Polisi Bongkar Sindikat TPPO Modus Tentara Bayaran Rusia, 8 Tersangka Ditangkap dan 23 WNI Jadi Korban

JAKARTA, Iki Radio — Kepolisian Republik Indonesia berhasil membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus baru, yakni merekrut Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan total delapan orang sebagai tersangka, termasuk Warga Negara Asing (WNA).

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi, mengungkapkan bahwa penyidikan kasus ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Polri. Penyelidikan bermula dari laporan masyarakat yang masuk ke pihak kepolisian.

"Saat ini telah kita tetapkan delapan orang sebagai tersangka, yaitu enam orang awal yang terdiri dari dua warga asing dan empat warga Indonesia. Kemudian Satuan Reserse PPA-PPO juga telah bergerak ke Pemalang dan mengamankan dua orang lagi," ujar Nasriadi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Dari hasil penyidikan sementara, tercatat ada 23 WNI yang menjadi korban dalam jaringan sindikat ini. Tragisnya, satu di antara para korban dikabarkan telah meninggal dunia berdasarkan informasi dari pihak keluarga.

Bermula dari Medsos hingga Sistem Rekrutmen Berantai

Kasus ini mulai terendus publik setelah media sosial dihebohkan dengan kemunculan video mantan prajurit TNI dari Inspektorat Korps Marinir, Satria Arta Kumbara, yang mengaku menjadi tentara Rusia pada Mei 2025 lalu.

Menurut Nasriadi, sindikat ini beroperasi melalui dua klaster rekrutmen. Klaster pertama direkrut melalui media sosial di mana para korban diberikan kontak langsung untuk terhubung ke Rusia.

Sementara pada klaster kedua, sindikat mulai menggunakan agen atau perekrut lokal yang merupakan orang-orang terdekat korban, seperti teman, pacar, hingga sahabat sekolah. Para korban yang sudah lebih dulu bergabung diiming-imingi uang tambahan jika berhasil merekrut kerabat atau kenalan mereka.

Kolaborasi WNA dan Modus 'Kontrak Mati'

Ironisnya, dari delapan tersangka yang berhasil diamankan, dua di antaranya merupakan WNA asal Rusia dan Ukraina. Meski negara asal mereka tengah berperang, di Indonesia kedua warga asing tersebut justru berkolaborasi mencari WNI untuk dijadikan tentara bayaran.

Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia telah menyatakan tidak membenarkan adanya proses rekrutmen tentara dari luar warga negara mereka.

Sindikat ini memprioritaskan kriteria perekrutan bagi laki-laki bertubuh sehat, terutama mantan anggota TNI/Polri atau WNI yang memiliki dasar militer. Bagi warga sipil yang ingin bergabung, sindikat menyediakan pelatihan militer selama enam bulan di kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina, mencakup latihan menembak hingga teknik tempur.

Dalam praktiknya, para WNI yang direkrut diposisikan sebagai pasukan garis depan. Nasriadi menyebut para korban secara tidak langsung diikat dengan apa yang disebut sebagai "kontrak mati".

"Kontraknya adalah kontrak mati. Jadi walaupun kamu kena ranjau, kamu kena tembak, kamu disembuhkan, terus kamu enggak boleh pulang ke Indonesia. Terus berperang sampai dengan perang usai," pungkas Nasriadi.

 

Read More

Imigrasi Bali Deportasi 24 WNA dalam Sepekan, Mulai dari Kasus Sindikat Pinjol hingga Prostitusi

BADUNG-BALI, Iki Radio – Jajaran Kantor Imigrasi di wilayah Bali menindak tegas puluhan warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian. Sepanjang akhir Oktober hingga awal November 2026, total sebanyak 24 WNA dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, sementara dua orang lainnya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Dalam periode 31 Oktober hingga 6 November 2026, Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 19 WNA. Sebanyak 15 orang di antaranya merupakan warga negara Malaysia yang terjaring operasi pengawasan pada 22 Oktober lalu akibat menyalahgunakan izin tinggal untuk menjalankan bisnis pinjaman daring (pinjol).

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, menjelaskan bahwa ke-15 WN Malaysia tersebut dipulangkan ke Kuala Lumpur menggunakan maskapai AirAsia (AK375) dalam dua gelombang, yakni 7 orang pada Kamis (5/11) dan 8 orang pada Jumat (6/11/2026).

