JAKARTA, Iki Radio — Peringatan Hari Oeang Republik
Indonesia (HORI) ke-80 menjadi momentum penting bagi jajaran Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat
komitmen dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan keuangan negara.
Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu)
Suahasil Nazara saat memimpin Upacara Peringatan Hari Oeang ke-80 dan Hari
Sumpah Pemuda ke-98 di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Hari Oeang yang diperingati setiap tanggal 30 Oktober
memiliki sejarah penting sebagai pengingat pemberlakuan Oeang Republik
Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946 sebagai alat pembayaran yang sah. Pada
masa awal kemerdekaan, penerbitan ORI bukan sekadar langkah awal membangun
sistem keuangan nasional, melainkan juga simbol kedaulatan dan perjuangan
bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan.
Delapan dekade berselang, Menkeu menegaskan bahwa
semangat tersebut tetap sangat relevan di tengah dinamika tantangan zaman yang
terus berubah. Kedaulatan ekonomi kini diwujudkan melalui kemampuan negara
dalam mengelola seluruh instrumen fiskal demi mewujudkan masyarakat yang maju,
adil, dan sejahtera.
“Bagi kita di Kementerian Keuangan, semangat perjuangan
tersebut harus terus kita lanjutkan. Tanggung jawab kita adalah menjaga dan
mengelola keuangan negara secara kredibel, profesional, dan berintegritas,”
ujar Menkeu.
Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, APBN Kuat”, Menkeu
menekankan bahwa kedaulatan bangsa harus ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang kuat dan kredibel. APBN memegang peran strategis
dalam membiayai pembangunan, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, serta
melindungi masyarakat dari berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.
Dalam arahannya, Menkeu memaparkan tiga pilar utama dalam
pelaksanaan APBN:
Pertumbuhan Ekonomi: APBN harus mampu menumbuhkan ekonomi
melalui dukungan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
investasi, produksi, hingga ekspor.
Perlindungan Masyarakat: APBN harus hadir melindungi
masyarakat melalui program perlindungan sosial, subsidi, dan penyediaan
pelayanan dasar yang tepat sasaran.
Kredibilitas Fiskal: APBN harus tetap dijaga
kredibilitasnya melalui penguatan penerimaan negara, pelaksanaan belanja yang
bertanggung jawab, serta pengelolaan pembiayaan secara hati-hati (prudent).
Untuk mewujudkan hal tersebut, Menkeu meminta seluruh
jajaran Kemenkeu untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi lintas
sektor sebagai Kemenkeu Satu, menjaga integritas, serta meningkatkan kapasitas
institusi dan kompetensi pegawai. Setiap kebijakan fiskal yang diambil harus
berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pekerjaan kita memiliki arti yang jauh melampaui meja
kerja dan kantor kita sendiri. Keputusan yang kita ambil pada hari ini
mempengaruhi pelayanan publik, mempengaruhi kegiatan usaha, dan berdampak bagi
kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Menutup amanatnya, Menteri Keuangan menyampaikan
apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pegawai
Kementerian Keuangan di berbagai wilayah penugasan, baik di kantor-kantor
daerah, perbatasan, maupun mereka yang bertugas jauh dari keluarga atas
dedikasi dan pengabdiannya kepada negara.
“Tidak semua pengabdian saudara terlihat oleh publik,
tetapi setiap pekerjaan yang saudara lakukan memiliki arti penting bagi negara,
bagi masyarakat yang kita layani,” pungkas Menkeu.
