Jadi Jujugan Libur Nataru 2026, Banyuwangi Gelar Rakor Pengamanan Lintas Sektor

Iki Radio - Kabupaten Banyuwangi diprediksi akan kembali menjadi salah satu daerah jujugan wisatawan selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Mempersiapkan hal itu, Polresta Banyuwangi menggelar rapat koordinasi (rakor) Operasi Lilin Semeru, yang dihadiri lintas sektor, di Polresta Banyuwangi, Selasa (16/12/2025).

Rakor dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Ketua MUI Kiai Muhaimin Asmuni, Ketua FKUB Banyuwangi H. Nur Chozin, BMKG, PT ASDP, jajaran TNI/Polri, OPD Pemkab Banyuwangi, serta stakeholder terkait lainnya.

Setiap momen libur Nataru, Banyuwangi selalu menjadi jujugan wisatawan yang ingin menghabiskan masa liburnya. Termasuk saat libur Nataru tahun ini, diprediksi Banyuwangi kembali diprediksi bakal mengalami lonjakan wisatawan. Apalagi juga bersamaan dengan libur sekolah.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan. Begitu juga kepada masyarakat yang tengah merayakan Natal. Kita harus memastikan mereka bisa menjalani ibadah dengan khusyuk dan tenang,” kata Bupati Ipuk.

“Lewat rakor ini, harapannya kita bisa menyamakan persepsi dan menyatukan langkah agar perayaan Nataru di Banyuwangi berjalan aman, nyaman, dan kondusif,” imbuhnya.

Ipuk mengajak seluruh stakeholder saling berkolaborasi. Ipuk menyebut, Pemkab telah menyiapkan sejumlah langkah menyambut lonjakan wisatawan selama masa libur Nataru.

Kapolresta Banyuwangi menambahkan pengamanan Nataru tidak hanya difokuskan pada peningkatan arus lalu lintas, melainkan juga pada pengamanan tempat ibadah, peningkatan jumlah wisatawan, aktivitas hiburan masyarakat, hingga potensi kerawanan di tengah cuaca ekstrem.

Untuk itu, dalam waktu dekat Polresta akan menggelar Operasi Lilin Semeru selama 14 hari mulai tanggal 20 Desember 2025 -2 Januari 2026. Pelaksanaannya melibatkan 819 personel gabungan dari Polresta Banyuwangi, perangkat daerah terkait, serta mitra keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami mendirikan 7 Pos Pengamanan (Pospam) dan 2 Pos Pelayanan (Posyan) yang tersebar di sejumlah titik. Serta satu Pos Terpadu di Pelabuhan Ketapang. Dengan posyan dan pospam yang kita sediakan ini harapannya bisa menjamin keamanan dan kenyamanan warga selama libur Nataru,” urai Kapolresta.

Read More

Kemkomdigi Siapkan Regulasi Baru Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menyiapkan regulasi baru Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Indonesia sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan spektrum nasional.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima, Selasa (16/12/2025), penyusunan regulasi itu dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan spektrum frekuensi radio dengan perkembangan teknologi global, kebutuhan nasional, serta hasil forum internasional.

Sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi tersebut, Kemkomdigi membuka konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia. 

Langkah itu merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, khususnya terkait peran serta masyarakat dalam pembentukan regulasi.

Kemkomdigi menegaskan bahwa tabel alokasi spektrum frekuensi radio merupakan instrumen strategis dalam pengelolaan spektrum nasional. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yang menyatakan bahwa perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio ditetapkan oleh Menteri.

Regulasi baru ini disiapkan untuk menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia. Pergantian dilakukan guna menyelaraskan kebijakan spektrum nasional dengan Radio Regulations edisi 2024 serta hasil World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) yang diselenggarakan oleh International Telecommunication Union (ITU).

Secara substansi, rancangan peraturan menteri tersebut akan mengatur antara lain tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia, catatan kaki internasional dan nasional, penggolongan spektrum ke dalam sembilan rentang frekuensi, pengaturan dinas radio, spektrum untuk dinas keselamatan, serta penyesuaian alokasi frekuensi berdasarkan hasil WRC-23.

Rancangan itu juga mencakup ketentuan penambahan stasiun bumi untuk keperluan gateway serta telemetri, penjejakan, dan komando jarak jauh pada pita frekuensi tertentu.

Selain menetapkan pengaturan baru, Kemkomdigi juga akan mencabut dan menyatakan tidak berlaku sejumlah ketentuan dan regulasi lama yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan saat ini.

