Iki Radio/Berita Terbaru

Iki Yang Paling/Ngetop

Iki Ceritanya/Orang Terkenal

KLIK DISINI

Iki Dibaca Juga/Jangan Lewatkan

Iki Terbaru/Paling Greeess

Direktur RSUD Masohi Dicopot Usai Pasien Dilaporkan Terlantar Dua Jam di UGD hingga Meninggal

MASOHI, Iki Radio – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Anang Rumuar, resmi dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini diduga kuat berkaitan dengan kasus meninggalnya seorang pasien kritis yang disebut terlantar selama dua jam di Unit Gawat Darurat (UGD).

Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menunjuk Zakir Makayaino sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Masohi. Sementara itu, Anang Rumuar ditempatkan sementara di Sekretariat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Maluku Tengah.

Prosesi serah terima jabatan antara Anang dan Zakir telah digelar di lingkungan RSUD Masohi pada Kamis (19/11/2026).

Usai serah terima jabatan, Zakir Makayaino menyatakan akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap layanan rumah sakit agar kejadian pasien terlantar tidak terulang. Ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan serius di RSUD Masohi yang memerlukan penanganan cepat.

"Saya berkomitmen menjalankan amanah dan tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh melalui langkah-langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan," ujar Zakir, Kamis (19/11/2026).

Menurut Zakir, Bupati Zulkarnain Awat Amir menitipkan pesan agar kepemimpinannya memprioritaskan tiga aspek utama:

Pengelolaan Obat: Membenahi sistem perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pengelolaan persediaan obat agar kebutuhan pengobatan pasien terpenuhi dan beban keluarga pasien berkurang.

Kesejahteraan Tenaga Kesehatan (Nakes): Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembayaran gaji nakes dan pegawai yang diklaim kerap tertunda, karena keterlambatan tersebut dinilai memicu terhambatnya pelayanan sekaligus memengaruhi keberlangsungan kerja garda terdepan.

Evaluasi Layanan Menyeluruh: Mengevaluasi layanan dari UGD hingga ruang rawat inap, termasuk kedisiplinan petugas dan waktu tunggu pasien, serta meminta nakes mengutamakan penanganan kasus gawat darurat di UGD.

Kebijakan perombakan pimpinan ini menyusul sorotan publik setelah sebuah video keluarga pasien mengamuk kepada petugas kesehatan RSUD Masohi viral pada Minggu (8/11/2026) sore.

Pasien bernama Momo Ede, warga Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, yang datang dalam kondisi kritis akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga memprotes karena pasien dinilai tidak segera tertangani dan terlantar sekitar dua jam di UGD hingga kehilangan napas, padahal keluarga mengaku sudah berulang kali meminta pertolongan seiring memburuknya kondisi pasien.

 

Pastikan Masyarakat Dapat Manfaat, Pemkab Madiun Dorong Investor Bermitra dengan UMKM Lokal

MADIUN, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mendorong seluruh perusahaan besar dan investor yang beroperasi di wilayahnya untuk menjalin kemitraan konkret dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Langkah ini ditempuh melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) agar kehadiran investasi memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.


Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar kesepakatan seremonial. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Forum Kemitraan Kabupaten Madiun di Pendopo Muda Graha, Kamis (19/11/2026).

"Jadi, kita harus lakukan MoU supaya ada kepastian. Kami tidak ingin UMKM kami dengan kehadiran para investor malah tersisihkan. Mereka harus menjadi salah satu mitra agar bisa meningkatkan usahanya," ujar Hari Wuryanto.

Menurut Bupati yang akrab disapa Hari Wur itu, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari tingginya nilai investasi, tetapi juga sejauh mana investasi mampu membuka lapangan kerja dan menumbuhkan usaha lokal. Ia mencontohkan potensi kerja sama di sektor sandang, di mana perusahaan besar dapat memesan batik khas Kampung Pesilat sebagai seragam karyawan minimal satu hari dalam sepekan. Dengan jumlah karyawan yang mencapai ribuan orang, kebutuhan tersebut dinilai mampu menjaga keberlangsungan produksi perajin batik lokal secara bergilir.

