Iki Radio - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong sektor persampahan menjadi peluang strategis pengembangan nilai ekonomi karbon di daerah guna menekan emisi gas rumah kaca sekaligus mempercepat pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi di Sulawesi Tenggara.
Deputi
Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon
KLH/BPLH, Ary Sudijanto, mengatakan persoalan sampah saat ini tidak dapat
dipisahkan dari isu perubahan iklim. “Limbah padat domestik berkontribusi besar
terhadap emisi, terutama dari praktik open dumping di TPA. Karena itu,
pengelolaan sampah perlu dilihat sebagai bagian dari solusi iklim, sekaligus
peluang ekonomi melalui skema nilai ekonomi karbon,” ujar Ary dalam
keterangannya di Jakarta pada Kamis (30/4/2026)
Ia
menjelaskan, timbulan sampah di Sulawesi Tenggara mencapai sekitar 1.394 ton
per hari, namun baru sekitar 26 persen yang terkelola. Sisanya masih belum
tertangani secara optimal.
Menurut
Ary Sudijanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan pengelolaan sampah
tidak cukup hanya melalui pembangunan fasilitas, tetapi juga membutuhkan
penguatan tata kelola dan optimalisasi sistem.
Dari
total 167 sarana pengelolaan sampah yang tersedia di Sulawesi Tenggara, hanya
110 fasilitas yang aktif dengan kapasitas sekitar 365 ton per hari.
KLH/BPLH
mendorong pendekatan pengelolaan sampah yang lebih menyeluruh, mulai dari
pemilahan sampah dari sumber, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai,
hingga penguatan bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle
(TPS3R).
Selain
itu, pengelolaan sampah juga diarahkan untuk mendukung ekonomi sirkular dan
penurunan emisi karbon.
Ary
menambahkan, sektor persampahan ke depan berpotensi menjadi salah satu sumber
pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah melalui kebijakan nilai ekonomi
karbon. “Melalui kebijakan nilai ekonomi karbon, berbagai inisiatif seperti
pemanfaatan biogas di TPA, pengolahan sampah menjadi energi, hingga pemanfaatan
biomassa bisa dikembangkan. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga peluang
ekonomi,” katanya.
Sementara
itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad
Fadlansyah berharap forum koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat,
pemerintah daerah, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara dapat
menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan di daerah.
Ia
juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi,
dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengembangan ekonomi karbon.
KLH/BPLH optimistis dengan
dukungan berbagai pihak, Sulawesi Tenggara dapat mempercepat peningkatan
pengelolaan sampah sekaligus memanfaatkan potensi nilai ekonomi karbon secara
optimal guna mendukung pembangunan berkelanjutan.









.jpeg)
.jpeg)