"Sebelumnya mereka merupakan pemegang izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) indeks D1," ujar Novyandri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).

Selain jaringan pinjol, Imigrasi Ngurah Rai juga mendeportasi dua WNA asal Rusia, yakni ET dan LK. ET kedapatan menyalahgunakan visa kunjungan multiple entry untuk membuka praktik di sebuah klinik kecantikan, sedangkan LK menyalahgunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) remote worker dengan menjadi agen promosi vila melalui aplikasi Telegram.

Dua WNA lainnya yang turut dipulangkan dari Ngurah Rai adalah JWF asal Australia yang dideportasi pada Selasa (3/11) akibat terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni vila, serta PJL asal Inggris yang dideportasi pada Sabtu (31/10) karena melebihi batas waktu izin tinggal (overstay) selama 65 hari.

 

Penindakan oleh Imigrasi Denpasar

Pada periode yang berdekatan, yakni 5 hingga 8 November 2026, Kantor Imigrasi Denpasar juga menindak 7 WNA bermasalah. Lima orang di antaranya langsung dideportasi, sementara dua lainnya dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada Jumat (6/11/2026).

Kelima WNA yang dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai meliputi:

AJV (WN Prancis): Dideportasi ke Paris pada 5 November 2026 pukul 19.45 WITA karena overstay lebih dari 60 hari.

AS (29, WN Rusia): Dideportasi ke Moskwa pada 6 November 2026 pukul 12.00 WITA karena diduga kuat terlibat praktik prostitusi ilegal.

JN (35, WN Uganda): Dideportasi ke Entebbe pada 7 November 2026 pukul 00.35 WITA terkait dugaan keterlibatan dalam prostitusi ilegal.

AJAO (63, WN Australia): Dideportasi ke Perth pada 7 November 2026 pukul 01.00 WITA karena overstay dan menolak membayar beban denda yang ditentukan.

LML (32, WN Belgia): Dideportasi ke Brusel pada 8 November 2026 pukul 00.35 WITA karena dinilai melakukan aktivitas berisiko yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Sementara itu, dua WNA yang ditahan di Rudenim Denpasar adalah BDC (32) asal Nigeria yang tercatat overstay selama 120 hari, serta CYA (31) asal Ghana yang overstay selama 54 hari.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa setiap orang asing di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku.

"Penegakan hukum keimigrasian akan terus dilakukan secara konsisten terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran. Imigrasi Bali memastikan bahwa keberadaan orang asing di Bali tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku," tegas Haryo.

Ia menambahkan, langkah tegas ini merupakan komitmen jajarannya dalam menjaga ketertiban di Pulau Dewata, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, untuk menghadirkan pengawasan optimal dan penegakan hukum yang berkeadilan.

 

Read More

Atasi Dampak Kekeringan, BPBD Jatim Salurkan 107,7 Juta Liter Air Bersih ke 27 Daerah

SURABAYA, Iki Radio – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat telah menyalurkan sebanyak 107.763.990 liter bantuan air bersih untuk menanggulangi dampak kekeringan di provinsi tersebut.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Subroto, menyampaikan bahwa pendistribusian melalui armada tangki ini menyasar ratusan ribu warga yang kesulitan mendapatkan air layak konsumsi.

"Pendistribusian air bersih tersebut telah menjangkau 27 kabupaten/kota, meliputi 228 kecamatan, 812 desa, dan 1.174 dusun," ujar Gatot di Surabaya, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan data BPBD Jatim, bencana kekeringan kali ini berdampak pada 192.496 kepala keluarga (KK) atau sekitar 955.254 jiwa. Penyaluran air bersih menjadi langkah penanganan darurat agar kebutuhan rumah tangga warga tetap terpenuhi di tengah menyusutnya persediaan air.

Gatot menjelaskan, krisis air bersih yang terjadi tidak hanya dipicu oleh minimnya curah hujan dan musim kemarau yang panjang. Faktor geografis seperti wilayah perbukitan, keterbatasan sumber air baku, serta belum meratanya jaringan perpipaan turut memperburuk kondisi di lapangan. Akibatnya, banyak mata air, sumur, dan tampungan air milik warga yang mengering.

