Iki Radio – Kebijakan pergeseran tempat tugas ratusan tenaga pendidik di Kabupaten Madiun mulai dilaksanakan.
Sedikitnya 450 guru tingkan SD dan SMP di Kabupaten Madiun, kini menjalankan tugas mengajarnya lebih dekat dengan domisili atau tempat tinggalnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Madiun dr Purnomo Hadi memberikan penjelasan mendalam terkait latar belakang di balik keputusan penataan personel tersebut.
Menurut Wabup, langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis Bupati Madiun selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam merumuskan kebijakan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan seluruh ASN dan jajaran birokrasi di Kabupaten Madiun.
Kebijakan ini berfokus pada efisiensi dengan cara mendekatkan tempat tugas para guru ke domisili atau tempat tinggal mereka masing-masing.
Dijelaskan bahwa salah satu pertimbangan utama dari kebijakan ini adalah dorongan efisiensi penekanan pengeluaran bagi para ASN, selaras dengan kebijakan operasional daerah lainnya seperti pemberlakuan Work From Home (WFH) pada hari Jumat.
Dengan memindahkan para pendidik di bawah Dinas Pendidikan ke sekolah yang lebih dekat dengan rumah mereka, beban finansial operasional harian para guru otomatis akan berkurang.
"Kami sempat bertanya kepada salah satu guru. Selama ini harus menempuh perjalanan jauh, sekarang didekatkan di wilayah Sawahan yang jaraknya cuma sekitar 3 kilometer dari rumahnya. Ada selisih jarak hingga 30 kilometer. Bisa dibayangkan berapa liter bensin yang bisa dihemat setiap harinya," ujar Wakil Bupati, Senin (8/6/2026).
Selain dari aspek finansial, Pemerintah Kabupaten Madiun membidik dua dampak positif utama bagi kualitas pendidikan di lapangan. Dengan jarak tempuh yang jauh lebih pendek, para guru diharapkan dapat hadir di sekolah secara lebih disiplin dan tepat waktu. Pengurangan kelelahan fisik di jalan diharapkan mampu menjaga energi para guru agar tidak terdistraksi hal-hal lain di luar pekerjaan, sehingga mereka bisa lebih fokus dan efisien dalam mengajar.
Guna memastikan kebijakan berjalan lancar, Pemerintah Kabupaten Madiun secara bertahap akan melakukan pemetaan (mapping) secara menyeluruh. Proses ini akan dikawal langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) serta Kepala Dinas Pendidikan agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional.
Wakil Bupati Madiun juga menegaskan dengan keras bahwa kebijakan penataan berbasis zonasi domisili ini bersifat universal dan murni demi kesejahteraan bersama, bukan sebuah langkah yang tendensius atau didasari motif tertentu.
"Kami selalu mewanti-wanti dan mengingatkan agar
jangan sampai ada praktik gratifikasi. Tindakan seperti itu sangat tidak
mendidik. Semuanya no, tidak boleh ada pungutan sama sekali dalam proses ini.
Ini demi mewujudkan komitmen Madiun Bersaja: Bersih, Sehat, Sejahtera,"
tegasnya.
Wakil Bupati Madiun menitipkan pesan penting kepada ratusan guru yang mendapatkan tempat tugas baru yang lebih dekat dari rumah. Mengingat kebijakan ini membawa dampak positif bagi efisiensi anggaran pribadi, para guru diminta untuk menyambut baik peluang ini.
"Tolong diterima dengan sebaik mungkin dan segera
lakukan adaptasi di lingkungan baru. Target utama kita adalah profesionalisme.
Semoga dengan jarak kerja yang kini lebih dekat dengan domisili dan keluarga,
kinerja para guru harus semakin meningkat dan semakin profesional," pungkasnya.(ir)
BACA JUGA :

.jpeg)
.jpeg)




