Selain sektor batik, Pemkab Madiun juga membuka peluang kemitraan pada bidang peternakan, pertanian, industri pengolahan, hingga jasa katering operasional perusahaan. Secara khusus, Hari meminta agar peternak lokal dapat masuk ke dalam rantai pasok perusahaan besar seperti PT Charoen Pokphand.

"Peternak kami harus diterima di Pokphand. Jangan sampai pengusaha kami dimatikan. Mereka harus di-hire dan dijadikan mitra sehingga mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut pasca-MoU, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono, menjelaskan bahwa pihaknya bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan segera menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis. Tahap awal difokuskan pada pemetaan kebutuhan perusahaan sekaligus mengukur kapasitas produksi UMKM di seluruh kecamatan.

"Misalnya pembatik, kita akan menghitung dulu kapasitas pembatik kita dari seluruh kecamatan mampu memproduksi berapa. Jangan sampai perusahaan membutuhkan 1.000 potong, tetapi bahan baku maupun kemampuan produksinya belum mencukupi," ungkap Anang.

Mengacu pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM, Pemkab Madiun akan berperan aktif sebagai fasilitator sekaligus pengawas. Pengawasan dan evaluasi berkala akan melibatkan Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Di sisi lain, Pemkab Madiun turut mengimbau pelaku UMKM agar lebih proaktif meningkatkan kualitas produk, manajemen usaha, legalitas, dan kapasitas produksi. Standar profesionalisme yang baik diharapkan dapat menjaga kepercayaan perusahaan besar sehingga kemitraan terus berlanjut dalam jangka panjang dan mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif.

 

20 Mahasiswa UMJT Madiun Ikuti Pelatihan Literasi Digital Sensitif Gender dari UIN Jakarta

MADIUN, Iki Radio – Sebanyak 20 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT) Madiun mengikuti Pelatihan Literasi Digital Sensitif Gender untuk Mitigasi Risiko Privasi pada Kreator Konten (Content Creator), Rabu–Kamis (18–19/11/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pelatihan yang terbagi dalam dua tahap tersebut menghadirkan empat dosen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pemateri, yakni Nabila Khoirunnisa Harliani, Fauziah Muslimah, Siti Romlah, dan Nadya Karima.

Fauziah Muslimah yang juga merupakan dosen Program Studi Jurnalistik FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan, sebelum masuk ke sesi pelatihan, peserta terlebih dahulu mengikuti seminar bertema serupa sebagai wadah curahan pendapat (brainstorming).

Pada materi pelatihan, peserta dibekali literasi digital berbasis gender daring (online), diajak merefleksikan isu gender, serta mempelajari tips memproduksi konten.

“Peserta dibagi menjadi 5 kelompok dan simulasi membuat konten dengan manual gambar di kertas karton,” kata Fauziah.

Ia menambahkan, hari kedua pelatihan difokuskan pada praktik perlindungan dan keamanan data serta presentasi digital karya individu mahasiswa.

“Tujuan pelatihan ini adalah mahasiswa yang menjadi generasi Z yang aktif menjadi content creator bisa paham dan mengaplikasikan konten dengan sensitif gender,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, Mohammad Rizqy Al-Farrel, mengungkapkan bahwa peserta mendapatkan pembekalan mengenai mitigasi risiko privasi bagi kreator konten serta pemahaman realitas isu gender masa kini.

“Kita membahas terkait bagaimana dalam membuat konten tetap menghargai privasi dan memiliki batasan yang aman,” tutur mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial tersebut.

Dalam sesi praktik, peserta berlatih merancang konsep unggahan Instagram secara manual di atas kertas karton dengan mengangkat isu sensitif gender agar lebih inklusif.