Untuk memastikan regulasi yang disusun sesuai kebutuhan nasional, Kemkomdigi membuka ruang partisipasi publik hingga 2 Januari 2026. Masyarakat, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyampaikan masukan melalui surat elektronik ke alamat amal002@komdigi.go.id, fadz002@komdigi.go.id, aria001@komdigi.go.id, dan lign001@komdigi.go.id.

Read More

Ini Fakta, Potret Dude Harlino wisuda S1 di usia 45 tahun

Iki Radio - Dude Herlino membuktikan kalau usia gak menghalangi niat untuk menyelesaikan pendidikan yang tertunda. Suami Alyssa Soebandono tersebut baru saja menyelesaikan studi S1 di usia 45 tahun.

Dalam unggahan terbaru, Dude diketahui menjalani upacara wisuda dari President University, Bekasi, jurusan Manajemen. Sebelumnya, Dude sempat lulus dari jenjang D3 pada 1999, mengambil jeda yang cukup lama untuk lanjut S1.

1. Dude Herlina membagikan potret bahagia ketika baru saja lulus dari S1 Manajemen President University

2. Dude menjalani prosesi wisuda dengan didampingi oleh Alyssa Soebandono, pada 14 Desember 2025 lalu

3. Ia menyebut jika termotivasi merampungkan jenjang S1 meski di usia kepala empat, karena Alyssa baru saja lulus S2

4. Ketika dipanggil maju, kebahagiaan tampak dari gerak gerik Dude yang akhirnya sah menyandang gelar sarjana

5. Lulusnya Dude gak cuma dirayakan oleh Alyssa, tapi juga keluarga dan sahabat lainnya

6. Setelah acara wisuda, Dude Herlino tampak ngobrol akrab bareng rektor President University, Handa Setya

7. Sang rektor memuji Dude yang masih semangat menimba ilmu di usia yang sudah tidak muda

Rektor President University juga menggoda Dude Herlino, agar mau mengajar di kampusnya tersebut.

Foto : Dude Herlino (instagram.com/dude2herlino)

Read More

Disperindag Jatim Gelar Pasar Murah Jelang Natal dan Tahun Baru, Dorong Stabilitas Harga dan UMKM

Iki Radio - Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar kegiatan Pasar Murah, Selasa (16/12/2025). 

Kegiatan di halaman kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur ini, menjadi salah satu langkah konkret Pemprov Jatim untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung keberlangsungan pelaku UMKM dan IKM di Jawa Timur.

Antusiasme masyarakat sekitar sangat tinggi. Kegiatan pasar murah hari ini diramaikan dengan adanya IKM sekitar 30 stand dan 3 stand sembako dari pelaku usaha barang dan pokok, Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (APRINDO).

Kegiatan dibuka secara resmi dengan pemukulan gong dan dilanjut dengan sambutan dari Yudi Arianto selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.

"Terimakasih kepada pelaku usaha UMKM yang sudah dari hari Kamis Jumat sampai hari ini, setia membersamai kegiatan kita di akhir tahun 2025 ini. Mungkin kami ingin sampaikan bahwa sampai dengan hari kemarin, sampai dengan hari Senin, total transaksinya sudah mencapai Rp115.350.300. Terdiri dari untuk komoditas bapok itu Rp92.195.000 dan untuk produk-produk UMKM Rp23.155.300," ujarnya.

"Harapan kami ini bisa menjadi salah satu acara yang bisa memberikan kesempatan masyarakat mengakses utamanya komoditi-komoditi barang bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau daripada harga pasar. Sekaligus mengembangkan usaha dari teman-teman UMKM, sehingga mereka secara tidak langsung bisa memasarkan sekaligus mempromosikan komoditi-komoditi IKM dan UMKM," tutur Muhammad Mulky Hidayat selaku Pengawas Perdagangan Ahli Muda.

Sebagai bentuk kepedulian Pemprov Jawa Timur dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung perekonomian masyarakat, kegiatan Pasar Murah ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat nyata, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang hari besar keagamaan. 

Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta UMKM dan IKM, Pasar Murah tidak hanya menjadi solusi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah promosi dan penguatan usaha lokal sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan. 

