulasi foto dan video menjadi konten vulgar kini dinilai telah memasuki fase darurat.

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menegaskan bahwa kemunculan chatbot AI generatif seperti Grok telah membuka celah baru kejahatan digital, khususnya pelecehan berbasis manipulasi visual.

“Bayangkan foto seseorang tiba-tiba muncul dalam bentuk vulgar di media sosial, padahal tidak pernah ada pose atau persetujuan. Ini bukan fiksi, tapi ancaman nyata di era AI yang terlalu permisif,” ujar Ardi dalam pernyataan Minggu (11/1/2026).

Menurutnya, berbeda dengan platform AI lain yang menerapkan pembatasan ketat, Grok dinilai memiliki celah etika karena mampu menghasilkan atau memodifikasi konten visual yang berpotensi merendahkan martabat manusia. Kondisi ini, jika tidak diatur, berisiko menjadikan AI sebagai alat pelecehan digital massal.

Indonesia dengan lebih dari 212 juta pengguna internet menghadapi tantangan serius dalam literasi keamanan digital. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan 64 persen pengguna internet belum memahami risiko keamanan digital secara komprehensif, termasuk bahaya manipulasi konten berbasis AI.

“Kasus manipulasi foto dan video berbasis AI sudah terjadi di berbagai daerah, mulai dari pemerasan hingga penghancuran reputasi. Ini baru puncak gunung es,” tegas Ardi.

Ia mengingatkan, tanpa perlindungan hukum dan edukasi publik yang memadai, masyarakat berpotensi menjadi korban kejahatan digital yang semakin canggih dan sulit dilacak.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 2022 seharusnya menjadi fondasi perlindungan warga di ruang digital. Namun hingga kini, peraturan pelaksanaannya belum sepenuhnya rampung, sehingga menyisakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan AI.

“Teknologi bergerak sangat cepat, sementara regulasi tertinggal. Tanpa aturan teknis yang jelas, aparat penegak hukum kesulitan menentukan tanggung jawab, apakah pada pengembang AI, pengguna, atau platform distribusi,” jelasnya.

Ardi menilai, penyalahgunaan AI tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan privasi individu semata, melainkan ancaman terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Manipulasi visual terhadap tokoh publik, pejabat negara, atau figur agama berpotensi memicu konflik horizontal dan menurunkan kepercayaan publik.

Selain kerugian material, korban manipulasi konten AI kerap mengalami tekanan psikologis berat. Stigma sosial, gangguan mental, hingga kehilangan pekerjaan menjadi dampak nyata yang sulit dipulihkan, meski konten palsu telah dibantah.

Data Badan Siber dan Sandi Negara menunjukkan ribuan serangan siber terjadi setiap hari, sebagian memanfaatkan teknologi AI untuk menipu dan memeras korban. Tanpa intervensi kebijakan yang tegas, tren ini diperkirakan terus meningkat.

ICSF mendorong pemerintah segera menyelesaikan regulasi turunan UU PDP yang secara spesifik mengatur pemanfaatan AI generatif. Regulasi tersebut perlu mencakup kewajiban filter konten otomatis, persetujuan eksplisit pemilik data, transparansi algoritma, serta sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan.

“Regulasi harus antisipatif, bukan reaktif. Negara tidak boleh menunggu sampai ribuan korban berjatuhan baru bertindak,” kata Ardi.

Ia juga menekankan pentingnya peran platform teknologi untuk menerapkan prinsip ethics by design, serta memperkuat literasi digital masyarakat sebagai benteng pertama perlindungan.

Sebagai negara dengan populasi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dituntut membangun ekosistem digital yang aman dan bermartabat. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas nasional seiring percepatan transformasi digital.

“Teknologi AI bisa menjadi berkah atau bencana. Semua bergantung pada bagaimana negara, industri, dan masyarakat mengaturnya. Martabat digital warga negara tidak boleh dikorbankan atas nama inovasi,” pungkas Ardi.

Melalui regulasi yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan edukasi publik berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu memastikan kemajuan AI berjalan seiring dengan perlindungan hak dan nilai kemanusiaan.