“Isinya ada yang membuat konten kesetaraan gender, body shaming, keadilan gender, juga stop celaan/candaan seksis,” pungkas Farel.

UMP DKI Jakarta 2027 : Dewan Pengupahan Ajukan Tiga Usulan Angka

JAKARTA, Iki Radio – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berpotensi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 pada Jumat (20/11/2026). 

Kepastian jadwal yang lebih cepat dari batas akhir 21 November 2026 ini menyusul rampungnya sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang menyerahkan tiga rekomendasi angka berbeda dari unsur pengusaha, pemerintah, dan buruh.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta sekaligus anggota Dewan Pengupahan unsur pengusaha, Nurjaman, mengungkapkan bahwa hasil sidang telah selesai dibahas pada Rabu (18/11/2026) dan siap diserahkan kepada gubernur.

"Kemungkinan nanti malam ataupun besok (diumumkan penetapan UMP 2027), karena ketentuannya tanggal 21 November. Tanggal 21 November kan hari Sabtu, hari libur. Maka, kemungkinan besok sudah keluar. Jam berapanya? Saya belum tahu," ujar Nurjaman pada Kamis (19/11/2026).

Dalam sidang Dewan Pengupahan yang berlangsung tersebut, ketiga unsur gagal mencapai kesepakatan satu angka tunggal. Akibatnya, masing-masing pihak mengajukan rekomendasi tersendiri mengacu pada formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dengan variabel nilai alfa yang berbeda:

Unsur Pengusaha: Mengusulkan Rp6.047.589 (menggunakan nilai alfa 0,5).

Unsur Pemerintah: Mengusulkan Rp6.136.941 (menggunakan nilai alfa 0,775).

Unsur Buruh: Mengusulkan Rp6.210.040 (menggunakan nilai alfa 1,0).

Ketiga angka usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan ketetapan UMP DKI Jakarta tahun 2026 yang berada di level Rp5,72 juta.

Nurjaman menegaskan bahwa meskipun terdapat tiga usulan berbeda dari Dewan Pengupahan, kewenangan penuh dan keputusan akhir penetapan UMP DKI Jakarta 2027 tetap berada di tangan gubernur melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur.


Pembahasan UMP dan UMK 2027 Dimulai, Kenaikan Upah di Jatim Diproyeksikan Capai 6–9 Persen

MADIUN, Iki Radio – Pemerintah mulai mematangkan persiapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2027. Berdasarkan simulasi awal penghitungan regulasi terbaru, besaran kenaikan upah minimum di wilayah Jawa Timur pada tahun depan diproyeksikan berada di kisaran 6 hingga 9 persen.

Penghitungan besaran upah tersebut mengacu pada aturan baru dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 139 dalam beleid tersebut, formulasi penyesuaian upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta koefisien indeks alfa dengan rentang 0,5 hingga 1 persen.

Meski demikian, proyeksi kenaikan 6–9 persen tersebut belum menjadi ketetapan resmi karena masih bergantung pada rilis data ekonomi terkini dan kesepakatan indeks alfa oleh Dewan Pengupahan. Sebagai gambaran, apabila suatu daerah mencatat inflasi 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen, penggunaan indeks alfa 0,5 akan menghasilkan potensi kenaikan upah sebesar 6 persen. Namun, jika indeks alfa ditetapkan pada angka maksimal 1 persen dengan asumsi indikator ekonomi yang sama, kenaikan upah berpotensi menembus 9 persen.

Di tingkat provinsi, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Sugeng Lestari, mengungkapkan bahwa pembahasan besaran UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) baru mulai dibahas bersama Dewan Pengupahan pada Kamis (19/11/2026).

“Penetapan UMP dan UMSP Jawa Timur Tahun 2027 berpedoman pada formulasi pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026,” ujar Sugeng.