Meski demikian, dalam rekapitulasi pendistribusian tersebut, tercatat ada 11 kabupaten/kota di Jawa Timur yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.

"Wilayah tersebut tidak mengajukan permintaan atau usulan bantuan air bersih," ungkap Gatot.

Adapun daerah tingkat kabupaten yang tidak menerima distribusi meliputi Kabupaten Madiun, Magetan, dan Sidoarjo. Sementara untuk tingkat kota mencakup Kota Batu, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, dan Surabaya.

Gatot menegaskan bahwa pihaknya terus memantau situasi di lapangan agar penanganan tepat sasaran.

"Distribusi air bersih merupakan bagian dari upaya penanganan dampak kekeringan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Penanganan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah," pungkasnya.

 

 

Read More

Pemkab Madiun Buka Pendaftaran BBK 2026, Mahasiswa Memperoleh Senilai Rp10 Juta per Tahun

MADIUN, Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi membuka pendaftaran program Bantuan Beasiswa Kuliah (BBK) tahun anggaran 2026. Pendaftaran seleksi dibuka selama sebelas hari, terhitung mulai tanggal 10 hingga 20 November 2026.

Dikutip dari laman resmi Portal Beasiswa Kuliah (BKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun dijelaskan, program stimulan biaya pendidikan rutin tahunan ini ditujukan bagi mahasiswa penduduk Kabupaten Madiun yang berprestasi maupun yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Bantuan berlaku untuk mahasiswa jenjang Diploma Tiga (D3), Sarjana Terapan (D4), dan Sarjana (S1) yang tengah menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS),” dikutip Kamis (12/11/2026).

Melalui program ini, setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar Rp10.000.000,00 per tahun akademik. Bantuan diberikan secara berkelanjutan setiap tahun anggaran setelah melalui proses evaluasi kelayakan hingga mahasiswa lulus tepat waktu, dengan batas maksimal 8 semester untuk jenjang S1 dan D4, serta maksimal 6 semester untuk jenjang D3.

Program BBK dirancang untuk meringankan beban biaya pendidikan sekaligus memacu motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa. Selain memperluas akses pendidikan tinggi, Pemkab Madiun menargetkan program ini dapat mendorong mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu guna mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Madiun.

Untuk dapat mengikuti seleksi, calon penerima wajib memenuhi sejumlah kriteria khusus. Orang tua atau wali mahasiswa dipastikan bukan berstatus sebagai ASN, TNI, maupun POLRI, serta mahasiswa tidak sedang menerima bantuan atau beasiswa dari pihak lain. Khusus bagi mahasiswa on-going, diwajibkan memiliki Indeks Prestasi (IP) semester minimal 3,5 pada semester sebelumnya.

Adapun status kepesertaan beasiswa akan dihentikan secara otomatis apabila mahasiswa yang bersangkutan telah lulus, pindah domisili kependudukan ke luar Kabupaten Madiun, mengambil cuti kuliah, atau masa studinya melampaui batas waktu yang ditentukan.

Calon pendaftar diimbau untuk segera mempersiapkan dan memastikan kelengkapan berkas fisik maupun digital sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan alur pendaftaran dapat diakses secara daring melalui laman resmi https://bbk.madiunkab.go.id/.

 PENGUMUMAN RESMI UNDUH DISINI

Read More

Raih 13 Medali, Kabupaten Madiun Posisi ke-34 di Popda Jatim XV

NGAWI, Iki Radio — Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Timur XV resmi ditutup, Rabu malam (11/11/2026). 

Pada hasil akhir perolehan medali, Kontingen Kabupaten Madiun berada di peringkat ke-34 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Dalam ajang olahraga pelajar terbesar di tingkat regional ini, Kabupaten Madiun sukses mengumpulkan total 13 medali, yang terdiri dari 3 medali emas, 2 medali perak, dan 8 medali perunggu.

Pencapaian 3 medali emas diraih dari tiga cabang olahraga (cabor) berbeda, yakni Menembak, Pencak silat dan Wushu.

Sementara itu, sumbangan 2 medali perak masing-masing dipersembahkan oleh atlet dari cabang olahraga Judo dan Petanque.