Read More

Situs Selogending, Warisan Leluhur Lumajang yang Menjaga Tuntunan Hidup

Iki Radio - Pagi hari di Situs Selogending selalu hadir dengan ketenangan. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, menyelimuti susunan batu dan punden berundak yang berdiri dalam keheningan. 

Situs Selogending Lumajang Jawa Timur

Di tempat ini, setiap langkah seolah mengajak pengunjung untuk melambat, menata sikap, dan datang dengan rasa hormat.

Bagi masyarakat Lumajang, Selogending bukan sekadar situs sejarah. Kawasan ini merupakan lanskap batin yang menyimpan jejak peradaban leluhur Nusantara sejak masa megalitikum. 

Susunan batu yang tertata rapi menjadi penanda bahwa manusia masa lampau telah memiliki kesadaran ruang, spiritualitas, dan keseimbangan hidup jauh sebelum konsep-konsep modern dirumuskan.

Romo Dukun sekaligus juru kunci Situs Selogending, Gatot, menyebut kawasan ini sebagai salah satu cikal bakal peradaban leluhur Nusantara. Menurutnya, Selogending bukan hanya peninggalan sejarah, tetapi warisan nilai kehidupan yang terus relevan hingga kini.

“Selogending bukan sekadar tinggalan masa lalu, tetapi tuntunan hidup. Di sini leluhur mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan semesta,” ujarnya, Minggu (11/1/2026).

Jejak nilai tersebut tampak pada keberadaan punden berundak, batu-batu besar, dan petilasan yang tersebar di kawasan situs. Struktur ini tidak dibangun secara acak, melainkan sebagai ruang sakral untuk menata hubungan manusia dengan alam dan kekuatan spiritual.

Di pintu masuk kawasan, pengunjung akan menjumpai petilasan Dewi Sri atau Mbok Sri Sedono, simbol kemakmuran dan kesuburan. Sosok ini mencerminkan kuatnya ikatan masyarakat agraris Nusantara dengan tanah dan hasil bumi.

“Dewi Sri bukan tentang kekayaan materi, tetapi tentang rasa syukur. Hidup cukup adalah hidup yang seimbang dengan alam,” tutur Gatot.

Di sisi kanan kawasan terdapat petilasan Mbah Tejo Gedang, yang dipercaya sebagai penjaga situs. Keberadaannya mengajarkan etika dan kesadaran diri sebelum memasuki ruang sakral. 

Sementara di sisi kiri, petilasan Mbah Tejo Kusumo menghadirkan simbol Linggayoni, lambang bapak dan ibu atau bopo biyung, sebagai pengingat asal-usul kehidupan.

“Linggayoni bukan simbol pemujaan, melainkan pengingat agar manusia tidak lupa asalnya dan tetap rendah hati,” kata Gatot.

Di bagian tengah situs, terdapat petilasan Mbah Bukulon yang pada masa lalu menjadi pusat ritual ungkapan syukur atas kehidupan dan hasil panen. Ritual di Selogending, menurut Gatot, lahir dari kesadaran, bukan rasa takut.

“Leluhur menyampaikan syukur dengan hormat, bukan dengan ketakutan,” ujarnya.

Menapaki undakan menuju bagian atas situs, suasana semakin sunyi. Di titik tertinggi berdiri petilasan Bahwadung Prabu atau Wadung Prabu, batu tegak yang dimaknai sebagai simbol kepemimpinan.

“Kepemimpinan menurut leluhur adalah tanggung jawab menjaga keseimbangan, bukan kekuasaan untuk menindas,” jelas Gatot.

Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah tokoh besar pada masa kerajaan pernah singgah di Selogending, salah satunya Prabu Siliwangi, yang jejaknya dipercaya ditandai dengan tumbuhnya Pandan Betawi di kawasan tersebut.

Makna Selogending juga tersirat dari namanya. Selo berarti batu, sementara gending dimaknai sebagai hitungan, nyanyian, atau pujian. Dalam falsafah Jawa, batu dimaknai sebagai waton atau tuntunan hidup.

“Batu-batu ini bukan untuk disembah, tetapi untuk mengingatkan manusia tentang tuntunan hidup,” tegas Gatot.

