Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Antisipasi El Nino, Bulog Perkuat Cadangan Beras Nasional dan Syukuri Capaian Target 4 Juta Ton

Iki Radio — Perum Bulog terus memperkuat cadangan beras nasional guna mengantisipasi dampak fenomena El Nino dan musim kemarau berkepanjangan yang berpotensi menekan produksi pangan. Langkah antisipasi ini diambil agar pemerintah tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjamin kelancaran penyaluran bantuan pangan hingga musim panen berikutnya.

Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, dalam acara tasyakuran pencapaian pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton di Kantor Cabang Bulog Surabaya, Sidoarjo, Senin (12/10/2026).

Ahmad Rizal menjelaskan bahwa Bulog telah secara gencar melakukan penyerapan gabah dan beras dari petani lokal sejak awal tahun setelah menerima informasi terkait potensi perubahan iklim ekstrem.

“Sejak awal tahun kami sudah mendapatkan informasi mengenai potensi El Nino dan kemarau berkepanjangan. Oleh karena itu, kami berupaya menyerap sebanyak-banyaknya gabah dan beras hasil panen petani,” ujar Ahmad Rizal.

Ia mengungkapkan, stok beras Bulog sempat menyentuh angka tertinggi sekitar 5,4 juta ton pada pertengahan September 2026. Saat ini, cadangan yang tersedia berada di kisaran 4,5 juta ton.

Ketersediaan stok yang melimpah ini menjadi modal vital bagi pemerintah, terlebih dengan adanya perintah penyaluran tambahan bantuan pangan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran di tengah ancaman penurunan produksi global.

“Kalau kita tidak punya stok beras, apa yang mau dibagikan kepada masyarakat? Kita tidak bisa hanya mengandalkan impor, karena negara lain juga menghadapi kondisi yang tidak mudah,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Rizal menyampaikan bahwa Bulog berhasil melampaui target pengadaan setara beras sebesar 4 juta ton yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026. Realisasi penyerapan saat ini telah mencapai sekitar 4,112 juta ton atau 103 persen dari target.

Dengan tingkat konsumsi beras nasional yang berkisar 2,2 juta ton per bulan, pengelolaan stok nasional—yang memperhitungkan persediaan di Bulog, masyarakat, dan proyeksi panen—menjadi kunci utama ketahanan pangan.

Melihat capaian pengadaan dan cadangan yang solid, Dirut Bulog menyatakan optimismenya bahwa Indonesia mampu mempertahankan swasembada beras secara berkelanjutan pada tahun ini tanpa harus bergantung pada pasokan luar negeri.

“Insyaallah, pada 2026 tidak ada impor beras dan stok tetap terjamin dengan baik. Kami berharap swasembada pangan berkelanjutan benar-benar terwujud pada tahun ini,” ungkapnya.

Menutup keterangannya, Ahmad Rizal menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden dan seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung penyerapan hasil panen petani lokal. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan ketidakpastian iklim ke depan.

Tiongkok Desak Dialog usai Serangan Bandara King Khalid di Riyadh Tewaskan 14 Orang

Iki Radio — Pemerintah Tiongkok menyerukan agar semua pihak mengedepankan dialog dan negosiasi guna meredakan ketegangan, menyusul serangkaian serangan mematikan yang menargetkan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, sepanjang akhir pekan lalu. Insiden tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 14 orang.



Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menegaskan bahwa Beijing sangat prihatin atas jatuhnya banyak korban jiwa dan luka-luka dalam peristiwa tersebut.

"Tiongkok secara konsisten menentang serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil," tegas Mao Ning kepada wartawan di Beijing pada Senin (12/10/2026), sebagaimana dilaporkan media pemerintah Global Times.

Mao juga mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang dapat semakin memperburuk eskalasi ketegangan regional. Tiongkok mendorong agar setiap perbedaan maupun perselisihan diselesaikan melalui saluran diplomatik demi mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan sesegera mungkin.

Eskalasi serangan terhadap fasilitas publik di Riyadh terjadi secara berturut-turut sejak akhir pekan lalu:

Sabtu: Serangan yang diklaim dilancarkan oleh kelompok Houthi menghantam terminal penumpang bandara. Otoritas Arab Saudi mengonfirmasi serangan ini menewaskan 13 orang dan melukai 309 orang lainnya. Koalisi pimpinan Arab Saudi mengecam keras aksi tersebut dan mengategorikannya sebagai "kejahatan perang."