Adapun 8 medali perunggu diraih melalui persaingan ketat di berbagai cabang olahraga, rinciannya:

Judo: 2 medali

Petanque: 2 medali

Wushu: 2 medali

Pencak silat: 1 medali

Senam: 1 medali

Capaian di Popda Jatim XV ini menjadi bukti kerja keras, dedikasi, serta pembinaan usia dini yang terus berjalan di Kabupaten Madiun. 

Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para atlet pelajar untuk terus berlatih dan mengharumkan nama daerah pada ajang-ajang olahraga berikutnya.

Read More

Ngawi Tembus 9 Besar Popda XV, Bupati Ony Harsono Apresiasi Prestasi Atlet dan Lonjakan Ekonomi Warga

NGAWI, Iki Radio — Sukses besar diraih Kabupaten Ngawi saat berlaga sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV dan Pekan Paralimpik Daerah (Peparpeda) III Jawa Timur. 

Kontingen Kabupaten Ngawi berhasil menembus posisi sembilan besar klasemen akhir Popda dengan mengumpulkan total 19 medali emas.

Capaian membanggakan tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono. 

Tidak hanya sukses dari segi prestasi keolahragaan, Ony juga menyoroti dampak positif yang dirasakan langsung oleh perekonomian masyarakat setempat selama perhelatan olahraga tersebut berlangsung.

"Hotel-hotel penuh, terjadi peningkatan omzet UMKM rata-rata tiga sampai empat kali lipat. Angkringan yang biasanya beromzet Rp1,5 juta bisa melonjak jadi Rp4 sampai Rp5 juta per hari, sedangkan supermarket yang biasanya Rp6 sampai Rp7 juta meningkat drastis hingga Rp20 juta," ungkap Ony.

Keberhasilan Ngawi memadukan sukses penyelenggaraan, prestasi atlet, serta penggerak roda perekonomian daerah ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat untuk agenda-agenda besar selanjutnya di Kabupaten Ngawi.

Read More

Resmi Ditutup, Surabaya Juara Umum Popda XV, Sidoarjo Puncaki Peparpeda III Jatim 2026

NGAWI, Iki Radio — Gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (Peparpeda) III Jawa Timur 2026 resmi ditutup pada Rabu malam (11/11/2026). Dalam ajang olahraga pelajar tingkat provinsi tersebut, Kota Surabaya keluar sebagai juara umum Popda, sementara Kabupaten Sidoarjo memuncaki klasemen Peparpeda III.

Kota Surabaya memastikan posisi teratas pada Popda XV setelah mengumpulkan total 80 medali emas, 69 perak, dan 81 perunggu. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Sidoarjo, disusul oleh Kabupaten Gresik di peringkat ketiga.

Sementara itu, pada perhelatan Peparpeda III, Kabupaten Sidoarjo sukses menyabet predikat juara umum dengan raihan 7 medali emas. Posisi runner-up diraih oleh Kabupaten Kediri, sedangkan Kota Kediri menempati urutan ketiga.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur, Muhamad Hadi Wawan Guntoro, menyampaikan bahwa kompetisi yang berlangsung sejak 29 Oktober ini berpusat di Kabupaten Ngawi serta didukung sejumlah daerah lain, yaitu Madiun, Magetan, dan Surabaya.

Dalam sambutannya, Hadi berpesan agar para atlet pelajar tidak hanya berfokus pada raihan medali, tetapi juga mengasah dan membangun mental juara melalui setiap pertandingan yang dilalui.

“Mental juara adalah siapa yang siap menang, tetapi juga siap kalah untuk meraih keberhasilan menjadi pemenang di kemudian hari,” ujarnya.

Penutupan Popda XV dan Peparpeda III Jatim 2026 dilakukan secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dalam kesempatan tersebut, Adhy mengungkapkan bahwa selain kesuksesan di bidang olahraga, perputaran ekonomi selama penyelenggaraan event ini mencapai Rp15,1 miliar.

Adhy menegaskan bahwa ajang kompetisi pelajar ini memiliki peran strategis dalam rantai pembinaan atlet daerah untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi.

“Jawa Timur adalah gudangnya atlet berprestasi. Tanpa Jawa Timur, medali nasional akan kurang. Perhelatan ini diperuntukkan untuk meningkatkan prestasi dan pembinaan atlet menuju Porprov, PON, dan Peparnas,” pungkas Adhy.