Meski telah mengalami pemugaran untuk menjaga kelestarian, nilai utama Selogending tetap dijaga. Masuknya berbagai agama dan keyakinan tidak menghapus makna universal yang diwariskan leluhur.

“Leluhur tidak pernah mengajarkan perpecahan. Siapa pun yang datang ke sini adalah saudara,” ujarnya.

Kini, Situs Selogending terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang. Di tengah dunia yang bergerak cepat dan kerap melupakan akar, batu-batu tua Selogending tetap berbisik pelan, mengajak manusia kembali pada kesederhanaan, keseimbangan, dan tuntunan hidup yang hakiki.

Read More

Pemerintah Aceh Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Pemulihan Ekonomi Pascabencana

Iki Radio - Pemerintah Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga sosial, hingga dunia usaha untuk berperan aktif dalam proses pemulihan ekonomi pascabencana.

Sekda Aceh, M. Nasir saat memimpin rapat terkait pertumbuhan ekonomi pascabencana hidrometeorologi di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh di Banda Aceh, Minggu (11/1/2026). 

Langkah ini dinilai krusial guna memastikan roda perekonomian rakyat kembali bergerak melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan pemulihan secara terkoordinasi dengan menyesuaikan kemampuan dan kewenangan masing-masing bidang.

Untuk itu, ia meminta setiap perangkat daerah mengambil peran sesuai fungsi dan kapasitasnya agar proses pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.  

"Pemulihan ekonomi tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan usaha, lapangan kerja, serta kepercayaan dan kemandirian masyarakat," ujar Sekda Aceh, M. Nasir dalam rapat terkait pertumbuhan ekonomi pascabencana hidrometeorologi di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Minggu (11/1/2026).

Rapat dihadiri Kepala SKPA, unsur LSM, NGO dan lintas yayasan peduli pascabencana.

Dalam upaya ini, Sekda menyoroti pentingnya dukungan dari Civil Society Organization (CSO), yayasan, dan lembaga filantropi. Dukungan tersebut diharapkan hadir dalam bentuk pendampingan, penguatan kapasitas masyarakat, maupun penyediaan sumber daya.

M. Nasir juga menekankan bahwa beban pemulihan tidak seharusnya sepenuhnya ditumpukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). 

Pemerintah daerah mendorong pembagian peran di mana unit-unit kecil dan kelompok usaha mikro dapat dibantu melalui skema hibah, bantuan skala kecil, maupun program kemitraan dari mitra pembangunan lainnya.

Terkait aspek permodalan, Pemerintah Aceh mempercayakan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak utama. Dinas ini dinilai memiliki posisi strategis dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang terdampak. 

"Melalui skema bantuan permodalan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan penguatan jejaring pemasaran, diharapkan pelaku UMKM dan koperasi dapat kembali bangkit dan berkembang," imbuh M. Nasir.

Guna memastikan intervensi yang cepat dan tepat sasaran, Pemerintah Aceh tengah melakukan inventarisasi dan kompilasi masukan kegiatan yang dapat diakomodasi dalam anggaran tahun 2026. 

Hal ini bertujuan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. 

“Pemerintah optimistis bahwa dengan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, momentum rehabilitasi ini akan melahirkan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing di masa depan,” pungkas Sekda Aceh. 

Read More

Tak Perlu Cemas, Harga Daging di Batang Stabil

Iki Radio - Harga daging sapi di Kabupaten Batang Jawa Tengah, dipastikan masih dalam kategori normal yakni Rp125 ribu per kilogram, pasca perayaan Natal dan tahun baru. 

Salah satu pedagang (kanan), melayani pembeli membeli daging di Pasar Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah

Hal tersebut dipastikan oleh Kepala Bidang Perdagangan, Disperindagkop dan UKM Batang Ekhwan yang memandang harga komoditas daging sapi di Pasar Batang dan Bandar masih dalam kondisi wajar.

Sebelumnya, ia telah menghubungi langsung sejumlah pedagang daging sapi skala besar di kedua pasar tersebut, dan dipastikan tidak terjadi kenaikan harga.