Minggu: Sebuah proyektil yang belum diidentifikasi menghantam Terminal 4 Bandara King Khalid, menewaskan seorang warga negara Pakistan dan melukai 11 orang lainnya. Pada hari yang sama, pasukan Koalisi berhasil mencegat dan menghancurkan sebuah rudal jelajah di dekat area bandara.

Serangkaian insiden ini menandai meningkatnya konfrontasi antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman, yang dalam beberapa hari terakhir turut menargetkan berbagai infrastruktur sipil dan fasilitas energi vital di wilayah tersebut.

Tuntut 10 Tahun Penjara, Jaksa Ungkap Peran Pimpinan Daycare Little Aresha dalam Kasus Kekerasan Anak

Iki Radio — Sidang kasus kekerasan dan penelantaran anak yang melibatkan Yayasan Daycare Little Aresha kembali digelar di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Senin, 12 Oktober 2026. Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi melayangkan tuntutan pidana penjara selama 10 tahun kepada terdakwa sekaligus pimpinan yayasan, Diyah Kusumastuti.

Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim ketua Sunaryanto tersebut, jaksa menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sejumlah pasal dakwaan.

Selain hukuman badan, jaksa juga menjatuhkan sejumlah sanksi finansial serta kewajiban hukum lainnya kepada terdakwa, yang meliputi:

  • Pidana Penjara: 10 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  • Denda: Sebesar Rp900 juta dengan tenggat waktu pembayaran maksimal satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), yang dapat diperpanjang maksimal satu bulan.
  • Subsider Denda: Jika tidak dibayar, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Apabila harta tidak mencukupi, denda diganti dengan pidana penjara selama 180 hari.
  • Restitusi Korban: Kewajiban membayar restitusi kepada 83 anak korban dengan total Rp1.274.166.003,98 sesuai keputusan LPSK. Subsider penggantian restitusi jika tidak mampu dibayar adalah pidana penjara selama 217 hari.

Terdakwa Diyah Kusumastuti dijerat dengan instrumen hukum berlapis yang mencakup sektor perlindungan anak, perlindungan konsumen, hingga sistem pendidikan nasional. Sejumlah pasal yang digunakan di antaranya:

  • Pasal 71 juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
  • Pasal 9 ayat (1) huruf e juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
  • Pasal 77B juncto Pasal 76B terkait penelantaran anak.
  • Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C terkait kekerasan terhadap anak.

Dalam persidangan, jaksa memaparkan sejumlah pertimbangan berat yang mendasari tuntutan tersebut. Terdakwa dinilai sebagai otak di balik tindak kekerasan dan penelantaran yang telah berlangsung dalam waktu cukup lama.

Alih-alih memberikan perlindungan dan pengasuhan yang layak, terdakwa justru menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh para orang tua.

"Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan terhadap anak-anak korban, baik fisik maupun psikologis," ujar jaksa di persidangan.

Selain itu, tindakan terdakwa dinilai sangat meresahkan masyarakat, menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan pengasuhan anak, serta catatan bahwa terdakwa merupakan seorang residivis yang pernah menjalani hukuman penjara.

Menanggapi tuntutan berat tersebut, pihak kuasa hukum terdakwa menyatakan akan segera menyusun dan menyampaikan nota pembelaan (*pledoi*). Majelis hakim kemudian memutuskan untuk menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada **Senin, 19 Oktober 2026**, dengan agenda mendengarkan pembelaan dari pihak terdakwa.

Didedikasikan untuk Pembangunan Jatim, Menperin Sarmuji Raih Penghargaan Emas dari Pemprov Jatim

Iki Radio — Menteri Perindustrian (Menperin) Republik Indonesia, Muhammad Sarmuji, menerima penghargaan Lencana Jer Basuki Mawa Beya kategori emas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Penghargaan tertinggi tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Sarmuji dalam Upacara Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (12/10/2026). Penghargaan ini dianugerahkan atas kontribusi dan dedikasi luar biasa Sarmuji dalam membangun Jawa Timur.