Read More

Gubernur Khofifah Lepas 16 KK Calon Transmigran ke Sulsel, Sulbar, dan Maluku Utara

Iki Radio - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa secara resmi melepas pemberangkatan 16 kepala keluarga (KK) atau 55 jiwa calon transmigran asal Jawa Timur tahun 2025 menuju Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa secara resmi melepas pemberangkatan 16 kepala keluarga (KK)
atau 55 jiwa calon transmigran asal Jawa Timur tahun 2025 menuju Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Foto : Kominfo Jatim

Dalam sambutannya pada acara pelepasan di Kantor Setdaprov Jatim, Jl Pahlawan Surabaya, Selasa (16/12/2025) Khofifah menyampaikan apresiasi dan penguatan kepada para calon transmigran yang akan memulai kehidupan baru di daerah tujuan. “Saya menyampaikan salam dan penghargaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, para kepala dinas kabupaten/kota, serta bapak, ibu, dan anak-anak sekalian yang hari ini melanjutkan tugas mulia sebagai bagian dari program transmigrasi,” ujar Khofifah.

Ia menegaskan, bahwa kehadiran transmigran di wilayah tujuan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi keluarga, perekonomian, masyarakat, hingga bangsa. “Panjenengan semua akan berangkat ke berbagai daerah, ada yang ke Sulawesi Barat, ke Halmahera Maluku Utara, dan ke Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Di tempat yang baru nanti, saya titip pesan agar anak-anak tetap semangat sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh,” pesannya.

Khofifah juga membagikan kisah inspiratif seorang profesor di Institut Pertanian Bogor (IPB) yang merupakan putra transmigran. Menurutnya, disiplin dan semangat belajar yang kuat di kawasan transmigrasi mampu mengantarkan seseorang meraih pendidikan tinggi hingga menjadi akademisi. “Transmigrasi bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan disiplin, kerja keras, dan semangat belajar, siapa pun bisa meraih masa depan yang gemilang,” imbuhnya.

Di akhir sambutan, Khofifah mendoakan agar seluruh calon transmigran diberi keselamatan dan kesuksesan. Ia juga berpesan agar para transmigran senantiasa memperbanyak istighfar sebagai ikhtiar spiritual. “Membaca istighfar itu membukakan pintu kemudahan, kebahagiaan, dan rezeki. Jangan pernah lelah untuk beristighfar di mana pun panjenengan berada,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto, menyampaikan bahwa program transmigrasi masih menjadi bagian strategis pembangunan nasional dan tetap diminati masyarakat Jawa Timur. “Setiap tahun, jumlah pendaftar transmigrasi dari Jawa Timur selalu melampaui kuota yang tersedia,” ujarnya.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PPKTrans Kementerian Transmigrasi RI Nomor 122 Tahun 2025, Jawa Timur memperoleh alokasi 16 KK melalui program Trans Karya Nusantara (TKN) yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja di kawasan transmigrasi.

Sebanyak 10 KK atau 33 jiwa ditempatkan di Lagading, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, 2 KK atau 7 jiwa diberangkatkan ke Taramanu Tua, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan 4 KK atau 15 jiwa ke Waleh SP.3, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Para calon transmigran berasal dari 15 kabupaten di Jawa Timur, yakni Madiun, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Malang, Mojokerto, Ngawi, Tuban, Banyuwangi, Bojonegoro, Nganjuk, Blitar, Lamongan, Jombang, dan Sidoarjo.

Selain penempatan transmigran, Jawa Timur juga mengikutsertakan tiga kepala keluarga dalam program pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) di Bandung selama dua bulan. Program ini bertujuan memperkuat sumber daya manusia kawasan transmigrasi, khususnya dalam mendukung kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat.

Pada tahun 2025, Kementerian Transmigrasi juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, termasuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), melalui program Ekspedisi Patriot untuk mendorong riset, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap para transmigran mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam pengembangan wilayah tujuan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.(hjr)

Baca Juga : 

Transmigrasi, Pemkab Madiun Berangkatkan Warga Asal Kebonsari Ke Sulawesi Selatan

Read More

Akhir Tahun 2025, Dukcapil Madiun Maksimalkan Perekaman IKD

Iki radio - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Madiun berusaha memaksimalkan sisa waktu tahun 2025 ini untuk mengejar target capaian perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD).

LELADI SESAMI, layanan unggulan Dukcapil Madiun dalam administrasi kependudukan

Hingga akhir November 2025, target perekaman IKD baru sekitar 19,22 persen. Dan hingga minggu kedua Desember ini, mencapai 19,34 persen.

“Capaian 19 persen itu bukan berarti kecil. Di Jawa Timur kita (Kabupaten Madiun) masih ada di urutan atas, kejar kejaran dengan Kabupaten Magetan,” ujar Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, melalui  Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Dukcapil Madiun, Sayoga, Selasa (16/12/2015).