Read More

105 Jemaah Umrah Terlantar di Tangerang, Kemenhaj Telusuri Dugaan Pelanggaran Travel

TANGERANG, Iki Radio — Sebanyak 105 jemaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terpaksa harus menghadapi kenyataan pahit setelah gagal berangkat ke Tanah Suci sesuai jadwal yang dijanjikan. Ironisnya, alih-alih beribadah di Baitullah, para jemaah justru terkatung-katung di Tangerang, Banten, akibat pihak travel diduga melalaikan kewajiban pembayaran biaya penginapan.

Menanggapi insiden ini, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat. Selain memprioritaskan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar para jemaah, pemerintah kini tengah menelusuri dugaan pelanggaran berat yang melibatkan perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Dari laman resmi Kementerian Haji dan Umrah, Kasubdit Pengawasan Umrah Kemenhaj, Andi M Taufik, mengungkapkan bahwa rombongan tersebut terdiri atas 103 jemaah dan 2 orang mutawif. Saat ini, mereka menempati Hotel Huswah Airport, Tangerang.

"Kami mendapatkan info ada rombongan jemaah umrah yang terdiri 103 jemaah dan 2 orang mutawif menginap di Hotel Huswah Airport berasal dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat," ujar Andi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Kronologi Penelantaran Jemaah

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenhaj, rentetan masalah ini bermula pada 3 November 2026. Sebanyak 105 orang jemaah kala itu mulai memasuki Asrama Haji sebagai persiapan keberangkatan menuju Arab Saudi yang dijadwalkan pada 4 November 2026 melalui Kuala Lumpur, Malaysia.

Namun, rencana keberangkatan tersebut urung terwujud. Hingga 5 November 2026, jemaah tak kunjung diberangkatkan tanpa adanya kejelasan informasi dari pihak penyelenggara travel. Situasi kian memprihatinkan ketika seluruh rombongan dipindahkan ke Hotel Huswah Airport untuk menunggu kejelasan nasib.

Alih-alih mendapatkan kepastian, jemaah justru dihadapkan pada masalah baru. Pihak hotel menyatakan tidak dapat melanjutkan layanan penginapan karena biaya akomodasi belum dilunasi oleh pihak travel.

"Akibatnya, 105 orang tersebut berada dalam kondisi tanpa kepastian keberangkatan maupun penyelesaian hak-hak mereka," tegas Andi.

Kemenhaj Telusuri Dugaan Penyalahgunaan SISKOPATUH

Di tengah upaya penyelamatan jemaah, Kemenhaj juga mendalami dugaan pelanggaran administratif dan hukum yang melibatkan dua entitas travel, yakni PT SK dan PT KBB.

Berdasarkan temuan awal, PT SK diduga memiliki status perizinan yang tidak aktif. Kendati demikian, perusahaan tersebut nekat memberangkatkan jemaah dengan memanfaatkan akses atau data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) atas nama PT KBB.

Dugaan penyalahgunaan sistem resmi pemerintah ini menjadi sorotan serius Kemenhaj. Selain masalah tersebut, Kemenhaj mencatat sejumlah pelanggaran lain meliputi kegagalan pemberangkatan sesuai jadwal, tidak terpenuhinya pembayaran akomodasi dan tiket penerbangan pulang-pergi, serta ketiadaan pertanggungjawaban pihak travel terhadap hak-hak jemaah.

Penanggung Jawab Travel Segera Dipanggil

Sebagai langkah lanjutan, Kemenhaj berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta proses pemulangan 105 jemaah kembali ke daerah asal mereka di Sumatera Barat.

Di sisi lain, langkah penegakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggara travel juga mulai disiapkan. Kemenhaj segera menjadwalkan pemanggilan dan permintaan klarifikasi kepada penanggung jawab PT SK dan PT KBB. Pendalaman juga akan difokuskan pada aliran dana serta kepatuhan pemenuhan hak jemaah.

Andi menegaskan, apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada pelanggaran hukum atau administratif, pihaknya tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tindakan tersebut termasuk rekomendasi pemblokiran akses SISKOPATUH terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan sistem tersebut," pungkas Andi.

 

Read More