Ditemui usai upacara, Sarmuji menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Khofifah beserta jajaran Pemprov Jatim yang dinilai konsisten mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Perhatian yang diberikan oleh pemerintah provinsi terhadap masyarakat Jawa Timur menjadi dorongan bagi berbagai pihak untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi daerah,” ujar Sarmuji.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar ini juga menyoroti capaian positif pembangunan di Jawa Timur. Berdasarkan data yang dipaparkan Gubernur Khofifah, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat berada di atas rata-rata nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.

Menurut Sarmuji, capaian gemilang tersebut mencerminkan kerja keras pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas kinerja ekonomi serta memperkuat fondasi pembangunan daerah.

“Memasuki usia ke-81, Jawa Timur memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan daya saing, terutama melalui pengembangan sektor industri. Potensi tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengembangan kawasan industri menjadi salah satu kunci utama percepatan industrialisasi di Jawa Timur. Kendati demikian, ia mengingatkan agar langkah tersebut didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, lahan, serta kesiapan pemerintah daerah.

“Dengan dukungan tersebut, kawasan industri diharapkan mampu menarik investasi, memperluas aktivitas ekonomi, dan membuka peluang pertumbuhan baru bagi daerah,” pungkas Sarmuji.

Polda Sulbar Bongkar Peredaran Sabu Lintas Kabupaten: Libatkan Oknum Polisi dan PNS, Terancam PTDH

Iki Radio — Polda Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika yang bermula di wilayah Mamuju dan berkembang hingga ke Kabupaten Pasangkayu. Kasus ini mencuri perhatian publik karena turut menyeret keterlibatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta oknum anggota Polri.


Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Dirnarkoba Polda Sulbar, didampingi oleh Kabid Propam dan Kabid Humas, pada Senin (12/10/2026), aparat kepolisian menegaskan komitmen penuh untuk menegakkan hukum secara adil, transparan, dan tuntas tanpa pandang bulu.


Kronologi Pengungkapan dan Peran Tersangka


Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Memo Ardian, mengungkapkan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Sulbar langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan intensif.


"Sesuai petunjuk Bapak Kapolda Sulbar, kami sampaikan ini secara terbuka berdasarkan fakta yang ada. Tidak ada yang ditutup-tutupi, termasuk dugaan keterlibatan seorang anggota Polri," tegas Kombes Pol Memo Ardian.


Sementara itu, Dirnarkoba Polda Sulbar, Kombes Pol Ardanto Nugroho, memaparkan alur penangkapan para tersangka:


HR (45) dan AB (47) yang merupakan seorang PNS berhasil diamankan petugas setelah pengembangan informasi.


Penelusuran lebih lanjut mengarah kepada AF (44), seorang oknum anggota Polri yang bertugas di Kabupaten Pasangkayu.


Saat penggeledahan mobil HR di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, polisi menemukan satu sachet plastik berisi sabu seberat bruto 22,337 gram di bawah kursi depan kiri. Selain itu, disita pula barang bukti pendukung berupa timbangan digital, plastik klip kosong, alat konsumsi narkotika, telepon genggam, dan satu unit mobil.


Dari tangan oknum polisi AF, petugas menyita satu kartu ATM BNI dan ponsel. AF diduga berperan sebagai fasilitator transaksi—mulai dari menerima transfer uang pembelian senilai Rp 18 juta, menyerahkan dana ke pemasok, hingga menyerahkan barang kepada HR. Saat ini, penyidik masih mendalami aliran dana, pola komunikasi, dan jaringan pemasok utama.


Sanksi Tegas: Ancaman PTDH bagi Oknum Terlibat


Kabid Propam Polda Sulbar, Kombes Pol Eko Suroso, menegaskan bahwa institusinya tidak akan memberikan perlindungan istimewa (privilege) kepada anggota yang mencoreng nama baik korps Bhayangkara.


Proses Ganda: Oknum AF dipastikan menjalani dua proses hukum sekaligus, yakni peradilan pidana umum dan sidang kode etik profesi.


Sanksi Maksimal: Pelanggaran berat ini berujung pada ancaman sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dinilai sebagai "harga mati".


"Pangkat, jabatan, maupun status sebagai anggota kepolisian tidak menjadikan seseorang kebal hukum. Semua tersangka akan ditangani secara tegas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Kombes Pol Eko Suroso.