Untuk mencapai target nasional 30 persen dari jumlah orang yang sudah punya KTP elektronik (E-KTP) di Kabupaten Madiun, Dispendukcapil Madiun berusaha memaksimalkan layanan LELADI SESAMI (Keliling Melayani Aminduk setiap Sabtu dan Minggu), serta memberikan sosialisasi hingga ke desa desa.

“Kami sering lakukan sosialisasi hingga ke desa desa. Setiap ada event atau kegiatan yang melibatkan banyak orang, kami juga hadir untuk memberikan layanan IKD,” lanjutnya.

Kata Yoga, ada kecenderungan masyarakat menunda untuk aktivasi IKD karena memang belum mengetahui sisi manfaat yang akan didapat.

“Sebenarnya kalau sudah memiliki aplikasi IKD itu sangat mudah. Misalkan untuk akte kelahiran, hanya dengan surat kelahiran dari rumah sakit atau bidan, lalu buku nikah, akte kelahiran sudah jadi dan akan dikirim melalui email. Jadi tidak perlu KTP saksi atau syarat syarat formulir lain,” jelasnya

Pada saat awal program IKD diluncurkan, ada sekitar 300 hingga 400 orang perhari yang melakukan aktivasi, namun kini hanya sekitar 100 – 150 orang dan bahkan hanya 50 orang sehari.

“Hambatannya bisa dari handphone yang belum support dengan aplikasi IKD, dan jaringan internet di daerah pegunungan kurang maksimal,” tambahnya.

Sayoga, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Dukcapil Madiun

Diawali dari Kecamatan Kebonsari, mulai hari ini (16/12/2025) layanan keliling LELADI SESAMI akan turun ke desa – desa guna meningkatkan capaian perekaman IKD.

“Tim kami mulai hari ini turun ke desa sesuai jadwal. Pertama Kebonsari , harus selesai dalam waktu satu hari. Jadi satu tim bisa 4 – 5 desa. Ya meski tidak sampai 30 persen, paling tidak mendekati sekitar 25 persen sesuai arahan pak Kadin,” pungkasnya.

Identitas kependudukan digital (IKD) merupakan aplikasi berisikan informasi penduduk yang disimpan dalam bentuk digital di perangkat smartphone atau gadget dan memiliki fitur untuk pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penerapan IKD ke depan dapat membuka pintu aksesibilitas yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan aplikasi IKD, penduduk dapat mengakses layanan pemerintah dan swasta tanpa harus datang ke kantor atau mengurus berbagai dokumen fisik. Hal ini memberikan keuntungan signifikan terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas.(iw/IR)

 

Read More

Ratusan Siswa SD dan SMP Kabupaten Madiun Ikuti Uji Coba Program MASTER CETE

Iki Radio - Ratusan siswa tingkat SD dan SMP dari wilayah selatan Kabupaten Madiun, mengikuti uji coba program MASTER CETE (Masyarakat Terdidik, Cerdas dan Terampil) di halaman Madiun Umbul Square, Senin (15/12/2025). 

Program MASTER CETE ini digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, sebagai upaya menyiapkan generasi emas 2045, serta mendorong peningkatan potensi dan penguatan perekonomian daerah.

Program MASTER CETE ini juga selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Madiun, Bersahaja.

“Hari ini merupakan uji coba MASTER CETE. Program ini sesuai dengan visi misi yang ketiga Kabupaten Madiun Bersahaja yaitu pembangunan ekonomi. Kemudian pada misi yang kelima yaitu untuk pembangunan manusia yang terampil yang ada di Kabupaten Madiun,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Agus Sucipto.

Dijelaskan, program MASTER CETE ini meliputi peningkatan sarana prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas baik, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan, kurikulum adaptif terhadap dunia usaha dan industri, serta pendidikan ketrampilan kerja berbasis sertifikasi.

Direncanakan,program MASTER CETE ini akan dilaksanakan secara penuh pada tahun 2026 mendatang, dengan mengambil 25 titik lokasi di wilayah Kabupaten Madiun, meliputi tempat-tempat sejarah maupun tempa wisata untuk belajar secara kontekstual.

"Seluruh murid yang ada di Kabupaten Madiun mulai dari SD dan SMP dan nanti di pertengahan semester akan bergabung, untuk PAUD, TK dan seterusnya nanti juga akan bergabung di MASTER CETE," lanjutnya. 

Pelaksanaannya adalah sama seperti di sekolah. Setiap hari mulai dari jam 07.00 sampai jam 14.30, anak-anak akan berada di tempat-tempat destinasi wisata, bisa juga tempat-tempat bersejarah yang di Kabupaten Madiun, yang dijadikan sumber belajar bagi anak-anak. 