“Tadi sudah menghubungi pedagang daging di Pasar Batang sama Bandar, ternyata harganya masih stabil, belum ada tanda-tanda kenaikan, konsumen masih bisa beli seharga Rp120 ribu hingga Rp125 ribu per kilogram,” katanya, Minggu (11/1/2026).

Dari hasil pantauan justru yang mengalami naik turun jenis komoditas telur dan ayam potong, yakni Rp28 ribu dan Rp38 ribu per kilogramnya. Sekarang telur ayam sama ayam potong malah menunjukkan penurunan secara signifikan sebesar Rp2 ribu.

Ditemui secara terpisah, Kepala Bidang Peternakan, Dispaperta Batang Muhammad Arif Ediyanto menegaskan, harga sapi hidup sampai saat ini belum menunjukkan kenaikan di pasaran. Terlebih saat ini masih dalam suasana awal tahun, yang dirasa harga sapi hidup masih dalam kategori normal.

“Jika melihat harga daging di pasar antara Rp120 ribu hingga Rp125 ribu, harga untuk sapi hidup berkisar Rp12 juta per ekornya. Jadi dipastikan tidak ada kenaikan harga sapi hidup di Batang saat ini,” jelasnya.

Untuk stok dipastikan aman karena Jawa Tengah merupakan salah satu sentra sapi, tentu para distributor akan mencukupi kebutuhan lokal terlebih dahulu.

“Setelah daerah terpenuhi, jika ada sisa sapi baru bisa didistribusikan ke luar daerah,” ujarr dia.

Perlu diketahui bagi masyarakat untuk harga sapi hidup, khususnya saat Iduladha kecenderungan harga akan mengalami kenaikan mulai Rp17 juta per ekornya.

“Harga itu pun tergantung dari peternak langsung dengan melihat kualitas dan bobotnya,” tandasnya.

Read More

Sektor Pariwisata Sumbang Rp1,19 Miliar PAD Bojonegoro pada 2025

Iki Radio - Geliat sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sepanjang tahun 2025, PAD dari sektor pariwisata tercatat mencapai Rp1,19 miliar, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Objek Wisata Geopark Kayangan Api Bojonegoro

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bojonegoro Lukiswati menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari optimalisasi pengelolaan destinasi wisata yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

“Capaian ini menunjukkan minat kunjungan masyarakat ke objek wisata di Bojonegoro terus meningkat, sekaligus menjadi indikator membaiknya pengelolaan dan pelayanan sektor pariwisata,” ujar Lukiswati, Sabtu (10/1/2026).

Berdasarkan data Disbudpar Bojonegoro, realisasi PAD sektor pariwisata dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, namun tetap berada dalam tren positif. Pada tahun 2023, PAD pariwisata tercatat sebesar Rp1,06 miliar, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi Rp859 juta, dan kembali meningkat signifikan pada tahun 2025.

Lukiswati menjelaskan, sejumlah destinasi wisata menjadi penyumbang terbesar PAD pariwisata pada 2025. Dander Water Park mencatat pendapatan sebesar Rp497,9 juta, disusul Wisata Kayangan Api sebesar Rp480,8 juta. Selain itu, Gedung Serba Guna menyumbang Rp133,9 juta, serta Waduk Pacal sebesar Rp65,9 juta.

“Sementara itu, objek wisata lainnya seperti Galeri Bengawan, Rumah Singgah Wonocolo, Pesanggrahan Klino, dan Padangan Heritage juga turut berkontribusi, meskipun nilainya belum terlalu besar,” imbuhnya.

Ke depan, Disbudpar Bojonegoro akan terus melakukan pembenahan dan inovasi, baik dari sisi peningkatan fasilitas, kebersihan, keamanan, maupun promosi destinasi wisata.

“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik destinasi wisata agar pariwisata Bojonegoro semakin berkembang serta mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Lukiswati.

Read More

Imigrasi NTT Gagalkan Keberangkatan Tiga WNA ke Australia

Iki Radio - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT), menggagalkan rencana keberangkatan tiga warga negara asing (WNA) asal China, yang diduga hendak berlayar ke Australia di Pantai Tablolong, Kabupaten Kupang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Arvin Gumilang, memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kupang, Minggu (11/1/2026). 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Arvin Gumilang,  mengatakan sejumlah WNA asal China itu hendak membeli kapal di Desa Tablolong, sebagai kendaraan mereka ke Australia.  