Di akhir kesempatan, pihak Polda Sulbar mengapresiasi keberanian masyarakat yang aktif memberikan informasi. Slogan "Polisi Bersama Masyarakat" ditegaskan bukan sekadar pemanis bibir, melainkan komitmen bersama untuk memerangi narkotika sekaligus menjaga integritas institusi kepolisian dari dalam.


Pertemuan BPS dan Wamenko Perekonomian: Bahas Pertumbuhan Ekonomi hingga Luruskan Isu Melemahnya Daya Beli

Iki Radio — Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta Pusat pada Senin (12/10/2026).

Pertemuan tersebut digelar guna memperkuat sinergi serta membedah data-data statistik ekonomi nasional secara terperinci demi mendukung pembuatan kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan apresiasinya atas kunjungan Wamenko Perekonomian. Dalam konferensi pers seusai pertemuan, Amalia mengungkapkan bahwa ada empat fokus utama yang dibahas secara mendalam bersama Kemenko Perekonomian, yaitu:

  • Pertumbuhan Ekonomi: Evaluasi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
  • Inflasi: Perkembangan tingkat inflasi nasional.
  • Perdagangan: Perkembangan neraca perdagangan Indonesia.
  • Daya Beli Masyarakat: Evaluasi tingkat konsumsi rumah tangga secara nasional.

Daya Beli Tetap Kuat dan Pergeseran Gaya Hidup

Menjawab kekhawatiran publik, Amalia menegaskan bahwa data BPS mencatat daya beli masyarakat Indonesia sebenarnya masih berada dalam kondisi kuat. Hal ini terbukti dari pertumbuhan konsumsi masyarakat yang berada di atas 5 persen sepanjang Semester I tahun 2026.

Selain itu, BPS mencatat adanya pergeseran pola konsumsi yang didorong oleh munculnya gaya hidup baru. Peningkatan mobilitas dan tingginya aktivitas travelling memicu lonjakan signifikan pada konsumsi sektor transportasi, restoran, dan perhotelan.

"Daya beli masyarakat di Indonesia ini berdasarkan catatan BPS memang masih kuat karena selama satu semester itu masih tumbuh di atas 5 persen konsumsi masyarakat... yang terlihat oleh rekaman data kami adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat karena dipengaruhi oleh gaya hidup yang berbeda," jelas Amalia.

Sinergi Pendataan dan Pelurusan Narasi Publik

Pada kesempatan yang sama, Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama BPS. Langkah ini diperlukan untuk memastikan pendataan ekonomi di berbagai daerah dapat terekam secara komprehensif tanpa ada aktivitas pelaku usaha yang terlewat.

Dradjad juga secara tegas meluruskan anggapan publik yang menilai daya beli masyarakat tengah mengalami penurunan. Menurutnya, indikator resmi BPS memperlihatkan kondisi sebaliknya.

"Data BPS menunjukkan yang benar adalah daya beli itu tetap kuat, tetap robust, tetap solid. Jadi kami bukan membantah, tapi kami menunjukkan bahwa berdasarkan data BPS tidak benar daya beli melemah," pungkas Dradjad.

 

Dukung Swasembada Pangan, Mendagri Minta Pemda Optimalkan Penyuluh Pertanian dan BPP

Iki Radio — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk aktif menyukseskan program swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut diharapkan terwujud melalui penguatan operasional penyuluhan pertanian kepada masyarakat di tingkat daerah.

Instruksi ini disampaikan Tito usai menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Tito menegaskan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat menjadi aksi nyata di lapangan. Terlebih, swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan sinergi kuat dari semua pihak, khususnya pemerintah daerah.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, posisi para penyuluh kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian.

"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," ujar Tito.

Melalui kerja sama ini, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) diposisikan sebagai wadah utama para penyuluh dalam menjalankan tugasnya di tingkat kecamatan. Tito pun meminta para kepala daerah untuk menyokong operasional BPP dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran resmi lainnya.

"Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," tegas Mendagri.


Perbaikan Sarana dan Prasarana BPP

Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementan per 9 Oktober 2026, Indonesia memiliki 37.237 penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh wilayah. Dalam menjalankan tugasnya, mereka mengandalkan 5.836 unit BPP.

Amran memastikan jajarannya siap memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan agar fungsi penyuluhan dapat berjalan optimal.