Hasil pembahasan antara Disnakertrans dan Dewan Pengupahan tersebut selanjutnya akan direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan besaran resmi UMP dan UMSP 2027. Sugeng memastikan proses perumusan dilakukan secara komprehensif demi menjaga keseimbangan ekonomi.

“Prinsipnya, penetapan upah dilakukan secara terukur berdasarkan formulasi, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan kesejahteraan pekerja atau buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” imbuhnya.

Sementara itu, proses penentuan besaran UMK di tingkat kabupaten/kota juga masih terus bergulir. Di Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) setempat, Arik Kusdiananto, belum memberikan keterangan rinci mengenai besaran usulan UMK 2027 saat dikonfirmasi.

"Masih proses," kata Arik singkat, Kamis (19/11/2026). 

Sebelumnya, pada 11 November 2026 lalu, ia juga sempat menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait mekanisme teknis penetapan UMK tahun depan.

Kepala Sekolah Daycare Little Aresha Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak

YOGYAKARTA, Iki Radio — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta menjatuhkan vonis 5 tahun pidana penjara dan denda Rp510 juta kepada Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari, dalam perkara kekerasan dan penelantaran anak. Putusan tersebut dibacakan pada sidang di PN Kota Yogyakarta, Kamis (19/11/2026), yang dipimpin Sunaryanto selaku ketua majelis hakim.

Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut pidana penjara 10 tahun pada pertengahan Oktober 2026.


Majelis hakim membebaskan Anita dari dakwaan kedua terkait pasal perlindungan konsumen. Namun, ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin sebagaimana dakwaan kesatu dan ketiga pertama. Selain itu, hakim menyatakan Anita bersalah turut serta menempatkan serta membiarkan anak dalam perlakuan salah, penelantaran, dan kekerasan secara berlanjut sesuai dakwaan ketiga kedua.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," ujar ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan.

Selain hukuman badan, Anita dijatuhi pidana denda Rp510 juta yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dilunasi sesuai tenggat waktu, jaksa berwenang menyita dan melelang kekayaan atau pendapatan terdakwa melalui kantor lelang negara atas izin ketua pengadilan negeri.

Apabila hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak dapat dilakukan, denda diganti dengan pidana penjara pengganti selama 141 hari. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan, antara lain mengikuti perintah Ketua Yayasan Daycare Little Aresha, Diyah Kusmastuti. Dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak asuh yang menyebabkan korban mengalami trauma fisik dan psikis.

"Dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak-anak yang diasuh mengakibatkan anak-anak asuh yang menjadi korban mengalami trauma fisik dan psikis," kata hakim.

Adapun hal yang meringankan meliputi pengakuan terus terang terdakwa, penyesalan atas perbuatannya, serta statusnya yang belum pernah dihukum.

Majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan restitusi atau ganti rugi sebesar Rp425 juta yang diajukan JPU. Hakim menilai Anita tidak layak dibebani kewajiban restitusi karena posisinya sebagai kepala sekolah yang digaji yayasan. Pengelolaan keuangan disebut berada di bawah yayasan melalui rekening pribadi Diyah sehingga keuntungan utama dinikmati ketua yayasan, sementara Anita menerima upah Rp3 juta dan memikul beban ekonomi sebagai tulang punggung keluarga.

Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Anita maupun JPU sama-sama menyatakan pikir-ikir.

Pada sidang tuntutan pertengahan Oktober 2026, JPU menuntut Anita dengan hukuman 10 tahun penjara atas dugaan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 71 juncto Pasal 62 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 9 ayat (1) huruf e juncto Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, serta pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak, yakni Pasal 77B juncto Pasal 76B (penelantaran anak), Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C (kekerasan anak), atau Pasal 77 juncto Pasal 76A (diskriminasi anak).