“Penangkapan terhadap tiga WNA China itu dilakukan usai adanya laporan yang masuk ke Imigrasi pada 7 Januari 2026 lalu bahwa, terkait keberadaan tiga WNA itu,” kata Arvin melalui keterangan resmi, Minggu (11/1/2026).

Menurut Arvin, ketiga WNA itu menginap di salah satu hotel di Kota Kupang sambil mencari akses keberangkatan ilegal menuju Australia melalui jalur tidak resmi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Bidang Penegakan Hukum Keimigrasian dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Imigrasi NTT melakukan pemantauan tertutup terhadap pergerakan ketiga WNA tersebut.

Selama berada di Kota Kupang petugas Imigrasi terus memantau pergerakan mereka mulai dari pusat Kota Kupang hingga ke kawasan pesisir Pantai Tablolong yang dikenal rawan lintasan ilegal.

Saat ditangkap tiga WNA itu telah berada di atas sebuah kapal yang diduga akan digunakan untuk menyeberang.

Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ketiganya bersembunyi di dalam kapal tanpa didampingi kru.  

“Saat ini mereka sudah ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, mereka mengakui memiliki niat untuk menuju Australia secara ilegal,” ujarnya 

Arvin mengatakan, penggagalan tersebut merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara serta mencegah wilayah Indonesia, khususnya Kota dan Kabupaten Kupang, dimanfaatkan sebagai jalur transit kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan manusia dan migrasi ilegal.

Kanwil Ditjen Imigrasi NTT menegaskan, akan terus memperkuat pengawasan keimigrasian, terutama di wilayah pesisir dan perbatasan, melalui sinergi dengan aparat penegak hukum terkait serta dukungan aktif masyarakat.  

“Saat ini, terhadap ketiga WNA China tersebut masih dilakukan pendalaman dan pemeriksaan administratif untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian,” katanya.

Read More

Dicicil, Manajemen MUS Mulai Bayar Tunggakan Gaji Eks Karyawan

Iki Radio - Perusahaan Daerah Madiun Umbul Square (MUS) akhirnya mulai melakukan pembayaran tunggakan gaji eks karyawannya. 

Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab MUS.

Direktur MUS, Agus Mahendra, didampingi Ketua SBMR Aris Budiono saat menyerahkan cicilan tunggakan gaji eks karyawan di Madiun, Sabtu (10/1/2026). (Ist)

Direktur MUS, Agus Mahendra, menyampaikan umtuk tahap awal, disiapkan dana sebesar Rp27 juta.

“Mulai kemarin kami sudah menghubungi teman-teman eks karyawan. Ada 27 orang yang kami komunikasikan untuk mengambil angsuran kekurangan hak gaji. Kami sampaikan permohonan maaf karena belum bisa memberikan lebih,” ujar Agus Mahendra, Sabtu (10/1/2026).

Selanjutnya, kata Agus, manajemen berkomitmen menyelesaikan kewajiban secara bertahap. 

“InsyaAllah dalam satu tahun ke depan, jika kondisi keuangan Umbul memungkinkan, akan kami cicil lagi. Semoga ke depan Umbul bisa lebih baik,” imbuhnya.

Permasalahan ini sebelumnya sempat memanas setelah para mantan karyawan yang didampingi Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) menuntut hak mereka. 

Setidaknya ada 14 eks karyawan yang memperjuangkan gaji selama tujuh bulan yang belum terbayar, termasuk uang pesangon pasca-PHK. 

Setelah upaya mediasi bipartit dan tripartit sempat menemui jalan buntu hingga berujung unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Madiun, kini titik terang mulai terlihat.

Ketua SBMR, Aris Budiono, menjelaskan bahwa total tuntutan untuk 14 mantan karyawan tersebut mencapai sekitar Rp504 juta. Terkait pencairan tahap awal ini, masing-masing karyawan menerima Rp1 juta.