"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," jelas Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan juga menyampaikan apresiasinya atas konsistensi Mendagri dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi pangan di daerah.

"Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak Inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini," tutur Amran.

Acara penandatanganan SEB ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

 

Wujudkan "Kampung Pesilat", Pemkab Madiun Rencanakan Sekolah Rintisan Olahraga

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen menguatkan identitas daerah sebagai "Kampung Pesilat". Salah satu langkah konkrit yang disiapkan adalah rencana pembentukan sekolah rintisan khusus olahraga pada tahun ajaran mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, usai membuka kejuaraan pencak silat Semarpi Cup 1 yang diselenggarakan di SMAN 1 Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Senin (12/10/2026).

ilustrasi (Ai)

Bupati Madiun memberikan apresiasi tinggi kepada SMAN 1 Pilangkenceng yang turut memfasilitasi serta membantu peran Pemkab Madiun dalam melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi sejak dini.

"Karena sesuai dengan ikon Kabupaten Madiun 'Kampung Pesilat', kami berharap seluruh komponen ikut membantu. Kami berharap nanti muncul atlet-atlet berprestasi luar biasa yang membawa nama baik Kabupaten Madiun," ujar Hari Wuryanto.

Menanggapi kepesertaan kejuaraan yang menyasar jenjang SD dan SMP, Bupati menilai momentum tersebut sangat tepat. Menurutnya, untuk meraih prestasi yang matang di tingkat SMA maupun nasional, pembinaan serta jam terbang kompetisi harus dimulai sedini mungkin.

"Tanpa kompetisi tidak ada prestasi. Jam terbang sangat dibutuhkan agar mereka paham strategi, teknik, penguasaan emosi, serta siap menghadapi lawan maupun audiens," jelasnya.

Selain melatih fisik dan mental bertanding, Bupati Madiun menekankan pentingnya ajaran budi luhur, kejujuran, dan kedisiplinan yang terkandung dalam seni bela diri pencak silat. Pembinaan ini juga diharapkan menjadi benteng moral anak-anak agar terhindar dari perilaku perundungan (bullying).

Mengenai target ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) di Ngawi bulan depan, Bupati berharap para atlet Madiun mampu memberikan performa terbaik, mengingat Kabupaten Madiun sebelumnya menyabet gelar juara umum.

Kepala Cabang Dinas (Cabdindik) Pendidikan Wilayah Kota/Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi, Lena, menyatakan bahwa ajang ini sangat penting untuk merawat nilai-nilai luhur budaya daerah.

Meskipun kurikulum resmi pencak silat di tingkat SMA merupakan kewenangan pemerintah pusat, pihak Cabdindik terus mendorong penguatan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler serta atraksi kebudayaan di sekolah.

"Sekolah-sekolah harus tetap nguri-uri (melestarikan) budaya bangsa. Pencak silat tidak hanya soal bela diri, tetapi ada proses pendidikan karakter yang melatih kedisiplinan, kejujuran, serta rasa saling menghormati," terang Lena.

Kepala SMAN 1 Pilangkenceng, Kristianita Sunaringtyas, mengungkapkan bahwa kejuaraan perdana ini mendapat sambutan yang sangat hangat dari para pelajar.

"Untuk ajang yang baru pertama kali diadakan, alhamdulillah antusiasmenya cukup tinggi. Kami juga menghadirkan pesilat nasional, Mas Deni Aprisani, untuk memotivasi anak-anak sekaligus mengenalkan pencak silat di Jawa Timur," tutur Kristianita.

Sebanyak 288 peserta terdaftar dalam SMAPI Cup I, yang terdiri dari 148 siswa tingkat SD dan sisanya berasal dari tingkat SMP. Ajang ini juga menjadi istimewa dengan hadirnya atlet pencak silat nasional, Deni Aprisani, yang tengah melakukan safari pengenalan pencak silat di Jawa Timur.

Ia menambahkan, SMAN 1 Pilangkenceng saat ini memfasilitasi 16 kegiatan ekstrakurikuler, dengan pencak silat sebagai salah satu fokus utamanya. Melihat suksesnya penyelenggaraan edisi pertama ini, pihak sekolah berencana untuk melanjutkan kejuaraan SMAPI Cup pada edisi-edisi berikutnya.

 

close
Pasang Iklan Disini