Jaksa juga menuntut denda Rp800 juta yang wajib dilunasi dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (dengan kemungkinan perpanjangan maksimal satu bulan), serta restitusi bagi 83 anak korban senilai Rp425.055.436,60 dari total Rp2.125.127.183 berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

 

Angin Puting Beliung Terjang Sukadana Cirebon, 11 Bangunan Rusak dan 20 Jiwa Terdampak

CIREBON, Iki Radio — Angin puting beliung melanda Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Selasa (17/11/2026), menyebabkan 11 bangunan rusak dan 20 jiwa terdampak. Peristiwa singkat yang berlangsung sekitar lima hingga tujuh menit itu diungkapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (19/11/2026).

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan merinci bahwa angin puting beliung tersebut merusak lima unit rumah serta enam kios atau toko. Selain kerusakan material, bencana ini berdampak pada lima kepala keluarga (KK) atau total 20 jiwa.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon turun tangan melakukan kaji cepat dan pendataan kerusakan bersama unsur terkait.

"BPBD Kabupaten Cirebon melakukan kaji cepat dan pendataan kerusakan bersama unsur terkait," jelas Berton dalam keterangan resminya, Kamis (19/11/2026).

Sementara itu, BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin kencang, dan lainnya. Warga diminta memantau informasi serta peringatan dini dari instansi berwenang dan mengikuti arahan petugas di wilayah masing-masing.

 

Serapan DBHCHT 2026 Pemkab Madiun Capai 70 Persen, Alokasi 2027 Diperkirakan Turun Tinggal Rp 16 Miliar

MADIUN, Iki Radio – Serapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemerintah Kabupaten Madiun di penghujung tahun anggaran 2026 disebut sudah mendekati 70 persen. Capaian tersebut ditargetkan dapat menembus angka 90 persen lebih hingga tutup tahun setelah proses pengadaan pada sejumlah kegiatan berjalan, meski dibayangi efisiensi anggaran dan penurunan pagu untuk tahun berikutnya.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Madiun, Bagus Simuntang, mengungkapkan bahwa realisasi serapan cukai di lingkup Pemkab Madiun saat ini sudah berada di kisaran 70-an persen. Angka tersebut diproyeksikan terus bergerak naik seiring berjalannya sejumlah kegiatan yang masuk dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

"Sampai hari ini serapan cukai kita itu hampir 70 sekian lah, tinggal nanti posisi jalan usaha tani, yang PAK ini kan jalan usaha tani sama urug itu," kata Bagus, dikonfirmasi Kamis (19/11/2026).

Menurut Bagus, kegiatan yang sedang memasuki tahapan pengadaan pada anggaran PAK tersebut berada di Dinas Pertanian berupa pembangunan jalan usaha tani, serta di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk pekerjaan pengurukan TPS3R di Sambirejo. Sementara itu, kegiatan sosialisasi DBHCHT tidak lagi berada di Bagian Perekonomian, melainkan telah didistribusikan ke Kominfo dan Satpol PP sesuai subkegiatan masing-masing.

Terkait capaian akhir tahun, Bagus optimistis serapan anggaran dapat menyentuh kisaran 90-an persen. Salah satu faktor yang memengaruhi komposisi penyerapan tersebut adalah adanya efisiensi anggaran yang berasal dari sektor rumah sakit.

"Yang belum ... nek iki wis jalan wis insyaallah wis capai 90 sekian lah, soale ada efisiensi kemarin itu. Dari rumah sakit," ujarnya.

Selain progres serapan tahun berjalan, Bagus juga menyinggung besaran alokasi DBHCHT untuk tahun 2026 dan proyeksi tahun 2027. Pada 2026, total pagu setelah tambahan PAK berada di kisaran Rp18 miliar lebih—setelah sebelumnya berada di angka sekitar Rp17 miliar. Karena dana PAK baru turun, sejumlah kegiatan baru dapat dieksekusi pada bulan-bulan akhir tahun.

Sementara itu, alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Madiun pada tahun 2027 diperkirakan mengalami penurunan menjadi sekitar Rp16 miliar lebih, atau turun sekitar Rp980 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

 

close
Pasang Iklan Disini