“Hari ini pihak Umbul Square mencicil kekurangan upah. Pembayaran dilakukan langsung oleh Dirut. Rencananya pembayaran akan dilakukan setiap dua bulan sekali karena kondisi keuangan yang belum stabil,” kata Aris.

Meski masih terdapat selisih perhitungan antara pihak manajemen MUS dan SBMR yang saat ini masih dimediasi oleh Disnaker Kabupaten Madiun, pihak serikat buruh memberikan apresiasi atas itikad baik manajemen dan Pemerintah Kabupaten Madiun.

“Kami mengapresiasi niatan Umbul Square dan menghargai upaya Pemkab Madiun dalam melakukan percepatan pemulihan objek wisata ini,” tutur Aris.

Di akhir keterangannya, Aris mengajak masyarakat untuk kembali meramaikan Madiun Umbul Square agar pendapatan tempat wisata tersebut meningkat dan mampu menyelesaikan kewajiban kepada pekerja.

“Kami berharap masyarakat Madiun berwisata ke Umbul Square. Ini adalah objek wisata legendaris, jangan sampai hanya tinggal kenangan,” pungkasnya.

Read More

Mendagri Minta Sekolah Kedinasan Kirimkan Siswa ke Lokasi Bencana

Iki Radio - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meminta kepada instansi pemerintah yang memiliki sekolah kedinasan untuk ikut mengirimkan siswanya ke lokasi bencana.

Mendagri Tito Karnavian memberikan penjelasan pada awak media usai Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatra antara DPR dan pemerintah yang diselenggarakan di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Sabtu (10/1/2026). 

Dalam rapat kooordinasi Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026), Mendagri Tito Karnavian mengaku sudah mendapat kesiapan pengerahan siswa dari sekolah kedinasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Biro Pusat Statistik (BPS).

Menurut Tito, pengerahan siswa maupun pengerahan personil TNI dan Polri dibutuhkan untuk dua aktivitas mendesak yang harus segera dituntaskan. Keduanya adalah pembersihan lumpur di darat dan sungai serta perbaikan akses darat.  

"Pembersihan lumpur sangat penting (dituntaskan). Ada dua lokasi yang perlu segera dibersihkan yaitu daratan dan sungai. Di daratan, mulai dari rumah-rumah, toko hingga gang, harus dibersihkan," ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan, masih ada 15 daerah yang diklasifikasikan belum normal usai banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra. Belasan daerah yang belum normal itu meliputi tujuh daerah di Aceh, lima daerah di Sumatra Utara dan tiga di Sumatra Barat.

Di Aceh, daerah yang belum normal usai bencana yakni Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sedangkan daerah di Sumut yang belum normal meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Sibolga. Di Provinsi Sumbar, daerah yang belum normal yakni Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam.

Untuk mempercepat pembersihan lumpur itu, personel di lapangan diusulkan ditambah, bisa dari kepolisian dan TNI, maupun sekolah kedinasan. 

"Saya sudah berbicara kepada Pak Kapolri, apakah bisa menambah 5.000 (personel) lagi. Sebelum Nataru, Beliau sudah mengirimkan 1.000 tambahan personel. Saya mengharapkan ini bisa dikerjakan sebelum Ramadan," tutur Tito Karnavian.

"Jadi, harus digenjot (pembersihan lumpur di darat) di time window sekarang. Kan momennya pas. Nataru sudah selesai, sedangkan belum masuk Ramadan," tambahnya.

Permintaan tambahan personel juga disampaikan ke Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Pandjaitan, yakni sebanyak 10 ribu prajurit. 

"Sebab, kalau hanya dikerahkan 1.000 personel akan tenggelam," kata Tito Karnavian.

Sebelumnya, lanjut Mendagri Tito, 1.200 praja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Selain di darat, pembersihan lumpur juga perlu dilakukan di sungai. 

Sebab, bila sungai tidak bersih, ketika hujan turun bisa berpotensi banjir susulan. 

"Kondisi sungai penuh dengan tumpukan sendimen yang luar biasa banyak dan itu malah mem-blok aliran (air) dari sungai mau ke laut. Akibatnya hujan sedikit saja, maka air akan tumpah ke kanan dan kiri, menimbulkan banjir baru," kata Tito.

Read More