"Belajar kontekstual yaitu pembelajaran yang mengaplikasikan teori-teori yang kalian dipelajari di kelas, itu bisa kalian aplikasikan di sini bersama dengan bapak ibu guru sehingga akan membentuk karakter yang sangat luar biasa,” tambahnya.

Diharapkan program MASTER CETE ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Selain belajar, Outdoor learning juga untuk mengeksplor tempat-tempat wisata atau bersejarah yang potensial di Kabupaten Madiun.

"Program MASTER CETE dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun tersebut tidak membebani APBD. Seluruhnya, sudah tercover oleh Dana BOS," imbuhnya.

Lokasi uji coba program MASTER CETE ini, berada di Madiun Umbul Square, Monumen Kresek dan Waduk Widas.

“Pelaksanaan hari ini secara serentak diuji cobakan," pungkasnya.

Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Kabupaten Madiun, Ir. Soedjiono menegaskan, program ini merupakan salah satu program prioritas dalam visi misi Kabupaten Madiun.

"Dalam misi kelima Bersahaja dalam pembangunan manusia. Golnya adalah peningkatan derajat kesehatan, derajat pendidikan dan daya beli, salah satu programnya adalah MASTER CETE,” kata Soedjiono.

Harapannya, anak-anakku semuanya nanti ke depan jadi generasi yang tangguh, generasi yang berkualitas. Ilmu yang sudah diberikan di kelas untuk diterapkan di tempat belajar di outdoor.

"Prestasi akademik saja itu belum cukup. Dibutuhkan pengalaman-pengalaman, pengasahan-pengasahan di luar ruang kelas. Dengan adanya kegiatan seperti ini nanti kalau dilaksanakan secara rutin kontinyu akan tumbuh ekonomi. Perekonomian di tempat-tempat yang digunakan untuk pembelajaran seperti tempat-tempat wisata kita akan menjadi lebih ramai, terkenal lebih luas lagi sehingga masyarakat luar daerah akan mengenal dan tertarik untuk berkunjung ke Kabupaten Madiun," tambahnya.(iw/IR)

Read More

Dukung Penegakan Hukum Humanis, Bupati Ipuk Tandatangani PKS Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Iki Radio - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kepala Kejaksanaan Negeri Banyuwangi tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Senin (15/12/2024). Penandatanganan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah untuk penegakan hukuman yang humanis.

Penandatanganan PKS tersebut diawali dengan penandatanganan MoU antara Gubernur Jatim Khofifah dan Kepala Kejaksaaan Tinggi Agus Sahat S.T. Lumban Gaol. MoU tersebut merupakan tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terutama Pasal 65 Ayat 1 yang memasukkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan.

“Dengan pemberlakukan pidana kerja sosial diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang humanis karena hukuman ini berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana ke masyarakat,” kata Ipuk usai melakukan penandatanganan.

Ipuk pun menyatakan komitmen Pemkab Banyuwangi dalam mendukung dan menjalankan amanat KUHP terbaru tersebut. Di antaranya dengan menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pidana kerja sosial, seperti tempat dan program kerja.

“Semoga dengan adanya hukuman pidana kerja sosial bisa membantu pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesadaran mereka akan kesalahan, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat,” harap Ipuk.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi Agustinus Octovianus Mangotan, penandatanganan PKS dilakukan untuk persiapan penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP baru yang akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026.

“Pidana sosial sendiri merupakan alternatif hukuman yang bertujuan untuk merehabilitasi dan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat,” terangnya.

Agustinus menerangkan hukuman pidana kerja sosial nantinya akan ditentukan oleh hakim di pengadilan. Hakimlah yang akan memutuskan apakah seorang terpidana bisa mendapatkan hukuman kerja sosial atau tidak.

“Tidak semua kejahatan pidana bisa mendapatkan hukuman kerja sosial. Ada kriterianya misalnya pelaku tindak pidana ringan seperti pencurian, penganiayaan dan sejenisnya,” ungkapnya.

Pelaksanaan hukumannya pun akan dinamis, bisa dengan hukuman sosial atau hukuman kerja yang menyesuaikan dengan skill dan kemampuan terpidana. Misalnya hakim memutuskan terpidana mendapatkan hukuman 50 jam kerja sosial. Maka terpidana bisa menjalaninya dengan menjadi tenaga kebersihan atau penyapu jalan. 

“Atau nanti bisa juga menyesuaikan dengan bakat dan ketrampilan terpidana, jadi mereka menjalani hukuman dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Pemkab. Karena inti dari hukuman ini adalah pembinaan,” pungkasnya. (*)

Read More